11.1 C
New York
Saturday, May 2, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 16

Jelang Lebaran 2025, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi Perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Menyambut arus mudik Lebaran 2025, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi melakukan perbaikan penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik strategis.

Fokus utama perbaikan mencakup Jalan Kalimalang dan Jalan Arteri yang menghubungkan Kota Bekasi hingga perbatasan Kabupaten Karawang. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6.1/749/SJ, tertanggal 17 Februari 2025, terkait kelancaran arus mudik.

Kepala Dishub Kabupaten Bekasi, R Yana Suyatna, menyatakan bahwa perbaikan PJU bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik, terutama di jalur nasional Pantura yang menjadi rute utama perjalanan mudik.

“Kami tengah mempersiapkan penerangan jalan di jalur yang dilalui pemudik. Prioritas utama dari Bulak Kapal hingga Kedungwaringin, kami pastikan PJU tetap menyala 24 jam agar perjalanan tetap aman,” ujarnya kepada bekasikab.go.id, Selasa (25/3/2025).

Menurutnya, Jalan Kalimalang termasuk kawasan rawan kecelakaan, sehingga pemasangan dan perbaikan PJU menjadi prioritas. Dishub telah menuntaskan pemasangan PJU di jalur tersebut dan terus memantau fungsinya agar tidak mengalami gangguan.

“Untuk PJU di Kalimalang sudah kami tuntaskan, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Namun, sering kali terjadi pencurian konektor dan pemutusan kabel, yang merugikan negara. Kami berharap masyarakat turut menjaga fasilitas umum ini,” jelasnya.

Selain Kalimalang dan Jalan Arteri, Dishub Kabupaten Bekasi juga akan melanjutkan perbaikan PJU di jalur lain, seperti Jalur Cibarusah menuju perbatasan dengan Bogor, Jalan Industri menuju Sentra Grosir Cikarang (SGC), serta jalur utara menuju Kecamatan Sukatani.

Yana juga mengimbau pemudik agar memastikan kesiapan kendaraan dan kondisi fisik sebelum berangkat serta berhati-hati saat meninggalkan rumah.

“Pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan tubuh sehat. Gunakan rest area untuk beristirahat, serta amankan dokumen penting sebelum mudik, terutama bagi yang tinggal di daerah rawan banjir,” pesannya.

Bagi pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua, ia menyarankan agar lebih berhati-hati di jalan.

“Jika membawa anak bayi, lebih baik menggunakan bus umum agar lebih aman. Semoga perjalanan mudik lancar dan selamat sampai tujuan,” tutupnya.

Dengan upaya intensif perbaikan PJU di jalur-jalur utama mudik, Dishub Kabupaten Bekasi berharap arus mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi para pemudik.

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum juga menjadi kunci untuk menciptakan perjalanan yang lebih aman.

Dishub mengajak seluruh pemudik untuk selalu berhati-hati di jalan dan memastikan kesiapan sebelum berangkat, sehingga dapat merayakan Lebaran dengan selamat bersama keluarga di kampung halaman. (*)

Jelang Lebaran Pemkab Tangerang Gelar Gerakan Pangan Murah (GPM)

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Tangerang – Jelang hari raya idul Fitri Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Bazar Sembako di Kecamatan Tigaraksa, Selasa (25/3/2025).

Sebanyak 3.900 paket sembako disediakan bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Setiap paket yang bernilai Rp99.000 dapat dibeli hanya seharga Rp50.000. Paket tersebut berisi beras 1 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, gula pasir 1 kg, dan kacang 1 kg.

Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa program tersebut sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalankan program ini secara rutin, baik setiap bulan maupun setiap tiga bulan sekali. Mudah-mudahan di tahun 2026 cakupannya bisa semakin luas,” ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi Camat Tigaraksa dan jajarannya yang telah bekerja keras menyukseskan bazar ini. Ia berharap program ini terus berlanjut dan diperluas ke lebih banyak kecamatan untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga, khususnya saat hari-hari besar keagamaan.

“Terima kasih kepada Camat Tigaraksa dan tim atas kerja kerasnya. Semoga program ini terus berlanjut untuk meringankan beban masyarakat,” kata Bupati.

