18.1 C
New York
Tuesday, October 20, 2026

Buy now

spot_img
Beranda blog Halaman 98

Diskominfosantik Kabupaten Bekasi Gelar Sosialisasi Tanda Tangan elektronik

BIN | Kabupaten Bekasi – Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi Tanda Tangan elektronik di Aula Diskominfosantik pada Jumat (19/05/2023).

Sosialisasi tersebut diimplementasikan kepada para tenaga pengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kepala Bidang (Kabid) Persandian, Disikominfosantik, Dede Sutardi menyampaikan, pemanfaatan tanda tangan digital (elektronik) terus disosialisasikan.

Kali ini, sosialisasi dilakukan pada SMP Negeri se-Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya, disosialisasikan kembali ke tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri Se-Kabupaten Bekasi.

“Kita melakukan sosialisasi kembali tentang tanda tangan elektronik. Saat ini, yang sudah itu baru semua perangkat daerah, Kecamatan. Sebelumnya, kita sudah mengadakan sosialisasi tanda tangan elektronik untuk Puskesmas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dede menjelaskan, dalam menunjang perkembangan digital tanda tangan elektronik sangat penting untuk terus disosialisasikan, hal ini untuk menunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sehingga, memudahkan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

“Intinya keunggulan tanda tangan elektronik itu, percepatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, sebelum tandatangan elektronik, penandatangan harus menunggu kehadiran langsung. Bisa terlambat, bila yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Namun, kata Dede, dengan tanda tangan elektronik akan lebih memudahkan dan akan mempercepat.

“Jadi tidak ada kendala, dimana dalam melayani masyarakat. Jadi dengan elektronik, dengan hari sekarang dibuat, dalam waktu singkat bisa ditandatangan pimpinan. Walaupun sedang berada di luar kota maupun di luar negri. Intinya, untuk mempercepat pelayanan,” katanya.

Dirinya memastikan, di tahun 2023 tandatangan elektronik akan tercapai di tahun 2023. Dari mulai tingkat SD, SMP Kelurahan, Kecamatan hingga Perangkat Daerah.

“Target semua sudah selesai tahun ini,” tukasnya.

Untuk informasi, pemanfaatan tanda tangan digital (elektronik) telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sehingga Tanda Tangan Elektronik ini memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya dan memiliki kekuatan hukum serta akibat hukum yang sah.(Red)

DPMD Kabupaten Bekasi Sosialisasi Penggunaan Dana Stanting Untuk Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi

BIN | Kabupaten Bekasi – Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi mengadakan sosialisasi penggunaan Dana Stanting untuk seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi. Sosialisasi ini terjalin antara BPK perwakilan Jabar, Kementerian Desa dan Departemen Keuangan di support oleh Anggota DPD RI, Rabu (17/05/2023).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rahmat Atong menyambut baik kegiatan ini terlaksana karena Desa adalah pemamfaatan Anggaran
Dana Desa khusus nya dana yang di luncurkan oleh pemerintah untuk menuntas kan kemiskinan extrim termasuk stanting sebagai mana di Amanatkan oleh Presiden.

“Ya kami sangat respon apa yang di lakukan oleh BPK perwakilan Jabar hari ini di Kabupaten Bekasi (16/05/23),sangat bermanfaat kepada teman teman Kepala Desa di Kabupaten Bekasi” katanya.

Masih kata Rahmat Atong Dengan ada nya sosialisasi ini para kepala desa dapat memahami bagai mana cara menggunakan Dana bantuan secara baik dan tepat serta memahami bagai mana cara membuat laporan untuk pertanggung jawaban karena sumber dana ada dari APBN (Pusat) Banprov (dari Provinsi) juga ada dari APBD ini semua harus kita pertanggung jawabkan.

“Dalam hal stanting lebih konsen di acara sosialisasi kali ini, maka dalam masalah stanting masih ada hal hal yang belum tuntas semua dari awal covid 19 sampai sekarang masih ada Desa yang belum membuat laporan maka tadi di sampai kan masih ada yang terhutang ini dimaksud masih ada Desa yang belum selesai membuat laporan” Sambungnya.

