BIN I Bekasi – Jalin erat tali silaturahmi di Bulan Suci Ramadhan 1443 H, Pemerintahan Desa Cilangkara mengadakan acara Buka Bersama (Bukber) sekaligus Safari Ramadhan di masjid Nurul Jannah Desa Cilangkara, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Rabu (07/04/2022).
Hadir dalam acara Bukber dan Safari Ramadhan Camat Serang Baru Mirtono Suheriyanto beserta jajarannya, Kepala Desa Cilangkara Sanem, Perangkat Desa Cilangkara, Ketua BPD, Bhabinkamtibnas Polsek Serang Baru, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat setempat.
Dalam sambutannya Kepala Desa Cilangkara Sanem menyampaikan, dengan adanya acara Bukber ini dapat menghangatkan tali silaturahmi serta mengucapkan syukur masih bisa melaksanakan ibadah puasa dibulan Ramadhan 1443 H.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim Safari Ramadhan Kecamatan Serang Baru yang dipimpin langsung oleh Camat yang hadir bersama jajarannya, juga berharap agar acara ini dapat mempererat tali silaturahmi,” tutup Sanem.
Sementara itu dalam waktu yang sama, Mirtono Suheriyanto Camat Serang Baru menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan kepada dirinya bersama jajaran.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Cilangkara dan jajarannya serta DKM Masjid Nurul Jannah, atas sambutannya yang luar biasa untuk mempererat tali silaturahmi di bulan Suci Ramadhan ini,” ujar Camat.
Camat Serang Baru Mirtono Suheriyanto juga mengingatkan, agar masyarakat yang belum melakukan vaksin booster untuk segera vaksinasi agar imun masyarakat bertambah dan tidak mudah terkena virus Covid.
Camat juga berpesan kepada yang hadir untuk selalu menjaga Kamtibmas terutama dilingkungan Desa Cilangkara karena sering terjadi kasus tawuran yang terjadi di wilayah Kecamatan Serang Baru.
“Saya berpesan kepada para orang tua untuk selalu mengawasi putra-putri dalam pergaulannya, karena akhir- akhir ini sering terjadi tawuran.” tutup Mirtono Suheriyanto selaku Camat Serang Baru. (Wati)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) melakukan antisipasi pada periode libur Idul Fitri 2022. Apalagi libur Lebaran tahun ini masyarakat diperkenankan mudik, sehingga diprediksi akan terjadi peningkatan aktivitas di tempat-tempat wisata.
Selain mudik diperbolehkan, tahun ini juga ditetapkan adanya cuti bersama sebanyak 4 hari. Dengan demikian periode libur dan cuti bersama Idul Fitri dimulai pada 29 April hingga 6 Mei 2022.
“Setelah 2 tahun lamanya masyarakat tidak diperbolehkan mudik dan tidak adanya cuti bersama Idul Fitri, libur Lebaran tahun ini akan menambah mobilitas masyarakat di daerah-daerah,” ungkap Puan, Kamis (7/4/2022).
Selain bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman, masyarakat biasanya menghabiskan libur Lebaran dengan berwisata. Untuk itu, kata Puan, perlu ada koordinasi antara Pemda dengan pengelola tempat wisata dan tempat hiburan lainnya.
“Tekankan agar kapasitas di tempat wisata tidak melebihi ketentuan, dan upayakan menerapkan manajemen protokol kesehatan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan kerumunan di tempat wisata,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan meminta Pemda bekerja sama dengan Satgas Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Selain itu juga tentunya dengan petugas pengamanan dan instansi terkait lainnya.
“Koordinasi selalu dengan pengelola tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan pengelola tempat-tempat keramaian lainnya. Selain perlu dilakukan simulasi sebelum musim mudik, pengawasan juga harus selalu dilakukan,” tutur Puan.
Mantan Menko PMK ini menekankan, kebangkitan ekonomi daerah harus didukung menyusul mulai membaiknya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Meski begitu, Puan mengingatkan pemulihan ekonomi tetap harus mengedepankan prinsip keamanan kesehatan.