Meski demikian, Bupati menyadari masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan bazar murah di berbagai kecamatan. Ia meminta maaf atas kekurangan yang terjadi dan berjanji untuk terus melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

“Kami akan terus mengevaluasi dan memperbaiki program ini agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Tangerang,” terangnya.(Red)

Ketum CINDAI Kepri Lontarkan Kritik Pedas Terkait HPL Transmigrasi Anambas

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Anambas – Dikutip dari statemen Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN Kabupaten Anambas, Wahyu Tri Handoyo di laman media online Cindai.id berkaitan dengan Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi di Pulau Jemaja, Kabupaten Anambas berapa hari yang lalu, memicu kritik pedas dari Ketua Umum (Ketum) LSM Cindai Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Edi Susanto yang juga merupakan putra asli Jemaja, Kabupaten Anambas.

Pada kesempatan tersebut, Wahyu Tri Handoyo menyatakan bahwasanya benar HPL Transmigrasi tersebut berada di Pulau Jemaja. Namun kepala BPN Anambas menyatakan banyak data yang hilang dan batas di lapangan yang tidak jelas.

“Almarhum Hurman mantan kepala BPN tersebut merupakan pegawai sekaligus pejabat BPN Anambas kala itu, dan seingat saya, beliau turun dengan timnya Nasri kisaran 2013 yang lalu.

Apa mungkin mereka menghilangkan data HPL Transmigrasi serta tidak ada pertinggal sama sekali atau mereka membuat batas di lapangan asal-asalan sehingga tidak ada kejelasan batas? ” ungkap Edi Cindai (sapaan akrab) pada Senin (24/03/2025).

Almarhum Hurman dan Nasri adalah staf juru ukur BPN pada saat penerbitan sertifikat HPL transmigrasi tersebut. Jadi tentu gambar ukur yang dibuatnya itu meskipun tidak disertai koordinat batas tanah tentu dapat diperkirakan tidak akan jauh dari tapal batas sebenarnya.

“Lagi pula, Pulau Jemaja itu tidak besar dan cerita dari mulut ke mulut masyarakat Jemaja yang menjadi peserta transmigrasi lokal juga mengatakan bahwa lokasi lahan HPL transmigrasi itu adalah sekitar lokasi yang digambarkan oleh Hurman. Kami pun sebagai putra asli Jemaja meyakini disitu letak lokasi lahan HPL transmigrasi,” tambah Ketum Cindai ini.

Lebih lanjut, putra kelahiran Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja ini juga menilai ada keanehan dalam proses pengarsipan di BPN Anambas ini.

“Sungguh aneh jika BPN ridak mempunyai arsip HPL yang telah diterbitkan itu, karena BPN adalah lembaga resmi penerbitan sertifikat HPL. Jika tidak ada pada kanwil BPN Riau sebagai provinsi induk Kepri, kan bisa juga konfirmasi dengan juru ukur BPN yang masih hidup atau kementrian transmigrasi sebagai pemegang hak atas HPL transmigrasi tersebut. Ada banyak cara yang dilakukan oleh BPN untuk memastikan akurasi letak HPL transmigrasi tersebut,” sambungnya.

Edi Cindai juga mengkritisi berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab BPN sebagai lembaga pendaftaran dan penerbitan hak atas tanah untuk segera dapat melakukan proses ‘Pengembalian Batas’ atas sertifikat HPL transmigrasi.

BPN segera lakukan Pengembalian Batas, Guna dapat memberikan kepastian hukum atas lahan masyarakat yang termasuk dan/atau berdampingan berada disekitar HPL Transmigrasi tersebut. Bukan terkesan tidak peduli atas apa yang menjadi tugasnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena lokasi lahan HPL transmigrasi itu ditelantarkan dan tidak semua dimanfaatkan secara efektif sebagai mana mestinya.

Jika demikian, apa tidak sebaiknya status lahan HPL transmigrasi itu diputihkan dan selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat tempatan. Melalui kelompok tani, agar tepat guna dan sasaran,” tuturnya.

“Apakah lahan HPL transmigrasi tersebut dapat dijadikan objek TORA atau PTSL? Jika lahan swasta yang ditelantarkan atau habis masa berlaku sertifikat, maka lahan tersebut dapat dijadikan objek TORA. Bagaimana dengan lahan HPL itu?” tanya Ketum Cindai ini lebih menukik.

