BIN || Kabupaten Bekasi – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berani mengambil diskresi kebijakan demi percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
KDM sapaan akrabnya mengimbau agar pemerintah daerah tidak membiarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mengendap terlalu besar setiap tahunnya.
Ia menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya dioptimalkan secara langsung untuk perbaikan infrastruktur, sekolah, dan penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi warga miskin.
“Lebih baik minus bisa membangun daripada duit triliun yang di SILPA disimpan di anggaran. Semoga di Kabupaten Bekasi tidak terbangun tradisi itu. Duitnya habiskan untuk bangun sekolah, bangun infrastruktur, bangun rumah rakyat miskin,” tegas KDM.
Ia juga menyinggung pentingnya sosok pemimpin daerah yang memiliki nyali dalam mengeksekusi kebijakan publik. Namun tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan saat melakukan penataan kawasan demi kesejahteraan rakyat.
“Saya pesan ke Bupati harus punya nyali. Jangan pernah takut. Jadi pemimpin Kalau masih punya rasa takut jangan jadi pemimpin, di rumah saja bersama istri itu pun akan menderita juga, karena suaminya pemberani, istrinya jauh lebih berani.
Memimpin Bekasi kepalan tangannya harus kuat suaranya harus keras, karena yang dihadapinya orang yang kepalan tangannya kuat dan suaranya keras. Kita ingin mengembalikan Bekasi pada jati dirinya,” tutupnya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Molinas di Cikarang, Plt Bupati Bekasi Dorong Serapan Tenaga Kerja lokal ,Peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukung di fasilitas produksi Alva, Kawasan Delta Silicon, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi momentum penting bagi penguatan industri kendaraan listrik sekaligus peluang bagi masyarakat lokal.
Peluncuran Molinas tersebut dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja turut hadir dalam agenda yang menandai pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional tersebut.
Presiden Prabowo menegaskan, pengembangan Molinas merupakan wujud nyata kolaborasi berbagai unsur bangsa dalam membangun kemandirian nasional.
Menurutnya, sinergi antara sektor swasta, BUMN, dunia usaha, dan kalangan akademisi menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan Indonesia menguasai sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Hari ini adalah hari yang sangat penting. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih saya, penghargaan saya kepada semua unsur. Dari perusahaan-perusahaan swasta, para entrepreneur, para wiraswasta, dari BUMN-BUMN, dari dunia akademis, yang menghasilkan para pakar yang merupakan inti daripada research and development, dari Litbang,” ujar Prabowo.
Bagi Kabupaten Bekasi, kehadiran industri kendaraan listrik tersebut memiliki arti strategis. Sebab, salah satu fasilitas produksi Molinas berada di kawasan industri Delta Silicon, Cikarang Selatan.
Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyambut positif peluncuran Molinas yang dihadiri langsung Presiden Prabowo. Ia berharap keberadaan industri tersebut tidak hanya menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai lokasi produksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Semoga dengan adanya perusahaan Molinas, akan menambah masyarakat untuk bekerja. Bisa mendapatkan penghasilan, mengurangi pengangguran serta menambah pendapatan asli daerah,” kata Asep.
Menurut Asep, keberadaan industri di Kabupaten Bekasi perlu diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, pertumbuhan kawasan industri dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
Ia berharap peluang tersebut dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi.
Peluncuran Molinas juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Penguasaan teknologi dan penguatan ekosistem industri dinilai penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga memiliki kemampuan produksi dan pengembangan teknologi sendiri.
Dengan posisi Kabupaten Bekasi sebagai salah satu pusat kawasan industri nasional, Asep berharap perkembangan industri kendaraan listrik dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi daerah, terutama melalui penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi pendukung.
“Harapannya tentu masyarakat Kabupaten Bekasi bisa ikut merasakan manfaat dari keberadaan industri ini,” pungkasnya.(Red)
BIN || Jawa Barat – Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi perkembangan ancaman dan gangguan keamanan di ruang siber.
Komitmen tersebut diwujudkan, salah satunya, melalui dukungan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan Gedung Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat.