Rahmat Atong katakan dalam waktu dekat ini Dia akan brifing dan berkumunikasi sama kepala kepala Desa yang belum menyelesaikan laporan supaya dapat membuat laporan sebagai mana yang di harapkan oleh Nara Sumber tadi baik dari Departemen Kuangan maupun dari BPK perwakilan Jabar sendiri. (adv)

Kadin Disperkimtan Nur Chaidir; Program Rutilahu Juga SPALD-S, Kolaborasi Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mengupayakan program lintas perangkat daerah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrem dan stunting di tengah masyarakat.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkimtan), Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melakukan kolaborasi dengan mensurvei penerima manfaat program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).

“Ya, kami melakukan survei secara acak, data di lapangan sudah sesuai dengan data kemiskinan ekstrem dan data stunting. Jadi program ini sudah sangat tepat sasaran sesuai dengan fokus pemda terkait pengurangan stunting dan kemiskinan ektrem,” ucap Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir saat melakukan survei kepada penerima manfaat di Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, pada Rabu (17/05/23).

Nur Chaidir mengatakan, kolaborasi antar dinas ini bertujuan untuk menyelaraskan program lintas dinas yang tujuannya adalah untuk mengatasi dan menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting dengan mengintervensi target-target yang perlu dicapai.

“Karena Disperkimtan kaitannya dengan bantuan Rutilahu dan SPALD-S, maka kami berharap kolaborasi ini berjalan terus sehingga kemiskinan ekstrem lambat-laun dapat dikurangi sehingga bisa nol persen dan angka stunting pun bisa dikurangi sampai nol persen,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin menjelaskan, dalam melakukan intervensi terhadap kemiskinan ekstrem dan stunting, pihaknya bersama dinas terkait, saling beririsan dalam penanganan. Kolaborasi yang dilakukan dinilai sangat efektif dalam menjangkau target-target yang telah ditetapkan.

Ini kan sudah jalan dalam eksekusi kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data yang sudah kita verifikasi dan validasi ada 1.926 jiwa. Kalau program Rutilahu saja 2.500, ya semua berarti sudah habis miskin ekstrem dengan intervensi dalam program Rutilahu ini,” kata Endin.

Dirinya memaparkan, program untuk mengintervensi miskin ekstrem memang tidak hanya Rutilahu, tetapi juga bantuan sosial dan bantuan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Sehingga yang dilakukan Pemkab Bekasi dalam penanganan miskin ekstrem dan stunting sudah tepat sasaran. Artinya pemerintah daerah dalam mengeksekusi program Insya Allah manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Firzawati menambahkan, penanganan stunting melalui program SPALD-S sudah sangat tepat. Sehingga pola hidup bersih dan sehat di tingkat keluarga bisa diciptakan dengan program yang tepat sasaran.

“Saya mendukung sekali. SPALD-S ini merupakan hajat hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, minimal mengurangi kondisi tidak sehat, agar mereka hidup secara layak. Dan risiko yang diakibatkan karena membuang hajat sembarangan itu juga bisa tereliminasi,” ujarnya.(Red)

Firzawati Kadin DPPKB; Program Rutilahu Sangat Membantu Untuk Pencegahan Stunting

BIN | Kabupaten Bekasi – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bekasi secara langsung meninjau para penerima manfaat dari program Rutilahu dan SPALD-S yang digulirkan oleh Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi.

Kepala DPPKB Kabupaten Bekasi, Firzawati mengatakan, kedua program tersebut sangat berkaitan erat dengan aspek-aspek dan prioritas dinasnya terhadap permasalahan dan pencegahan stunting di Kabupaten Bekasi.

“Kolaborasi yang dilakukan Disperkimtan sangat berkorelasi terhadap program yang kami usung terutama penurunan stunting, dimana target-target yang telah ditetapkan atau sasaran yang kami kunjungi memang merupakan keluarga yang berisiko stunting,” ucap Firzawati, Rabu (17/05/23).

Firzawati juga menjelaskan, para penerima manfaat ini memang terindikasi sebagai keluarga berisiko stunting. Hal itu dikarenakan rumah tinggal yang tidak layak huni dan pola hidup sehat dengan sarana sanitasi yang layak tidak terpenuhi oleh masyarakat penerima manfaat.