“Ada potensi tumpang tindih lahan HPL Transmigrasi dengan lahan milik Bandara Letung dan PT. Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang kami yakini tidak sedikit menyebabkan kerugian negara dari segi penggantirugian/ pembebasan lahan serta penerbitan HPH PT. KJJ, pihak Aparat Penegak Hukum harus segera masuk dan telusuri lebih mendalam, kami Cindai siap mendampingi dan membantu menyuplai data dan informasi,” tutup Ketuam Cindai.

Untuk dapat diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 83/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perumahan Hutan Atas Tanah di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur dengan total luas lahan Hak Pengelolaan (HPL) 3.388 Hektar dan Pencadangan 7.500 hektar.(Ed)

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Didampingi Sekda Juga Kadin SDABMBK Tinjau Langsung Jalan CBL Longsor

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Bupati Bekasi, bersama dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, melakukan tinjauan langsung terhadap penanganan jalan longsor yang terjadi di sisi jalan CBL.

Dalam kunjungan tersebut, Forkopimcam Cibitung turut mendampingi untuk memastikan penanganan yang tepat. Senin, (24/3/25)

Jalan CBL, yang menghubungkan Desa Muktiwari dengan Cibitung, amblas sepanjang 60 meter akibat erosi aliran Kali CBL serta kontur tanah yang labil.

Kejadian ini mengakibatkan akses utama yang menghubungkan Cibitung dengan Marunda, Jakarta Utara, tidak dapat dilalui oleh kendaraan.

Kondisi ini tentu mengganggu mobilitas masyarakat dan memerlukan penanganan segera untuk memastikan kelancaran transportasi di wilayah tersebut.

Dengan adanya penanganan yang cepat dan tepat, jalan yang rusak dapat segera diperbaiki dan kembali berfungsi normal. Hal ini tidak hanya akan mempermudah akses warga, tetapi juga mendukung kelancaran perekonomian serta mobilitas antarwilayah.

Pemerintah daerah berharap seluruh proses perbaikan dapat berjalan lancar, serta mengurangi potensi bencana serupa di masa depan.(Red)
.

Pemkab Bekasi Berupaya Atasi Banjir Dengan Normalisasi kali di Desa Srijaya

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus berupaya mengatasi permasalahan banjir dengan melakukan normalisasi kali di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang meninjau langsung progres normalisasi tersebut pada Senin (24/3/2025), didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Dedy Supriyadi dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Henri Lincoln.

Dalam tinjauannya, Bupati Ade memastikan bahwa proses normalisasi berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Ia menekankan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat humanis, mengingat lokasi tersebut merupakan lahan Perum Jasa Tirta (PJT).

“Progres normalisasi kali berjalan baik dan aman. Kami juga melakukan pendekatan yang humanis kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan terkait aturan yang berlaku,” ujar Ade Kuswara.

Sebelumnya, pada Jumat (14/3/2025), Bupati Bekasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran kali. Penertiban ini bertujuan untuk memperlancar aliran air, mengingat adanya sekitar 100 bangunan yang menyebabkan penyumbatan.

“Diperkirakan ada sekitar seratus bangunan yang kami tertibkan agar proses normalisasi berjalan lancar,” tambahnya.

Ade Kuswara menjelaskan bahwa normalisasi Kali Sepak merupakan bagian dari program Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah bangunan liar ditertibkan, alat berat akan digunakan untuk memperdalam kali sehingga mampu menampung debit air lebih baik, terutama saat hujan deras.

“Alhamdulillah, proses ini berjalan lancar tanpa ada penolakan dari masyarakat. Justru mereka mendukung karena ini demi kepentingan bersama,” ungkapnya.

Selain normalisasi kali, Pemkab Bekasi juga berencana menata kembali patung golok di kawasan Gabus sebagai ikon daerah.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi menegaskan bahwa Pemkab Bekasi sepenuhnya mendukung langkah Gubernur Jawa Barat dalam menata lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana banjir.

“Hari ini kami mendampingi Pak Gubernur dalam resolusi penanganan banjir yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah. Beliau memiliki komitmen yang kuat dalam penataan lingkungan dari hulu, tengah, hingga hilir, di mana Kabupaten Bekasi berada di bagian tengah,” jelasnya.

Dengan upaya normalisasi kali yang terus berjalan, Pemkab Bekasi optimistis dapat mengurangi risiko banjir di wilayah terdampak. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran program ini.

