BIN || Tanjungpinang – Pasangan Lis Darmansyah dan Raja Ariza menggelar Deklarasi di gedung Trans Convention Center (TCC) Tanjungpinang pada Kamis, (29/8/2024).
Menuju pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Lis Darmansyah dan Raja Ariza mendapat dukungan partai pengusung 8 partai yaitu Partai PDI, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PKB, Partai Hanura,Partai PPP, Partai Perindo dan Partai Gelora.
Terlihat dilokasi deklarasi Lis Darmansyah dan Raja Ariza dengan berpakaian Baju Kurung putih di baluti songket berwarna oranye dan menggunakan tanjak dengan ciri khas melayu disambut antusias oleh ribuan pendukung dan relawan.
Saat pasangan Lis Darmansyah dan Raja Ariza tiba bersama sejumlah Ketua Partai Politik pendukung, langsung menyapa para pendukung, simpatisan dan masyarakat yang sudah menunggunya.
Teriakan antusias Lis – Raja menang dari para pendukung semakin bergema saat Lis Raja memasuki ruangan yang sudah dipadati ribuan pendukung.
Acara tersebut di mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pembacaan Teks Pancasila yang dipandu MC dan tarian Melayu Tapak Sirih simbol kejayaan Adat Melayu.
Isi Deklarasi Kami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Umat.
Yang tergabung dalam kerjasama politik koalisi Tanjungpinang berbenah menyatakan mengusung Bapak H.Lis Dermansyah sebagai calon Walikota Tanjungpinang dan Bapak Raja Ariza sebagai calon wakil Walikota Tanjungpinang pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 serta siap memenangkan pasangan yang disebut menjadi walikota dan wakil walikota Tanjungpinang periode 2024-2029.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Karang Taruna Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur menggelar penyerahan santunan kepada anak yatim di halaman Desa Hegarmanah. Hal itu sebagai wujud kepedulian pengurus serta anggota Karang Taruna Desa Hegarmanahterhadap anak yatim di sekitar Desa Hegarmanah. Sabtu, 24 Agustus 2024.
Dalam rangka syukur di bulan kemerdekaan sebanyak 150 anak yatim menerima santunan tersebut. Selain itu ada juga perlombaan pencak silat dan hiburan seni Topeng Bekasi.
Ketua Karang Taruna Desa Hegarmanah, Nursidik mengatakan kegiatan tersebut melibatkan seluruh pengurus dan anggota di semua wilayah RT seDesa Hegarmanah baik dari segi pembiayaan serta pendataan Yatim penerima manfaat.
“Pemberian santunan bagi anak yatim juga menjadi wujud kepedulian dan syukuran bulan Kemerdekaan. Karang Taruna harus menjadi rumah bagi semua golongan, tidak hanya bagi kalangan pemerintah tapi juga masyarakat, termasuk mereka yang membutuhkan perhatian,” ujarnya.
Pria yang akrab di sapa Menir inipun berpesan pada anak-anak yatim agar selalu bersemangat dan rajin belajar. “Tetap semangat dan giat dalam belajar, rajin beribadah agar kelak menjadi pepimpin yang dapat dibanggakan oleh bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Menir mengutarakan anak-anak yang rajin belajar dan beribadah, Desa Hegarmanah akan tumbuh menjadi Desa yang maju dan memegang teguh ajaran agama. Gambaran masyarakat Desa Hegarmanah yang agamis tercermin dari kehidupan masyarakat dengan sumber daya manusia berkualitas baik intelektual, emosional maupun spiritual yang terimplementasi pada sikap serta perilaku hidup sehari-hari dengan dilandasi aturan dan norma yang berlaku.
“Dengan upaya ini kita (Karang Taruna Desa Hegarmanah_red) berharap mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang sholeh atau Islami, yaitu kehidupan masyarakat dengan sikap dan perilakunya terbingkai oleh ajaran, norma, aturan serta kaidah-kaidah agama. Kondisi ini tidak dapat dicapai sekaligus, tetapi diperlukan proses bertahap agar masyarakat mampu melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan,” ungkapnya.
Menir juga berharap masyarakat Desa Hegarmanah dapat turut berpartisipasi aktif dalam membantu sesama yang membutuhkan. Hal itu agar kerukunan serta kepedulian sosial di Desa Hegarmanah tetap terjaga.