“Termasuk kita juga harus dukung kebangkitan pariwisata yang menjadi salah satu andalan Indonesia. Tapi tetap ingat, protokol kesehatan harus menjadi kunci. Jangan karena pelonggaran ini kita lengah sehingga memicu naiknya kembali angka penularan Covid 19,” sebutnya.
Oleh karena itu, Puan kembali mengingatkan masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Dengan perlindungan vaksin, masyarakat bisa semakin aman.
“Segera vaksin bagi masyarakat yang belum menerimanya. Dan untuk yang sudah mendapat vaksin dosis I dan II, cepat-cepat booster. Maka aktivitas selama mudik akan lebih nyaman dan keluarga pun semakin terlindungi,” tutup Puan.(Red)
BIN I Bekasi – Jalin erat tali silaturahmi di Bulan Suci Ramadhan 1443 H, Pemerintahan Desa Cilangkara mengadakan acara Buka Bersama (Bukber) sekaligus Safari Ramadhan di masjid Nurul Jannah Desa Cilangkara, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Rabu (07/04/2022).
Hadir dalam acara Bukber dan Safari Ramadhan Camat Serang Baru Mirtono Suheriyanto beserta jajarannya, Kepala Desa Cilangkara Sanem, Perangkat Desa Cilangkara, Ketua BPD, Bhabinkamtibnas Polsek Serang Baru, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat setempat.
Dalam sambutannya Kepala Desa Cilangkara Sanem menyampaikan, dengan adanya acara Bukber ini dapat menghangatkan tali silaturahmi serta mengucapkan syukur masih bisa melaksanakan ibadah puasa dibulan Ramadhan 1443 H.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim Safari Ramadhan Kecamatan Serang Baru yang dipimpin langsung oleh Camat yang hadir bersama jajarannya, juga berharap agar acara ini dapat mempererat tali silaturahmi,” tutup Sanem.
Sementara itu dalam waktu yang sama, Mirtono Suheriyanto Camat Serang Baru menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan kepada dirinya bersama jajaran.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Cilangkara dan jajarannya serta DKM Masjid Nurul Jannah, atas sambutannya yang luar biasa untuk mempererat tali silaturahmi di bulan Suci Ramadhan ini,” ujar Camat.
Camat Serang Baru Mirtono Suheriyanto juga mengingatkan, agar masyarakat yang belum melakukan vaksin booster untuk segera vaksinasi agar imun masyarakat bertambah dan tidak mudah terkena virus Covid.
Camat juga berpesan kepada yang hadir untuk selalu menjaga Kamtibmas terutama dilingkungan Desa Cilangkara karena sering terjadi kasus tawuran yang terjadi di wilayah Kecamatan Serang Baru.
“Saya berpesan kepada para orang tua untuk selalu mengawasi putra-putri dalam pergaulannya, karena akhir- akhir ini sering terjadi tawuran.” tutup Mirtono Suheriyanto selaku Camat Serang Baru. (Wati)
BIN | Yogyakarta- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) provinsi maupun kabupaten/kota mempercepat penetapan dan penegasan batas desa.
Yusharto menuturkan, hingga tahun 2021 dari 74.962 desa hanya dua persen yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Bina Pemdes.
“Dapat saya sampaikan bahwa sesuai Pasal 21 ayat 2 Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, laporan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaporkan oleh Tim PPBDes Provinsi hingga Oktober 2021, yang melaporkan sebanyak 1.060 desa yang lengkap Peraturan Bupati/Wali Kota dan shapefile batas administrasi desa dari 29 kabupaten 14 provinsi,” kata Yusharto saat membuka Rapat Asistensi Teknis Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang digelar Direktorat Jendera (Ditjen) Bina Pemdes Kemendagri yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu (6/4/2022).
Diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023.
“Dalam rapat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan lima tahun Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Peta, di mana terkait kondisi peta batas desa hingga saat ini bupati/wali kota yang melaporkan kepada kami perihal proses penetapan dan penegasan batas desa masih sangat minim,” tambahnya.
