20.4 C
New York
Tuesday, May 13, 2025

Buy now

Beranda blog

Anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Bekasi Akan Segera Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat Terdampak Banjir

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi IV Terima Aduan Masyarakat Terdampak Banjir

BIN || Kabupaten Bekasi – Hujan deras mengguyur kampung rengas bandung desa karang sambung kecamatan kedung Waringin pada malam rabu tanggal 6 mei 2025 jam 17.00 sampai selesai kurang lebih satu jam , ada beberapa rumah terendam air dengen ketinggian rata-rata 40-50 cm  di duga dari gorong-gorong PT Platinum yang tersumbat  meluap ke permukiman masyarakat.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, banyak perabotan rumah tangga milik warga seperti lemari dan kasur yang rusak,keluhan masyarakat sekitar sudah sampai di meja anggota DPRD kabupaten Bekasi pasalnya ini yang dua kali terjadi.

Pada hari Rabu tanggal 7 mei 2025 masyarakat mendatangi kantor DPRD kabupaten Bekasi untuk mengadukan permasalahan banjir ,agar di monitor,jangan sampai diabaikan kembali oleh pihak perusahaan.

Sebelumnya masyarakat sudah laporkan kejadian ini pada bulan April lalu kepada camat kedung waringin,ketua BPD karang sambung,kejadian lagi malam Rabu kemarin lebih parah yang kedua ini.

Dalam jejak pendapat dengan anggota DPRD kabupaten komisi IV diterangkan bahwa pengaduan ini harusnya ke komisi 111 (tiga ) tapi kami terima dan akan di rapatkan kembali  dengan komisi 1 dan 111 karena saling berkaitan.

Salah satu anggota DPRD kabupaten Bekasi Komisi IV Heriyanto  Mengatakan itu dapil saya besok akan saya sambangi Perusahaan tersebut agar menjadi atensi dan sungguh-sungguh mau memperbaiki saluran drainase agar tidak lagi menjadi keluhan masyarakat sekitar.

Masih kata Heryanto, harusnya perusahaan peka terhadap lingkungan,dan mudah saja solusinya dengan CSR perbantukan masyarakat sekitar untuk padat karya agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat tegasnya.(Red)

,

Diduga Gorong gorong PT Platinum Pedangkalan Mengakibatkan Banjir, Warga Minta DPRD Komisi IV Sidak

BIN || Kabupaten Bekasi – Lagi dan lagi perkara Air masuk kedalam rumah warga,padahal hujan cuma sebentar, dahsyat nya Air sampai 50cm di jalanan hingga masuk rumah warga.

Diduga Saluran gorong-gorong PT platinum yang sudah lama tidak di bersihin atau di keruk, menyebabkan pendangkalan dan air berbalik arah hingga masuk rumah warga kampung rengas Bandung RT 01 05 desa karang sambung kecamatan Kedung Waringin kabupaten Bekasi, selasa 6/5/25.

Salah satu warga mengunggah vidio dalam durasi beberapa menit ,air naik siaga satu katanya ,dalam unggahan vidio tersebut jelas air menggenang hingga naik kerumah warga .

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya sangat menyayangkan ,hal ini terulang lagi, padahal hampir dua bulan lalu sudah saya sampaikan kepada pak camat Kedung Waringin , langsung direspon,dengen menurunkan satpol PP sidak kelapangan,pak camatpun sudah sampaikan ke pemerintahan desa setempat.

Masih kata warga, saya minta  Anggota Dewan Komisi IV sidak langsung Agar perusahaan melek dan mau dengar keluhan masyarakat sekitar, yang hanya kebagian Bising ,debu, dan banjirnya saja ,terangnya.

Ketua BPD Desa Karang sambung saat di konfirmasi via WhatsApp beliau sudah berkoordinasi dan dalam waktu dekat akan ada Normalisasi dengan pihak perusahaan dan Pemerintah (Insya Alloh minggu ini akan di normalisasi ) katanya .

Setelah di konfirmasi salah satu HRD,belum ada jawaban,sampai berita ini di turunkan.(Red)

Camat Tamsel Bersama Unsur Musfika dan SDABMBK Kabupaten Bekasi Pasca Penertiban Bangli Lakukan Pengukuran Batas Jalan

BIN || Kabupaten Bekasi – Camat Tambun Selatan Sopian Hadi bersama unsur Muspika Kecamatan Tambun Selatan pasca penertiban bangunan liar melakukan peninjauan kelokasi  di Desa Sumberjaya. Senin (05/05/2025). Siang.

