BIN || KABUPATEN BEKASI — Suasana Kantor Desa Kalijaya mendadak riuh oleh kehadiran ratusan pendukung yang mengawal Calon Kepala Desa (Cakades) Anita Permatasari. Didampingi suami, keluarga besar, serta tim pemenangan, Anita secara resmi mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas persyaratan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kalijaya pada Rabu (5/7/2026).
Usai menyerahkan berkas pendaftaran untuk periode 2026–2034, Anita mengungkapkan rasa syukur atas dukungan luas dari tokoh masyarakat dan warga setempat. Ia menegaskan kesiapannya untuk membawa angin segar dan pembaharuan bagi Desa Kalijaya.
“Alhamdulillah, hari ini saya telah melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran. Saya dikawal suami saya Bapak Amin Fauzi, keluarga besar, Ketua Tim Bang Ebong Hermawan, para tokoh, serta perwakilan masyarakat. Insyaallah kami siap melakukan perubahan menuju Kalijaya yang lebih terberkah, maju, dan bermartabat,” ujar Anita.
Anita juga menyoroti kondisi sosial masyarakat Desa Kalijaya saat ini yang dinilainya kurang mendapat perhatian optimal dari pemerintah desa sebelumnya. Ia menilai program pembangunan yang berjalan selama ini terkesan stagnan dan kurang memberikan dampak nyata bagi warga.
“Miris melihat masyarakat Kalijaya saat ini, mungkin karena kurang maksimalnya kinerja pemerintah desa yang hanya mengerjakan hal itu-itu saja tanpa dampak signifikan. Insyaallah saya akan bergerak bersama warga untuk menyalurkan aspirasi dan merealisasikannya demi perubahan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan, Ebong Hermawan, menegaskan bahwa gerakan perubahan ini lahir dari dorongan langsung masyarakat yang menginginkan figur pemimpin muda dan mumpuni. Ia secara khusus mengajak pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z untuk bersatu memanfaatkan momentum bonus demografi.
Desa Kalijaya yang berada di tengah kawasan industri strategis juga menjadi sorotan utama tim pemenangan Anita. Menurut Ebong, sangat ironis jika warga lokal justru tidak merasakan dampak ekonomi dari keberadaan industri di wilayah mereka.
“Dengan tagline perubahan, memang sudah selayaknya demikian. Desa Kalijaya berada di tengah-tengah kawasan industri, tetapi miris jika masyarakatnya justru terkapar dan tidak merasakan dampaknya,” kata Ebong.
Di sisi lain, Ebong mengingatkan Panitia Pilkades Kalijaya agar menjunjung tinggi nilai netralitas, kejujuran, dan transparansi selama seluruh tahapan berlangsung, mulai dari penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga penghitungan suara. Pihaknya juga menyiapkan personel khusus untuk mengawasi setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tidak ragu menempuh jalur hukum jika menemukan indikasi kecurangan.
Menanggapi pendaftaran tersebut, Ketua Panitia Pilkades Kalijaya, Didi Samsudi, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini sudah ada tiga pendaftar yang menyerahkan berkas secara resmi, dan panitia masih menunggu satu pendaftar lainnya.”Semua berkas pendaftaran lengkap dan tidak ada rekayasa, seluruhnya sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Didi.
Didi juga menggaransi bahwa pihak panitia berkomitmen penuh untuk menjaga integritas pelaksanaan Pilkades dan mengantisipasi segala bentuk kecurangan.
“Kecurangan dalam bentuk apa pun adalah hal yang harus diwaspadai. Kami tetap berjalan sesuai prosedur dan Peraturan Surat Edaran Bupati,” pungkasnya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang di Kantor BPSDM Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8).
Plt. Bupati Bekasi menyampaikan, Kabupaten Bekasi mengusulkan penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi riil daerah.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan pembangunan, sehingga investasi, kawasan industri, dan program strategis nasional tetap berjalan selaras dengan kebijakan tata ruang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menegaskan, Pemkab Bekasi akan memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk mempercepat sertifikasi aset milik daerah.