“Dengan diadakannya kegiatan ini semoga dapat mendorong dan terwujud kesalehan sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Hegarmanah,” tuturnya.(Goli)
BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya meriahkan Hut Republik Indonesia dan hari jadi Kabupaten Bekasi dengan kesenian tradisional Topeng, sabtu (24/8).
Pj Kades Sukajadi, Amir Hamzah mengatakan selain kesenian Topeng kita juga berikan masyarakat mancing gratis ikan lele disepanjang irigasi sebanyak kurang lebih 1 ton.
“Alhamdulillah masyarakat sangat antusias apa yang sudah kami sediakan baik hiburan topeng maupun mancing,” ucapnya.
Dia mengatakan pihaknya sengaja memberikan tontonan topeng sambil mancing ini agar kelestarian budaya maupun air kali ini agar senantiasa terjaga keasriannya.
“Sebetulnya bukan semata-mata hiburan, tetapi makna dari ini masyarakat dapat terus menjaga budaya dan alam agar terus berkembang di Kota Industri terbesar se-Asia Tenggara ini,” katanya.
Dia berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan dan masyarakat bisa menjaga air kali dari pencemaran limbah dan bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar.
“Saya berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah Desa Sukajadi agar tetap konsisten memberikan terbaik untuk masyarakat baik dari pembangunan, kelesatrian alam maupun budaya,” harapnya. (Bis)
BIN || Kabupaten Bekasi – Ketua Karang Taruna Kecamatan Cibarusah, Ade Guniwa mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai wujud peran aktif Karang Taruna untuk menjaga simbol sejarah perjuangan patriot Bekasi.
“Bambu Runcing ini adalah simbol perjuangan dalam mempertahankan Bangsa dan Negara, mesti kita rawat dan kita jaga,” Ungkapnya.
Guniwa yang baru saja di lantik sebagai Komandan Garda Sakti Sekata (Garda Satuan Bakti Serbaguna Karang Taruna) Kabupaten Bekasi, mengingatkan history tentang sejarah Cibarusah.
“Sebagai putra asli Cibarusah saya sangat bangga, begitu banyak simbol sejarah di Cibarusah, dari mulai Kramat Uyut Sena, Klenteng tua, Bangunan bekas penjara Hindia Belanda, dan Cibarusah ini konon juga pernah menjadi pusat latihan militer para pejuang, serta kita punya Tokoh KH. Ma’mun Nawawi yang belakangan terakhir sedang di daftarkan sebagai Pahlawan,” Jelasnya.
Kondangan Garda Sakti Sekata inipun mengajak kepada seluruh pemuda khususnya Kader Karang Taruna Kabupaten Bekasi untuk menjaga dan merawat peninggalan sejarah dari pada leluhur.
“Dalam simbol peninggalan leluhur mengandung semangat dalam menjaga persatuan, kerukunan, kedisplinan dan kerja keras serta kegigihan,” tutupnya.(Red)
BIN || TEBO – Program Ketahanan Pangan Desa Lubuk Benteng, Kecamatan Tebo Ulu, yang dibiayai oleh Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023, telah menjadi perbincangan publik setelah mendapat sorotan media.
Pasalnya, pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi pembelian unggas anak ayam tersebut menimbulkan kecurigaan terkait ketidaksesuaian spesifikasi yang diharapkan.
Program ini, yang seharusnya mendukung ketahanan pangan di tengah masyarakat, kini justru memunculkan berbagai sorotan dari berbagai pihak.
Dilansir Portal Tebo dari laman hotnetnews.co.id, dlam pelaksanaan program ini, tahap pertama pengadaan anak ayam dialokasikan sebesar Rp65.494.500, sedangkan tahap kedua mencapai Rp197.997.000.
Namun, ada dugaan bahwa pembelian anak ayam tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga memicu isu adanya mark-up anggaran.
Beberapa pihak pun menduga bahwa anggaran yang dikeluarkan jauh melebihi harga pasar yang sebenarnya.
Pada laman hotnetnews.co.id juga disebut bahwa salah seorang tokoh masyarakat Desa Lubuk Benteng, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan kecurigaan tersebut.
Menurutnya, anak ayam yang dibeli dikemas dalam bentuk box, dengan isi 100 ekor per box. Setiap Kepala Keluarga (KK) di desa tersebut menerima 25 ekor anak ayam, dengan total 484 KK yang menerima bantuan tersebut.
