BIN || Kabupaten Bekasi – Rengas Bandung desa karang sambung kecamatan Kedung Waringin beredar Sebuah flyer berisi undangan terbuka seluruh elemen masyarakat “Seruan Aksi” beredar di media sosial dengan tajuk “Rakyat Menggugat,Sabtu,24/11/25.
Dalam flyer tersebut masyarakat diajak untuk ikut serta dalam aksi yang rencananya digelar pada selasa 25 November 2025 pukul 09.00 WIB Sampai menang.
Titik aksi disebutkan berada di PT Mulia Prima Packindo (MPP),seruan aksi ini mengajak semua elemen masyarakat karang sambung untuk menggugat.
Sebagian masyarakat desa karang sambung bertanya-tanya,siapa dan mau apa ada aksi ???
Pemuda karang sambung yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan via telepon, membenarkan adanya seruan aksi bertajuk Rakyat menggugat katanya.
Seruan aksi ini saya berharap murni untuk masyarakat,bukan hanya kepentingan segolongan orang,karena akan mengakibatkan efek buruk buat masyarakat sekitar Perusahaan.
PT MPP ini berdiri sudah lama,bahkan banyak masyarakat yang bekerja,kalo di lihat history Perusahaan dengan pemerintah desa baik-baik saja,tapi ini kenapa mendadak ada seruan aksi?
Saya menghimbau masyarakat karang sambung sudah pada cerdas,jangan mau diajak hanya untuk kepentingan segolongan saja,saya tidak punya kepentingan disini,hanya saja seruan aksi tersebut tidak menempelkan siapa koordinator.
Harapan saya semoga kampung saya ini (Rengas Bandung)baik-baik saja,dan masyarakat yang kepingin bekerja mudah,jangan banyak kepentingan masuk yang mengatasnamakan masyarakat, padahal cuma segelintir orang saja, tegasnya.
Salah satu General affair (GA) PT MPP di konfirmasi melalui pesan singkat (Whatsap) adanya “Seruan Aksi” belum ada jawaban sampai berita ini di tayangkan.(Red)
BIN || Bandung – acara Sholehboration Fest 2025, festival perdana yang menghadirkan aksi sosial, edukasi, dan hiburan dalam satu ruang interaksi publik bertema kolaborasi kebaikan. Diselenggarakan di Masjid Salman ITB, acara ini mencatat 364 pengunjung terdaftar dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat lintas usia. Dirancang sebagai festival inklusif, Sholehboration Fest menghadirkan pengalaman yang dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, keluarga, komunitas, hingga masyarakat umum.
Event ini menggabungkan tiga rangkaian utama yaitu Social Impact Zone, Main Stage Zone, dan Fun & Chill Zone, sehingga pengunjung dapat memilih pengalaman sesuai minat dan kebutuhan.
Pada Social Impact Zone, kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Bandung menjadi salah satu program yang paling diminati. Dari total 63 peserta yang mendaftar, 42 orang berhasil mendonorkan darah, sementara 21 peserta lainnya belum memenuhi syarat medis.
Selain itu, kegiatan berbagi juga dilaksanakan melalui pembagian 150 nasi box, yang menjadi bentuk nyata kampanye berbagi manfaat. Di Main Stage Zone, peserta mengikuti sesi Coaching Healing menggunakan metode PhotoTherapy, Kajian Pra-Nikah bersama Ustadz Arif Rahman Lubis dengan tema “Your Timeline ≠ Allah’s Timeline, dan sesi penutup berupa sharing inspiratif “Menertawakan Takdir: Seni Seni Bahagia di Tengah Ujian” bersama komika Abdur Rasyad.
Coaching Healing sendiri menjadi program yang memberi pengalaman reflektif baru bagi peserta, karena metode visual membantu menggali insight dan emosi secara lebih cepat, akurat, dan hangat.
Sementara itu, Fun & Chill Zone menjadi ruang santai yang ramah keluarga. Area ini menghadirkan kids zone, tenant produk & makanan, photobooth, hingga ruang interaksi komunitas sehingga memberikan nuansa festival yang nyaman dan menyenangkan.
