21 C
New York
Tuesday, June 23, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 209

Tongkat Komando Wijayakusuma Diserahterimakan

BIN | Semarang – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto memimpin Serah Terima Jabatan Pejabat jajaran Kodam IV/Diponegoro, Sabtu (2/4/2022) di Balai Diponegoro Kodam IV/Diponegoro, Pudakpayung Semarang.

Beberapa pejabat yang diserahterimakan termasuk didalamnya Komandan Korem 071/Wijayakusuma, dari Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., kepada Kolonel Inf Yudha Airlangga.

Selain diserahterimakannya jabatan Danrem 071/Wijayakusuma, dilaksanakan juga Serah Terima Jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro dari Ny. Dewi Lagan Safrudin kepada Ny. Natania Yudha Airlangga.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto dalam sambutannya mengatakan bahwa pergantian pejabat di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi dan personel sekaligus proses regenerasi kepemimpinan untuk mendorong semangat pembaharuan serta penyegaran pola pikir dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Menurut Pangdam kegiatan ini sebagai upaya optimalisasi pencapaian tugas pokok organisasi melalui pengembangan kemampuan kepemimpinan, manajemen dan profesionalisme keprajuritan para Perwira yang bersangkutan.

Pangdam IV/Diponegoro juga memberikan ucapan selamat kepada Kolonel Inf Yudha Airlangga beserta istri, atas jabatan baru yang diembannya.

Beliau berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, dan memahami tugas serta tanggung jawab jabatan dan melanjutkan kegiatan positif yang telah dirintis oleh pejabat lama dan menciptakan program baru yang inovatif serta bermanfaat bagi satuan untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu menjadi role model yang baik bagi anak buah demi terlaksananya tugas pokok. “Leadership is Action, not Position”

Beliau menekankan bahwa kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan TNI AD dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila dilandasi kemauan yang kuat untuk berbuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas.

Pada kesempatan yang sama, Pangdam juga menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., beserta istri, atas dedikasi dan karya nyata selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan di Kodam IV/Diponegoro.

Harapannya bahwa pengalaman berharga yg diperoleh dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas selanjutnya maupun pengabdian di lingkungan masyarakat.

“Mewakili keluarga besar Kodam IV/Diponegoro, Pangdam mengucapkan selamat bertugas dan selamat jalan, semoga selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas kedepan. Beliau berpesan agar terus menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama serta tetap menjaga hubungan emosional yang kuat dengan Kodam IV/Diponegoro”.(Red)

Puan: Selamat Menjalankan Ibadah Puasa, Tetap Disiplin Prokes Saat Ramadan untuk Hindari Covid-19

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan untuk masyarakat Indonesia. Ia pun mengingatkan agar umat muslim senantiasa disiplin protokol kesehatan (prokes), selama menjalani ibadah di bulan suci ini.

“Selamat datang bulan Ramadan 1443 H. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim,” kata Puan, Jumat (1/4/2022).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut bersyukur sebab di bulan Ramadan kali ini, umat muslim bisa menjalankan salat tarawih berjamaah di masjid. Meski begitu, Puan meminta umat muslim mengikuti anjuran pemerintah.

“Kelonggaran-kelonggaran ini jangan membuat masyarakat lengah. Tetap disiplin, patuhi prokes. Kita tidak ingin angka penularan Covid-19 kembali naik,” tuturnya.

Puan mengimbau umat muslim untuk mengikuti petunjuk pengelola tempat ibadah yang sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan.

“Saya senang, ormas-ormas Islam seperti Muhamadiyah sudah membuat aturan detail tentang pelaksanaan ibadah Ramadan di masjid,” ungkap Puan.

“Ini tentu saja demi melindungi jamaahnya, agar tetap aman menjalankan ibadah di bulan suci tanpa mengurangi kekhusukan,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Puan menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan dilakukan selama menjalani ibadah di bulan Ramadan. Dengan disiplin protokol kesehatan, diharapkan angka penularan Covid-19 akan terus menurun.

“Sehingga kita nantinya juga dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih leluasa, tidak seperti 2 tahun terakhir. Maka disiplin prokes selama beribadah saat Ramadan jadi pertaruhan untuk kita merayakan Lebaran nanti,” ujar Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut pun kembali mengimbau kepada masyarakat yang belum menerima vaksin Covid-19, agar segera mendatangi sentra vaksinasi untuk mendapatkan vaksin.