Menurut warga tersebut, jika dihitung, jumlah total anak ayam yang dibeli mencapai 12.100 ekor atau 121 box.
Dengan asumsi harga per box anak ayam adalah Rp1.000.000, total anggaran yang seharusnya dikeluarkan adalah Rp121.000.000. Namun, dana yang dianggarkan jauh melebihi angka tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya indikasi mark-up anggaran dalam pembelian tersebut.
Tokoh masyarakat tersebut juga menambahkan bahwa pakan ayam yang diberikan kepada setiap Kepala Keluarga (KK) hanya sebanyak 1 kilogram, dan itu pun hanya diberikan satu kali.
Jika dihitung dengan harga tertinggi per kilogram, yakni Rp15.000, total biaya yang dikeluarkan untuk pakan ayam mencapai Rp7.260.000. Jumlah ini diperoleh dari penghitungan 484 KK yang masing-masing mendapatkan 1 kilogram pakan.
Dengan demikian, jika ditotalkan antara biaya pembelian anak ayam dan pakan, total anggaran yang seharusnya dikeluarkan adalah Rp128.260.000. Namun, anggaran yang dialokasikan pada tahap pertama mencapai Rp65.494.500, dan tahap kedua sebesar Rp197.997.000.
Jika kedua jumlah tersebut digabungkan, total anggaran yang dihabiskan adalah Rp263.491.500.
Perbedaan antara total anggaran yang dikeluarkan dan jumlah yang seharusnya dibelanjakan menimbulkan dugaan kuat adanya mark-up anggaran. “Ada selisih sebesar Rp135.2 Dx31.500,” data yang dilansir dari hotnetnews.co.id.
////Tidak Terima, Kades Laporkan Wartawan ke Polres Tebo
Sorotan terhadap program Ketahanan Pangan Desa Lubuk Benteng, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang dibiayai oleh Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023, berujung ke laporan kepolisian.
Dalam hal ini, perangkat Desa Lubuk Benteng melaporkan wartawan yang menyorot soal dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) pada Tahun Anggaran 2023 tersebut ke Polres Tebo.
Dilansir dari laman peloporkrimsus.com, perangkat desa telah membuat laporan ke Polres Tebo dengan Laporan Polisi Nomor: STBPP/154/VIII/2024/SPKT/Polres Tebo.Polda Jambi.
Laporan tersebut diduga karena perangkat desa merasa tidak senang atas sorotan yang seolah menuduhnya terlibat dalam dugaan korupsi terkait program Ketahanan Pangan, khususnya dugaan mark-up anggaran.
Dalam laporannya, perangkat desa mengungkapkan bahwa sorotan terhadap program Ketahanan Pangan itu telah mengganggu reputasinya sebagai perangkat desa.
Perangkat desa juga menegaskan bahwa tuduhan dugaan korupsi tersebut tidak berdasar dan ia merasa terganggu dengan adanya pemberitaan tersebut.
Terkait ini, Kapala Desa Lubuk Benteng, Kecamatan Tebo Ulu, belum bisa dikonfirmasi. Pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp pada Rabu, 21 Agustus 2024 kemarin, hingga sekarang belum direspon.
///Tanggapan JF
Wartawan berinisial JF membenarkan jika dirinya telah dilaporkan oleh perangkat Desa Lubuk Benteng, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo atas pemberian terkait program ketahanan pangan di desa tersebut.
“Iya, saya dilaporkan oleh perangkat desa Lubuk Benteng ke Polres Tebo,” katanya.
Tidak perangkat desa ini sangat disayangkan oleh JF. Menurut, dia, seharusnya perangkat desa mengunakan hak klarifikasinya terhadap pemberitaan tersebut.
JF mengaku jika dirinya mendapat surat somasi dari perangkat desa Lubuk Benteng terhadap pemberitaan yang menyorot soal program ketahanan pangan itu.
Surat somasi dengan Nomor: 747/ /LB-2024 tersebut, menyatakan bahwa berita yang telah diekspos pada tanggal 27 Juli 2024, di media online hotnetnews.co.id tentang program ketahanan pangan adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Kemudian, perangkat desa meminta agar berita tersebut diralat dan dicabut karena tidak pernah konfirmasi dengan pihak desa.