Pembangunan Gedung Ditressiber tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan sarana dan prasarana Kepolisian dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, pencegahan kejahatan siber, serta pelayanan kepada masyarakat yang semakin membutuhkan kehadiran Polri di ruang digital.
Dukungan hibah tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan internal institusi, tetapi untuk memperkuat kapasitas pelayanan Polda Jawa Barat dalam menangani berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan aktivitas masyarakat di ruang digital, berbagai bentuk gangguan keamanan juga mengalami perkembangan, mulai dari penipuan daring, penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, kejahatan siber, hingga berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat.
Kondisi tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar Ditressiber Polda Jabar dapat melaksanakan tugas secara lebih optimal, profesional, dan responsif.
Pembangunan Gedung Ditressiber Polda Jabar diproyeksikan untuk menyediakan lingkungan kerja dan sarana pendukung yang layak serta representatif bagi pelaksanaan tugas personel, khususnya dalam mendukung proses penanganan perkara, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, pengolahan informasi, koordinasi, serta pelayanan kepada masyarakat di bidang siber.
Kehadiran gedung yang memadai diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Ditressiber dalam menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.
“Dukungan hibah ini pada prinsipnya bukan hanya untuk pembangunan fisik gedung, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat kemampuan Polda Jawa Barat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan dan kejahatan di ruang siber,” demikian dapat ditegaskan dalam konteks pemanfaatan hibah pembangunan Gedung Ditressiber Polda Jabar.
Pembangunan sarana tersebut juga memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan tersedianya fasilitas yang layak dan representatif, pelaksanaan pelayanan kepolisian di bidang siber diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan profesional.
Selain mendukung penanganan tindak pidana siber, keberadaan Gedung Ditressiber juga diharapkan memperkuat kesiapan Polda Jabar dalam memberikan respons terhadap berbagai permasalahan digital yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Dengan demikian, manfaat pembangunan Gedung Ditressiber tidak hanya dirasakan oleh institusi Kepolisian, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Barat melalui peningkatan kemampuan Polri dalam memberikan perlindungan, penegakan hukum, dan pelayanan di tengah perkembangan teknologi informasi.
Pemanfaatan dana hibah tersebut juga diarahkan agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap dukungan anggaran yang diberikan diharapkan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan Gedung Ditressiber Polda Jabar diharapkan dapat memperkuat kesiapan dan kapasitas Kepolisian dalam menghadapi perkembangan ancaman siber, memberikan respons yang lebih cepat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban di ruang digital,” demikian penegasan mengenai tujuan strategis pembangunan tersebut.
Dengan demikian, dukungan hibah pembangunan Gedung Ditressiber Polda Jabar tidak hanya diarahkan pada penyediaan infrastruktur bagi institusi, tetapi juga merupakan bentuk investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat pelayanan, perlindungan, keamanan, dan rasa aman masyarakat Jawa Barat di era digital.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Riuhnya menyambut HUT kabupaten Bekasi ke-76 dan HUT RI ke-81 diawali dengan tendangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja ke gawang menjadi tanda bergulirnya Turnamen Futsal Piala Bupati Cup 2026. Gelaran tahunan tersebut berlangsung meriah di Lapangan Delta Sport Center Deltamas, Cikarang Pusat, pada Jumat (7/8).
Ajang ini diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76 sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Bekasi menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan semangat kerja di lingkungan pemerintahan. Melalui turnamen ini diharapkan menjadi ajang dalam menjaga kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bekasi.
Plt Bupati turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran panitia dari Media Center yang secara konsisten menggelar agenda tahunan ini. Menurutnya, turnamen ini menjadi sarana refleksi kebersamaan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bekasi.
Laga pertandingan dimenangkan oleh Dinas Pendidikan, diposisi kedua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berhasil mengalahkan SatpolPP. Sementara Dinas Pendidikan menyusul diposisi ke-empat.(Red)
BIN || Kabupaten Karawang – Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengaku bakal memberikan sanksi tegas kepada oknum sekolah yang memungut biaya modul LKS SD-SMP.
Aep melarang keras sekolah maupun pihak mana pun yang mencoba memperjualbelikan LKS atau buku modul tersebut.
