BIN I Jakarta – Polda Metro Jaya memastikan tidak akan menggunakan peluru tajam dalam pengamanan unjuk rasa BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) di Istana Negara pada Senin (11/4/2022) esok.
Hal ini mengikuti arahan dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang meminta aparat tidak represif terhadap peserta aksi hingga menggunakan peluru tajam.
“Kami sudah siapkan, tentunya pelayanan kami kedepankan ke seluruh peserta demo dan tidak gunakan peluru tajam,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Minggu (10/4/2022).
Lanjut KombesPol Zulpan, Polda Metro Jaya akan mengerahkan personil untuk mengawal aksi tersebut. Meski begitu, ia masih enggan mengungkap jumlah personel yang akan bersiaga.
“Polda Metro Jaya siap mengamankan ya. Kami akan menurunkan kekuatan sebanding dengan kekuatan yang melakukan kegiatan,” jelas KombesPol Zulpan.
KombesPol Zulpan memastikan, pelaksanaan unjuk rasa akan dikawal dengan baik dan humanis oleh kepolisian. Sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, sehingga tidak berimbas pada aktivitas masyarakat di bulan suci Ramadan.
“Pengamanan demo kami secara humanis,” pungkas KombesPol Zulpan.(Wati)
BIN I Jakarta – Jajaran Polsek Bekasi Kota menangkap komplotan maling dan penadah sepeda motor curian. Sindikat ini menggasak 20 unit motor selama beroperasi sejak Januari hingga Maret 2022.
Kapolsek Metro Bekasi Kota, Kompol Salahuddin mengatakan para pelaku yang diamankan di antaranya FS (28), DR (22), dan MF (27) selaku pemetik atau eksekutor. Sementara empat lainnya BY (25), RV (22), ME (26), dan SR (22) sebagai penadah.
“Dalam kurun waktu Januari-Maret 2022, mereka sudah menjual 20 motor curian ke Lampung,” ungkap Kompol Salahuddin kepada wartawan, pada Jumat lalu (8/4/2022).
“Pengakuan para tersangka melakukan pencurian ranmor sebanyak 5 kali diwilayah Polsek Bekasi Kota dan 6 kali di wilayah lain. Ini masih kita kembangkan,” sambung Kompol Salahuddin.
Menurut Kompol Salahuddin, sebelum tertangkap para pelaku menjalankan aksinya di kawasan Rawa Bebek dan Rawa Pasung. Mereka kerap beraksi tengah malam dengan mengincar motor yang terparkir di rumah.
Lebih lanjut Kompol Salahuddin menjelaskan, para pelaku mengambil motor dengan cara merusak bagian stang motor yang terkunci. Setelahnya, motor kemudian di bawa kabur dengan cara didorong.
“Mereka tak pakai kunci letter T, tapi mereka patahkan stang dan langsung mendorong motornya,” ujar Kompol Salahuddin.
Atas perbuatannya, ketujuh tersangka akan dikenakan dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dan atau Pasal 481 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pertolongan Jahat, dengan rata-rata ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara
BIN | Kabupaten Bekasi – Program penghapusan denda keterlambatan pembayaran PBB yang digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi membawa hasil yang bagus .
” Alhamdulillah, hingga kuartal pertama 2022 ini, khususnya per 6 April pemasukan PBB Kabupaten Bekasi sudah mencapai 13,9 persen,” ujar Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Bapenda Kabupaten Bekasi, Eko Suparyadi, Kanis ( 07/04).
Menurut Eko yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Sekretaris Bapenda, penerimaan PBB kuartal pertama tahun 2022 itu lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang dibawah 10 persen.
Salah satu hal yang membuat penerimaan PBB sudah mencapai 13,9 persen atau sekitar Rp 73, 786 Milyar itu, karena adanya penghapusan denda keterlambatan pembayaran PBB mulai Tahun 2021 ke bawah.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadwalkan denda keterlambatan PBB di awal tahun ( 1 Februari-31 Maret 2022) dengan maksud agar wajib pajak yang mempunyai tunggakan pembayaran PBB bisa mengutamakan pembayaran PBB yang tertunggak, baru kemudian membayar PBB di tahun berjalan ( 2022).
