BIN | Jakarta – Direktur Eksekutif Jabar Institute, Bambang Pontas Rambe, mengapresiasi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, yang menghentikan kasus korban begal menjadi tersangka di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikannya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Senin (18/04/2022).

Seperti diketahui korban begal tersebut adalah Amaq Sinta alias Murtede. Murtede sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB.

“Sebelumnya saya mengapresiasi Polri atas penanganan demonstrasi yang humanis. Kini, masyarakat harus mengenal Komjen Pol Agus sebagai sosok yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan di dalam penegakan hukum,” ujar Bambang.

Kasus ini sebelumnya menjadi sangat viral di media sosial. Komentar warga jejaring beberapa hari ke belakang mengarah pada kasus ini.

Bambang juga sebelumnya memberikan apresiasi kepada Polri mengenai penanganan demonstran di Jakarta, Jawa Barat dan sejumlah daerah lainnya yang humanis, dan menurutnya di beberapa daerah bahkan polisi tampak melayani demonstrasi dengan berbagai pelayanan.

“Kabareskrim membuktikan, di dalam penegakan hukum, teks itu tidak berjalan sendiri. Dia ditopang oleh semangat kemanusiaan dan keadilan. Kita tahu, selain penegakan hukum, tercapainya keadilan juga merupakan tujuan dari hukum itu sendiri,” tutur Bambang.(Red)

BIN – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah memberi pembuktikan menyusul tuduhan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) soal aplikasi PeduliLindungi. Tuduhan ini mengenai dugaan pelanggaran privacy dari penggunaan layanan PeduliLindungi selama pandemi Covid-19.

“Kami berharap Pemerintah bisa memberikan bukti konkret lewat metode yang paling mudah dipahami untuk memastikan layanan PeduliLindungi tidak melanggar privacy dan aman digunakan oleh masyarakat,” kata Puan, Senin (18/4/2022).

AS melaporkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lewat aplikasi PeduliLindungi yang menyimpan informasi masyarakat Indonesia. Puan mengatakan, tudingan dari AS harus mampu dipatahkan dengan jaminan dari Pemerintah.

“Laporan dari pihak Amerika Serikat telah membuat kegelisahan publik. Pemerintah harus mampu memberi penjelasan yang komprehensif sehingga informasi tidak menjadi simpang siur,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu

Puan menilai, aplikasi PeduliLindungi telah memberi banyak manfaat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Meski begitu, tudingan AS yang menyoroti laporan dari sebuah LSM soal Pemerintah yang mengawasi data pribadi masyarakat lewat PeduliLindungi tak bisa diabaikan begitu saja.

“Jangan sampai karena informasi yang kurang valid, semua jerih payah yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 menjadi bias,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK itu pun mengatakan, pembuktian dari Pemerintah diperlukan agar anggapan PeduliLindungi menimbulkan gangguan kesewenang-wenangan dapat dibantah. Puan menyebut, apabila ada disinformasi soal aplikasi PeduliLindungi, harus bisa diklarifikasi seakurat mungkin.

“Karena ini menyangkut kepercayaan publik. Saya khawatir jika informasi ini tidak ditanggulangi dengan baik, masyarakat menjadi ragu menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” ungkapnya.

“Padahal PeduliLindungi sudah terbukti memberikan manfaat dan turut berkontribusi dalam pengendalian penyebaran Covid-19 di Indonesia,” lanjut Puan.

Terlepas dari itu, Puan tetap mengingatkan kewajiban Pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Oleh karenanya, dia juga mendorong Pemerintah bersama-sama DPR untuk secara progresif menuntaskan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

“Seandainya UU PDP sudah disahkan, dan semua pengguna data pribadi diawasi oleh otoritas independen, bukan di bawah kementerian, tentu tudingan pelanggaran privacy ini lebih mudah dibuktikan, dan tidak terlanjur menjadi polemik di masyarakat,” kata Puan.

Puan menegaskan, informasi masyarakat yang ada dalam aplikasi PeduliLindungi tidak boleh digunakan di luar penanganan pandemi Covid-19.

Dengan kewenangan yang ada saat ini, kata Puan, DPR akan terus melakukan pengawasan sehingga hak-hak rakyat, termasuk perlindungan data pribadi, tetap terjaga.

“Tidak boleh ada penyalahgunaan data milik rakyat. Rakyat harus berdaulat atas data-data pribadi mereka,” tutupnya.(Red)