Melalui langkah-langkah strategis seperti penertiban bantaran kali, edukasi kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas saluran air, diharapkan penanganan banjir di Kabupaten Bekasi dapat lebih efektif dan berkelanjutan.(Red)

Plat Nomer Mobil Dinas Disulap Berwarna Hitam,Sekjen GBR Minta Bupati Tindak Tegas

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Menjelang Hari Idul Fitri 1446 Hijriah plat nomer mobil dinas pejabat Kabupaten Bekasi disulap menjadi berwarna hitam yang semestinya berwarna merah.

Sekjen LSM Garda Bangsa Reformasi (GBR) Bisri mendesak Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang memberikan sangsi tegas kepada pejabat yang merubah plat nomer kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.

“Digantinya plat nomer itu kami duga untuk kepentingan pribadi, bukan untuk perjalanan dinas,” katanya.

Menurutnya, bukan hanya satu atau dua kendaraan dinas yang ganti plat nomernya tetapi banyak hampir puluhan kendaraan dinas yang disulap.

“Saya menduga mobil tersebut dipakai untuk Mudik dan jalan-jalan lebaran bersama keluarganya,” tuturnya.

Dia berharap, Bupati Bekasi segera melakukan pengecekan kendaraan dinas, sebab jika terus didiamkan akan menjamur ke seluruh pegawai Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

“Tentunya hal itu merugikan masyarakat bahkan negara, sebab bahan bakar untuk kendaraan tersebut pun harus diganti,” katanya.

Oleh sebab itu, LSM GBR mendesak Bupati Bekasi untuk segera mengecek kendaraan dinas dan memberikan sangsi tegas, sebelum masyarakat yang melakukan tindakan tersebut.

“Dalam waktu dekat jika tidak ada tindakan dari Bupati Bekasi kami akan melakukan aksi demo,” tandasnya. (Red)

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Pastikan Kesiapan Tenaga Kerja Pabrik Mobil listrik BYD Segera Beroperasi di Subang

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Jabar – Pabrik Terbesar telah hadir di kabupaten Subang,dengan kawasan terbesar dan strategis ,Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kembali menunjukkan efektivitas kepemimpinannya dalam rapat singkat, tetapi berdampak besar.

Dalam waktu hanya 20 menit, Dedi memastikan kesiapan tenaga kerja untuk pabrik mobil listrik BYD yang akan segera beroperasi di Subang, dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 18.000 orang.

Kita baru saja rapat dengan pengelola kawasan industri. Pabrik BYD, pabrik mobil listrik, butuh 18.000 pekerja. Ini mencakup tenaga engineer dan elektronik. Tahun ini, kami siapkan,” ujar Dedi Mulyadi video yang diunggah di media sosial  Kamis (20/3/2025).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menyiapkan calon tenaga kerja, baik yang sudah memiliki keterampilan maupun yang masih memerlukan pelatihan lebih lanjut.

Untuk itu, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan guna memastikan kesiapan sumber daya manusia di Subang dan sekitarnya.

Dedi menegaskan bahwa kesiapan tenaga kerja menjadi prioritas utama. Ia menginstruksikan Bupati Subang untuk melatih calon tenaga kerja dengan disiplin tinggi agar siap bersaing di industri otomotif listrik.

“Pak Bupati siapkan tenaga kerja, didik secara militer. Jangan kolokan. Tenaga kerja Subang itu pemberani, jangankan di Subang, di Arab dan Jepang juga bagus,” tegasnya.

Selain menyiapkan tenaga kerja, rapat kilat yang digelar juga membahas infrastruktur pendukung, termasuk kelistrikan, jaringan jalan, serta akses tol.

Dedi memastikan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah dilakukan untuk menyelesaikan kebutuhan aksesibilitas pabrik. “Listrik, jaringan jalan, akses tol, pintu tol, kita sudah bicara dengan Menteri PU. Pokoknya, Jabar istimewa,” katanya.

Investasi besar ini membuka peluang kerja luas bagi masyarakat Jawa Barat, sekaligus membantah anggapan bahwa lapangan pekerjaan sulit didapatkan. Dedi menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kesiapan masyarakat untuk bekerja dengan baik.