Pada peninjuan tersebut, turut hadir juga  Unit Reaksi Cepat Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi Rio. Sekdes Sumberjaya Sain Junaedi, Bhabinkaktibmas Aipda Tri Harjuno Sakti serta Babinsa Desa Sunberjaya.

Dalam kesempatan itu, Sopian Hadi mengatakan bahwa peninjauan ini merupakan balasan surat yang di kirimkan pihak Kecamatan Tambun Selatan ke Pemkab Bekasi pasca penertiban bangunan liar di Desa Sumberjaya.

“Kemarin saya kirim surat ke Bupati, hari ini di jawab dengan mengirimkan Tim dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) untuk melakukan pengukuran batas jalan,” ujar  Sopian Hadi di lokasi penertiban.

Menurutnya, langkah kedepan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu penataan. Namun demikian, Sopian Hadi belum dapat memastikan terkait kapan penataan itu akan di lakukan.

“Tentunya Pemda ada alurnya, kalau untuk saat ini, menggunakan anggaran murni tidak mungkin juga. Saya berharap mungkin bisa menggunakan Anggaran Belanja Tambahan  (ABT, red).   Itu juga kalau memungkinkan, kalau gak bisa ya nunggu anggaran Tahun 2026,” sambungnya.

Sopian Hadi tetap berharap setidaknya Anggaran Belanja Tambahan bisa di realisasikan walau tidak semua area yang terdampak. “Ya paling tidak 500 meter bisa dirapihkanlah, agar bisa mencontohkan bahwa ini akan di bangun dengan Pemda. Jangan sampai nanti masyarakat bertanya-tanya, kenapa kali udah di obrak abrik, tapi tidak ada penyelesaian,” imbuhnya.

Terkait kendala yang dihadapi dari awal penertiban hingga proses perapihan, Sopian Hadi mengungkapkan bahwa hal itu sudah bisa di atasi melalui ruang mediasi. “Pro kontra itu selalu ada di setiap kebijakan, namun hal itu sudah kita selesaikan semua. Karena perintah Bupati harus kondusif dilapangan,”terangnya.(Red)

KKP & Otoritas Perikanan Australia Perkuat Kerja Sama Pemberantasan IUU Fishing

BIN || Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima kunjungan dari Pemerintah Australia melalui Australian Fisheries Management Authority (AFMA) di Jakarta, Senin (05/05). Kunjungan membahas penguatan kerja sama antara Indonesia-Australia perihal pemberantasan IUU Fishing di wilayah perbatasan kedua negara.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Australia di bidang pengawasan perikanan ini telah berlangsung sejak 2007, melalui Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF).
“Kami menyampaikan apresiasi kepada AFMA atas kerja sama yang berkelanjutan di bidang pengawasan perikanan dan upaya untuk memerangi Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU fishing) di perbatasan kedua negara selama ini,” ungkapnya saat menyambut CEO AFMA di Jakarta, Senin (05/05).

Ipunk, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mendorong praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab, terutama dalam pemberantasan illegal fishing dan mencegah nelayan tradisional yang melintas batas. Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih atas kerja sama penyelenggaraan public information campaign (PIC) atau penyadartahuan masyarakat, yang pada tahun 2024 lalu dilaksanakan di Provinsi NTT yaitu Kupang dan Rote serta di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di Bau Bau, Muna Barat dan Konawe Selatan.

Sementara itu, CEO AFMA, Wez Norris menyatakan bahwa pihaknya berterima kasih atas upaya yang telah dilakukan Ditjen PSKDP dalam penanganan nelayan pelintas batas, khususnya di wilayah perbatasan Australia-Indonesia. Selanjutnya, Australia berkomitmen akan tetap melakukan kerja sama di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan Indonesia. “Kerja sama antara Indonesia dan Australia telah melalui payung IASFS. Semoga kemitraan dalam pengawasan perikanan antara pemerintah Indonesia dan Australia dapat terus diperkuat ke depannya,” ungkapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, General Manager AFMA, Senior Manager AFMA, serta Counsellor of Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF), Australian Embassy Jakarta, Sekretaris Ditjen PSDKP, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktur Pengendalian Operasi Armada, Direktur Penanganan Pelanggaran, Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan, serta perwakilan dari Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen penuh untuk mendorong praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta akan terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra, termasuk Australia.(Ed)

Mudahkan Layanan Admistrasi Masyarakat Pebayuran, Disdukcapil Kabupaten Bekasi Kembali Gelar Program Pelayanan Publik Bertajuk Botram

BIN || Kabupaten Bekasi – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi kembali menggelar program pelayanan publik bertajuk Botram di halaman Kantor Kecamatan Pebayuran, Sabtu (3/5/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan secara langsung di wilayahnya.