Sedangkan penerimaan semua pajak daerah sebanyak 11 pajak , per 6 April 2022 mencapai 18,4 persen atau Rp 380, 943 Milyar dari target Rp 2,065 Triliun. Target pajak terbesar selain dari PBB ( RP 532 Milyar) juga dari BPHTB ( Rp 915 Milyar) , Pajak Hotel ( Rp 47,5 Milyar), Pajak Restoran ( Rp 164,451 Milyar), Pajak Reklame ( Rp 20, 258 Milyar) dan Pajak Penerangan Jalan ( Rp 341, 912 Milyar).
Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bapenda Kabupaten Bekasi, Akam Muharam, optimis target 11 Pajak Daerah sebesar Rp 2,065 Triliun tersebut bisa tercapai, termasuk target PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) .
” Insya Allah dengan telah melandainya pandemi , ekonomi secara meluas kembali bergerak. Ini tentunya berdampak positif bagi penerimaan pajak dan retribusi daerah,” ujar Akam. (Red)
BIN | Bandung – Pengusaha yang juga Politisi Bekasi, Budiyanto, memandang Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang luar biasa dengan keberadaan Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi harus menjadi pemerintahan yang inisiator dan inovator bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.
Hal itu diungkapkan Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut saat menerima penghargaan Indonesia Inspiring Islamic Figure Awards 2022 kategori The Top Inspiring Islamic Legislator of The Year, yang diselenggarakan oleh 7Sky Media & Majalah IM Indonesia dan didukung oleh Center for Achievement Development Programs, di Hotel Savoy Hotman Kota Bandung, Jumat (8/4/2022) malam.
Dikatakan Budiyanto, penyelenggara negara di Kabupaten Bekasi harus mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bekasi. Dimana dari 115 Kawasan Industri di Indonesia, sebanyak 32 kawasan ada di Jawa Barat dan sepuluh ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Walaupun ada sepuluh kawasan industri, tetapi kawasan industri di Kabupaten Bekasi kategorinya adalah kawasan terbesar di Asia Tenggara dengan 7.700 pabrik dan sekitar 1,6 juta tenaga kerja.
Dengan sedikit pendekatan ekonomi, Budiyanto mengkalkulasikan dengan 1,6 juta tenaga kerja dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) rata-rata Rp5 juta perbulan, maka ada peredaran uang hampir Rp8 triliun per bulan dan itu menurutnya merupakan sebuah potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Dengan kondisi kekinian di Kabupaten Bekasi, maka kata dia harus ada revolusi program kerja termasuk di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi.
“Kabupaten Bekasi bukan lagi daerah yang sifatnya follower artinya mengikuti apa yang dilakukan daerah-daerah lain. Tetapi kita harus menjadi pemerintahan yang inisiator dan inovator serta melakukan langkah-langkah strategis yang katakanlah tidak dilakukan orang lain. Hal itu agar kita Kabupaten Bekasi menjadi contoh adanya percepatan kemajuan daerah ekonomi yang sangat besar,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Budiyanto juga mengaku sangat mengapresiasi kegiatan penganugerahan yang dihelat oleh 7Sky Media & Majalah IM Indonesia ini, karena penghargaan ini akan membuat dirinya terus berupaya melakukan langkah improvement dan kontribusi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa semakin luas dan optimal.
Dikatakan Budiyanto, dirinya mempunyai visi untuk memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia baik itu sebagai seorang aktivis, pengusaha maupun politisi. Dengan sejumlah kekuatan tersebut, dirinya mempunyai sumber daya yang lebih dari cukup untuk memastikan peran-peran yang lebih maksimal. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto telah melakukan inovasi kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Inovasi kegiatan tersebut tentunya saya laporkan sebagai bentuk akuntabilitas publik dengan membuat laporan kinerja harian. Karena setiap apa yang saya lakukan kalau masyarakat tidak tahu itu enggak ada artinya. Sebagai pengusaha saya juga mempunyai semangat percepatan agar mahasiswa Indonesia atau sarjana muda Indonesia bisa menjadi problem solver bagi bangsa ini,” terangnya.