Puan mengingatkan, vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan dari bahaya virus Covid-19.

“Bagi warga yang belum vaksin, segera vaksin, termasuk yang belum booster. Karena selain melindungi diri, vaksin juga dapat melindungi orang lain, termasuk keluarga dan orang-orang yang kita sayangi,” imbaunya.

“Apalagi bagi yang akan mudik. Jutaan orang akan akan bergerak serempak ke berbagai daerah. Selain prokes, vaksinasi menjadi penting,” tutup Puan.(Red)

Kunjungan Kerja Danrem 043 Gatam Ke Kodim 0424 Tanggamus

BIN I Lampung – Didampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 043 PD II/Sriwijaya, Ny. Henni Ruslan Effendi, Kasi Intel Kasrem Korem 043/Gatam, Kolonel Inf Roy Hansen Jongguran Sinaga S.Sos, Kasi Pers Kasrem Korem 043/Gatam, Kolonel Inf Erwin S.E, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Ruslan Effendy, melaksanakan kunjungan kerjanya ke Kodim 0424/Tanggamus, Kamis (31/03/2022) pagi.

Kehadiran Danrem 043/Gatam beserta rombongan, langsung disambut Dandim 0424/Tanggamus, Letkol Arm Micha Arruan S E.,M.M, Wakil Bupati Tanggamus, Hi. AM Syafi’i S.Ag, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Heri Agus Setiawan S.Sos, Kapolres Tanggamus, AKBP Satya Widhi Widaryadi, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Yunardi S.H.,M.H, dan Kepala Pengadilan Negeri Tanggamus, Ari Qurniawan.

Sebelum memberikan pengarahan kepada Prajurit dan PNS serta anggota Persit Kodim 0424/ Tanggamus, Danrem 043/Gatam menerima paparan dari Dandim 0424/Tanggamus tentang situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Tanggamus, sementara itu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 043 PD II/Sriwijaya melaksanakan peninjauan jajaran Kodim 0424/ Tanggamus.

Dalam arahannya, Danrem 043/Gatam kepada Prajurit dan PNS serta anggota Persit Kodim 0424 Tanggamus menyampaikan,

“Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berjumpa dalam rangka kunjungan kerja saya ke Kodim 0424/ Tanggamus,” ucapnya.

“Beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan kehidupan kita sendiri, mulai dari rumah tangga, kedinasan sampai kenegaraan dan sebagainya, kita harus mengacu sekaligus sebagai koridor ataupun garis yang perlu kita ikuti, yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, serta perintah harian KASAD,” lanjut Danrem.

“Kepada para prajurit sekalian, saya tekankan, jangan sampai melanggar aturan atau norma yang berlaku di TNI-AD, dalam hal urusan rumah tangga, agar para prajurit dan isteri prajurit dapat membina atau menjalani hubungan rumah tangga dengan baik, dengan saling menyayangi dan memahami, selain dari itu juga para anggota sekalian jangan sampai terlibat dalam permasalahan Narkoba atau pelanggan-pelanggaran lainnya yang dapat merugikan diri sendiri atau satuan,” tegas Danrem.

Lebih lanjut, Danrem juga menyampaikan, dalam menggunakan Medsos harus berhati -hati apalagi berkaitan dengan Politik karena kita harus netral, jangan memberikan komentar yang bukan kapasitas. Danrem juga menyampaikan di dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat selalu membina hubungan yang baik dengan masyarakat, karena saat ini segala sesuatu dapat di Blow Up dengan cepat oleh media, untuk itu agar masing masing anggota sekalian dapat mengendalikan diri serta menahan emosi.

“Sebagai mana kita ketahui, Babinsa adalah ujung tombak satuan teritorial yang memiliki tugas berat dan banyak, apalagi ada perintah dari KASAD untuk melaksanakan program TNI manunggal Air, silahkan para Babinsa mencari lokasi diwilayahnya memiliki masalah kesulitan air, dalam hal ini kita harus dapat bersinergi dengan instansi lainnya guna mewujudkan masyarakat kita menjadi sejahtera,“ terang Danrem.