Ia juga menyoroti pentingnya pembebasan lahan yang dilakukan secara langsung dengan pemilik tanah tanpa keterlibatan calo guna menjaga harga tetap sesuai dan tidak membebani investor.

“Yang paling utama, pembebasan lahan harus langsung dengan pemilik tanah, jangan ada calo. Agar sesuai dengan harga,” tandasnya.

Dengan kesiapan tenaga kerja dan infrastruktur yang terus dibangun, pabrik mobil listrik BYD diharapkan dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Jawa Barat, khususnya di Subang.(Red)

BPBD Kabupaten Bekasi GERCEP Tangani Dampak Angin Puting Beliung Menerjang Beberapa Wilayah Kecamatan

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Badan Penanggulangan Bencana, Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi bergerak cepat menangani dampak angin puting beliung yang menerjang kawasan perumahan di Kecamatan Kedung Waringin, Cikarang Barat dan Tambun Selatan, pada Senin malam (17/3/2025). Bencana ini menyebabkan kerusakan bangunan, infrastruktur, serta menimbulkan kerugian materil di beberapa titik.

Di Desa Karangharum, Kecamatan Kedung Waringin, dua rumah warga di Kampung Rawakuda RT 009/005 roboh akibat angin kencang. Seorang warga mengalami luka ringan tertimpa balok dan telah mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, di Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, angin puting beliung merusak rumah, menghancurkan dua kendaraan roda empat, serta merobohkan tower BTS dan tiang listrik. Selain itu, angin puting beliung juga menerjang Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan menyebabkan enam rumah warga mengalami kerusakan ringan dan berat. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, memastikan tim BPBD langsung turun ke lokasi bencana untuk melakukan assessment dan penanganan awal. “Tim kami segera menangani pohon tumbang yang menghalangi jalan serta berkoordinasi dengan PLN dan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak,” ujarnya pada Selasa (18/3).

BPBD juga memasang Light Tower untuk penerangan di lokasi terdampak serta menyiapkan tenda darurat bagi warga yang membutuhkan tempat pengungsian. Selain itu, bantuan logistik berupa makanan, air bersih, dan perlengkapan darurat mulai didistribusikan kepada warga terdampak.

BPBD Kabupaten Bekasi terus berupaya memulihkan kondisi di wilayah terdampak dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk aparat desa, TNI-Polri, serta relawan setempat. Selain perbaikan infrastruktur dan pendistribusian bantuan logistik, BPBD juga memastikan bahwa warga terdampak mendapatkan perlindungan dan kebutuhan dasar yang memadai.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrem dan mengikuti arahan petugas guna memastikan keselamatan bersama. Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam serta mempercepat proses pemulihan agar aktivitas warga dapat kembali normal secepat mungkin, ungkapnya.(Red)

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Tetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Selama 14 hari

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan selama 14 hari, mulai 19 Maret hingga 1 April 2025, setelah sebelumnya berada dalam status Tanggap Darurat Bencana. Keputusan ini diambil untuk memastikan pemulihan pasca-bencana banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang, dan puting beliung yang melanda sejumlah wilayah.

Penetapan status ini diumumkan langsung oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dalam Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Bencana di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, pada Selasa (18/3/2025). Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi, Kalak BPBD Muchlis, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Menurut Bupati Ade Kuswara Kunang, perubahan status ini dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan bahwa banjir telah surut di sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi, menyisakan satu desa terdampak, yaitu Huripjaya di Kecamatan Babelan.

“Setelah melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh BPBD, perangkat daerah, camat, dan kepala desa, kami menetapkan status transisi darurat ini,” ujar Ade.

Sebagai langkah pemulihan jangka panjang, Pemkab Bekasi akan melakukan normalisasi sungai dan kali, serta menerbitkan surat edaran ke tingkat desa yang menginstruksikan sosialisasi penertiban bangunan liar dan pemeliharaan lingkungan.

“Instruksi ini akan diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan di kecamatan dan desa agar lebih peduli dalam menjaga lingkungan. Saat ini, kita tengah fokus pada rehabilitasi sungai sebagai bagian dari strategi jangka panjang penanggulangan banjir,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Bekasi juga akan melanjutkan bantuan bagi masyarakat terdampak, termasuk pemeriksaan kesehatan dan distribusi logistik untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi menambahkan bahwa dalam masa transisi ini, pemerintah masih akan melakukan berbagai upaya pemulihan, termasuk perbaikan infrastruktur yang terdampak. Dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp30 miliar, sekitar Rp10 miliar telah digunakan untuk penanganan bencana selama status Tanggap Darurat.