Adapun Perpres tersebut memuat target penyelesaian peta batas desa di seluruh Indonesia yang harus diselesaikan hingga 2023. Jumlah target penyelesaian itu di antaranya 10 provinsi pada 2021, 12 provinsi pada 2022, dan 11 Provinsi pada 2023.
“Oleh karena itu, melalui kegiatan ini mari kita tingkatkan komitmen kita untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan amanat Peraturan Presiden tersebut. Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,” tutur Yusharto.
Dia menjelaskan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu target lokasi penyelesaian batas desa pada 2021. Sedangkan Bangka Belitung dan Bengkulu yang hadir dalam kegiatan tersebut, merupakan provinsi dengan target waktu penyelesaian pada 2022. Hingga saat ini, Provinsi DIY baru melaporkan 80 penyelesaian peta batas desa ke Kemendagri, dari jumlah total 392 desa yang dimiliki.
“Progres penyelesaian peta batas desa dari Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 125 desa yang sudah menyerahkan dokumen Peraturan Bupati beserta data softfile-nya dan 71 desa yang telah dilaporkan, namun belum menyerahkan kelengkapan datanya dari jumlah total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk Provinsi Bangka Belitung belum melaporkan dokumen batas Desanya sama sekali,” terang Yusharto.
Dirinya berharap, melalui kegiatan asistensi teknis ini dapat memecahkan berbagai permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh Tim PPBDes baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mempercepat penegasan batas desa di wilayahnya masing-masing.
Yusharto menginginkan, dalam mempercepat penyelesaian batas desa pada 2022, Tim PPBDes provinsi dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di wilayahnya secara maksimal. Progres penyelesaiannya kemudian dapat dilaporkan kepada Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes.
“Hal yang menjadi ujung tombak penyelesaian PPBDes ada pada tim penetapan dan penegasan batas desa kabupaten yang secara teknis mengawal pelaksanaan,” kata Yusharto.
Selain itu, lanjut Yusharto, secara teknis penyelesaiaan itu perlu dikordinasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) agar tidak terjadi kendala dalam pengintegrasian ke kebijakan Satu Peta. Hal itu mulai dari tahapan pengumpulan dan penelitian dokumen, pembuatan peta kerja, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, serta pembuatan peta batas desa. Terpenting, dari kelima langkah penegasan batas desa itu kemudian disahkan peta batas administrasi desa melalui Peraturan Bupati/Wali Kota agar penetapannya menjadi definitif.
Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 April 2022 ini diikuti oleh 3 provinsi yaitu DIY (4 kabupaten), Bengkulu (9 kabupaten dan 1 kota), serta Bangka Belitung (6 kabupaten dan 1 kota).(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Memasuki Bulan Ramadan pada tahun ini, kebutuhan kantong darah dari masyarakat di Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Bekasi masih dapat terpenuhi dengan kondisi stabil sama seperti sebelum Bulan Ramadan. Dalam satu bulan, kebutuhan kantong darah kurang lebih bisa mencapai lima ribu.
Ketua PMI Kabupaten Bekasi, Akhmad Kosasih mengatakan, setelah terkendalinya pandemi COVID 19 di level 2 sekarang ini, masyarakat dan komunitas juga sudah mulai aktif kembali untuk mendonorkan darahnya sehingga rata-rata PMI dalam satu bulan mendapatkan sekitar enam ribu kantong darah. Unit mobil juga sudah diintensifkan dalam rangka pengambilan darah di kelompok-kelompok masyarakat.
“Menjelang Bulan Ramadan kita juga intensifkan pengambilan donor darah ke kelompok-kelompok masyarakat, bahkan kita sampai menerjunkan sepuluh tim untuk kita mengambil darah sehingga dalam kondisi stabil kita bisa mendapatkan enam ribu kantong darah setiap bulannya,” ungkapnya kepada para awak media.
Pria yang sudah memimpin sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Bekasi ini mengatakan, di Bulan Ramadan ini PMI membuka kegiatan pengambilan darah di pada malam hari, bagi masyarakat yang belum sempat atau ragu untuk mendonorkan darahnya pada siang hari karena sedang berpuasa. Menurutnya, jadwal kegiatan donor darah juga sudah penuh selama Bulan Ramadan tahun ini.