Sejak pagi, ratusan warga dari Kecamatan Pebayuran dan sekitarnya memadati lokasi untuk memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan.

Program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Asisten Daerah (Asda) 1 Setda Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarti, yang hadir mewakili Bupati Bekasi, menyampaikan bahwa Botram merupakan bentuk kolaborasi antarpihak dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

“Program ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sri Enny juga berharap kolaborasi lintas sektor seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Carwinda, menyampaikan bahwa masyarakat memberikan respons positif terhadap Botram. Evaluasi internal menunjukkan tingginya partisipasi warga dan meningkatnya permintaan terhadap layanan dokumen kependudukan.

“Masyarakat antusias, karena pelayanan langsung di wilayah ini memang sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Camat Pebayuran, Hasyim Adnan Adha, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan pelaksanaan kedua setelah sukses digelar pada 2024. Ia menilai Botram tidak hanya sebagai ajang pelayanan, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi.

Pada kesempatan tersebut, Asda 1 bersama anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal Pebayuran serta pejabat lainnya meninjau langsung stan pelayanan dan menyapa warga yang sedang mengakses layanan.(Red)

SUBANG LARANG TOKOH PEREMPUAN BERPENGARUH DALAM SEJARAH TATAR SUNDA DAN CIREBON

BIN – Subang Larang, yang bernama asli Kubang Kencana Ningrum, adalah tokoh perempuan berpengaruh dalam sejarah Tatar Sunda dan Cirebon. Ia dikenal sebagai istri kedua Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja) dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Lahir pada tahun 1404, Subang Larang adalah putri dari Ki Gedeng Tapa, seorang syahbandar pelabuhan Muara Jati dan penguasa Kerajaan Singapura, sebuah kerajaan kecil di wilayah yang kini dikenal sebagai Cirebon.

Silsilah dan Keturunan Subang Larang

Dari pernikahannya dengan Prabu Siliwangi, Subang Larang memiliki tiga orang anak yang memainkan peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat:

  1. Raden Walangsungsang (Pangeran Cakrabuana)
    Lahir pada tahun 1423, ia menjadi pendiri Kesultanan Cirebon dan dikenal sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut.
  2. Nyai Rara Santang
    Lahir pada tahun 1426, ia adalah ibu dari Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), salah satu Wali Songo yang terkenal dalam sejarah Islam di Indonesia.
  3. Raden Kian Santang (Rajasengara)
    Lahir pada tahun 1428, ia dikenal sebagai tokoh legendaris yang juga berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Pasundan.

Peran dalam Penyebaran Islam

Subang Larang dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan yang berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Pajajaran. Ia belajar Islam kepada Syekh Quro (Syekh Hasanuddin), seorang ulama dari Campa yang mendirikan pesantren di Karawang. Pendidikan Islam yang diperolehnya kemudian diturunkan kepada anak-anaknya, yang menjadi tokoh penting dalam Islamisasi di Jawa Barat.

Akhir Hayat

Subang Larang wafat sekitar tahun 1441 di Keraton Pakuan. Jenazahnya kemudian dibawa oleh abdi dalemnya untuk dimakamkan di Muara Jati, sebuah daerah yang kini berada di wilayah Cirebon.

Kisah dan keteladanan Subang Larang tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat, terutama di wilayah Subang dan Cirebon, sebagai simbol perjuangan dan penyebaran Islam di Tatar Sunda.