Namun, kata JF, pihak desa tidak memberikan materi terkait klarifikasi berita yang telah diekspos di media tempat dia bekerja.
“Saya juga telah meminta kepada perangkat desa agar mengunakan hak jawab atau hak klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Dan saya juga telah menyarankan kepada perangkat desa agar melayangkan hak jawab atau hak klarifikasi tersebut ke PT Media Berita Net Online (website hotnetnews.co.id) tentang narasi atau berita mana yang harus diralat,” ungkap JF.
Namun, lanjut JF, ia sangat terkejut saat mendapat kabar jika dirinya telah dilaporkan oleh perangkat desa ke Polres Tebo. “Dalam menjalankan tugas jurnalis, saya hanya berpegang pada Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” pungkasnya.
////Tanggapan PD IWO Tebo
Persoalan laporan perangkat Desa Lubuk Benteng, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, ke Polres Tebo terkait pemberitaan program ketahanan pangan yang diterbitkan oleh media hornetnews.co.id mendapatkan tanggapan dari Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Tebo.
Laporan tersebut telah memicu sorotan hangat di kalangan kuli tinta, mengingat laporan tersebut dianggap sebagai upaya untuk menekan kebebasan pers.
Sekretaris PD IWO Tebo, Hafizan Romy Faisal, sangat menyayangkan langkah yang diambil oleh perangkat Desa Lubuk Benteng yang telah membuat laporan itu.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya tidak pantas tetapi juga mencerminkan kurangnya pemahaman tentang peran media dalam masyarakat.
Romy menegaskan bahwa wartawan JF dari media online hornetnews.co.id hanya menjalankan tugasnya sebagai jurnalis dengan merilis pemberitaan terkait program ketahanan pangan di desa tersebut, namun dilaporkan oleh perangkat desa ke pihak kepolisian.
Romy mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini, perangkat desa seharusnya memanfaatkan hak jawab atau hak klarifikasi yang disediakan oleh undang-undang.
Hak jawab ini memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk memberikan penjelasan atau bantahan yang seimbang, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan objektif.
“Bukan malah langsung melaporkan ke polisi. Ini sama saja dengan membungkam media,” ujar Romy dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Romy menegaskan bahwa laporan tersebut tidak hanya berdampak negatif bagi wartawan yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia khususnya di Kabupaten Tebo.
Ia menyatakan bahwa langkah hukum yang diambil oleh perangkat desa dapat dianggap sebagai upaya intimidasi terhadap jurnalis dan media, yang seharusnya dilindungi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
PD IWO Tebo, menurut Romy, akan terus mengawal kasus ini dan memberikan dukungan penuh kepada JF, wartawan hornetnews.co.id yang dilaporkan.
Romy menambahkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada upaya untuk menekan kebebasan pers, terutama di daerah yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.
“Kami siap berdiri di belakang setiap wartawan yang menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan kode etik jurnalistik,” kata Romy.
Romy juga mengingatkan bahwa kebebasan pers adalah pilar penting dalam demokrasi. Media berperan sebagai pengawas dan penyampai informasi yang objektif kepada publik, dan setiap upaya untuk menekan media atau jurnalis adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Ia mengajak semua pihak, termasuk perangkat desa, untuk menghormati kebebasan pers dan menjadikan media sebagai mitra dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan transparan.
Romy pun berharap agar pihak Polres Tebo dapat melihat kasus ini secara bijak dan tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam media.
Ia juga meminta agar perangkat Desa Lubuk Benteng mempertimbangkan kembali langkah hukum mereka dan lebih memilih jalur dialog untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Romy mengingatkan bahwa hak jawab dan klarifikasi adalah mekanisme yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan, bukan melalui jalur hukum yang bisa merugikan semua pihak,” katanya.(met)
BIN || Kabupaten Bekasi – Pasangan Bakal Calon Bupati Bekasi dan Bakal Calon Wakil Bupati Bekasi, BN Holik Qodratulloh dan H. Faizal Hafan Farid menerima Surat Keputusan (SK) B1-KWK dari DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa, 20 Agustus 2025.
Keduanya menerima SK tersebut dari Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Faizal Hafan Farid bahkan, langsung mengunggah momen pemberian SK B1-KWK di media sosial.
“Alhamdulillah, hari (Selasa, 20/8/2024) ini menerima SK B1-KWK dari DPP PKS,” ungkap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut dihubungi awak media.