Diakhir pengarahannya Danrem menyampaikan kepada Prajurit dan PNS Kodim 0424/Tanggamus, untuk tetap selalu berbuat yang terbaik serta memiliki kebanggaan terhadap satuan Kodim 0424/Tanggamus.

“Satuan ini adalah milik kita bersama, maka dari itu, semua anggota yang ada di satuan ini harus berbuat yang terbaik serta memiliki kebanggaan terhadap satuan ini, agar satuan ini kedepannya akan semakin maju, berkembang dan harum nama satuan ini serta nama Angkatan Darat pada umumnya.“ tutup Brigjen TNI Ruslan Effendy.(Chikan)

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik: Kehadiran IWO Harus Memberikan Manfaat

BIN I Bekasi – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN. Holik Qodratullah menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Bekasi, di Gedung Theater Graha Pariwisata Jl. Science Boulevard, Sertajaya, Kec. Cikarang Timur., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/03/2022).

Selain BN. Holik, kegiatan itu juga dihadiri
Plt. Bupati Bekasi H. Akhmad Marjuki, Ketua Umum IWO Indonesia, Wakapolres Metro Bekasi didampingi Kapolsek Cikarang Timur, tokoh Bekasi dan beberapa pemimpin organisasi media lainnya.

BN. Holik berharap penuh pada peran media massa agar dapat bersama-sama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, mengawal pembangunan Kabupaten Bekasi. Fungsi pengawasan legislatif akan semakin lengkap dengan hadirnya tugas jurnalistik yang ikut mencermati setiap perkembangan Pemerintahan.

“Selama ini kita tentu terbantu dengan kehadiran media massa. Peran kami di Pemerintahan tentu sejalan dengan tugas-tugas jurnalistik. Kita bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan, dan menjaga pembangunan agar tidak melenceng dari harapan publik,” tuturnya.

BN. Holik juga berharap, dengan kehadiran IWO dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pemangku jabatan yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Hadirnya IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk memberikan masukan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bekasi.” pungkas BN Holik.(Wati)

Puan: Permudah Masyarakat Mudik dengan Percepat Vaksinasi Covid-19

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat capaian vaksinasi booster Covid-19. Dengan begitu, masyarakat tidak kesulitan saat hendak mudik Idul Fitri nanti.

“Permudah masyarakat mudik dengan mempercepat vaksinasi Covid-19, khususnya untuk daerah-daerah yang banyak pemudik,” kata Puan, Kamis (31/3/2022).

Vaksinasi booster memang tidak menjadi syarat bagi pemudik. Namun masyarakat yang belum mendapat booster, diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes antigen jika baru mendapat dua dosis vaksin, dan tes PCR untuk yang baru menerima dosis pertama vaksinasi Covid-19.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Untuk itu Puan menekankan pentingnya vaksinasi booster digencarkan.

“Program booster yang dilakukan saat ini sudah cukup baik, tapi perlu semakin dimaksimalkan agar nantinya masyarakat lebih aman ketika mudik Idul Fitri,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Agar cakupan vaksinasi booster Covid-19 bisa semakin optimal, Puan mendorong Pemerintah meningkatkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga lainnya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan upaya door to door.

“Perbanyak program vaksin booster yang menyasar pemudik. Datangi permukiman yang banyak ditinggali pekerja dari luar daerah jauh sebelum Idul Fitri sehingga imun masyarakat sudah terbentuk sebelum mereka akan mudik,” jelas Puan.

Mantan Menko PMK ini pun mendukung kerja sama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan serta instansi lain yang membuka layanan posko vaksin booster bagi pemudik. Puan menilai, langkah tersebut harus dibarengi dengan masifnya sosialisasi.

“Kalau bisa tidak hanya saat masa mudik berlangsung. Tapi buka posko-posko yang bisa dimanfaatkan oleh calon pemudik sebelum mendekati hari Lebaran,” sebutnya.

Puan berharap masyarakat dapat memahami pentingnya booster dilakukan sebelum berangkat mudik. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi risiko penularan pada kelompok rentan.

“Karena kita biasa mudik untuk menemui orangtua di kampung halaman. Jangan sampai silaturahmi hangat kita nantinya justru membawa penyakit untuk orang-orang terkasih,” ungkap Puan.

