PPPK Kabupaten Bekasi Terbanyak Di Indonesia Resmi Dilantik
BIN || Kabupaten Bekasi – Kabupaten Bekasi mencetak sejarah dengan melaksanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbanyak di Indonesia untuk tahap pertama tahun 2025. Sebanyak 9.051 tenaga honorer resmi dilantik dalam upacara di Plaza Pemda Kabupaten Bekasi pada Rabu (26/03/2025).
Pengangkatan ini menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah pertama di Jawa Barat yang melaksanakan pelantikan PPPK secara serentak dalam jumlah besar, sekaligus mendapat penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilannya dalam percepatan reformasi birokrasi.
Pelantikan PPPK Terbanyak di Indonesia untuk Tahap Pertama
Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan pengangkatan PPPK terbanyak di Indonesia untuk tahap pertama tahun 2025. Sebanyak 9.051 tenaga honorer, yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, resmi dilantik dalam satu prosesi serentak.
Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhulloh, yang mengapresiasi langkah cepat dan masif Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menuntaskan seleksi dan pengangkatan PPPK.
“Pelantikan PPPK dalam jumlah sebesar ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmen luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan memperkuat sektor pelayanan publik,” ujar Zudan.
Kabupaten Bekasi Jadi yang Pertama di Jawa Barat
Selain menjadi yang terbanyak di Indonesia, Kabupaten Bekasi juga menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang melaksanakan pengangkatan PPPK dalam jumlah besar secara serentak.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan bahwa pengangkatan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis.
“Ini merupakan komitmen nyata kami dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” kata Bupati Ade Kuswara Kunang.
Penghargaan dari BKN RI untuk Kabupaten Bekasi
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengangkat PPPK secara cepat dan masif mendapatkan apresiasi dari BKN RI. Sebagai bentuk penghargaan, BKN memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Bekasi atas pencapaian ini.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja cepat dan tepat Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi. Ini adalah prestasi yang patut dicontoh oleh daerah lain,” ungkap Zudan Arif Fakhulloh.
Pesan Kepala BKN kepada PPPK
Dalam kesempatan tersebut, Zudan juga mengingatkan bahwa status ASN-PPPK yang disandang para pegawai ini memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja.
Dengan masa kontrak satu hingga lima tahun, setiap pegawai akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal dalam pelayanan publik.
“Perjanjian kerja ini berbatas waktu, sehingga setiap PPPK harus menunjukkan kinerja yang baik dan disiplin agar masa kontraknya dapat diperpanjang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi bagi PPPK agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“PPPK harus terus meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah daerah melalui BKPSDM memiliki kewajiban untuk terus mendukung pengembangan kapasitas PPPK,” imbuhnya.
Selain itu, Zudan mengingatkan pentingnya menjaga etika birokrasi dalam menjalankan tugas sebagai ASN. “PPPK adalah bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan etika birokrasi dalam setiap aspek pelayanan publik,” tegasnya.
Penutup
Keberhasilan Kabupaten Bekasi dalam mengangkat PPPK terbanyak di Indonesia untuk tahap pertama dan menjadi yang pertama di Jawa Barat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan penghargaan dari BKN RI, Kabupaten Bekasi semakin termotivasi untuk terus berinovasi dalam manajemen kepegawaian, memastikan setiap ASN-PPPK dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Langkah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia.(Red)
FKUB Kabupaten Bekasi Toleransi Antar Umat Beragama, Berikan 3000 Takjil
BIN || Kabupaten Bekasi – Wujud nyata toleransi antarumat beragama kembali terlihat di Kabupaten Bekasi melalui kegiatan berbagi 3000 takjil yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi bersama Majelis Lintas Agama.
Acara yang berlangsung di depan Masjid Al-Azhar Jababeka Cikarang pada Selasa (25/03/2025) ini disambut antusias oleh masyarakat dan menjadi momentum penting dalam mempererat persaudaraan lintas agama.
Wakil Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, yang hadir mewakili Bupati Bekasi, mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian bersama.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan berbagi 3000 takjil ini karena menunjukkan bagaimana lintas agama dapat bersatu dalam kepedulian. Ini adalah contoh nyata bahwa Kabupaten Bekasi dapat menjadi teladan dalam toleransi antarumat beragama,” ujar dr. Asep.
Meski baru menjabat selama satu bulan dua hari, dr. Asep mengaku telah merasakan harmonisasi kehidupan umat beragama di Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan bahwa kondusivitas daerah ini tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat yang berkomitmen dalam menciptakan kedamaian.