“Kondisi masyarakat tidak memiliki sarana MCK, jika nanti menikah kemudian memiliki anak. Nah itu yang kemudian dikhawatirkan menjadi indikator terjadinya stunting, maka dari itu kedua program ini sangat penting untuk mengatasi permasalah stunting dari sisi kelayakan hidup masyarakat,” katanya.

Firzawati menyebutkan, berdasarkan data yang ada, di Kabupaten Bekasi sendiri masih ada sekitar 3.899 anak di bawah usia dua tahun (baduta) yang menjadi fokus perhatian dari DPPKB untuk dilakukan pendampingan secara intens demi mengintervensi angka stunting di Kabupaten Bekasi.

“Kami ada 2.000 lebih tenaga tim pendamping keluarga. Nanti Insya Allah akan kita dampingi termasuk semua keluarga berisiko stunting ini,” ujarnya.

Melalui pendampingan tersebut, dirinya berharap berharap akan ada perubahan mindset atau cara berpikir dari masyarakat untuk bisa lebih peduli dengan kesehatan keluarga.(Red)

DPRD Kabupaten Bekasi Dukung Pemda Realisasikan Program Bekasi Terang 2023

BIN | Kabupaten Bekasi– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dukung Pemkab Bekasi merealisasikan pemasangan PJU di 23 kecamatan.

Hal tersebut sebagai bentuk dukungan DPRD kepada pemerintah dalam program Bekasi Terang 2023, (17/5).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Helmi mengatakan realisasi program Bekasi Terang 2023 dinilai mampu meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas sekaligus mencegah aksi kejahatan jalanan yang semakin marak akibat kondisi jalan tanpa penerangan.

“Yang utama dan paling urgent adalah maraknya aksi kejahatan di ruas jalan sepi dan tidak ada lampu penerangan atau sering dikenal aksi begal,” katanya

Dia menyebut sejumlah informasi terkait aksi pembegalan di Kabupaten Bekasi disebabkan kondisi jalan yang gelap.

Para pelaku begal cenderung kerap memanfaatkan jalanan gelap saat melancarkan aksinya.

“Beberapa kali kami mendengar aksi begal di Babelan, di Ruas Jalan CBL, lalu di pinggiran Kalimalang. Apa penyebabnya? Setelah dicermati, ternyata pelaku begal ini sengaja memanfaatkan kondisi jalan yang gelap untuk melakukan tindak kriminal,” katanya.

Selain mencegah aksi kejahatan, kondisi jalan yang gelap serta berlubang juga kerap menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas.

“Dengan program Bekasi Terang ini, dua masalah yakni begal dan kecelakaan bisa ditekan sekaligus, dengan catatan program ini merata di 23 kecamatan,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Yana Suyatna mengatakan pemerintah daerah berencana memasang lampu penerangan jalan umum di total 300 titik dengan prioritas pada Ruas Jalan Cikarang Bekasi Laut (CBL).

“Yang jadi prioritas utama itu di Jalan CBL, Cabangbungin, Tarumajaya, juga Muaragembong. Termasuk jalan-jalan yang sepi dan gelap, menjadi skala prioritas,” katanya.

Dia mengaku pemasangan lampu penerangan jalan umum ini akan menambah keindahan jalan selain juga menekan angka kasus kejahatan jalanan serta kecelakaan lalu lintas.

“Kalau pemasangan lampu PJU ini juga menjadi prioritas teman-teman Banggar (Badan Anggaran) DPRD, maka program Bekasi Terang bisa terealisasi dan merata di 23 kecamatan,” tandasnya (Adv).

Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Gelar Pelatihan dan Pemantauan Kesehatan Lingkungan Pada Pembudidayaan Ikan Air Tawar

BIN | Kabupaten Bekasi – Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi melalui Bidang Perikanan Budidaya menggelar pelatihan dan pemantauan kesehatan lingkungan pada pembudidayaan ikan air tawar yang diselenggarakan Hotel Grand Zury pada Rabu (17/05/2023).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 30 orang serta 12 Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) air tawar penyuluh dan perikanan serta dihadirkan narasumber (Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan) BPKIL dari Serang Banten.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Iman Santoso mengatakan, peserta semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik serta mengambil ilmu yang telah disampaikan oleh pemateri agar bisa diimplementasikan dalam pembudidayaan ikan air tawar.