“Kalau misalkan ada oknum, baik dari guru maupun kepala sekolah (yang menjual LKS), tolong laporkan. Dinas Pendidikan sudah menyediakan wadah pelaporan, atau bisa langsung laporkan ke saya. Pasti akan saya tindak,” ujar Aep di Kantor Pemkab Karawang, Jumat (7/8/2026).
“Tindakannya pasti kalau dia kepala sekolah, akan saya berhentikan. Saya kan sudah punya kebijakan bahwa buku LKS atau modul ini gratis. Tidak ada bedanya, jadi jangan main-main,” kata Aep.
Pemerintah Kabupaten Karawang, kata Aep, berkomitmen penyediaan buku modul atau LKS gratis bagi seluruh siswa tingkat SD dan SMP negeri.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Penataan kawasan Pasar Baru Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.
Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan kawasan perdagangan yang lebih bersih, tertib, nyaman, dan representatif bagi masyarakat.
Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Cikarang Utara, Hasyim Adnan, mengatakan perhatian Plt Bupati Bekasi terhadap penataan Pasar Baru Cikarang mulai terlihat melalui berbagai fasilitas yang telah dibangun di bagian depan pasar. Penataan tersebut sekaligus memperkuat wajah Pasar Baru Cikarang sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat di wilayah Cikarang Utara.
Alhamdulillah, sekarang sudah bisa dilihat oleh masyarakat, terutama pengunjung pasar. Halaman parkir sudah dibuat, saluran air sudah bisa digunakan, kemudian ada paving block, trotoar, pagar pembatas halaman pasar, dan sarana bangku,” ujar Hasyim, Rabu (05/08/2026).
Menurutnya, langkah penataan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas fasilitas publik, khususnya kawasan pasar. Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang turut memberikan fasilitas untuk mendukung penataan kawasan Pasar Baru Cikarang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Plt Bupati Bekasi yang sudah memberikan perhatian terhadap penataan lokasi ini. Terima kasih juga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapak KDM atas dukungan fasilitas yang sekarang sudah dapat dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Hasyim menjelaskan, penataan bagian depan pasar tidak hanya diarahkan untuk memperindah kawasan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Keberadaan halaman parkir, trotoar, pagar pembatas, saluran air, hingga bangku diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata dan memiliki ruang interaksi bagi pengunjung.
Ia menilai, keberlanjutan penataan membutuhkan dukungan seluruh pihak, terutama para pedagang dan masyarakat. Sebab, fasilitas yang telah dibangun pemerintah perlu dijaga bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Kami sebagai pengelola pasar berharap kepada masyarakat, khususnya warga di sekitar Cikarang, agar bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah dibangun. Dengan begitu, keindahan dan kenyamanan kawasan ini bisa terus dipertahankan,” ungkap Hasyim.
Dalam hal penataan area perdagangan, Hasyim menyebut para pedagang juga memiliki peran penting. UPTD Pasar Wilayah IV Cikarang Utara terus mendorong pengelola dan pedagang untuk saling membantu menjaga kerapian area masing-masing, sehingga penataan pasar dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“UPTD tentu memiliki keterbatasan tenaga. Karena itu, kami mengajak para pengelola dan pedagang untuk saling membantu supaya pasar bisa ditata lebih rapi dan ke depan kesan kumuhnya semakin berkurang,” jelasnya.
Selain penataan fisik, kebersihan kawasan menjadi perhatian pemerintah daerah. Hasyim mengakui sempat terjadi keterlambatan penanganan sampah pada Senin sebelumnya karena petugas kebersihan mengalami kendala akibat adanya kegiatan penutupan masa orientasi PPPK Kabupaten Bekasi Tahun 2026.
Atas nama pengelola, saya mohon maaf kepada masyarakat apabila pada Senin kemarin kondisi kebersihan sempat menjadi perhatian. Saat itu petugas kami mengalami kendala karena adanya kegiatan penutupan masa orientasi PPPK Kab Bekasi Tahun 2026,” ujarnya.
Lebih jauh, perhatian Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja terhadap Pasar Baru Cikarang juga diarahkan pada rencana pembangunan pasar yang lebih representatif. Hasyim menyampaikan, Dinas Perdagangan telah mengusulkan pembangunan tersebut dan saat ini proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
“DED-nya tahun ini dibuat. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa direalisasikan, dengan catatan tidak ada efisiensi anggaran lagi. Pasar Baru Cikarang ini juga sudah masuk dalam rencana pembangunan Bupati,” tuturnya.