Saat menerima SK, BN Holik Qodratulloh dan H. Faizal Hafan Farid tampak bersama para Bakal Calon Bupati Bekasi dan Bakal Calon Bupati Bekasi di Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya pasangan BN Holik – Faizal sudah lebih dulu mendapat rekomendasi dari DPP Partai Gerindra pada 13 Agustus 2024.
Dengan mendapat dukungan dari PKS yang memiliki 7 kursi ini, keduanya sudah mengumpulkan 15 kursi DPRD Kabupaten Bekasi dari perolehan 8 kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Bekasi.
Itu artinya, pasangan ini sudah memenuhi minimal 20 persen kursi di DPRD Kabupaten Bekasi.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Terkait deklarasi bersama yang telah sepakat untuk menganugerahkan mantan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan sebagai bapak pembangunan Muaragembong dan memberikan nama eks jembatan kuning menjadi JEMBATAN DANI RAMDAN pada Sabtu 17/8/2024, di Desa Pantai Mekar, Muaragembong. Dikritik keras oleh Ketua Umum (Gabungan Masyarakat Indonesia) GMI Riden Bahrudin.
Riden mengatakan bahwa pembangunan jembatan kuning menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2019 dimana masa itu Bupati Bekasi dipimpin oleh Neneng Hasanah Yasin, bukan Dani Ramdan yang saat itu Pj Bupati Bekasi.
“Itu kan jembatan bukan dibangun pada masa jabatan Dani Ramdan, melainkan pada zaman Neneng Hasanah Yasin, kok bisa nama jembatan diganti nama Dani Ramdan,” tegas Riden, saat diwawancarai, Senin (19/8/2024).
Riden menegaskan, dengan digantinya nama jembatan kuning di Muaragembong dirinya akan mempertanyakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi prihal tersebut. Pasalnya penggantian nama baik itu bangunan, jalan, jembatan atau lainnya yang menggunakan APBD itu harus ada persetujuan DPRD.
“Harusnya ada kajian dari DPRD Kabupaten Bekasi atas penggantian nama jembatan kuning menjadi nama Dan Ramdan, kami akan mempertanyakan perihal tersebut ke DPRD sampai tuntas,” kata dia.
Riden menambahkan ada unsur politik didalam deklarasi tersebut, melihat masa tugas Dani Ramdan yang berakhir pada 14 Agustus 2024 dan adanya rencana Dani Ramdan maju di Pilkada Serentak 2024.
“Jelas Dani Ramdan bukan lagi sebagai Pj Bupati Bekasi saat hadir dalam deklarasi tersebut, ini jelas ada unsur politik yang terkandung dalam deklarasi itu, pasalnya Dani Ramdan berniat maju di Pilkada 2024,” tegas dia.
“Kamu juga mempertanyakan ASN dan para Kepala Desa Se Kecamatan Muaragembong yang hadir dalam acara tersebut, karena kami anggap mereka sudah tidak netral lagi, kami akan laporkan hal tersebut kepada pihak terkait,” sambungnya.
Riden berharap nama jembatan tersebut kembali diubah menjadi nama para tokoh Kabupaten Bekasi. GMI akan mengawal sampai tuntas hingga benar – benar diganti.
“Kami (GMI) akan mengawal sampai tuntas, nama jembatan di Muaragembong harus diubah kembali nama tokoh Kabupaten Bekasi yang telah berjuang, bukan nama orang yang sekarang ingin manju di Pilkada. Kami akan mengawal sampai tuntas,” tandasnya. (Red)
BIN || Palembang – Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) langsung serentak merupakan prospek penting untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis. Pemilukada langsung serentak mengajak rakyat (pemilih) untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota) secara demokratis.
Sebelumnya seluruh warga negara Indonesia yang menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 lalu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tetapi ditahun yang sama Pemilukada serentak akan digelar pada tahun yang sama yaitu 27 November 2024 mendatang.
Pemilukada serentak yang akan dilaksanakan diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilukada serentak menciptakan pemerintahan yang stabil, karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 5 tahun ke depan.
Berdasarkan data yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebanyak 204.807.222 Daftar Pemilih Tetap (DPT) diantaranya sebanyak 46.798.450 (22.85%) DPT adalah pemilih muda atau GEN Z. Dalam hal ini aspek penting kesuksesan pemilukada bukan hanya oleh stakeholders atau lembaga terkait tetapi juga masyarakat terkhusus pemilih muda.