“Permasalahannya yang sering terjadi dialami adalah saat pembesaran ikan yang kurang maksimal sehingga timbulnya penyakit pada ikan, maka dari itu kita gelar kegiatan pelatihan ini agar lebih paham dalam budaya ikan air tawar,” terangnya.

Iman menjelaskan, karena dalam budidaya ini ada beberapa jenis yang harus diperhatikan diantaranya manajemen pakan, kualitas air serta kesehatan ikan dan lingkungan.

“Ya, kalau tiga manajemen itu sudah bisa dikuasainya oleh pembudidaya, mudah-mudahan ikan tersebut akan menjadi sehat serta berkembang dengan baik, sesuai yang kita harapkan,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Budidaya Kabupaten Bekasi Toni Dartoni menambahkan, Kabupaten Bekasi memiliki potensi produksi perikanan budidaya yang besar sehingga bisa menjadi sektor unggulan.

“Saya berhap dengan apa yang sudah dilatih dapat diterapkan, sehingga para peserta dapat memelihara ikan dengan meminimalisir penggunaan pakan ikan yang dapat menekan biaya produksi, menghasilkan ikan air tawar berkualitas serta dapat dijual ke daerah-daerah yang dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya, sehingga bisa menjadikan sektor unggulan khusus diwilayah Kabupaten Bekasi,” terangnya.(Red)

Polsek Cibarusah Cek TKP Penemuan Mayat di Desa Sindangmulya

BIN | Bekasi – Polsek Cibarusah Polres Metro Bekasi lakukan pengecekan penemuan mayat berinisial DA (51) alias Jablai di Kp. Cikoronjo RT 002/004, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Jawa Barat.

Giat pengecekan TKP dipimpin langsung oleh Kapolsek Cibarusah Iptu Arie Andhika Silamukti S.T.K, M.Si, didampingi oleh Wakapolsek Iptu Indradi, Kanit Reskrim Iptu Sutarman beserta Kanit Intel Ipda Salim, dan Kanit Samapta Ipda Anwar Sadar.

Waktu kejadian diketahui pada hari Rabu (17/05/2023), sekitar pukul 09.00 Wib. Korban DA (51) alias Jablai dengan saksi – saksi yaitu TS (45), R (40), I (40) dan S (50).

Kapolsek Cibarusah menjelaskan kronologisnya, bahwa mayat tersebut ditemukan oleh TS yang melihat Ruko Bengkel korban terbuka. Lalu TS mengecek Ruko korban dan memanggil korban, namun tidak ada jawaban. Dengan rasa penasaran, TS masuk Ke dalam bengkel dan melihat korban terlentang tak sadarkan diri.

“Saksi TS langsung melaporkan kejadian kepada Bhabinkamtibmas Desa Sindangmulya Aipda Rudi melalui Telpon whatsapp,” terangnya.

Lanjut Kapolsek, diperkirakan korban meninggal beberapa jam yang lalu karena sakit dan terdapat beberapa obat di ruko korban. Hasil pengecekan olah TKP sementara, tidak ditemukannya luka pada korban.

“Pihak Kepolisian menghubungi dan mencari identitas korban beserta keluarga korban. Korban saat ini sudah di bawa ke RSUD Cileungsi untuk dilakukan Visum,” pungkas Kapolsek Cibarusah, Iptu Arie Andhika Silamukti. (Wati)

Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Gelar Focus Group Discussion (FGD)

BIN | Kabupaten Bekasi – Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi menggelar Focus Group Discussion (FGD) pengembangan destinasi Wisata Industri yang diselenggarakan di Hotel Java Place Jababeka Cikarang, pada Selasa (16/05/2023).

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Iyan Priyatna menyampaikan, dalam rangka persiapan menjelang diluncurkannya wisata industri ini, dirinya berharap semua pihak yang terkait dapat terlibat agar dapat berjalan dengan baik.