Sumber Tertulis dan Manuskrip Sejarah

  1. Carita Purwaka Caruban Nagari (CPCN)
    Naskah ini ditulis oleh Pangeran Arya Carbon pada tahun 1720 dan merupakan salah satu sumber utama mengenai sejarah Cirebon. Dalam naskah ini, diceritakan bahwa Subang Larang adalah anak dari Ki Gedeng Tapa dan istri dari Prabu Siliwangi. Ia juga disebut sebagai murid dari Syekh Quro, seorang ulama asal Campa yang mendirikan pesantren di Karawang.
  2. Babad Cirebon Carub Kandha Naskah Tangkil
    Naskah ini menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi menikahi Subang Larang setelah mendengar tentang kecantikan seorang santriwati di pesantren Karawang yang diasuh oleh Syekh Quro. Santriwati tersebut adalah Subang Larang dari Negara Singapura.
  3. Babad Tanah Sunda dan Naskah Wangsakerta
    Kedua naskah ini juga memuat kisah tentang Subang Larang, termasuk peranannya dalam penyebaran Islam di Tatar Sunda dan keturunannya yang menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa Barat.
  4. ( sejarah Sunda )

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno Tolak Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Pilih Pendekatan Ekstrakurikuler

BIN || Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan meniru langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Ia menilai bahwa pendekatan semacam itu tidak bisa disamaratakan di semua wilayah.

“Setiap wilayah kan berbeda-beda. Wajib militer istilahnya mungkin tidak, kalau ekstrakurikuler mungkin iya,” ujar Rano kepada wartawan saat menghadiri kegiatan pendidikan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Jumat (2/5/2025).

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kebijakan kontroversial yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi. Dedi sebelumnya menginstruksikan agar siswa yang dianggap “nakal” atau bermasalah dikirim ke barak militer sebagai bentuk pembinaan disiplin.

Rano menekankan pentingnya pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan karakteristik daerah masing-masing. Ia menyarankan agar pembinaan karakter dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lebih edukatif dan membangun nilai positif bagi pelajar.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga menolak untuk mengadopsi pendekatan militeristik tersebut. Menurutnya, DKI Jakarta lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam dunia pendidikan, yang melibatkan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan tenaga pendidik.

“Kita tidak ingin membentuk ketakutan, tapi membangun kesadaran dan tanggung jawab. Bukan soal keras, tapi tepat sasaran,” ujar Pramono dalam pernyataan terpisah.

Program pengiriman siswa ke barak militer yang dijalankan di Jawa Barat telah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk pengamat pendidikan dan organisasi perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan alternatif seperti yang diusulkan Rano Karno dinilai lebih sejalan dengan prinsip pendidikan berbasis karakter dan non-kekerasan.(Red)

Sopian Hadi Camat Tambun Selatan Bersama Danramil Serta Perwakilan Desa Setiadarama Turun Langsung Sosialisi Kepada Pedagang

Camat Tambun Selatan Bersama Dan Ramil Serta Jajaran Desa Setiadarma

BIN || Kabupaten Bekasi – Dalam rangka penertiban kios pasar yang berdiri dibahu jalan yang tidak sesuai tempatnya hingga melebihi sepadan jalan bahkan ada yang berdiri diatas saluran air sepanjang jalan setiadarma Kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi.

Drs.Sopian Hadi, MM. Camat Tambun Selatan didampingi Danramil Tambun serta perwakilan Desa Setiadarama turun langsung lakukan sosialisi kepada para pedagang yang kiosnya berdiri diatas saluran air. Sabtu, 02/5/2025.

Sopian hadi mengatakan penertiban ini sesuai intruksi Bupati betdasarkan surat Edaran Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang SH, tertanggal 17 Maret 2025, mengenai bangunan liar dibantaran sungai di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Untuk selanjutnya saya serahkan kepihak Desa untuk membuat surat teguran apabila ada yang belum melakukan pembongkaran, berharap kepada para pemilik kios punya kesadaran sendiri untuk melakukan pembongkaran” Ucapnya.

Ditanya rencana kedepan setelah pembokaran selesai, Camat berencana akan bersurat ke Pemerintahan kabupaten bekasi untuk menata pinggirran sepanjang jalan agar supaya tertata rapih.

Ditempat yang sama perwakilan Desa Setiadarma Hendra menuturkan kepada awak media

“Saya bersyukur dalam kegiatan ini berjalan lancar dan kondusif serta para pemilik kios juga penuh kesadaran untuk melakukan pembongkaran sendiri” terangnya.(Red)

DPP Jaringan Pemuda Desa Nusantara (JPDN) Mengucapkan; Selamat Hari Buruh ,Saatnya Hak-hak Pekerja Jadi Nyata Bukan Wacana

BIN ||Kabupaten Bekasi – Bertepatan dengan hari buruh kamis  tanggal 1 Mei 2025 menjadi momentum penting bagi buruh untuk bersatu mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh pekerja,pasalnya masih banyak pekerja yang belum merasakan yang sama, seperti gaji UMR,punya jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan juga yang lainnya.