Ketua Panitia Sholehboration Fest, Astri Ferbianti, menjelaskan makna hadirnya festival ini bagi publik. “Sholehboration Fest hadir sebagai wadah pertama di mana kebaikan, edukasi, dan hiburan bertemu dalam satu ruang interaksi, bukan sekadar event, tapi perayaan Muslim Lifestyle yang positif, inklusif, dan kolaboratif.
Tempat untuk bisa belajar, bersenang-senang, berbagi, dan bertumbuh dalam kebaikan yang sama. Harapannya, Sholehboration Fest bisa menjadi tempat kolaborasi kreatif dari berbagai stakeholder, menjadi ruang dan tempat yang nyaman untuk berkumpul.” jelas Astri Febrianti.
Salah satu kolaborator yang mencuri perhatian adalah Masjid Ngopi-ngopi yang membagikan kopi gratis. “Biasanya kami berbagi seminggu sekali dengan 100–150 cup, tapi hari ini spesial di Sholehboration Fest kami sediakan 500 cup untuk para pengunjung,” ujar Muhamad Fikri salah satu penggerak masid ngpopi-ngopi.
Ia menambahkan juga menmbahkan, “Kami percaya berbagi tidak hanya berupa uang atau nominal, tapi bisa dari apa saja, salah satunya kopi.” Deputy CEO Amalsholeh.com, Dea Sunarwan, menegaskan bahwa Sholehboration Fest merupakan bentuk nyata gerakan kolaborasi lintas elemen.
“Sholehboration ini adalah event perdana Amalsholeh.com yang berkolaborasi dengan beberapa mitra lembaga, perbankan, dan komunitas untuk menciptakan sebuah event Kolaborasi Kebaikan.” Ia melanjutkan, “Kami percaya kebaikan akan lebih besar dampaknya jika dikerjakan bersama. Karena itu, kami membawa tagline #BarenganJadiRingan.”
Dengan penyelenggaraan perdananya, Sholehboration Fest menjadi ruang tumbuh bagi gerakan sosial yang inklusif, kreatif, dan berdampak. Melihat antusiasme publik, festival ini diproyeksikan menjadi agenda berkelanjutan yang membuka peluang kolaborasi lebih luas di masa mendatang.(Red)
BIN ||Cimahi – Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PKS, Deni Ramdhani, menggelar Reses masa persidangan 3 tahun 2025 untuk menyerap langsung aspirasi warga di lingkungan tempat tinggalnya, di tegal kawung , RW 08, Kel. Cipageran kecamatan cimahi utara, Sabtu (22/11/2025).
Deni menyebut, keterlibatannya memiliki kedekatan emosional yang kuat karena ia pernah menjabat sebagai Ketua RW selama enam tahun, sehingga memahami betul kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
“Wilayah ini adalah tempat tinggal saya. Saya merasa punya tanggung jawab lebih karena saya tahu persis kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan sosial, sampah, hingga potensi bencana,” ujar Deni.
Menurutnya, RW 8 menjadi salah satu wilayah terpadat dengan jumlah penduduk sekitar 3.400 jiwa, namun hanya terdiri atas delapan RT. Kondisi ini membuat kebutuhan pembangunan terasa mendesak, sehingga menjadi fokus utama dalam perjuangannya di DPRD.
“Meski hanya delapan RT, jumlah penduduknya padat. Banyak kebutuhan yang harus didorong agar mendapat prioritas. Masukan warga hari ini menjadi pemicu bagi saya untuk semakin memperjuangkan pengajuan pembangunan, khususnya di RW 8,” jelasnya.
Terkait realisasi pengajuan warga, Deni menyampaikan bahwa sebagian besar usulan baru akan masuk dalam perencanaan tahun 2026.
Namun, ia memastikan tetap melakukan komunikasi intensif dengan perangkat terkait agar beberapa kebutuhan mendesak dapat direalisasikan lebih cepat.