Ketua FKUB Kabupaten Bekasi, KH. Mubarok Nuri, juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas toleransi di tengah keberagaman.
“Ramadhan tahun lalu, kami juga mengadakan kegiatan serupa. Ini adalah bukti bahwa meskipun berbeda agama, kita tetap bersatu dalam kebaikan. Semua agama hadir—Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu—bersatu dalam semangat kebersamaan dan kepedulian,” ungkapnya.
Menurut KH. Mubarok, toleransi harus lebih dari sekadar membiarkan perbedaan, tetapi juga bagaimana antarumat beragama dapat saling mendukung dan berinteraksi.
“Ini adalah bukti bahwa toleransi yang kita bangun bukan hanya sebatas membiarkan, tetapi juga saling membantu, seperti yang kita lihat dari keterlibatan umat beragama lain dalam menyediakan takjil bagi Muslim yang berpuasa,” tandasnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan berbagi 3000 takjil ini, FKUB Kabupaten Bekasi dan Majelis Lintas Agama kembali menegaskan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan masyarakat. Kehadiran berbagai elemen agama dalam aksi sosial ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni di Kabupaten Bekasi.
Diharapkan, inisiatif seperti ini dapat terus berlanjut dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk memperkuat toleransi, menciptakan lingkungan yang inklusif, serta membangun kebersamaan yang berkelanjutan demi daerah yang semakin bangkit, maju, dan sejahtera.(Red)
Kepala Desa Cipayung H, Ajan Turun Langsung Bersama yayasan Cika Harapan Berikan Uang dan Sembako
BIN || Kabupaten Bekasi – Puasa yang ke 25 hari ini makin terasa Ramadhan penuh Berkah kali ini H.Ajan Kepala Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab.Bekasi mempunyai rasa kepedulian tinggi terhadap warganya yang rumahnya terdampak banjir.
Kepala Desa bersama yayasan Cika Harapan memberikan bantuan berupa uang dan sembako bagi warganya dengan turun langsung kelapangan dengan door to door kerumah rumah warga, Selasa 25/03/2025.
Bantuan bukan hanya diberikan kepada warga yang terdampak banjir saja, bantuan juga diberikan kepada warga yang kurang mampu, kaum Dhuafa bahkan ada salah satu warga dalam kondisi sakit stroke.
H.Ajan menyampaikan,” kalau bukan kita siapa lagi bang !! dan saya juga ucapkan terima kasih kepada yayasan Cika Harapan yang berada di Tangerang.
Mereka sudah peduli kepada masyarakat saya, baik itu warga yang terdampak banjir, kaum dhuafa dan kepada warga yang sedang sakit,”
Masih sambung Kades,” ada beberapa rumah yang terkena dampak banjir dan mendapat bantuan uang senilai 300 ribu sampai 1,5 juta rupiah/ rumahnya tergantung tingkat parahnya kondisi rumah tersebut di tambah di berikan juga bantuan sembako,”terangnya.(Red)
Jelang Lebaran 2025, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi Perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU)
BIN || Kabupaten Bekasi – Menyambut arus mudik Lebaran 2025, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi melakukan perbaikan penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik strategis.
Fokus utama perbaikan mencakup Jalan Kalimalang dan Jalan Arteri yang menghubungkan Kota Bekasi hingga perbatasan Kabupaten Karawang. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6.1/749/SJ, tertanggal 17 Februari 2025, terkait kelancaran arus mudik.
Kepala Dishub Kabupaten Bekasi, R Yana Suyatna, menyatakan bahwa perbaikan PJU bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik, terutama di jalur nasional Pantura yang menjadi rute utama perjalanan mudik.
“Kami tengah mempersiapkan penerangan jalan di jalur yang dilalui pemudik. Prioritas utama dari Bulak Kapal hingga Kedungwaringin, kami pastikan PJU tetap menyala 24 jam agar perjalanan tetap aman,” ujarnya kepada bekasikab.go.id, Selasa (25/3/2025).
Menurutnya, Jalan Kalimalang termasuk kawasan rawan kecelakaan, sehingga pemasangan dan perbaikan PJU menjadi prioritas. Dishub telah menuntaskan pemasangan PJU di jalur tersebut dan terus memantau fungsinya agar tidak mengalami gangguan.
“Untuk PJU di Kalimalang sudah kami tuntaskan, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Namun, sering kali terjadi pencurian konektor dan pemutusan kabel, yang merugikan negara. Kami berharap masyarakat turut menjaga fasilitas umum ini,” jelasnya.