Menurutnya, masyarakat bisa mendatangi posko-posko kesehatan selama perjalanan apabila memang belum mendapat vaksin sebelum mudik. Puan mengingatkan perlu ada kerja sama antara semua pihak untuk membuat keamanan di musim mudik dari penyebaran virus Covid-19.

“Termasuk kesadaran dari semua pemudik untuk memastikan keamanan diri dari virus Covid-19. Manfaatkan tempat vaksinasi di lokasi perjalanan mudik apabila memang belum mendapat booster, ini penting agar kita semua bisa lebih menjamin keselamatan keluarga,” tutur cucu proklamator RI Bung Karno tersebut.

Lebih lanjut, Puan mengimbau masyarakat yang mudik agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan. Mengingat aktivitas masyarakat akan tinggi, persiapan masing-masing pemerintah daerah juga harus dilakukan sejak saat ini.

“Khususnya agar kerumuman bisa dicegah, seperti di tempat-tempat wisata. Ini harus diantisipasi bagaimana penyekatan yang paling baik. Mari kita sama-sama menjaga agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus Covid-19,” tutup Puan.(Red)

Polda Sultra Siapkan Antisipasi Kelangkaan Bahan Pokok

BIN | Sulawesi Tenggara – Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Lintas Sektoral mulai melakukan antisipasi terjadinya kelangkaan bahan pokok menjelang bulan Suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, dengan menggelar Rapat Koordinasi, Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 10.00.

Seperti biasanya, jelang Bulan Suci Ramadan harga sejumlah bahan pokok cenderung menjadi naik mulai dari minyak goreng, cabai, bawang, gula, telur dan lainnya.

Dari pihak Polda Sultra Hadir dalam kegiatan tersebut Karo Ops Polda Sultra Tumpal Damayanus SH., MH. Dir Intelkam Polda Sultra Kombes Pol Nanang Rudi Supriatna, Kabag Bin Ops AKBP Lilik Listiyono, KBO Dit Reskrimsus AKBP Ramses T, Kasubdit 2 Dit IK Polda Sultra Kompol Rahman Dundu, Kasubdit Denmas Bid Humas Kompol Tiswan.

Sementara dari sektor pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hadir Kepala Bulog  Drive Sultra Mardati Saing,  Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi Sulaweai Tenggara LD Muh. Fitra Arsyad, Fuel Terminal Manager Kendari Novi Prasetyo.

Karo ops Polda Sultra Kombes Pol Tumpal Damayanus dalam pemaparanya menekankan agar pihak-pihak terkait bergerak dan berkordinasi untuk menjaga stabilitas serta menjamin distribusi pangan 

“Agar pihak berwenang menjamin ketersedian stock Bahan pokok dan BBM selama Ramadhan dan Idul Fitri, selanjutnya menginstruksikan tim Lapangan agar memantau minyak goreng yang ada di Distributor tidak ditahan  dan harus didistribusikan di masyarakat secara terukur untuk menjamin ketersediaan Bahan Pokok dipasaran

Sementara itu di tempat yang sama Dir Intel Polda Sultra Kombes Pol Nanang Rudi Supriatna meminta tim dilapangan untuk mengecek setiap saat ketersedian stock Bahan Pokok dan BBM selama Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

“Berdasarkan pantauan harian saat ini fluktuasi harga jika cabe, bawang, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam dan telur telah mengalami kenaikan maka harus di cek apakah naiknya harga di sebabkan ulah oknum yang menimbun.

Perwakilan Bulog Mardati Saing memberikan informasi Stock pangan “saat ini Stok Beras Bulog di Sultra sebanyak 2575 Ton yang tersebar di seluruh gudang yang ada di Sultra

“Alhamdulilah kabar baik Dibulan April Prov. Sultra telah memasuki panen raya (Kab. Konawe, Konsel, Bombana, Kolaka dan Kolaka Timur) dimana Bulog dapat menyerap hasil panen petani hingga  35.000 Ton.

Sedang pihak Pertamina Fuel Terminal Manager Kendari Novi Prasetyo menggambarkan Ketahan stock BBM di Provinsi Sulawesi Tenggara aman hingga seminggu kedepan dan setiap minggu suplay BBM ada, Jika terdapat kekurangan stock BBM dibulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri maka akan meminta penambahan kuota.