“Alhamdulillah tahun ini sudah ada sekitar lima sampai enam titik pembangunan yang terealisasi. Selain di RW 8, ada juga dari RW 11, RW 12, hingga wilayah Citeureup, termasuk pembangunan gorong-gorong,” tuturnya.
Ia juga menyoroti perbaikan di sejumlah titik Jalan Citeureup yang mulai terlihat hasilnya. “Memang tidak sepenuhnya dari saya, tetapi ada bagian dari hasil pengajuan yang sudah kami dorong,” tambahnya.
Melalui kegiatan reses ini, Deni menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki beban infrastruktur dan kepadatan lebih tinggi. “Ini menjadi PR bersama untuk membangun Cimahi lebih baik,” ujarnya.(Sutrisno).
BIN || CIMAHI- Kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 yang digelar Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Golkar, Indriasari Sih Dewanti, S.T., berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Bertempat di Halaman Madrasah Maro’atulhuda,Kelurahan Cigugur tengah, Sabtu (22/11/2025). Sekitar 200 warga hadir untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan keluhan pembangunan di wilayah mereka.
Indriasari, yang akrab disapa Indri, menegaskan bahwa kemajuan Kota Cimahi tidak terjadi secara kebetulan. Menurutnya, percepatan pembangunan adalah hasil sinergi kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota.
“Cimahi bisa bergerak cepat karena ada kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif,” ujar Indri saat berdialog dengan warga.
Dalam kesempatan itu, masyarakat Cigugur tengah menyampaikan sejumlah persoalan krusial, seperti banjir yang kerap terjadi setiap kali hujan deras. Warga meminta peningkatan sistem drainase serta perbaikan jalan-jalan yang mulai rusak. Keluhan lain yang muncul meliputi renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan program bantuan sosial.
Indri menampung seluruh aspirasi tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkannya melalui mekanisme DPRD. Baginya, reses merupakan jembatan penting agar suara warga bisa langsung diterjemahkan menjadi langkah konkret. (SUTRISNO)
BIN || Cimahi- Pesatnya pembangunan di Kota Cimahi dalam beberapa tahun terakhir dinilai tidak terlepas dari solidnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.
Hubungan kerja yang harmonis ini mendorong berbagai program pembangunan berjalan lebih cepat, tepat, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Golkar, Indriasari Sih Dewanti, ST, menegaskan bahwa sinkronisasi antara pemerintah dan DPRD merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan, baik pada sektor infrastruktur maupun layanan publik.
“Semua pembangunan di Cimahi dapat bergerak karena ada kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif,” ujar Indri,Sabtu (22/11/2025).
Ia menjelaskan, berbagai program strategis seperti peningkatan kualitas jalan, perbaikan drainase, pembangunan fasilitas publik, hingga penguatan program sosial bisa berjalan optimal karena adanya komunikasi yang intens serta keselarasan visi pembangunan.
Menurut Indri, DPRD Cimahi secara konsisten mendorong program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk pemetaan kebutuhan prioritas di tiap wilayah. Dukungan pemerintah daerah dalam eksekusi kebijakan membuat implementasi pembangunan lebih efektif.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan yang dirumuskan bersama ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Cimahi,” tambahnya.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Indri optimistis pembangunan Kota Cimahi akan semakin merata dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap sinergi legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dapat terlaksana lebih cepat dan berkesinambungan.(Sutrisno)
BIN || Cimahi – Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PKS, Deni Ramdhani, menilai kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Cimahi terus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kolaborasi yang harmonis antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci semakin cepatnya respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
Deni mengakui, selama menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, ia kerap membantu warga yang menghadapi hambatan administratif seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya. “Alhamdulillah, setiap saya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, responsnya selalu cepat dan baik,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Ia menilai, pola komunikasi yang terbangun antara DPRD dan Pemkot Cimahi saat ini berjalan tanpa hambatan berarti. “Mudah-mudahan keharmonisan ini bisa terus menjadi landasan ke depan, sehingga setiap program dapat berjalan lebih optimal,” tambahnya.