Selain Kalimalang dan Jalan Arteri, Dishub Kabupaten Bekasi juga akan melanjutkan perbaikan PJU di jalur lain, seperti Jalur Cibarusah menuju perbatasan dengan Bogor, Jalan Industri menuju Sentra Grosir Cikarang (SGC), serta jalur utara menuju Kecamatan Sukatani.
Yana juga mengimbau pemudik agar memastikan kesiapan kendaraan dan kondisi fisik sebelum berangkat serta berhati-hati saat meninggalkan rumah.
“Pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan tubuh sehat. Gunakan rest area untuk beristirahat, serta amankan dokumen penting sebelum mudik, terutama bagi yang tinggal di daerah rawan banjir,” pesannya.
Bagi pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua, ia menyarankan agar lebih berhati-hati di jalan.
“Jika membawa anak bayi, lebih baik menggunakan bus umum agar lebih aman. Semoga perjalanan mudik lancar dan selamat sampai tujuan,” tutupnya.
Dengan upaya intensif perbaikan PJU di jalur-jalur utama mudik, Dishub Kabupaten Bekasi berharap arus mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi para pemudik.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum juga menjadi kunci untuk menciptakan perjalanan yang lebih aman.
Dishub mengajak seluruh pemudik untuk selalu berhati-hati di jalan dan memastikan kesiapan sebelum berangkat, sehingga dapat merayakan Lebaran dengan selamat bersama keluarga di kampung halaman. (*)
Jelang Lebaran Pemkab Tangerang Gelar Gerakan Pangan Murah (GPM)
BIN || Tangerang – Jelang hari raya idul Fitri Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Bazar Sembako di Kecamatan Tigaraksa, Selasa (25/3/2025).
Sebanyak 3.900 paket sembako disediakan bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Setiap paket yang bernilai Rp99.000 dapat dibeli hanya seharga Rp50.000. Paket tersebut berisi beras 1 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, gula pasir 1 kg, dan kacang 1 kg.
Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa program tersebut sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalankan program ini secara rutin, baik setiap bulan maupun setiap tiga bulan sekali. Mudah-mudahan di tahun 2026 cakupannya bisa semakin luas,” ujarnya.
Bupati juga mengapresiasi Camat Tigaraksa dan jajarannya yang telah bekerja keras menyukseskan bazar ini. Ia berharap program ini terus berlanjut dan diperluas ke lebih banyak kecamatan untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga, khususnya saat hari-hari besar keagamaan.
“Terima kasih kepada Camat Tigaraksa dan tim atas kerja kerasnya. Semoga program ini terus berlanjut untuk meringankan beban masyarakat,” kata Bupati.
Meski demikian, Bupati menyadari masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan bazar murah di berbagai kecamatan. Ia meminta maaf atas kekurangan yang terjadi dan berjanji untuk terus melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.
“Kami akan terus mengevaluasi dan memperbaiki program ini agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Tangerang,” terangnya.(Red)
Ketum CINDAI Kepri Lontarkan Kritik Pedas Terkait HPL Transmigrasi Anambas
BIN || Anambas – Dikutip dari statemen Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN Kabupaten Anambas, Wahyu Tri Handoyo di laman media online Cindai.id berkaitan dengan Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi di Pulau Jemaja, Kabupaten Anambas berapa hari yang lalu, memicu kritik pedas dari Ketua Umum (Ketum) LSM Cindai Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Edi Susanto yang juga merupakan putra asli Jemaja, Kabupaten Anambas.
Pada kesempatan tersebut, Wahyu Tri Handoyo menyatakan bahwasanya benar HPL Transmigrasi tersebut berada di Pulau Jemaja. Namun kepala BPN Anambas menyatakan banyak data yang hilang dan batas di lapangan yang tidak jelas.
“Almarhum Hurman mantan kepala BPN tersebut merupakan pegawai sekaligus pejabat BPN Anambas kala itu, dan seingat saya, beliau turun dengan timnya Nasri kisaran 2013 yang lalu.
Apa mungkin mereka menghilangkan data HPL Transmigrasi serta tidak ada pertinggal sama sekali atau mereka membuat batas di lapangan asal-asalan sehingga tidak ada kejelasan batas? ” ungkap Edi Cindai (sapaan akrab) pada Senin (24/03/2025).