Dikatakan Kosasih, untuk jadwal donor darah bagi masyarakat non muslim seperti dari gereja, wihara dan tempat ibadah non muslim lainnya juga sudah penuh. Hal itu kata dia dalam rangka mengantisipasi umat muslim yang belum bisa mendonorkan darahnya karena sedang berpuasa.
PMI Kabupaten Bekasi, lanjut Kosasih, mendistribusikan kantong darah ke sejumlah rumah sakit pemerintah dan swasta. Bahkan, dengan keberadaan sebagai koordinator, PMI Kabupaten Bekasi juga menyalurkan kantong darah ke daerah-daerah yang kesulitan memenuhi kebutuhan darah.
“Untuk jadwal kegiatan donor darah selama Bulan Ramadan ini berasal dari komunitas-komunitas masyarakat, perusahaan, majelis taklim dan juga dari panitia donor darah masjid. Alhamdulillah sejumlah komunitas dan perusahaan juga sekarang ini sudah mulai lagi melaksanakan kegiatan donor darah, setelah sebelumnya mereka membatasi karena adanya peningkatan penyebaran virus COVID 19,” tandasnya.(Rz)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mengatasi antrean panjang kendaraan di SPBU-SPBU di berbagai daerah. Hal ini menyusul banyaknya peningkatan permintaan Pertalite usai kenaikan harga Pertamax beberapa hari lalu.
“Peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite yang menyebabkan antrean panjang di SPBU-SPBU harus diantisipasi,” kata Puan, Rabu (6/4/2022).
“Jangan sampai kenaikan harga BBM yang tidak diantisipasi dengan baik membuat masyarakat semakin terbebani,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Puan meminta agar Pertamina mempercepat distribusi penyaluran Pertalite yang mengalami peningkatan ke SPBU-SPBU. Sebab di beberapa daerah banyak masyarakat mengantre lama akibat masalah proses pengiriman BBM.
“Distribusikan BBM secara optimal. Lamanya antrean di pompa bensin menyebabkan banyak waktu terbuang, dan hal ini bisa merugikan rakyat yang harus bekerja dengan efektivitas waktu,” tutur Puan.
Meski begitu, mantan Menko PMK ini meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan BBM jenis Pertalite. Puan juga meminta warga tidak usah takut akan terjadinya kelangkaan BBM.
“Pertamina sudah menjamin stok Pertalite aman dan tersedia untuk kebutuhan masyarakat,” ucap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Di sisi lain, Puan kembali mengingatkan Pemerintah mengenai kelangkaan biosolar bersubsidi yang masih terjadi di sejumlah daerah. Apalagi banyak sopir truk angkutan logistik yang sampai antre berjam-jam di SPBU karena kesulitan mendapat solar.
Puan meminta komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kuota subsidi biosolar. Selain itu, pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi juga harus semakin diperketat.
“Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami minta Pemerintah segera mengatasi kelangkaan biosolar, agar tidak berdampak panjang khususnya di masa Ramadhan, dan jelang Lebaran nanti,” tutup Puan.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Plt Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki mengingatkan kepada seluruh pihak termasuk para orang tua agar selalu menjaga anak-anaknya ditengah meningkatnya aksi-aksi kenakalan remaja di Bulan Suci Ramadan demi menjaga khidmatnya beribadah dan kondusifitas di Kabupaten Bekasi.
“Iya, saya berpesan kepada seluruh pihak termasuk para orang tua untuk lebih memberika pengawasan kepada anak-anaknya mengingat didapati adanya kenakalan remaja seperti tawuran di Bulan Ramadan ini,” ucap Plt Bupati Marjuki, saat menghadiri Safari Ramadan di Masjid An-Nawawiyah, Kecamatan Cibitung, Selasa (05/04/22)
Sebagai pemimpin daerah, dia sangat menyayangkan atas kenakalan remaja yang terjadi di bulan yang penuh berkah ini. Dirinya mengimbau agar kepedulian masyarakat lebih ditingkatkan lagi untuk meminimalisir terjadinya aksi-aksi kenakalan remaja di wilayahnya masing-masing.