Meski begitu, Deni juga menyoroti tantangan baru dalam pelayanan publik seiring perkembangan digitalisasi, termasuk penerapan layanan KTP online. Ia menjelaskan, dari satu sisi digitalisasi memudahkan masyarakat, namun di sisi lain masih diperlukan pendampingan bagi warga yang belum sepenuhnya menguasai teknologi.
“Ketika saya menjadi ketua RW, saya tahu betul tantangannya. Kita harus punya sistem agar bisa memantau data warga, terutama dalam proses administrasi online. Tidak semua masyarakat paham teknologi, jadi memang butuh adaptasi,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Deni menegaskan DPRD akan terus mendorong agar pelayanan publik di Cimahi semakin cepat, humanis, dan responsif. Menurutnya, pelayanan menjadi indikator utama yang langsung dirasakan masyarakat.
“Meskipun program pemerintah bagus, jika pelayanan publiknya kurang baik, persepsi masyarakat juga akan ikut terpengaruh. Karena itu, aspirasi masyarakat akan selalu kami sampaikan kepada pemerintah agar pelayanan bisa terus ditingkatkan,” tegasnya.
Dengan komitmen pengawasan dan komunikasi yang intens antara DPRD dan Pemkot Cimahi, Deni berharap kualitas pelayanan publik dapat terus mengalami pembenahan demi memberikan kemudahan bagi seluruh warga Kota Cimahi.(Sutrisno)
BIN || Cimahi-Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PKS, Deni Ramdhani, mendorong Pemkot Cimahi untuk memperkuat digitalisasi layanan publik agar masyarakat bisa mengakses berbagai kebutuhan administrasi dengan lebih cepat dan efisien.
Pernyataan ini disampaikan Deni seusai reses di RW 8, wilayah padat yang menurutnya paling terdampak jika layanan masih berjalan secara manual.
“contohnya Di wilayah seperti RW 8, dengan jumlah penduduk lebih dari 3.400 jiwa, layanan manual itu tidak akan efektif. Warga harus bisa mengakses layanan dari HP tanpa harus mengantre,” ujar Deni, Sabtu (22/11/2025).
Ia menilai layanan administrasi seperti KTP, KK, surat keterangan, hingga pengajuan bantuan sosial harus semakin mudah melalui platform digital yang stabil, responsif, dan bebas kendala teknis.
Deni menambahkan, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal mempercepat hak warga untuk mendapatkan pelayanan yang layak. “Ini era digital, Cimahi tidak boleh tertinggal,” tegasnya. (Sutrisno)
BIN || CIMAHI-Pendidikan kembali menjadi perhatian utama warga saat Anggota DPRD Kota Cimahi, Indriasari Sih Dewanti, S.T., menggelar reses di Cigugur. Di hadapan ratusan konstituen, warga menyampaikan harapan besar agar pembangunan SMPN 16 dapat dipercepat karena kebutuhan sekolah baru di wilayah tersebut semakin mendesak.
Indri menegaskan bahwa dirinya akan terus mendorong pemerintah daerah agar proyek SMPN 16 segera terealisasi. Menurutnya, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan pondasi penting bagi kemajuan kualitas SDM Cimahi.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. SMPN 16 harus menjadi prioritas agar anak-anak kita mendapatkan akses pendidikan yang lebih dekat dan layak,” jelas Indri, Sabtu (22/11/2025).
Selain itu, warga juga mengeluhkan kendala terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dan pengurusan Program Indonesia Pintar (PIP). Banyak orang tua berharap proses administrasi dapat lebih dipermudah, sehingga bantuan pendidikan bisa tepat sasaran dan tidak menghambat kebutuhan sekolah anak.