Almarhum Hurman dan Nasri adalah staf juru ukur BPN pada saat penerbitan sertifikat HPL transmigrasi tersebut. Jadi tentu gambar ukur yang dibuatnya itu meskipun tidak disertai koordinat batas tanah tentu dapat diperkirakan tidak akan jauh dari tapal batas sebenarnya.
“Lagi pula, Pulau Jemaja itu tidak besar dan cerita dari mulut ke mulut masyarakat Jemaja yang menjadi peserta transmigrasi lokal juga mengatakan bahwa lokasi lahan HPL transmigrasi itu adalah sekitar lokasi yang digambarkan oleh Hurman. Kami pun sebagai putra asli Jemaja meyakini disitu letak lokasi lahan HPL transmigrasi,” tambah Ketum Cindai ini.
Lebih lanjut, putra kelahiran Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja ini juga menilai ada keanehan dalam proses pengarsipan di BPN Anambas ini.
“Sungguh aneh jika BPN ridak mempunyai arsip HPL yang telah diterbitkan itu, karena BPN adalah lembaga resmi penerbitan sertifikat HPL. Jika tidak ada pada kanwil BPN Riau sebagai provinsi induk Kepri, kan bisa juga konfirmasi dengan juru ukur BPN yang masih hidup atau kementrian transmigrasi sebagai pemegang hak atas HPL transmigrasi tersebut. Ada banyak cara yang dilakukan oleh BPN untuk memastikan akurasi letak HPL transmigrasi tersebut,” sambungnya.
Edi Cindai juga mengkritisi berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab BPN sebagai lembaga pendaftaran dan penerbitan hak atas tanah untuk segera dapat melakukan proses ‘Pengembalian Batas’ atas sertifikat HPL transmigrasi.
BPN segera lakukan Pengembalian Batas, Guna dapat memberikan kepastian hukum atas lahan masyarakat yang termasuk dan/atau berdampingan berada disekitar HPL Transmigrasi tersebut. Bukan terkesan tidak peduli atas apa yang menjadi tugasnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena lokasi lahan HPL transmigrasi itu ditelantarkan dan tidak semua dimanfaatkan secara efektif sebagai mana mestinya.
Jika demikian, apa tidak sebaiknya status lahan HPL transmigrasi itu diputihkan dan selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat tempatan. Melalui kelompok tani, agar tepat guna dan sasaran,” tuturnya.
“Apakah lahan HPL transmigrasi tersebut dapat dijadikan objek TORA atau PTSL? Jika lahan swasta yang ditelantarkan atau habis masa berlaku sertifikat, maka lahan tersebut dapat dijadikan objek TORA. Bagaimana dengan lahan HPL itu?” tanya Ketum Cindai ini lebih menukik.
“Ada potensi tumpang tindih lahan HPL Transmigrasi dengan lahan milik Bandara Letung dan PT. Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang kami yakini tidak sedikit menyebabkan kerugian negara dari segi penggantirugian/ pembebasan lahan serta penerbitan HPH PT. KJJ, pihak Aparat Penegak Hukum harus segera masuk dan telusuri lebih mendalam, kami Cindai siap mendampingi dan membantu menyuplai data dan informasi,” tutup Ketuam Cindai.
Untuk dapat diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 83/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perumahan Hutan Atas Tanah di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur dengan total luas lahan Hak Pengelolaan (HPL) 3.388 Hektar dan Pencadangan 7.500 hektar.(Ed)
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Didampingi Sekda Juga Kadin SDABMBK Tinjau Langsung Jalan CBL Longsor
BIN || Kabupaten Bekasi – Bupati Bekasi, bersama dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, melakukan tinjauan langsung terhadap penanganan jalan longsor yang terjadi di sisi jalan CBL.
Dalam kunjungan tersebut, Forkopimcam Cibitung turut mendampingi untuk memastikan penanganan yang tepat. Senin, (24/3/25)
Jalan CBL, yang menghubungkan Desa Muktiwari dengan Cibitung, amblas sepanjang 60 meter akibat erosi aliran Kali CBL serta kontur tanah yang labil.
Kejadian ini mengakibatkan akses utama yang menghubungkan Cibitung dengan Marunda, Jakarta Utara, tidak dapat dilalui oleh kendaraan.
Kondisi ini tentu mengganggu mobilitas masyarakat dan memerlukan penanganan segera untuk memastikan kelancaran transportasi di wilayah tersebut.
Dengan adanya penanganan yang cepat dan tepat, jalan yang rusak dapat segera diperbaiki dan kembali berfungsi normal. Hal ini tidak hanya akan mempermudah akses warga, tetapi juga mendukung kelancaran perekonomian serta mobilitas antarwilayah.