Permasalahan yang kerap terjadi tentu adanya politik uang (money politic),kekerasan politik, keterlibatan aparat, dan penyalahgunaan wewenang menjadi hal yang sangat perlu dipahami oleh masyarakat terutama Gen Z yang aktif menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye oleh para peserta Pemilukada Provinsi,kabupaten/kota.
Pemilukada mendatang tentu menjadi pekerjaan berat bagi KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/kota. Selain itu perlunya masyarakat khususnya pemilih muda seperti GEN Z ini lebih mengenal calon pemimpin didaerahnya baik itu integritas,kapabilitas,rekam jejak dan yang paling penting ialah visi misi ataupun program kerja untuk membangun daerahnya.
Kita harus memahami itu karena saat ini bukan calon pemimpinnya yang menjadi titik fokus tetapi siapa orang dibalik calon pemimpin itu.Inilah yang menjadi evaluasi bagi kita masyarakat untuk ikut menyukseskan pemilukada dalam waktu dekat ini.
Muara Enim merupakan kabupaten yang seksi banyak orang ingin menjadi pemimpin di Kabupaten Muara Enim karena daerah lahan basah, banyak Sumber Daya Alam ada dikabupaten ini seperti Tambang Batu Bara , Gas Alam, serta disektor pertanian yang sangat subur dan berlimpah.
Kabupaten Muara Enim pada periode 2019-2024 sudah 7 kali perpindahan tangan jabatan bupati, ada yang kena Tindak Pidana Korupsi serta selalu silih berganti Penjabat setiap tahunnya yang membuat tidak efektif nya buat kemajuan Muara Enim karena selalu berganti sebuah kebijakan yang membuat masyarakat resah seperti tidak ada pembangunan dan kemajuan di Muara Enim ini.
Di ajang Pilkada tahun 2024 ini sudah banyak sekali terpampang muka muka Calon Bupati baik itu dari Putra Daerah serta Putra daerah lain yang ingin memimpin Muara Enim.
Terdapat 3 Mantan Penjabat Bupati Muara Enim yang ingin mencalonkan diri menjadi Bupati Muara Enim saling ingin berebut jadi Bupati Kembali, serta Calon-calon lainnya yang kira-kira ada sekitar 10an Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang terpampang di sekitar jalan-jalan Muara Enim.
“Sampai saat ini belum ada sebuah gagasan yang besar dari para Calon Pemimpin Daerah yang ada, Marilah Gen Z dan Pemuda Kabupaten Muara Enim kita harus lebih melek sama Politik, Lebih memfilter Calon-Calon pemimpin yang akan menjadi Pemimpin Daerah kita kedepan, Jangan sampai kejadian 2019 terulang kembali yang mementingkan kepentingan pribadi dari pada rakyat, kita harus teliti yang mana memiliki sebuah Kualitas, Integritas , dan Ikhlas untuk memimpin Muara Enim ini.
Kalau bisa diadakan juga oleh KPU Muara Enim untuk adu Gagasan yang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim di hadapan Publik, biar ada sebuah Pangung Intelektual untuk memilih Pemimpin Kabupaten Muara Enim dan Harapan kepada Bawaslu melakukan tugas dan fungsinya untuk mengawasi dengan ketat, perangi sebuah Money Politik untuk Muara Enim bersih”, Ujar Muchammad Agung Pratama salah satu kader Himpunan Mahasiswa Islam dan Jurnalis Asal Muara Enim.(red)
BIN || Karawang – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi mendatangi Mapolres Karawang guna menanyakan proses kelanjutan peristiwa pengeroyokan brutal terhadap Kiai bersama anak istrinya di dalam mobil hingga mengakibatkan luka parah terhadap dua Banser NU dan pengrusakan terhadap kendaraan yang ditumpangi Kiai.
Peristiwa tersebut terjadi saat dalam perjalanan menuju acara pengajian haul Syeh Abdul Qodir Al Jaelani di pondok pesantren Al Baghdadi pimpinan Kiai Junaedi Al Baghdadi di Rengasdengklok, Karawang. Sabtu (10/08/2024).
Melalui sekretaris PCNU Kabupaten Bekasi, Kiai Syarif Bunarif menyampaikan bahwa Polres Karawang dianggap sangat lamban dalam menangani kasus ini.