“Misalnya persiapannya dari perhotelannya, travelnya serta pabriknya, kedepannya seperti apa, karena itu kita gelar FGD ini agar lebih matang nantinya ketika diluncurkan,” terangnya.

Iyan menjelaskan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi sudah berkoordinasi dengan beberapa perusahaan yang sudah siap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan wisata industri ini.

“Ya, sudah ada beberapa perusahaan yang siap bekerjasama untuk wisata industri ini,” terangnya.

Dia menyampaikan, pesatnya perkembangan industri kreatif dan sektor pariwisata memiliki daya tarik tersendiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan wisata industri ini bisa memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan mendorong para pelaku usaha agar terus menumbuhkan perekonomian,” katanya.

Dirinya berharap dengan digelarnya FGD ini, konsep wisata industri dapat segera terwujud di Kabupaten Bekasi.

“Di antaranya kita akan kembangkan konten serta aplikasi dalam bentuk promosi wisata industri ini, agar kedepannya bisa berjalan dengan lancar, dan diharapkan ada sinergitas dengan semua pihak,” terangnya.(Red)

Viral Ada Kegaduhan di Pertamina Hulu Mahakam

BIN | Riau – Pekerja PHM gaduh dan semakin santernya Rumor perselingkuhan orang nomer wahid di Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang juga Direktur Pertamina Hulu Mahakam (PHM) ini akibat kebijakan yang diambilnya.

Disaat PHI dan PHM memiliki prestasi atas kinerja karyawan, namun berakibat kegaduhan yang menimpah pekerja PHM dan rumor perselingkuhan mewarnai karier Chalid Said Salim yang sudah dirintisnya sejak tahun 1990 dan terus melejit.

Memiliki teman spesial “E” salah satu sorotan sehingga menjadi rumor perselingkuhan yang menjadi rahasia umum bagi lingkungan kerja dan bayangan karier yang sedang moncer.

Bahkan kebijakan tunjangan posisi atau end state kepada sedikit orang (hanya 2 orang karyawan eks PHM), dimana ini berarti terjadi diskriminasi bagi banyak karyawan dibawah perusahaan yang dipimpinnya.

Tunjangan posisi atau end state merupakan mekanisme allignment atau instrument kesejajaran bahwa pemberian Tunjangan Posisi harusnya kepada banyak karyawan ex PHM.

Kegaduhan yang berawal dari ketidakhadiran Chalid Said Salim sebagai Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia (PHI) dan juga sebagai Direktur Pertamina Hulu Mahakam (PHM) saat kegiatan kunjungan kerja anggota Komisi VII DPR RI ke wilayah kerja PHM Kalimantan Timur pada tanggal 17 Februari 2023 lalu membuat berangnya anggota komisi.

Seperti yang disampaikan oleh Lamhot Sinaga saat mengklarifikasi ketidakhadiran Chalid Said Salim pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 10 April 2023 lalu, bahwa Dirut PHI tidak hadir sama sekali di kunjungan tersebut dan tanpa alasan.

“Dirut PHI tidak hadir sama sekali di kunjungan tersebut, kami landing jam 10 pagi seharusnya kita melakukan kunjungan ke PHM berhubung karena Dirut tidak hadir di sana sampai pukul 8 malam kita tidak ada kegiatan sama sekali,” ujar Lamhot Sinaga.

Lamhot menuturkan, kunjungan tersebut pun diakhiri dengan focus group discussion (FGD) bersama SKK Migas di malam harinya tanpa ada kabar dari Chalid hingga tidak bisa dihubungi selulernya, padahal Chalid masuk dalam daftar undangan yang seharusnya hadir saat kunjungan.

“Saya pikir ini sebuah pelecehan ya, terhadap parlemen apapun namanya sama sekali tidak ada penghargaan kepada Komisi VII di hadapan PHM pada waktu itu. justru karena itu sebelum dimulai kita minta klarifikasi dulu,” tegas Lamhot.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, pun meminta agar pimpinan rapat mengusir Chalid karena perilakunya yang dirasa tidak menghargai Komisi VII DPR.