Budiyanto mengaku terhitung sejak pertama kali menerima penghargaan tahun 2013 di Manado, Sulawesi Utara, dirinya sudah menerima kurang lebih 15 penghargaan tingkat nasional dari beberapa lembaga nirlaba nasional. Diakuinya, ada penghargaan maupun tidak ada penghargaan dirinya akan terus melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Seperti diketahui, penghargaan ini dipersembahkan bagi para figur islam yang dinilai memiliki inovasi, terobosan dan gagasan, sehingga mampu menginspirasi elemen pemerintahan maupun masyarakat serta berkontribusi tinggi dalam pembangunan di Indonesia. Yang terpilih adalah yang berjasa dalam upaya membuka cakrawala kreatif sebagai tolak ukur karya putra bangsa.
Penghargaan ini mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu Capability, Integrity, Credibility, Track Record, Vision, Power, Carying, Communication, Innovation & Creation Opportunities dengan atribut pengukuran seperti memiliki keseimbangan karakter, konsep dan kompetisi, membuat sebuah gebrakan revolusioner diri dan bertransformasi penuh arti bagi diri mereka dan lingkungan pada umumnya, mampu berkembang mengikuti perubahan dan memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi.(Zal)
BIN I Bekasi – Dalam rangka Ciptakan Suasana aman di malam Ramadhan, TNI-Polri beserta Pol PP melakukan patroli gabungan skala besar guna mencegah Kamtibmas menjelang sahur dan meninjau lokasi-lokasi vaksinasi yang berada di Kecamatan Cikarang Selatan dan Cikarang Utara, Jumat (08/04/2022) malam.
Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menerangkan, patroli skala besar ini dilakukan guna menyisir tempat yang diduga rawan sekaligus menyambangi tempat akselerasi vaksinasi dan berkunjung ke kediaman tokoh masyarakat.
“Ada dua titik lokasi vaksin, yakni di klinik Dwi Cipta yang berlokasi Jalan Gemalapik RT 03/02 Tegal Luhur, Desa Cibatu, dan salah satu sekolah TK di Kecamatan Cikarang Selatan,” bebernya.
Selain itu Kapolres mengatakan, kriminalitas pada bulan ramadhan dapat meningkat, mulai dari tawuran, begal atau kejahatan jalanan lainnya bisa kita tekan dengan terus melakukan patroli rutin.
“Di samping itu, kita terus bangun sinergitas antara TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Bekasi, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Terutama masyarakat, agar selalu memberikan informasi terkait kejadian-kejadian yang menggangu Kamtibmas, seperti tawuran, begal dan lainnya yang melibatkan para remaja sekolah,” tutupnya.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat, H Enjum menambahkan, dirinya sangat mengapresiasi atas operasi skala besar yang dilakukan Polres Metro Bekasi dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi dan Satpol PP.
“Saya yakin sebagai tokoh masyarakat, TNI-Polri dapat terus meningkatkan kerjasamanya dengan masyarakat, agar dapat membantu memberikan sosialisasi kepada orangtua akan peduli dengan anak-anaknya,” pungkasnya.
BIN | Kabupaten Bekasi – Camat Cabang Bungin H. Asep Buchori, Secara konsisten terus melanjutkan program kebaikan Setiap hari Jum’at untuk shalat Subuh keliling di wilayahnya. Tak hanya shalat Subuh saja, tetapi juga memberikan Santunan Anak Yatim yang sudah berjalan selama 1,5 tahun ini.
Kali ini, hari Jum’at tanggal 7 April 2022, Camat Cabang Bungin, H. Asep Buchori melaksanakan Shalat Subuh keliling di Majelis Ta’lim Al-Hijrah Kp Pulo Nangka RT 013 RW 005, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi yang juga dihadiri oleh Kapolsek Cabang Bungin AKP Robiin, Tokoh alim ulama dan aparatur Desa Sindangjaya.