“Sebab anak-anak remaja kita kan menjadi penerus generasi masa depan, oleh sebab itu kita perlu menjaga mereka karena bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi seluruh lapisan masyarakat juga,” katanya.
Senada Camat Cibitung, Encun Sunarto menambahkan bahwa Pemerintah Kecamatan Cibitung akan segera mendeklarasikan pencegahan aksi-aksi kenakalan remaja bersama Polsek Cibitung dan Koramil serta tokoh-tokoh masyarakat termasuk RT dan RW.
“Iya nanti kita akan deklarasikan pencegahan aksi kenakalan pada remaja salah satunya tauran, ke sekolah-sekolah agar kondusifitas di Kecamatan Cibitung tetap terjaga dengan baik dan bulan puasa ini tidak dikotori dengan hal-hal yang negatif,” kata Encun.
Lebih lanjut, dirinya juga mengingatkan kepada seluruh orang tua untuk mengawasi anak-anaknya ketika waktu-waktu setelah Salat Tarawih hingga menjelang sahur. Dirinya juga mengatakan, pengawasan dari masyarakat juga diperlukan terhadap aktivitas anak-anak ketika berada di luar.
“Iya, misal selepas Salat Tarawih anak-anak keluar secara rombongan ke jalan-jalan, kegiatan-kegiatan itulah yang perlu diawasi dan kita pantau. Kita mengimbau agar para orang tua untuk memperhatikan lagi di waktu-waktu seperti itu, alangkah baiknya jika orang tua mengarahkan kepada kegiatan positif di masjid atau di rumah dengan tadarus,” tukasnya. (Red)
BIN I Bekasi – Biasanya balapan liar selalu identik dengan kendaraan mobil atau sepeda motor. Tetapi, di bulan Ramadhan kali ini ada yang berbeda, terdapat sejumlah anak muda yang justru malah asik balapan lari dengan memanfaatkan jalan.
Baru-baru ini beredar sebuah video yang viral di sosial media,balap lari yang dilakukan oleh para anak muda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Alih-alih ingin seperti balap liar motor, sejumlah anak muda di video tersebut memperlihatkan keriuhan lomba balap lari malam hari di sebuah jalan raya area Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.
Reza (17), salah satu anak remaja yang ikut serta dalam balap lari tersebut mengatakan, bahwa dirinya ikut balapan disamping menyalurkan hobi juga untuk silaturahmi dengan teman-teman seusianya.
“Kegiatan balap lari ini menurut saya lebih positif dibanding perang sarung, tawuran atau balapan liar lainnya,badan jadi sehat,’ ujar Reza.
Menyikapi fenomena yang dilakukan sekelompok remaja dalam aksi balap lari tersebut,Kapolres Metro Bekasi Kombes.Pol. Gidion Arif Setyawan, S.H, S.I.K., M.H, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan sekelompok remaja ini adalah bentuk kreativitas yang positif.
“Aksi balap lari ini adalah bentuk kreativitas anak-anak remaja, mereka merubah balap liar menjadi balap lari,tentunya ini hal yang positif disaat bulan Ramadhan dan disaat maraknya anak-anak remaja lainnya terlibat tawuran,” ucap Kombes.Pol.Gidion.
Kapolres Metro Bekasi, Kombes.Pol.Gidion juga berharap, apa yang dilakukan anak-anak remaja ini menjadi contoh yang baik untuk anak-anak remaja yang lainnya.
“Diharapkan, apa yang dilakukan anak-anak ini menjadi semangat yang lainnya, marilah kita ubah balap liar menjadi balap lari, dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang mengganggu masyarakat, serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya,” tutup Kombes.Pol.Gidion kepada awak media mascipol.(Wati)
BIN | Kabupaten Bekasi – Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2019 yang sedang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sampai dengan saat ini masih menjadi polemik besar karena belum adanya informasi kelanjutan yang cukup jelas atas kelanjutan penuntasan perkara tersebut.