Ia berharap melalui inventarisasi dan penyelesaian administrasi secara bertahap, seluruh aset daerah dapat tersertifikasi dalam dua tahun ke depan.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Dukungan masyarakat terhadap calon Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Sumardi, terlihat nyata saat proses pendaftaran calon kepala desa yang berlangsung pada Senin (3/8/2026).
Bukan sekadar ucapan atau pernyataan dukungan, ribuan warga dari berbagai kampung di Desa Karangmukti berbondong-bondong mengawal dan mengantarkan Sumardi menuju lokasi pendaftaran. Massa pendukung memadati sepanjang rute perjalanan hingga area pendaftaran dengan tertib dan penuh semangat.
Pemandangan lautan merah dari atribut yang dikenakan para simpatisan menjadi simbol kuatnya dukungan masyarakat kepada Sumardi yang kembali maju sebagai calon kepala desa petahana. Kehadiran ribuan pendukung tersebut mencerminkan harapan sebagian besar masyarakat agar kepemimpinan Sumardi dapat berlanjut pada periode berikutnya.
Meski diiringi euforia dukungan yang besar, Sumardi mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menghormati proses demokrasi. Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan dalam Pilkades merupakan hak setiap warga yang harus dihormati.
“Siapa pun pilihannya, mari kita jaga persaudaraan. Pilkades adalah pesta demokrasi, jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita terpecah. Yang terpenting adalah Desa Karangmukti tetap aman, damai, dan kondusif,” ujar Sumardi.
Proses pendaftaran berlangsung lancar dengan pengawalan aparat keamanan dan panitia Pilkades. Antusiasme masyarakat yang mengiringi pendaftaran Sumardi menjadi salah satu perhatian dalam tahapan awal Pemilihan Kepala Desa Karangmukti Tahun 2026. (B)
BIN || Kabupaten Bekasi – Dukungan masyarakat terhadap calon Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Sumardi, terlihat nyata saat proses pendaftaran calon kepala desa yang berlangsung pada Senin (3/8/2026).
Bukan sekadar ucapan atau pernyataan dukungan, ribuan warga dari berbagai kampung di Desa Karangmukti berbondong-bondong mengawal dan mengantarkan Sumardi menuju lokasi pendaftaran. Massa pendukung memadati sepanjang rute perjalanan hingga area pendaftaran dengan tertib dan penuh semangat.
Pemandangan lautan merah dari atribut yang dikenakan para simpatisan menjadi simbol kuatnya dukungan masyarakat kepada Sumardi yang kembali maju sebagai calon kepala desa petahana. Kehadiran ribuan pendukung tersebut mencerminkan harapan sebagian besar masyarakat agar kepemimpinan Sumardi dapat berlanjut pada periode berikutnya.
Meski diiringi euforia dukungan yang besar, Sumardi mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menghormati proses demokrasi. Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan dalam Pilkades merupakan hak setiap warga yang harus dihormati.
“Siapa pun pilihannya, mari kita jaga persaudaraan. Pilkades adalah pesta demokrasi, jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita terpecah. Yang terpenting adalah Desa Karangmukti tetap aman, damai, dan kondusif,” ujar Sumardi.
Proses pendaftaran berlangsung lancar dengan pengawalan aparat keamanan dan panitia Pilkades. Antusiasme masyarakat yang mengiringi pendaftaran Sumardi menjadi salah satu perhatian dalam tahapan awal Pemilihan Kepala Desa Karangmukti Tahun 2026. (B)
BIN || Kabupaten Bekasi – Juhendi Sulaeman secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, untuk periode 2026–2034 pada Jumat (31/7/2026).
Kedatangan Juhendi Sulaeman ke lokasi pendaftaran mendapat dukungan penuh dari ratusan simpatisan yang tergabung dalam kelompok Barisan Orang Jueng (Borju).
Massa pendukung tampak mengiringi rombongan hingga memadati halaman Kantor Desa Karanghaur sebagai bentuk dukungan terhadap pencalonannya untuk melanjutkan kepemimpinan selama dua periode.