Kegiatan shalat Subuh keliling tersebut dimulai dengan acara santap sahur bersama yang sudah dipersiapkan oleh Majelis Ta’lim Al-Hijrah bersama masyarakat setempat.
Ketua Majelis Ta’lim Al-Hijrah, Ustad Mohamad Yusuf, menyampaikan terima kasih kepada Camat Bungin, H. Asep Buchori dan Kapolsek Cabang Bungin, AKP Robin yang telah datang ke Majelis Ta’lim Al-Hijrah.
“Kepada Pak Camat H. Asep Buchori saya ucapkan terima kasih yang sudah turut serta dalam pembangunan Majelis Ta’lim ini, serta tetap konsisten untuk mengajak masyarakat Cabang Bungin Shalat subuh berjamaah”, kata Ustad Mohamad Yusup.
Sementara itu, Camat Cabang Bugin H. Asep Buchori dalam sambutannya menghimbau pada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Dan sesegera mungkin untuk Vaksin Booster agar menambah daya tubuh kita semakin sehat.
Ia juga mengatakan pentingnya shalat subuh berjamaah di Masjid atau Mushola. Iapun berharap Masjid atau mushola bisa terisi penuh oleh jamaah, tidak hanya kaum tua tetapi juga kaum mudanya terutama pada saat sholat subuh.
Tak hanya semata-mata shalat subuh keliling dan santunan anak yatim. Tetapi juga untuk bertatap muka langsung dengan warga.
Kemudian, Disela-sela kegiatan tersebut Kapolsek Cabang Bungin AKP Robiin menyampaikan bahwa Polsek tetap tidak memperbolehkan masyarakat Cabang Bungin mengadakan hiburan keramaian yang menimbulkan kerumunan sehingga bisa mejadi Cluster baru atau penularan Covid-19.
Selain berpotensi terhadap penularan Covid-19, Kata Kapolsek, juga rawan terhadap keributan yang dapat mengarah ke kriminalitas. Ia pun berharap pada masyarakat Cabang Bungin, khususnya orang tua yang mempunyai putra-putri untuk mengawasi pergaulannya agar terhindar dari tawuran dan tindakan kriminalitas yang lagi marak terjadi belakangan ini.
Dalam kegiatan shalat subuh keliling, Sekitar 14 anak yatim dibawah naungan Al-Hijrah Peduli, yang diketuai oleh Sofian Hadi diberikan santunan langsung oleh Camat Cabang Bungin H. Asep Buchori sebagai komitmen untuk tetap berbuat kebaikan karena hidup ini hanya sementara. (Ahim)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung rencana pemekaran wilayah 3 provinsi baru di Papua. Ada pun tiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Pemekaran wilayah di Papua tersebut tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan oleh Komisi II DPR. RUU soal 3 provinsi baru Papua itu telah disetujui dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU di Badan Legislasi DPR.
“Penambahan provinsi di Indonesia bagian timur dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Papua dan untuk melayani masyarakat Papua lebih baik lagi,” kata Puan, Jumat (8/4/2022).
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menambahkan, pemekaran wilayah di Papua juga bertujuan agar ada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan penambahan provinsi, Puan berharap Papua bisa semakin maju.
“RUU yang mengatur pemekaran 3 wilayah baru ini juga sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua,” ucapnya.
Tiga provinsi baru di Bumi Cenderawasih itu nantinya akan melingkupi belasan kabupaten yang kini masuk di Provinsi Papua.
Provinsi Papua Selatan (Ha Anim) akan menjadikan Merauke sebagai ibu kota, kemudian ibu kota Provinsi Papua Tengah (Meepago) akan berada di Timika, dan ibu kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago) adalah Wamena.
Setelah RUU soal pemekaran wilayah di Papua ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR di Rapat Paripurna, pembahasan RUU akan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat I bersama Pemerintah.
Puan pun memastikan beleid soal pemekaran wilayah itu nantinya akan tetap diselaraskan dengan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Dalam pembahasan RUU ini nantinya agar memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua,” pesan Puan.