Ketua Umum DPP GABUNGAN MASYARAKAT INDONESIA H. Riden Bahrudin menyampaikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sampai dengan saat ini kami menilai masih belum Maksimal dan belum Mampu secara tegas menuntaskan kasus besar yang terjadi di Kabupaten Bekasi.
“Yaitu dugaan tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi tahun 2019 atas permohonan pembukaan interchange jalan tol cibitung – cilincing STA 18+250.” Cetusnya.
Masih kata Riden, semua itu kami simpulkan dengan ada nya beberapa tahapan proses yang telah dilakukan oleh Kejari Kabupaten Bekasi namun masih belum juga memiliki keputusan yang jelas tentang status perkara tersebut.
“Beberapa waktu lalu DPP GMI telah melakukan upaya-upaya pengawalan untuk mendorong percepatan proses penyelesaian dugaan kasus tersebut bahkan sudah sampai pula surat permohonan atensi KAJATI untuk mendorong Kajari melakukan percepatan proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.” Beber. Riden kepada media online beksiindonesianews.co.id.
Hal ini kata Riden Bahrudin. Beberapa waktu lalu kami telah melakukan upaya pengawalan untuk mendorong percepatan penyelesaian kasus tersebut dengan mengirim surat permohonan atensi KAJATI agar mendorong KAJARI segera menuntaskan kasus tersebut, namun sampai dengan saat ini Kajari belum sama sekali memberikan sebuah kejelasan yang nyata tentang kelanjutan proses penanganan kasus tersebut.
“DPP GMI akan melakukan upaya lanjutan dengan meminta Komisi Kejaksaan untuk memanggil Kejari Kabupaten Bekasi, jika dalam beberapa waktu kedepannya pihak Kajari belum bisa menuntaskan persoalan kasus tersebut. Akan melakukan aksi unjuk rasa, dan meminta Komisi Kejaksaan untuk memanggil Kejari Kabupaten Bekasi” Jelasnya.
Hal ini membuat Ketua Umum Geram dan Jika keadaan nya masih tetap belum memberikan sebuah kepastian hukum atas dugaan kasus tersebut, dikita akan demo besar-besaran serta menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dengan jumlah masa lebih dari 1.000 Orang di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.(Tim)
BIN | Kabupaten Bekasi – Mengingat masa jabatan Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki akan berakhir pada 22 Mei 2022 mendatang Gubernur Jawa Barat menyampaikan statement nya pada rekan media pada tanggal 25 Maret 2024 lalu di Aula gedung DPRD Jawa Barat bahwa Gubernur Jawa Barat Memastikan pengganti Plt Bupati Bekasi diusulkan oleh Pemprov Jabar serta menjadi Hak Preogratif Gubernur.
Pernyataan Gubernur tersebut mengundang komentar beberapa tokoh bekasi terkait dengan statement tersebut salah satu nya adalah H. Riden Bahrudin (Ketua Umum ORMAS G M I).
Di sampaikan oleh H. Riden Bahrudin, “Memang betul terlepas dari selesai nya masa jabatan Plt Akhmad Marjuki itu menjadi kewenangan Pemprov Jabar tp bukan berarti masyarakat bekasi tidak bisa mengusulkan.
Jika semua dari jabar,terkesan para pejabat Bekasi tidak ada yang mampu untuk menahkodai kabupaten bekasi.”
“Kami sebagai masyarakat bekasi akan mendorong dan mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat bahwa kabupaten bekasi pun masih bisa di anggap mampu dan memiliki pejabat pejabat eselon 2 yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas nya untuk memimpin selama 2 tahun kedepan sampai dengan 2024” tegas H. Riden Bahrudin (Ketua Umum DPP GMI).
Terakhir di tutup oleh Ketua Umum DPP GMI H. Riden Bahrudin, “Pada intinya kami sebagai masyarakat bekasi akan memperjuangkan ketokohan bekasi. Karena kami yakin di kabupaten bekasi masih memiliki orang orang hebat untuk memimpin.
Apabila diperlukan kami akan melakukan upaya audiensi bersama Gubernur Jawa Barat untuk sekaligus mengusulkan siapa yang pantas dan pas untuk memimpin di kabupaten bekasi 2 tahun kedepan.(Red)