Rakor Polda Sultra bersama Disperindag, Bulog dan PT Pertamina Kendari untuk mengetahui ketersediaan  Bapok dan BBM menjelang Ramadhan Thn 2022 dan mempersiapkan langkah-langkah  antisipasi bila terjadi kenaikan harga ataupun kelangkaan Bapok dan BBM di Pasaran.(Red)

Auditor BPK Jabar Terjaring OTT Di Pemda Bekasi

BIN | Kabupaten Bekasi – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan penangkapan terhadap dua orang yang diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ricky Setiawan Anas mengatakan, dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap dua orang yang merupakan aparatur negara tersebut dilakukan penangkapan.

“Saat ini, kami tengah melakukan pendalaman dengan mengumpulkan alat-alat bukti mungkin secepatnya paling lama besok pagi kami umumkan,” kata Ricky, Rabu (30/3).

Saat ditanya, apakah pelaku merupakan anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, Ricky menjawab belum bisa membenarkan atas informasi tersebut apakah dari BPK Provinsi atau bukan.

“Kami belum bisa menyampaikan, tapi kalau untuk inisial MP sama F, barang bukti ada sejumlah uang yang kami amankan,” jawabnya.

Kaitan barang bukti uang, sambung Ricky, untuk nilai nominal masih dalam penghitungan tapi memastikan barang bukti uang tersebut berjumlah ratusan juta rupiah.

“Untuk barang bukti uang saat penangkapan nilainya masih dihitung, tapi yang pasti nilainya mencapai ratusan juta rupiah,” ulasnya.

Diungkapkan Ricky, awal penangkapan terhadap kedua pelaku atas dasar laporan korban yang merasa keberatan atas permintaan sejumlah uang dari pelaku.

“Korban merasa keberatan dengan permintaan sejumlah uang. Pelaku diamakan 1 x 24 jam nanti setelah cukup bukti mungkin kami akan tingkatkan statusnya,” tegas Ricky.

Kedua pelaku ditangkap di gedung Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah.

“Pengakapan satu tempat yaitu di Geduang Bupati tepatnya di BPKAD, ngak ada tersangka lain hanya itu saja dua orang,” pungkasnya. (Bis)

LAMI Apresiasi Informasi Kejaksaan OTT Pegawai BPK Soal Audit



BIN | Kabupaten Bekasi – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mengapresiasi terkait informasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi, yang disinyalir melakukan pemerasan untuk “Lobi” memuluskan audit.

Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun mengatakan,meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi agar mendalami & melakukan penyelidikan, terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 & honor serta anggaran dinas perjalanan yng sangat fantastis yang diduga adanya kerugian negara .

“Kami mengapresiasi dan mendukung Kejaksaan untuk pengusutan dana BTT, apalagi soal anggaran Covid-19,” ujar Jonly kepada wartawan dalam keterangan rilisnya, Rabu (30/3/2022).

Jonly menambahkan, Kejaksaan juga harus mengusut tuntas atas adanya oknum yang diduga sering melakukan “Lobian” memuluskan, agar audit BPK selalu bagus dalam laporan pertanggungjawaban. Apalagi, persoalan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Harus di usut tuntas, karena kami juga menduga banyak persoalan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan,” imbuhnya.

“Informasi dan investigasi kita, adanya dugaan pemulusan audit soal honor dinas perjalanan terkait BTT, monitoring dan bantuan-bantuan,” tambahnya.

Perlu diketahui, informasi dihimpun wartawan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pegawai BPKP Jawa Barat, Rabu (30/3/2022) siang, di Gedung Bupati Bekasi.

Informasi pegawai Intel Kejaksaan, memang melakukan operasi di Gedung Bupati. Namun, belum mau diminta tanggapan alias menunggu pimpinan yang memberikan keterangan. Kendati demikian, pihaknya mengakui ada yang dibawa dari pegawai audit BPK.

“Belum (berani ngomong bang, red). Iya (ada penangkapan, red). Sabar ya, nanti pimpinan aja,” ucap pegawai Kejaksaan melalui telepon seluler. (red)

Kemendagri Dorong Sinergi Pusat-Daerah Awasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

BIN | Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi yang diwakili Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan, terus berupaya mendorong terbangunnya sinergisitas perencanaan pusat dan daerah yang lebih komprehensif dalam mendukung efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah.