Hasyim mengatakan, lahan Pasar Baru Cikarang secara keseluruhan memiliki luas sekitar 2,6 hektare. Dalam rencana pembangunan, sebagian kawasan akan dimanfaatkan untuk bangunan pasar, sedangkan area lainnya diarahkan untuk ruang terbuka hijau, lahan parkir, dan halaman pasar.
“Harapan kami pembangunan ini bisa terlaksana dan menjadi milik pemerintah daerah. Pedagang sudah menunggu sejak lama, bahkan sejak 1998. Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan melalui penataan bagian depan pasar,” pungkas Hasyim.(Red)
BIN || KABUPATEN BEKASI — Suasana Kantor Desa Kalijaya mendadak riuh oleh kehadiran ratusan pendukung yang mengawal Calon Kepala Desa (Cakades) Anita Permatasari. Didampingi suami, keluarga besar, serta tim pemenangan, Anita secara resmi mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas persyaratan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kalijaya pada Rabu (5/7/2026).
Usai menyerahkan berkas pendaftaran untuk periode 2026–2034, Anita mengungkapkan rasa syukur atas dukungan luas dari tokoh masyarakat dan warga setempat. Ia menegaskan kesiapannya untuk membawa angin segar dan pembaharuan bagi Desa Kalijaya.
“Alhamdulillah, hari ini saya telah melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran. Saya dikawal suami saya Bapak Amin Fauzi, keluarga besar, Ketua Tim Bang Ebong Hermawan, para tokoh, serta perwakilan masyarakat. Insyaallah kami siap melakukan perubahan menuju Kalijaya yang lebih terberkah, maju, dan bermartabat,” ujar Anita.
Anita juga menyoroti kondisi sosial masyarakat Desa Kalijaya saat ini yang dinilainya kurang mendapat perhatian optimal dari pemerintah desa sebelumnya. Ia menilai program pembangunan yang berjalan selama ini terkesan stagnan dan kurang memberikan dampak nyata bagi warga.
“Miris melihat masyarakat Kalijaya saat ini, mungkin karena kurang maksimalnya kinerja pemerintah desa yang hanya mengerjakan hal itu-itu saja tanpa dampak signifikan. Insyaallah saya akan bergerak bersama warga untuk menyalurkan aspirasi dan merealisasikannya demi perubahan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan, Ebong Hermawan, menegaskan bahwa gerakan perubahan ini lahir dari dorongan langsung masyarakat yang menginginkan figur pemimpin muda dan mumpuni. Ia secara khusus mengajak pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z untuk bersatu memanfaatkan momentum bonus demografi.
Desa Kalijaya yang berada di tengah kawasan industri strategis juga menjadi sorotan utama tim pemenangan Anita. Menurut Ebong, sangat ironis jika warga lokal justru tidak merasakan dampak ekonomi dari keberadaan industri di wilayah mereka.
“Dengan tagline perubahan, memang sudah selayaknya demikian. Desa Kalijaya berada di tengah-tengah kawasan industri, tetapi miris jika masyarakatnya justru terkapar dan tidak merasakan dampaknya,” kata Ebong.
Di sisi lain, Ebong mengingatkan Panitia Pilkades Kalijaya agar menjunjung tinggi nilai netralitas, kejujuran, dan transparansi selama seluruh tahapan berlangsung, mulai dari penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga penghitungan suara. Pihaknya juga menyiapkan personel khusus untuk mengawasi setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tidak ragu menempuh jalur hukum jika menemukan indikasi kecurangan.
Menanggapi pendaftaran tersebut, Ketua Panitia Pilkades Kalijaya, Didi Samsudi, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini sudah ada tiga pendaftar yang menyerahkan berkas secara resmi, dan panitia masih menunggu satu pendaftar lainnya.”Semua berkas pendaftaran lengkap dan tidak ada rekayasa, seluruhnya sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Didi.