Pemerintah daerah berharap seluruh proses perbaikan dapat berjalan lancar, serta mengurangi potensi bencana serupa di masa depan.(Red)
.
Pemkab Bekasi Berupaya Atasi Banjir Dengan Normalisasi kali di Desa Srijaya
BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus berupaya mengatasi permasalahan banjir dengan melakukan normalisasi kali di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang meninjau langsung progres normalisasi tersebut pada Senin (24/3/2025), didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Dedy Supriyadi dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Henri Lincoln.
Dalam tinjauannya, Bupati Ade memastikan bahwa proses normalisasi berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Ia menekankan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat humanis, mengingat lokasi tersebut merupakan lahan Perum Jasa Tirta (PJT).
“Progres normalisasi kali berjalan baik dan aman. Kami juga melakukan pendekatan yang humanis kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan terkait aturan yang berlaku,” ujar Ade Kuswara.
Sebelumnya, pada Jumat (14/3/2025), Bupati Bekasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran kali. Penertiban ini bertujuan untuk memperlancar aliran air, mengingat adanya sekitar 100 bangunan yang menyebabkan penyumbatan.
“Diperkirakan ada sekitar seratus bangunan yang kami tertibkan agar proses normalisasi berjalan lancar,” tambahnya.
Ade Kuswara menjelaskan bahwa normalisasi Kali Sepak merupakan bagian dari program Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah bangunan liar ditertibkan, alat berat akan digunakan untuk memperdalam kali sehingga mampu menampung debit air lebih baik, terutama saat hujan deras.
“Alhamdulillah, proses ini berjalan lancar tanpa ada penolakan dari masyarakat. Justru mereka mendukung karena ini demi kepentingan bersama,” ungkapnya.
Selain normalisasi kali, Pemkab Bekasi juga berencana menata kembali patung golok di kawasan Gabus sebagai ikon daerah.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi menegaskan bahwa Pemkab Bekasi sepenuhnya mendukung langkah Gubernur Jawa Barat dalam menata lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana banjir.
“Hari ini kami mendampingi Pak Gubernur dalam resolusi penanganan banjir yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah. Beliau memiliki komitmen yang kuat dalam penataan lingkungan dari hulu, tengah, hingga hilir, di mana Kabupaten Bekasi berada di bagian tengah,” jelasnya.
Dengan upaya normalisasi kali yang terus berjalan, Pemkab Bekasi optimistis dapat mengurangi risiko banjir di wilayah terdampak. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran program ini.
Melalui langkah-langkah strategis seperti penertiban bantaran kali, edukasi kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas saluran air, diharapkan penanganan banjir di Kabupaten Bekasi dapat lebih efektif dan berkelanjutan.(Red)
Plat Nomer Mobil Dinas Disulap Berwarna Hitam,Sekjen GBR Minta Bupati Tindak Tegas
BIN || Kabupaten Bekasi – Menjelang Hari Idul Fitri 1446 Hijriah plat nomer mobil dinas pejabat Kabupaten Bekasi disulap menjadi berwarna hitam yang semestinya berwarna merah.
Sekjen LSM Garda Bangsa Reformasi (GBR) Bisri mendesak Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang memberikan sangsi tegas kepada pejabat yang merubah plat nomer kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.
“Digantinya plat nomer itu kami duga untuk kepentingan pribadi, bukan untuk perjalanan dinas,” katanya.
Menurutnya, bukan hanya satu atau dua kendaraan dinas yang ganti plat nomernya tetapi banyak hampir puluhan kendaraan dinas yang disulap.
“Saya menduga mobil tersebut dipakai untuk Mudik dan jalan-jalan lebaran bersama keluarganya,” tuturnya.
Dia berharap, Bupati Bekasi segera melakukan pengecekan kendaraan dinas, sebab jika terus didiamkan akan menjamur ke seluruh pegawai Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
“Tentunya hal itu merugikan masyarakat bahkan negara, sebab bahan bakar untuk kendaraan tersebut pun harus diganti,” katanya.
Oleh sebab itu, LSM GBR mendesak Bupati Bekasi untuk segera mengecek kendaraan dinas dan memberikan sangsi tegas, sebelum masyarakat yang melakukan tindakan tersebut.
“Dalam waktu dekat jika tidak ada tindakan dari Bupati Bekasi kami akan melakukan aksi demo,” tandasnya. (Red)