Yusup Ketua Umum Jaringan Pemuda Desa Nusantara (JPDN) mengatakan, Hari Buruh bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga panggilan untuk berjuang. “Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan mewujudkan keadilan sosial bagi para buruh.

Menurutnya, keadilan sosial bagi buruh merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pengusaha. Hal ini mencakup kesejahteraan, perlindungan hukum, dan kesempatan yang sama bagi semua buruh.

Mewujudkan keadilan sosial bagi buruh adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, pengusaha harus bersatu untuk menciptakan dunia kerja penuh kenyamanan ,adil dan sejahtera.

Masih kata yusup, saatnya hak-hak buruh menjadi nyata, bukan sekadar wacana. “Selamat Hari Buruh! Saatnya hak menjadi nyata, bukan sekadar wacana,”katanya , Kamis (1/5/2025).

DPP Jaringan Pemuda Desa Nusantara berkomitmen untuk selalu mengawal kebijakan pemerintah untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi buruh, karena buruh adalah penyuplai devisa negara terbesar salah satunya.

Kesadaran dan partisipasi pekerja sangat penting dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi pekerja. Jadikan momen hari buruh harus bersatu untuk menuntut hak-hak dan menciptakan dunia kerja yang lebih nyaman aman adil dan sejahtera.

Ia menghimbau pemerintah dan pengusaha untuk selalu saling menghargai dan menghormati hak-hak buruh. “Pemerintah dan pengusaha harus bersungguh-sungguh dalam memenuhi hak-hak buruh.

Dirinya juga menekankan pentingnya bergandengan tangan dalam mewujudkan keadilan sosial. “Mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan dunia kerja yang lebih adil dan sejahtera,” ujarnya.

Hari Buruh 2025 menjadi momentum penting bagi para buruh  untuk bersatu mewujudkan keadilan sosial. “Mari kita manfaatkan momentum ini untuk menciptakan iklim perubahan yang lebih baik.

Kami berharap, Hari Buruh 2025 merupakan panggilan untuk bertindak, bukan sekadar ucapan. Mari kita bersatu mewujudkan keadilan sosial bagi buruh dan menciptakan dunia kerja yang lebih aman,nyaman,adil dan sejahtera, katanya.(Red)

Mencoba Hentikan Aktifitas Loading Bauksit PT. Hermina Jaya, Warga Dilempari Batu Hingga Alami Pemukulan

BIN || Lingga – Polemik Stockpile Bauksit (cadangan atau tumpukan sementara bahan tambang bauksit) milik PT. Hermina Jaya yang berada di lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga makin meruncing hingga adu fisik.

Dari rekaman video yang dikirimkan oleh salah satu warga Kecamatan Singkep Barat kepada awak media ini, kejadian tersebut terjadi pada Rabu Sore (30/04/2025).

Tampak warga mencoba menghentikan aktifitas Loading (mengisi muatan) Bauksit keatas tongkang yang bersandar di lokasi Tersus PT. Hermina Jaya. Namun disambut dengan lemparan batu dan pemukulan.

“Kami sangat menyayangkan gara-gara aktifitas tambang yang dilakukan oleh PT.Hermina Jaya sampai terjadi pemukulan yang dilakukan oleh salah satu anggota PT. Hermina Jaya yang bernama AC kepada masyarakat tempatan Putra Daerah.

Sebagai masyarakat kami meminta ini diproses hukum seadilnya. Kalau tidak, kami akan melakukan aksi besar-besaran diberbagai titik agar suara kami didengar,” terang warga yang tak mau namanya disebutkan.

Melalui sambungan telepon, Camat Singkep Barat, Febrizal Taufik belum mengetahui terkait kejadian tersebut.
“Saya belum tau, jadi belum bisa kasi komentar. Saya coba tanyakan dulu,” jawabnya singkat, Kamis (01/05/2025).

Perwakilan PT. Hermina Jaya, Salmizi saat dikonfirmasi mengarahkan untuk menghubungi Humasnya.
“Saya kebetulan tidak didabo. Bisa hubungi humas Pak Afdal. Biar clear,” balasnya.

Awak media ini mencoba mengkonfirmasi humas PT. Hermina Jaya, namun sampi berita ini ditanyangkan, belum mendapatkan tanggapan sama sekali.(Ed)