Dengan adanya penambahan tiga provinsi baru di Papua, Indonesia kelak akan memiliki 37 provinsi. Puan meminta dukungan masyarakat terkait hal ini.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) berencana melakukan revisi peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan melibatkan para ahli dalam penyusunan perubahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Beni Saputra mengatakan pada Tahun Anggaran 2022 alokasikan untuk kegiatan revisi itu.
“Tahun Anggaran 2022, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan revisi RTRW,” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (7/4/2022).
Kebutuhan Revisi itu, kata Beni Saputra untuk adanya proyek strategis yang belum masuk dalam RTRW dalam perubahan batas.
“Kebutuhan revisi perda diantaranya terkait adanya proyek strategis nasional yang belum masuk dalam RTRW, perubahan batas administrasi Kabupaten Bekasi dengan DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kab. Bogor dan Kab. Karawang,” ungkapnya.
Dia menjelaskan hal itu sesuai dengan Permendagri tentang batas wilayah dan perubahan batas adminsitrasi, akibat adanya abrasi dan akresi adanya kebijakan kementerian Atr/bpn terkait lahan sawah dilindungi kebutuhan ruang untuk kegiatan strategis daerah spt untuk TPSA, dan lain-lain ran kebutuhan ruang untuk kegiatan investasi di Kab. Bekasi.
Benny juga mengatakan pihaknya melibatkan Asosiasi perencana, akademisi, kemudian tokoh masyarakat untuk melakukan kajian dan analisis bersama.
“Revisi Rencana Tata Ruang melibatkan Dinas/Instansi terkait di lingkungan pemkab, asosiasi perencana, akademisi, dan tokoh masyarakat khususnya yang masuk dalam forum penataan ruang dan stakeholder lainnya yang akan diundang dalam konsultasi publik,” bebernya. (Red)
BIN | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan berbagai capaian strategis dan prestasi yang berhasil diraih Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI. Rapat bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021” ini berlangsung secara daring dan luring dari kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Mendagri menuturkan, berbagai prestasi dimaksud diantaranya adalah penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang menetapkan Kemendagri sebagai peringkat 1 dari 20 kementerian/lembaga, atas Nilai Kinerja Anggaran kategori Pagu Sedang, dan peringkat 4 dari 87 kementerian. Perolehan peringkat 1 itu merupakan prestasi Kemendagri yang berhasil diraih selama 2 tahun berturut-turut.
Prestasi dan penghargaan lainnya, yakni keberhasilan Kemendagri meraih peringkat III dalam gelaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award. Penghargaan itu diberikan atas capaian Kemendagri dalam Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Mentor kepada Mendagri.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, atas segala kerja keras sebagai mitra yang telah mengawasi kami, sekaligus membimbing kami, sehingga memotivasi kami untuk bekerja lebih maju,” ujar Mendagri.
Penghargaan juga diberikan berbagai pihak kepada sejumlah komponen Kemendagri. Misalnya, penghargaan yang diberikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV Kemenkeu kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri karena berhasil meraih peringkat I Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker terbaik kategori Pagu besar. Tak hanya itu, berbagai penghargaan lainnya juga turut diterima Kemendagri baik di bidang inovasi pelayanan publik maupun dibidang lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan Kemendagri baik dalam realisasi anggaran maupun capaian strategis per unit kerja eselon I di lingkungan Kemendagri selama TA 2021.
Pada bagian lain, menanggapi pertanyaan anggota Komisi II, Mendagri juga menjelaskan jalannya kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berlangsung di Istora pada Selasa (29/3/2022). Forum tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi kepala desa kepada pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung pembangunan desa.
Aspirasi itu diantaranya kebutuhan anggaran operasional kepala desa, perubahan periode pemberian gaji dari tiga bulanan menjadi sebulan sekali, peningkatan jumlah Dana Desa, dan beberapa aspirasi lainnya. Berbagai aspirasi itu kemudian direspons Presiden Joko Widodo dan sebagian besar akan dipenuhi.