“Penggunaan dana ini diawasi secara ketat agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan,” tegas Dedy.

Ia juga menyebutkan bahwa jika diperlukan, masa transisi darurat dapat diperpanjang setiap 14 hari, tergantung pada kondisi di lapangan dan kebutuhan pemulihan lebih lanjut.

Dengan ditetapkannya status Transisi Darurat ke Pemulihan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus menangani dampak bencana secara menyeluruh, baik dalam aspek penanggulangan jangka pendek maupun strategi pemulihan jangka panjang. 

Selain memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang, seperti normalisasi sungai, penertiban bangunan liar, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah hingga tingkat desa.

Pemantauan kondisi akan terus dilakukan, dan jika diperlukan, masa transisi ini dapat diperpanjang guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan berkelanjutan, tegasnya.(Red)

Kadin Pendidikan Imam Faturohman; Hari Ini Pihaknya Koordinasi Dengan Kepsek SDN Telajung 04 dan Pengawas Lakukan Pendataan Aset Sekolah Terdampak Angin Puting Beliung

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Angin puting beliung menerjang SDN Telajung 04, Kecamatan Cikarang Barat, pada Senin (17/3/2025) malam sekitar pukul 21.00 WIB. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan parah pada tiga ruang kelas, sehingga proses pembelajaran sementara dialihkan ke rumah masing-masing siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah dan tenaga pendidik untuk melakukan pendataan serta upaya penyelamatan aset sekolah yang terdampak.

“Hari ini kami bersama kepala sekolah dan pengawas sedang melakukan pendataan serta penanganan awal pasca-kejadian. Angin kencang telah menerbangkan atap di lantai dua, sehingga kami tengah menginventarisasi alat-alat yang terdampak, termasuk komputer, proyektor, dan buku pelajaran,” ujar Imam pada Selasa (18/3/2025).

Sebagai langkah awal, Dinas Pendidikan mengarahkan pihak sekolah untuk merapikan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Selain itu, dinas juga akan membahas metode pembelajaran sementara bagi siswa hingga ruang kelas yang terdampak dapat kembali digunakan.

“Kami mengupayakan agar kegiatan belajar tetap berjalan dengan baik. Saat ini, siswa sementara belajar dari rumah secara mandiri sambil menunggu langkah lebih lanjut terkait perbaikan sarana yang terdampak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Telajung 04, Nasih Suarsih, menjelaskan bahwa tiga ruang yang mengalami kerusakan adalah Laboratorium Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), ruang kelas 6A, dan ruang kelas 6B. Kerusakan ini berdampak pada berbagai aset sekolah, termasuk 14 unit komputer all-in-one, 1 unit laptop, 2 set drum band, serta puluhan meja dan kursi siswa.

“Untuk sementara, siswa tetap belajar dari rumah sampai situasi kembali kondusif. Kami juga tengah mencari solusi agar proses belajar tetap berjalan dengan baik,” kata Nasih Suarsih.

Pihak sekolah, bersama tenaga pendidik dan orang tua siswa, telah berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih dapat digunakan, seperti menjemur buku yang basah dan memindahkan peralatan ke lokasi yang lebih aman.

Selain sekolah, angin puting beliung ini juga berdampak pada permukiman warga. Data sementara mencatat sebanyak 30 rumah warga mengalami kerusakan, satu gudang limbah terdampak, serta satu warung dan satu tower BTS rusak. Selain itu, dua tiang listrik patah, enam pohon tumbang, dan beberapa kendaraan mengalami kerusakan akibat tertimpa material yang terbawa angin.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait untuk mempercepat proses pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak. 

Selain memastikan keamanan lingkungan sekolah, dinas juga akan mengevaluasi metode pembelajaran sementara agar hak belajar siswa tetap terpenuhi. Dengan sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat, diharapkan proses perbaikan dapat segera selesai sehingga kegiatan belajar mengajar di SDN Telajung 04 dapat kembali berjalan normal dalam waktu dekat, terangnya.(Red)

1...151617...243Halaman 16 dari 243
© beksiindonesianews.co.id by db