Proses pendaftaran berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Berkas pencalonan diterima langsung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Karanghaur yang menyambut baik kedatangan bakal calon beserta para pendukungnya.
“Mari kita adu gagasan mari kita sanjung dukungannya masing masing, jangan saling menjatuhkan karena itu sangat tidak baik dan tidak etis tentunya sangat tidak baik bagi contoh masyarakat,”ujar Juhendi saat wawancara di kediamannya.
Antusiasme masyarakat yang hadir menunjukkan tingginya dukungan terhadap Juhendi Sulaeman dalam kontestasi Pilkades Karanghaur 2026.
Kehadiran ratusan simpatisan juga mencerminkan semangat kebersamaan dan harapan akan keberlanjutan pembangunan desa di masa mendatang.
“Alhamdulillah masyarakat karanghaur yang telah mendukung saya memang sangat antusias, saya tidak bisa membatasi para pendukung untuk ikut hadir dalam pendaftaran ini,”ucapnya.
Dirinya juga berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak baik.
“Pesan saya pada masyarakat agar berpolitik yang sehat, tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang akan memecah belah warga karanghaur,”pesannya.
Dengan telah resminya pendaftaran tersebut, Juhendi Sulaeman kini menjadi salah satu bakal calon yang akan mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa Karanghaur periode 2026–2034 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – DPRD Kabupaten Bekasi memberikan 15 point rekomendasi kepada Pemda Bekasi Hasil dari pembahasan Raperda tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron dan juga sebagai Ketua Badan Anggaran mengatakan, pihaknya menindaklanjuti terkait rekomendasi tersebut pada intinya pertama adalah agar Pemda Bekasi lebih efesien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, kedua adalah agar diperkuat sistem aktif untuk infektorat nya dan ketiga adalah berharap bisa memaksimalkan Penghasilan asli daerah.
“Salah satunya diperkuat sistem digitalisasi agar lebih maksimal dan minim kebocoran dan juga bisa lebih transpaansi yang dilakukan,”ucapnya.
Juga selain diperkuat oleh Perangkat Daerah penghasil dalam meningkatkan PAD, juga BUMD yang ada harus bisa meningkatkan kualitas layanan dan bisa meningkatkan penghasilan untuk menambah penghasilan asli daerah.
“Termasuk BUMD yang ada harus ada evaluasi dalam rangka peningkatan layanan dan peningkatan hasil usaha mereka untuk menambah penghasilan Pemda Bekasi secara maksimal,”ucapnya.
Terpisah,Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Ahmad Faisal membacakan laporan hasil pembahasan Raperda tersebut dengan hasil kajian terdapat koreksi,saran, masukkan serta rekomendasi sebagai berikut,
1.DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi memperkuat aspek pengawasan secara internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh infektorat dan tidak mentoleransi pelanggaran salam bentuk apapun.
2.Selanjutnya terhadap SILPA pada pelaksanaan APBD 2025 sebesar Rp.414.331.414.517.00, maka DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan agar Pemda Bekasi mengambil langkah strategis dalam perhitungan prognosis tahun berjalan untuk perencanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2026.
3.Komitmen Tanggung jawab ASN dalam menjalankan roda organisasi pemerintah merupakan amanah yang diberikan oleh masyarakat dan negara, DPRD melihat masih kurang didukung oleh keseriusan dan komitmen yang tinggi dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga banyak kegiatan yang tidak urgen bagi masyarakat dan nilai ekonomisnya pendek, juga masih terdapat serapan anggaran yang tidak maksimal setiap OPD,atas kondisi tersebut kepada saudara Plt Bupati Bekasi agar memacu kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diatur dalam ketentuan perundangan.
4.Pemda Bekasi diharapkan dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari perusahaan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah lainya,sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan, dan terus menciptakan iklim berusaha yang l bih kondusif bagi tumbuh dan kembangnya Perusahaan daerah.
5.Dalam pencapaian realisasi target pendapatan terdapat OPD yang tidak tercapai target,maka dalam menghitung target pendapatan pada masing-masing OPD penghasil DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan agar berdasarkan metode potensi yang riil dan tidak lagi berdasarkan trend kenaikan.