Mendagri mengaku ingat betul bagaimana rangkaian acara forum tersebut berjalan, mulai dari pembukaan hingga penutupan. Dirinya memastikan tidak ada deklarasi dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk melanjutkan masa jabatannya menjadi tiga periode.
“Saya ingat betul rangkaiannya, karena saya ada di situ,” terang Mendagri.
Teriakan tiga periode itu hanya muncul di luar tempat kegiatan ketika Presiden Jokowi hendak meninggalkan lokasi acara. Presiden pun tidak terlalu menanggapi teriakan tersebut. Mendagri menilai, teriakan itu hanya spontanitas dari beberapa peserta.
“Pak Jokowi hanya senyum saja, kemudian masuk mobil,” terangnya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Ramai nya persoalan di lingkup pemerintahan kabupaten bekasi yang kian belum terpecahkan menuai berbagai kritik dari para tokoh tokoh dan elemen kelembagaan di kabupaten bekasi. Hendro Ketua LSM PENJARA INDONESIA mengatakan Sependapat dengan statement tegas yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP GMI pada tanggal 05 April 2022 bahwa Bekasi masih mampu dan memiliki ASN ASN yang cukup kompeten untuk memimpin bekasi selama 2 tahun kedepan.
“Saya sebagai Ketua DPC LSM PENJARA INDONESIA KAB.BEKASI sekaligus masyarakat yang sangat peduli dan prihatin terhadap keadaan bekasi saat ini sangat sependapat dan setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum DPP GMI yaitu bang H. Riden Bahrudin bahwa pasca selesainya plt bupati besok tanggal 22 mei itu harus diteruskan oleh Penjabat (PJ) dari Asn Bekasi, karena Bekasi pun masih mampu dan memiliki Asn-Asn yang cukup kompeten untuk memimpin bekasi.” Jelas JM.Hendro Ketua LSM PENJARA INDONESIA
Terlepas dari persoalan PJ nanti nya, hari ini pun persoalan yang sangat menghambat roda organisasi pemerintahan di bekasi pun masih belum kunjung usai yaitu Rotasi Mutasi. Hari ini Persoalan Bekasi terkesan di ombang ambing bagaikan bola panas antara pusat dan provinsi.
“Seharus nya hari ini peran pemerintah provinsi lebih terlihat didepan memperjuangkan bekasi jika pak gubernur jawa barat memiliki perhatian dan kepekaan khusus terhadap bekasi. Lebih dari 10 Opd di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang sampai saat ini masih belum di isi, dimana berdampak besar pada roda organisasi pemerintahan.
Gubernur seharusnya bisa mendorong Mendagri, untuk segera memberikan izin terkait rotasi mutasi atau mendorong Mendagri untuk segera Mendefinitifkan Plt Bupati Kabupaten Bekasi, walaupun dalam waktu yang singkat di sisa masa jabatanya agar permasalahan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang berdampak pada kelancaran roda organisasi Pemerintahan dan perencanaan pembangunan di bekasi bisa terselesaikan dan tidak berlarut larut.” Tegas Hendro.
Masih kata Hendro, “Kami sebagai masyarakat bekasi akan mengawal dan mendorong slalu demi kemajuan bekasi dan kami akan ber konsolidasi dengan beberapa tokoh dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di kabupaten bekasi untuk bisa mengawal demi mempertahankan kehormatan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Mengingat sekalipun kewenangan penunjukan Pj. Bupati Kabupaten Bekasi menjadi kewenangan Mendagri dan Pemprov Jabar namun Asn-Kabupatenpun memiliki posisioning, dan kesempatan yang sama mengingat aturan yang ada memang sangat memungkinkan mengingat aturan apabila dari Mendagri maka Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri. Pabila dari Gubernur maka Pejabat Tinggi Pratama Provinsi Namun apabila dari Asn Kabupaten Maka Pejabat Pratama Tertinggi di Kabupaten -:Tegas Ketua Lsm-Penjara JM HENDRO. (Tim)
