BIN | CIMAHI – Dalam menjelang Pemilu 2024 mendatang DPD PAN Cimahi menargetkan Punya Fraksi Tersendiri di DPRD
Kota Cimahi.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cimahi, H Hidayat.
Pihaknya bertekad, PAN dalam Pemilu 2024 akan berusaha semaksimal mungkin dalam DPRD Kota Cimahi bisa mendapatkan empat kursi.

“Berarti kalau PAN mendapatkan empat kursi, PAN menjadi satu Fraksi,” ujar Hidayat saat bertemu dengan 500 lebih konstituennya di Gedung Graha Sri Bintang Jalan Sindang Barat 83 Kelurahan Melong Cimahi Selatan, Sabtu (12/4/2023).

Di samping itu, kata Hidayat, pihaknya selama menjadi anggota DPRD Kota Cimahi, selama empat periode sudah melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Kota Cimahi, terutama khususnya untuk masyarakat Cibeureum Kota Cimahi.

Seperti masalah Penerangan Jalan Gang (PJG), Hidayat sudah mengusulkan keinginan masyarakat, dan Dishub sudah melaksanakannya.

“Ke masing-masing Dinas sudah saya usulkan misalkan ke DKP, In Syaa Allah setiap usulan saya dalam Pokir belum pernah terlambat,” ucapnya.

Diakui Hidayat, dirinya juga berterimakasih kepada pihak pemerintah Kota Cimahi, setiap usulannya selalu terwujud, seperti masalah jalan setapak, pengaspalan, drainase.

“Hanya masalah CCTV dari pihak Pemkotnya karena belum tersedia, karena usulan dari dari masyarakat Cibeureum banyak daerah yang rawan, Alhamdulillah calon anggota DPRD-RI Faisal Haris sebelum tahun 2024 juga sekarang-sekarang ini beliau akan memenuhi kebutuhan masyarakat Cibeureum masalah CCTV,” tandas Hidayat.

Memang Hidayat dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2024, daerah pemilihannya tidak lagi di daerah Cibeureum, tetapi pindah ke Cibabat dan Pasirkaliki.

“Karena daerah Cibeureum saat ini diisi calon anggota legislatifnya oleh anak saya Setiadi Abdurachman,” ungkapnya. (Sutrisno)

BIN | CIMAHI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Sidang Paripurna kedua untuk membahas Penyampaian dan Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Raperda Prakarsa DPRD serta Penjelasan dan Penyampaian PJ Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan terhadap Raperda inisiatif Eksekutif, di Gedung DPRD Kota Cimahi, Rabu (12/4/2023).

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Purwanto, Edi Kanedi dan Bambang Purnomo. Hadir PJ Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan.

Pada tahun 2022 DPRD Kota Cimahi kota Cimahi telah menetapkan program pembentukan Peraturan Daerah yang di dalamnya berisikan Baperda dan prakarsa DPRD dan Eksekutif.Jelas Achmad Zulkarnaen

“Yang akan dibahas pada tahun 2023, selanjutnya Raperda usulan prakarsa DPRD pertama yaitu masalah pengelolaan pemakaman yang telah ditetapkan menjadi prakarsa DPRD, dalam Rapat Paripurna DPRD,” jelas Achmad Zulkarnain.

“Berkaitan dengan dua tingkat pembicaraan Raperda tersebut, akan disampaikan penjelasan dari Bapemperda mengenai Raperda Prakarsa DPRD,” kata Zulkarnain.

Dalam penyampaian dan penjelasan Bapemperda Raperda Prakarsa DPRD yang di sampaikan oleh anggota Bapemperda Eko Sugianto memaparkan, berdasarkan laporan Bapemperda DPRD Kota Cimahi, tentang pengolahan pemakaman, bahwa pengolahan pemakaman di Kota Cimahi merupakan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam memfasilitasi umum bagi masyarakat.

Karena hal in, kata Eko, sebagai pedoman bagi masyarakat maupun Badan Hukum yang direkrut serta menyelenggarakan pemekaran di daerah.

“Yang terpenting dalam pembentukan peraturan daerah adalah masyarakat dalam hal ini, ahli waris di keluarga akibat meninggal di keluarga atau kerabat terdekatnya atas kepastian hukum dalam tindak lanjut masalah jenasah sampai ketempat pemakaman terakhir,” ungkapnya.

Begini Maksudnya
Adapun mengenai urusan kewenangan mengenai pemakaman, lanjut Eko, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Tentang Pemerintahan Daerah,

“Yang diatur dalam huruf F perusahaan pemerintah dalam bidang sosial untuk pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kota,” ujarnya.

Selain itu kata Eko, masalah pengaturan vertikal, yang dihubungkan dengan pemakaman,

“Yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan salah satunya dapat dilibatkan untuk pembangunan pemakaman bagaimana dijelaskan dalam pasal 3 dan 4 peraturan pemerintah tahun 2021,” ucapnya.

Jadi berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah harus tetap memberikan pelayanan secara optimal dalam pengadaan pemakaman.

Sidang Paripurna tersebut dihadiri oleh PJ Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, Plt Sekda Kota Cimahi, Maria Fitriana, Kadibudparpora Kota Cimahi Achmad Nuryana, Kepala BPKAD Chanifah Listyarini, Kepala KPU Mochamad Irman, Ketua Bawaslu Jusapuandy, Ketua MUI Alan Nurridwan, Kepala Kejari Ari Raharjo, Kepala BNNK, dan Forkopimda. (Sutrisno)