Sebelum terjadi insiden pengusiran Dirut PHI, Chalid menyempatkan menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi bahwa adanya agenda lain di hari yang sama bersama jajaran komisaris.

“Saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Komisi VII karena pada saat kunjungan kerja ke Balikpapan, saya sampaikan bahwa pada saat yang bersamaan kami sedang membahas rencana jangka panjang dengan komisaris dan ada sebuah insentif utk program PHM dengan teman-teman ESDM,” jelas Chalid.

Sementara itu, Chalid Said Salim juga menyampaikan bahwa PHI sedang menyiapkan strategi perusahaan dalam pengelolaan operasi hulu minyak dan gas bumi yang tertuang dalam RJPP PHI.

Pembahasan RJPP Pertamina Hulu Indonesia ini dilaksanakan dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PHI yang berlangsung di Bogor pada 17 Februari 2023, tambah Chalid.

Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian proses persetujuan RJPP PHI sebelum dilanjutkan ke level yang lebih tinggi. Hadir dalam rapat ini Komisaris Utama PHI Adriansyah, Komisaris Mirza Mahenda dan Edi Eko Cahyono, serta seluruh anggota Komite Dewan Komisaris.

Sementara itu, dari jajaran manajemen hadir Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia, Chalid Said Salim; Vice President (VP) Exploration; VP Development & Drilling; VP Production Operations, serta para Senior Manager fungsi terkait.

Namun berbarengan dengan agenda tersebut, muncul rumor perselingkuhan bahwa Chalid Said Salim juga memanfaatkan rapat di luar kota sebagai ajang pertemuan dengan teman spesialnya, yakni “E”, yang saat itu juga hadir dalam rapat tersebut.

Di PHI “E” yang memiliki posisi cukup strategis baru 1 tahun penempatan juga mendapatkan tambahan gaji secara signifikan oleh Boss Chalid, tanpa mengacukan aturan kebijakan dari PHI tentang gaji.

Belum lagi hadiah berupa aneka barang mengalir ke “E”, juga fasilitas kantor karena posisinya secara berlebihan dan tidak wajar, bila dibandingkan dengan pendahulunya.

Bahkan, hanya karena kedekatan, berbuah manis buat “W” dan “DM” yang setali 3 uang dengan “E” dengan kenaikan gaji dan fasilitas yang didapatkannya tanpa dasar.

Bisa jadi Chalid Said Salim bertangan dingin saat megambil kebijakan, sehingga luput dari perhatian Serikat Pekerja Pertamina Hulu Mahakam (SP PHM).

Dalam kepemimpinan Chalid Said Salim, PHI telah menuai prestasi antara lain terkait optimasi portofolio dalam kegiatan eksplorasi, development, optimasi produksi, sinergi operasi, serta peningkatan keandalan fasilitas produksi di wilayah kerja di Kalimantan.

Hal tersebut juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), Wiko Migantoro dalam forum rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, 10 April 2023 lalu.

Tak hanya itu PHI juga mengoptimasi baseline dan development untuk meningkatkan produksi, peningkatan sinergi dan pengadaan bersama dengan entitas Pertamina grup, serta evaluasi dan optimasi terhadap asset portofolio.

Tahun 2023 ini, target produksi PHI ditetapkan sebesar 63,4 MBOPD untuk minyak dan 668,5 MMSCFD gas diikuti target pengeboran sebanyak 198 sumur pengembangan, 5 sumur eksplorasi serta 337 workover. Target ini sejalan dengan strategi yang sudah ditetapkan.

Sampai Triwulan pertama ini, PHI mencatatkan produksi minyak sebesar 60,2 MBOEPD dan gas sebesar 764,7 MMSCFD. Pencapaian ini naik sebesar 4% untuk produksi minyak dan 14% untuk produksi gas berbanding tahun 2022.

Peningkatan produksi gas yang signifikan berperan penting untuk menjaga pasokan gas di Kalimantan Timur kepada PLN, Jargas, petrokimia, pupuk dan LNG.

PHI juga telah melakukan pengeboran 44 sumur ekploitasi/ pengembangan. Melalui PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), Perusahaan telah melakukan tajak pengeboran sumur eksplorasi Polaris D-1X pada tanggal 20 Maret 2023.