“Kami bersama seluruh perwakilan pengurus PCNU datang ke Polres Karawang hari ini guna menanyakan sejauh mana penanganan kasus yang terjadi pada Kiai dan Banser kami,” ujar Kiai Syarif. Rabu (14/08/2024).
Kiai Syarif juga menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan mentolerir terhadap kasus ini demi menjaga marwah kehormatan Kiai NU.
“Kami tidak akan memaafkan terhadap peristiwa ini, semua yang terlibat harus diproses hukum secepatnya,” tegasnya.
Kedatangan rombongan pengurus PCNU Kabupaten Bekasi disambut oleh Kapolres Karawang, AKBP Edward Zulkarnain yang baru menjabat belum lama ini dengan mengenakan kaos oblong warna hitam di ruang Mapolres.
Dalam keterangannya, Kapolres mengatakan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap beberapa orang terkait peristiwa tersebut.
“Senin (11/08) kami sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang untuk datang besok (kamis, 15/08). Dan besok kita akan melakukan tindakan,” terang Kapolres.
Peristiwa yang dialami oleh Kiai Ihsanudin yang menjabat sebagai rois syuriah MWC-NU Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi bersama anak istri dalam satu mobil dan dua orang Banser NU yang masang badan untuk melindungi Kiai dari amukan gerombolan ratusan orang tak dikenal secara tiba-tiba terjadi pada Sabtu malam (10/08/2024) di Rengasdengklok, Karawang.
Dalam keterangan Kiai Ihsanudin, dirinya mengungkapkan bahwa saat itu ia sedang dalam perjalanan menuju pesantren Al Baghdadi untuk memenuhi undangan tausyiah dalam acara haul Syeh Abdul Qodir Al Jaelani.
Tiba-tiba dalam perjalanan, mobil dihadang oleh beberapa gerombolan bermotor roda dua langsung menghadangnya dan disusul gerombolan lainnya yang datang dari arah belakang mobil juga langsung mengkerubutinya menghancurkan kaca mobil.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Akhirnya semua butuh perjuangan, do’a dan kerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan masyarakat dambakan agar kabupaten Bekasi sejahtera dari segi sosial, pendidikan ekonomi dan lain lain dan ini terbukti oleh BN. Holik Qodratulloh sebagai calon Bupati dan Faizal Hafan Farid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai wakil Bupati Bekasi. Selasa (14/08/2024).
Dengan Berdasarkan rekomnendasi bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bekasi periode 2024-2029, dengan nomor 08-1310/rekom/Dpp-Gerindra 2024. Dewan pimpinan pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyetujui dan merekomendasikan BN.Holik Qodratulloh sebagai calon Bupati dan Faizal Hafan Farid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Bekasi.
Adapun Rekomendasi tersebut dikeluarkan pada 13 Agustus 2024, yang ditanda tangani langsung oleh ketua umum Gerindra yaitu H. Prabowo Subianto dan Sekretaris jendral Gerindra H. Ahmad Muzani, di Jln. Harsono RM. No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
Alhamdulillah hari ini kami bersama sahabat kami bapak Faizal Hafan Farid sudah di rekomendasikan oleh. ketua umum Gerindra yaitu H. Prabowo Subianto dan Sekretaris jendral Gerindra H. Ahmad Muzani untuk bertarung di kancah Calon Bupati dan wakil bupati Bekasi, hanya satu dari masyarakat Bekasi mohon doa dan restunya, dan tidak lupa salam kami kepada keluarga di rumah” ungkap BN. Holik Qudratullah dengan gembira nya
BN. Holik Qudratullah juga dengan demikian kami dengan pengurus partai dan koalisi,. Maupun para simpatisan agar segera terus bergerak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar memilih calon Bupati dan wakilnya sesuai dengan hati nurani dan kinerja nyata,. Demi Bekasi yang kita cintai ini.
“Terimah kasih semuanya yang telah memberikan saya support, khususnya peran penting Sekjen DPP Partai Gerinda H. Ahmad Muzani, yang telah memperjuangkan saya untuk mendapatkan Rekom Calon Bupati dan wakil Bupati Bekasi, para simpatisan dan masyarakat Kabupaten Bekasi yang telah mempercayai saya untuk membangun Bekasi sesuai harapan masyarakat” tutupnya.(Red)