Indri memastikan seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas terkait. Ia menegaskan bahwa peningkatan layanan pendidikan dan sosial menjadi bagian penting dari komitmennya sebagai wakil rakyat. (SUTRISNO)
BIN || Tanjungpinang — Polemik penunjukan Panglima Besar Hulubalang Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau secara langsung tanpa melalui proses pemilihan terbuka menuai beragam respons dari masyarakat adat dan pegiat organisasi sosial bernuansa Melayu.
Ketua Umum CINDAI Provinsi Kepulauan Riau, Edi Susanto, turut angkat suara dan menyampaikan dukungan penuh kepada Panglima Hulubalang LAM Kota Tanjungpinang, Dato’ Yudi Irawan, yang disebutnya sebagai sosok tepat dan strategis dalam menjaga marwah adat dan kehormatan Melayu di Kepri.
Edi Cindai (sapaan akrab) menyayangkan proses penunjukan Panglima Besar Hulubalang LAM Kepri yang dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan unsur Hulubalang LAM Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri dan organisasi-organisasi pemuda bernuansa Melayu. Menurutnya, jabatan strategis tersebut seharusnya melalui mekanisme pemilihan terbuka, musyawarah adat, serta memperhatikan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan adat dan Belia Melayu. “Kami dari CINDAI Kepri memberikan dukungan penuh kepada Panglima Hulubalang LAM Kota Tanjungpinang, Dato’ Yudi Irawan. Beliau figur yang memahami adat, dekat dengan masyarakat, pegiat seni dan budaya Melayu dan selama ini menjaga marwah Melayu dengan tindakan nyata. Kami mendesak Ketua LAM Kepri, H. Raja Al Hafiz, untuk membuka ruang dialog dan melakukan pemilihan ulang secara terbuka sesuai adat dan aturan kelembagaan,” tegas Edi.
Ia juga menambahkan bahwa transparansi dalam pemilihan Panglima Besar sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, menjaga soliditas internal LAM, serta memperkuat posisi lembaga adat di tengah dinamika sosial politik di Kepri. “LAM adalah rumah besar bagi masyarakat Melayu. Sangat penting memastikan setiap keputusan strategis dilakukan secara musyawarah mufakat. Pemilihan ulang secara terbuka bukan hanya solusi, tetapi langkah terbaik menjaga kehormatan lembaga,” ujar Edi.
Di tengah arus kritik dan desakan dari berbagai pihak, Edi berharap LAM Kepri dapat segera mengambil langkah bijak demi menjaga persatuan dan wibawa adat Melayu. Ia juga menyatakan bahwa CINDAI siap menjadi bagian dari proses pengawalan agar mekanisme pemilihan ulang dapat berjalan secara terbuka, jujur, dan sesuai tata adat.(Ed)
BIN || Tanjungpinang _ Menanggapi polemik persoalan kepemilikan dan penguasaan aset antara Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau dengan saudara Sukrisman alias Deis yang sedang marak-maraknya diberitakan dibeberapa media online serta mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, melalui Kepala Kantor BPN Kota Tanjungpinang Yudi Hermawan, S.S.T., M.H., QRMP Kanwil BPN Kepri memberikan tanggapannya melalui press release yang diterima awak media ini.
Berawal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI mendapatkan aset barang milik negara eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional dari Kementerian Keuangan RI berupa tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di komplek pertokoan bukit barisan nomor: 35, 36, dan 37 RT.001/RW 004 Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Barisan, Tanjung Pinang Timur Kota Tanjungpinang.
Saat ini aset tersebut telah bersertipikat dengan status: Sertipikat Hak Pakai nomor NIB Elektronik: 32.05.000000013.0 An. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kel. Tanjung Ayun Sakti, dengan luas: 217 m2. Berdasarkan berita acara serah terima barang milik negara tahun anggaran 2023 Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor: 14/BA-100.3.KU.04.02/IX/2023 tanggal 15 September 2023.
Pada bulan September 2023, Kanwil BPN Kepri melakukan pengecekan dan pemeriksaan atas aset dimaksud, didapatkan pada lokasi tanah dan bangunan (ruko) tersebut telah ditempati dan dikuasai oleh perorangan atas nama Sukrisman alias Deis (terdakwa).