Sumur ini merupakan pintu masuk (play opener) untuk area di wilayah kerja PHSS dan memiliki target reservoir yang lebih dalam dibandingkan reservoir-reservoir di lapangan yang telah berproduksi di sekitar wilayah tersebut.

Untuk kegiatan seismik, Perusahaan melakukan Survei Seismik Laut 3D Pertama di Perairan Kalimantan Utara hingga Mei 2023 melalui PT Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu (PHE LPB).

Kegiatan seismik ini diharapakan dapat digunakan untuk verifikasi dan pencarian cadangan sumber daya migas baru sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian target produksi minyak 1 juta barrel di 2030.

Rapat dengar pendapat yang diwarnai insiden pengusiran Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Chalid Said Salim itu, tetap berjalan sesuai rencana dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Komisi VII DPR RI mendukung Dirut PT Pertamina Hulu Energi untuk melakukan upaya-upaya strategis guna mendukung tercapainya target produksi migas nasional sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas (BSCFD) pada Tahun 2030 mendatang.

2. Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirut PT Pertamina (Persero) untuk segera memberikan sanksi tegas kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena telah melakukan Contempt of Parliament dengan tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 17 Februari 2023 tanpa adanya alasan.

3. Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirut PT Pertamina (Persero) untuk tidak terpengaruh interverensi dari pihak luar yang mengatur jabatan struktural dan pengaturan proyek-proyek dilingkungan PT Pertamina Hulu Energi.

4. Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti melalui pembentukan Panja Pertamina Hulu guna mendalami permasalahan-permasalahan di sektor hulu migas Pertamina.

5. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Mahakam, dan PT Pertamina Hulu Rokan untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 17 April 2023.

“Saat ini, 70 persen hulu migas kita itu dikuasai oleh Pertamina. Di satu sisi, kita senang dan bangga karena ini nasionalisme kita, tapi di sisi lain juga, dengan hengkangnya pemain global ya, beralihnya transisi dari mereka terhadap Pertamina. Di satu sisi, memang kita bahagia, tapi di sisi lain, dari sisi produksi juga, sangat memprihatinkan,” tutup Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama mitra strategisnya PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan, dan PT Pertamina Hulu Mahakam di Gedung Nusantara I, Senayan.

Dalam mencapai visinya, yakni menjadi perusahaan migas kelas dunia, PHI terus melakukan beragam inovasi dan aplikasi teknologi dalam menghasilkan energi yang selamat, efisien, handal, patuh, dan ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan energi nasional Indonesia.

Tapi apakah bisa, dengan adanya point 2 dan 3 rekomendasi dari Komisi VII DPR RI juga kegaduhan kebijakan yang diambil oleh Chalid Said Salim dan rumor perselingkuhan, PHI dapat mencapai target 1 juta barel perhari ?

(*/Wati)

Tindak Lanjuti Laporan Habib Bahar Smith Polres Bogor Bentuk Tim

BIN | BOGOR – Polres Bogor tangani serius laporan Kasus yang menimpa Habib Bahar bin Smith deengan melakukan pendalaman dalam pencarian bahan keterangan oleh pihak kepolisian dengan membentuk tim.

kasus tersebut sesuai dengan Laporan Polisi dengan Nomor LP/–/B/V/2023/SPKT/POLSEK KEMANG/POLRES BOGOR/POLDA JABAR.

AKBP Imam Imanudin Kapolres Bogor megatakan bahwa sudah membentuk Tim untuk mengusut tentang laporan Bahar Smith.

“Kami sudah membentuk tim untuk menindak lanjuti laporan yang disampaikan Habib Bahar,” ungkap Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin saat dihubungi, Senin (15/5/2023)

Menurut Iman, pihaknya sudah membentuk tim untuk atas laporan Habib Bahar Smith dan masih dilakukan pendalaman oleh satuan yang menangani.

Proses oleh TKP juga telah di laksanakan terkait kasus ini dan para saksi akan diminta keterangan.

Saat ini kasus tersebut dalam penanganan kepolisian Polres Bogor.(Red)