6.Terhadap target pendapatan yang tidak mencapai target, kiranya menjadi perhatian serius, agar kedepannya dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek peningkatan daerah, antara lain rasionalisasi dan operasionalisasi di lapangan seperti objek- objek pendapatan, petugas pemungut pajak dan restribusi penyesuaian tarif,serta MOU dengan pihak perusahaan, pengelola Hotel, Pengelola Mall dan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi.
7.Terkait dengan Pajak Daerah, DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan agar Pemda Bekasi melakukan kajian untuk menjadikan dinas pariwisata sebagai Dinas penghasil dan mencari terobosan yang inovatif dan efektif salah satunya dengan membuka objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bekasi.
8.Badan Angaran merekomendasikan kepada Pemda Bekasi dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air,Bina Marga dan Bina Kontruksi terkait dengan lahan setelah pembongkaran agar kiranya segera pembangunan infrastruktur sesuai dengan kewenangan.
9.Dalam pengelolaan Anggaran Desa (ADD) maka di minta kepada Dinas terkait agar, a.Regulasi yang menyangkut tentang pengelolaan keuangan desa dibuat dan disosialisasikan secara terus menerus kepada para Kepala Desa agar pengelolaan keuangan desa saat dilaksanakan tidak menimbulkan masalah hukum. b.Pemda Bekasi perlu melakukan pemetaan penggunaan anggaran desa yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan program yang di danai oleh APBD c.APIP (Asosiasi Pengawas Internal Pemerintah) dalam hal ini Infektorat Daerah agar memaksimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan dana desa agar tidak terjadi p penyalahgunaan anggaran Desa.
10.Untuk peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi, Badan Anggaran merekomendasikan kepada Pemda agar menambah tenaga auditor.
11.Untuk memaksimalkan potensi penerimaan tenaga kerja asli daerah Kabupaten Bekasi, Pemda Bekasi agar ada koordinasi yang baik antar perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian, Dines Ketenagakerjaan dan Dines Koprasi-UMKM serta Asisten Daerah yang membawahinya sehingga penyerapan potensi tenaga kerja asli Kabupaten Bekasi menjadi lebih maksimal.
12.Badan Angaran memberikan rekomendasi kedepannya untuk menumbuhkan minat baca bagi masyarakat Kabupaten Bekasi agar Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk menganggarkan dan mengajukan angaran yang cukup dan relevan, agar minat baca masyarakat Kabupaten Bekasi lebih tinggi lagi.
Dalam pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD agar memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan menteri dalam Negeri RI nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
Terkait dengan belanja pegawai yang tidak terserap pada hampir setiap Perangkat Daerah, padahal menurut pandangan kami belanja pegawai adalah sesuatu yang pasti dan baku sehingga terjadinya belanja pegawai yang tidak terserap menjadi bahan pertanyaan masyarakat yang salah satunya di sebabkan oleh adanya penempatanmoblitas pejabat yang sangat lambat bahkan sampai berbulan-bulan, DPRD merekomendasikan kepada Pemda agar memperhatikan hal tersebut, sehingga tidak ada lagi anggaran yang sia-sia dan kinerja pembangunan juga baik.