Didi juga menggaransi bahwa pihak panitia berkomitmen penuh untuk menjaga integritas pelaksanaan Pilkades dan mengantisipasi segala bentuk kecurangan.
“Kecurangan dalam bentuk apa pun adalah hal yang harus diwaspadai. Kami tetap berjalan sesuai prosedur dan Peraturan Surat Edaran Bupati,” pungkasnya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang di Kantor BPSDM Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8).
Plt. Bupati Bekasi menyampaikan, Kabupaten Bekasi mengusulkan penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi riil daerah.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan pembangunan, sehingga investasi, kawasan industri, dan program strategis nasional tetap berjalan selaras dengan kebijakan tata ruang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menegaskan, Pemkab Bekasi akan memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk mempercepat sertifikasi aset milik daerah.
Ia berharap melalui inventarisasi dan penyelesaian administrasi secara bertahap, seluruh aset daerah dapat tersertifikasi dalam dua tahun ke depan.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Dukungan masyarakat terhadap calon Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Sumardi, terlihat nyata saat proses pendaftaran calon kepala desa yang berlangsung pada Senin (3/8/2026).
Bukan sekadar ucapan atau pernyataan dukungan, ribuan warga dari berbagai kampung di Desa Karangmukti berbondong-bondong mengawal dan mengantarkan Sumardi menuju lokasi pendaftaran. Massa pendukung memadati sepanjang rute perjalanan hingga area pendaftaran dengan tertib dan penuh semangat.
Pemandangan lautan merah dari atribut yang dikenakan para simpatisan menjadi simbol kuatnya dukungan masyarakat kepada Sumardi yang kembali maju sebagai calon kepala desa petahana. Kehadiran ribuan pendukung tersebut mencerminkan harapan sebagian besar masyarakat agar kepemimpinan Sumardi dapat berlanjut pada periode berikutnya.
Meski diiringi euforia dukungan yang besar, Sumardi mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menghormati proses demokrasi. Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan dalam Pilkades merupakan hak setiap warga yang harus dihormati.
“Siapa pun pilihannya, mari kita jaga persaudaraan. Pilkades adalah pesta demokrasi, jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita terpecah. Yang terpenting adalah Desa Karangmukti tetap aman, damai, dan kondusif,” ujar Sumardi.
Proses pendaftaran berlangsung lancar dengan pengawalan aparat keamanan dan panitia Pilkades. Antusiasme masyarakat yang mengiringi pendaftaran Sumardi menjadi salah satu perhatian dalam tahapan awal Pemilihan Kepala Desa Karangmukti Tahun 2026. (B)
BIN || Kabupaten Bekasi – Dukungan masyarakat terhadap calon Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Sumardi, terlihat nyata saat proses pendaftaran calon kepala desa yang berlangsung pada Senin (3/8/2026).
Bukan sekadar ucapan atau pernyataan dukungan, ribuan warga dari berbagai kampung di Desa Karangmukti berbondong-bondong mengawal dan mengantarkan Sumardi menuju lokasi pendaftaran. Massa pendukung memadati sepanjang rute perjalanan hingga area pendaftaran dengan tertib dan penuh semangat.
Pemandangan lautan merah dari atribut yang dikenakan para simpatisan menjadi simbol kuatnya dukungan masyarakat kepada Sumardi yang kembali maju sebagai calon kepala desa petahana. Kehadiran ribuan pendukung tersebut mencerminkan harapan sebagian besar masyarakat agar kepemimpinan Sumardi dapat berlanjut pada periode berikutnya.
Meski diiringi euforia dukungan yang besar, Sumardi mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menghormati proses demokrasi. Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan dalam Pilkades merupakan hak setiap warga yang harus dihormati.
“Siapa pun pilihannya, mari kita jaga persaudaraan. Pilkades adalah pesta demokrasi, jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita terpecah. Yang terpenting adalah Desa Karangmukti tetap aman, damai, dan kondusif,” ujar Sumardi.
Proses pendaftaran berlangsung lancar dengan pengawalan aparat keamanan dan panitia Pilkades. Antusiasme masyarakat yang mengiringi pendaftaran Sumardi menjadi salah satu perhatian dalam tahapan awal Pemilihan Kepala Desa Karangmukti Tahun 2026. (B)