Hal itu menjadi salah satu arahan yang disampaikan Iwan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Intercontinental, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Rakernas tersebut berlangsung dari tanggal 29 Maret hingga 1 April 2022.

Sinergisitas itu dibutuhkan untuk menangani berbagai permasalahan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah.

“Terdapat beberapa permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah, yaitu minimnya sarana dan prasarana pengawasan, minimnya pendanaan program/kegiatan pengawasan dalam APBD, minimnya personel pengawasan berupa PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di daerah, serta wilayah laut yang perlu diawasi sangat luas namun sumber daya pengawasan yang terbatas,” papar Iwan.

Karena itu, Iwan menekankan, perlunya komitmen pusat dan daerah untuk menyiapkan dukungan pendanaan terhadap pengembangan Prinsip Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Pengembangan itu dilakukan melalui pembinaan, pelatihan PPNS, maupun penyediaan sarana dan prasarana.

“Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), anggaran sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih minim. Anggaran sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2021 hanya sebesar 6,16 persen (Rp 141.954.508.478), dan pada tahun 2022 hanya sebesar 3 persen (Rp 37.174.223.906,-) dari total anggaran nasional untuk urusan bidang kelautan dan perikanan pada masing-masing tahun,” ujar Iwan.

Dukungan anggaran itu perlu diberikan agar upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah berjalan maksimal. Pasalnya, kata Iwan, tanpa dukungan anggaran yang memadai upaya tersebut sukar diimplementasikan dengan baik. Karena itu, dukungan daerah terhadap perencanaan sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dibutuhkan sebagai bukti keseriusan penanganan.

“Karena pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang penting dalam urusan kelautan dan perikanan,” tuturnya.

Lebih lanjut Iwan berharap, adanya kolaborasi antara pusat dan daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana, serta pendanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga tercipta sinergi yang baik dalam mendukung urusan tersebut.

Iwan mengarahkan, agar pemerintah daerah dapat merencanakan program kegiatan serta penganggaran pada sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal itu baik dalam dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana kerja perangkat daerah, maupun dokumen pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan memperhatikan indikator yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021,” tandas Iwan.(Red)

Puspen Kemendagri

Puan: Pastikan Pasokan Biosolar Aman Agar Tak Ganggu Logistik Saat Ramadhan

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis pasokan biosolar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Ia meminta Pemerintah memastikan keamanan pasokan solar agar tindak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadhan dan Lebaran.

“Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadhan. Krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik,” kata Puan, Selasa (30/3/2022).

Kelangkaan solar bersubsidi diketahui memicu permasalahan berantai di berbagai daerah. Tak hanya mengganggu distribusi logistik, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan dampak kelangkaan solar bersubsidi.

Akhirnya banyak hasil pertanian yang tak bisa terjual dan mempengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran. Kelangkaan solar bersubsidi pun berpengaruh terhadap produktivitas nelayan.

Oleh karena itu, Puan meminta masalah krisis solar bersubsidi segera dicarikan jalan keluar.

“Sejalan dengan rapat antara Komisi VII DPR dan pihak Pemerintah, kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun ia juga mengingatkan Pemerintah mengenai peningkatan permintaan biosolar menyusul faktor pemulihan ekonomi.

“Kondisi ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadhan,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK itu pun menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi. Menurut Puan, kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan biosolar bersubsidi harus dihindari.

“Pengawasan penyaluran biosolar harus maksimal. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi,” ungkapnya.

“Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya,” tambah Puan.

Dari beberapa laporan, biosolar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut. Puan mengatakan, penyalahgunaan dan kebocoran biosolar bersubsidi tidak boleh terulang kembali.

“Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi biosolar,” sebut cucu proklamator RI Bung Karno itu.

Puan mengingatkan agar pihak-pihak berwenang tegas. Ia menyebut, krisis biosolar bersubsisi bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi apabila tak segera diatasi.

“Kuncinya adalah ketat dalam pengawasan distribusi biosolar sehingga kuota solar bersubsidi bisa tepat sasaran,” pungkas Puan.(Red)