Saran dan rekomendasi dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2025 agar diperhatikan dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan APBD pada tahun-tahun berikutnya.(Red)
BIN || ‎Kabupaten Bekasi – Semangat gotong royong kembali bergelora di Desa Pacing. Pada hari ini, Sabtu (4/7/2026) mulai pukul 09.00 WIB, Calon Kepala Desa (Cakades) Waringinjaya, Bapak Dirman, turun langsung ke lapangan untuk memelopori aksi sosial kerja bakti bersama puluhan warga setempat. ‎ ‎Fokus kegiatan kali ini adalah membersihkan saluran air, aliran sungai, serta melakukan penataan lingkungan alam di sekitar kampung Desa Pacing. Aksi ini dilakukan sebagai langkah konkret untuk mencegah banjir, membasmi sarang nyamuk, sekaligus menjaga keasrian lingkungan desa agar tetap sehat dan nyaman dihuni. ‎ ‎Sinergi dan Gotong Royong Tanpa Sekat ‎Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari warga masyarakat. Berbekal peralatan kerja bakti, warga saling bahu-membahu membersihkan tumpukan sampah serta rumput liar yang sempat menyumbat aliran air sungai dan selokan. ‎ ‎Kehadiran Bapak Dirman di tengah-tengah warga memberikan motivasi dan nilai tersendiri. Beliau tidak canggung untuk ikut berbaur dan bekerja langsung bersama masyarakat, mencerminkan sosok calon pemimpin yang merakyat dan peduli pada aksi nyata. ‎ ‎”Kegiatan ini bukan sekadar membersihkan lingkungan, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga. Dengan gotong royong, masalah seberat apa pun di desa kita pasti bisa diselesaikan bersama,” ujar Bapak Dirman di sela-sela kegiatan. ‎ ‎Apresiasi dari Warga ‎Beberapa tokoh masyarakat dan pemuda setempat menyambut baik inisiatif serta kepedulian yang ditunjukkan oleh Cakades Waringinjaya ini. Menurut mereka, aksi nyata yang menyentuh kepentingan umum seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh desa demi kemajuan dan kenyamanan bersama.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Ketua Umum Jaringan Pemuda Desa Nusantara, Yusup mengecam Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan Mendes PDT dalam sebuah potongan vidio seolah-olah merendahkan warga desa jarang makan telur dan ayam. Menurut Yusup hal tersebut sangat menyakiti hati rakyat padahal sebelum ada MBG masyarakat masih mampu makan telur dan ayam.
“Makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa itu sangat memerlukan, karena jarang penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telor makan daging ayam, semenjak ada MBG mereka merasakan manfaatnya,” ucap Mendes PDT Yandri Susanto dalam sebuah vidio.
“Kami Jaringan Pemuda Desa Nusantara sangat mendukung penuh program Bapak Presiden Republik Indonesia. tetapi perkataan dari Mendes PDT itu sangat menyakiti hati kami sebagai rakyat desa,” ucap Yusup.
Rakyat juga butuh pekerjaan yang layak agar bisa memberikan hal terbaik untuk keluarga,Mentri desa harus minta maaf karena telah menyakiti hati seluruh masyarakat Indonesia.
Di desa, MBG libur beberapa hari harga telur turun ,minyak turun, sudah jelas liburnya MBG selain bisa menghemat negara, harga – harga bahan poko mikut turun,tegasnya.(**)
BIN – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI senantiasa memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung kemudahan dunia usaha melalui solusi digitalisasi lewat BNIdirect bisnis.
Layanan cash management ini akan membantu para pelaku usaha termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengelola transaksi keuangan secara lebih efisien, aman, dan terintegrasi dalam satu platform.
Perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis menuntut para pelaku usaha untuk bisa memiliki kemampuan mengelola operasional, arus kas, transaksi pembayaran hingga proses administrasi keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Oleh sebab itu, digitalisasi keuangan menjadi sebuah kebutuhan yang penting untuk dimilliki perusahaan dalam menjaga daya saing.
Melalui BNIdirect bisnis, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai layanan perbankan digital yang dirancang untuk mendukung kelancaran operasional usaha.
BNIdirect bisnis memberikan layanan prima mulai dari pemantauan saldo dan transaksi secara real-time, pengelolaan pembayaran kepada mitra usaha, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pengelolaan payroll karyawan. Seluruh layanan tersebut dapat diakses hanya dalam satu platform yang terintegrasi.
“Dengan tagline #BisnisGakRibet, kami ingin memberikan pengalaman perbankan digital yang relevan, mudah digunakan, dan membantu pebisnis fokus pada pertumbuhan usahanya di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan,” ujar Direktur Information Technology Toto
Prasetio dalam keterangan resminya. Transformasi digital pada sistem keuangan menjadi faktor yang penting bagi pelaku usaha untuk mengembangkan operasional bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.
Para pelaku usaha ini bisa meninggalkan ketergantungan pada proses manual, membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan hingga meningkatkan daya saing. Bagi UMKM, BNIdirect bisnis bisa mengakselerasi usaha agar lebih kompetitif.
Kemudahan akses terhadap layanan perbankan memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola transaksi secara lebih tertib, memantau arus kas dengan lebih baik, serta mendukung perencanaan bisnis yang lebih terukur.
BNI melihat bahwa kebutuhan terhadap solusi perbankan digital akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital nasional. Oleh karena itu, BNI terus melakukan pengembangan layanan dan inovasi untuk memastikan nasabah mendapatkan pengalaman transaksi yang aman, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.
Melalui BNIdirect Bisnis, BNI berharap dapat menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan bisnis sekaligus mendorong pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. Dukungan terhadap digitalisasi keuangan ini juga sejalan dengan komitmen BNI dalam memperkuat ekosistem bisnis nasional dan mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor ekonomi Indonesia.(*)
BIN || Jakarta-Memperingati delapan dekade pengabdian kepada negeri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat perannya sebagai bank nasional pertama milik negara melalui transformasi berkelanjutan. Sejalan dengan tema HUT ke-80 “Swadharma Bhakti Nagara”, langkah tersebut menjadi fondasi bagi kinerja perseroan yang tetap solid.
Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan, transformasi BNI diarahkan untuk memperkuat kinerja dan daya saing perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan baru, sejalan dengan penguatan tata kelola BUMN oleh Danantara Indonesia yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang.
“Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan. Dengan fundamental yang semakin kuat, BNI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional,” ujar Paolo dalam keterangan tertulis.
BNI menjalankan transformasi secara menyeluruh di berbagai lini bisnis, mulai dari penguatan kapabilitas digital, peningkatan produktivitas organisasi, optimalisasi jaringan layanan, hingga penguatan manajemen risiko. Strategi tersebut diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Pada sisi digitalisasi, BNI terus mengembangkan wondr by BNI sebagai platform layanan digital ritel. Hingga akhir 2025, platform tersebut telah digunakan oleh lebih dari 12 juta nasabah. Peningkatan aktivitas transaksi pada wondr by BNI turut mendukung pertumbuhan tabungan ritel dan penguatan dana murah perseroan.
Sementara itu, pada segmen wholesale banking, BNI memperkuat BNIdirect yang menyediakan layanan cash management, trade finance, bank guarantee, dan supply chain financing bagi nasabah bisnis. Sepanjang 2025, jumlah pengguna dan nilai transaksi BNIdirect tumbuh lebih dari 25% secara tahunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan giro korporasi dan kualitas layanan transaksi bisnis.
Hasil transformasi tersebut tercermin pada kinerja keuangan perseroan sepanjang 2025. BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20 triliun. Pada saat yang sama, kualitas aset terus membaik, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bruto turun menjadi 1,9% dan loan at risk (LaR) membaik menjadi 8,5%.
Momentum positif berlanjut pada 2026. Hingga akhir Mei 2026, BNI mencatatkan total aset sebesar Rp1.365,36 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.063,92 triliun. Perseroan juga membukukan laba bersih Rp9,05 triliun dengan posisi permodalan yang tetap kuat, tercermin dari total ekuitas sebesar Rp160,99 triliun.
Paolo mengatakan, fondasi bisnis yang semakin kuat menjadi modal penting bagi BNI untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, nasabah, masyarakat, maupun perekonomian nasional.
“Kami meyakini bahwa perusahaan yang sehat dan bertumbuh akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, mendukung agenda pembangunan nasional, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang,” kata Paolo.
Kehadiran Danantara diharapkan dapat semakin memperkuat upaya BUMN, termasuk BNI, dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang terintegrasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perusahaan.
Ke depan, BNI akan terus melanjutkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional sejalan dengan semangat “Terus Mengabdi untuk Terus Melayani”. Selaras dengan arah penguatan tata kelola dan penciptaan nilai BUMN melalui Danantara, perseroan optimistis dapat terus memperkuat kinerja, memperluas kontribusi bagi pembangunan nasional, serta menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham, masyarakat, dan negara. (*)