Sebelumnya Sukrisman alias Deis telah diperingati pada tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam untuk segera mengosongkan ruko dimaksud melalui surat nomor: S-1194/KNL.0304/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal pemberitahuan/ peringatan untuk pengosongan aset negara, namun tidak ada respon atas peringatan tersebut.
Atas dasar Sukrisman alias Deis telah menempati dan menguasai atas ruko tersebut, dalam rentang waktu bulan September 2023 s.d. Desember 2023, Kanwil BPN Kepri melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sukrisman alias Deis untuk melakukan pengosongan ruko dimaksud, namun belum mendapatkan respon dari Sukrisman alias Deis.
Sebagai bentuk pengamanan terhadap aset negara serta tidak adanya respon positif dari Sukrisman alias Deis, pihak Kanwil BPN Kepri berinisiatif melakukan pemasangan tanda nama/plang nama sebagai aset barang milik negara milik Kanwil BPN Kepri pada objek ruko dimaksud, namun setelah lewat beberapa waktu tanda nama/plang nama tersebut Kembali dirusak oleh Sukrisman alias Deis dengan cara melakukan pengelasan dengan menimpa tanda nama/plang nama bengkel motor dan teralis milik Sukrisman alias Deis.
Kanwil BPN Kepri berusaha untuk melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak Sukrisman alias Deis, namun tidak ada upaya positif dari pihak Sukrisman alias Deis. Upaya pendekatan secara kekeluargaan telah dilakukan ketika petugas Kanwil BPN Kepri datang turun ke lokasi ruko tersebut untuk menjumpai Sukrisman alias Deis, dari pihak Sukrisman alias Deis berusaha untuk menghalang-halangi petugas yang datang dan melakukan penutupan akses masuk ke dalam ruko tersebut dengan mengunci pintu ruko dan akses masuk petugas, sehingga petugas Kanwil BPN Kepri mendapatkan kesulitan atas tindakan tersebut.
Bahwa atas tindakan tersebut, Kanwil BPN Kepri kembali melakukan Somasi/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sukrisman alias Deis untuk melakukan pengosongan ruko dimaksud.
Upaya mediasi telah dilakukan Kanwil BPN Kepri bersama pihak-pihak terkait pada tanggal 04 Oktober 2024 dan tanggal 07 Oktober 2024, dengan dihadiri Sukrisman alias Deis. Dalam 2 (dua) kali pertemuan mediasi tersebut, pihak Sukrisman alias Deis menuntut agar dilakukan ganti rugi dalam bentuk uang senilai 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas ruko tersebut, dan mediasi berakhir dengan hasil tidak tercapainya kesepakatan.
Bahwa dalam rangka pengamanan dan perlindungan hukum atas aset barang milik negara berupa tanah dan bangunan milik Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada lokasi ruko tersebut, Kanwil BPN Kepri melaporkan ke Polresta Tanjungpinang Sukrisman alias Deis atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan yang bersangkutan pada tanggal 16 Oktober 2024 melalui surat nomor: B/UP.03.02/634-21.300/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024.
Kemudian laporan Kanwil BPN Kepri diterima melalui surat laporan Polisi nomor: LP/B/170/XII/2024/SPKT/POLRESTA TANJUNGPINANG/POLDA KEPULAUAN RIAU TANGGAL 13 DESEMBER 2024.
Selama proses penyelidikan dan penyidikan, upaya pendekatan telah dilakukan Polresta Tanjungpinang untuk mendamaikan para pihak antara Sukrisman alias Deis dengan Kanwil BPN dengan melaksanakan proses mediasi dalam upaya Restorative Justice para pihak dengan pihak penyidik sebagai mediator dalam proses perdamaian. Namun tidak ditemukan adanya perdamaian, dikarenakan Sukrisman alias Deis masih menuntut hak berupa kompensasi 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Selanjutnya tahap penyidikan dilanjutkan sampai kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang untuk pelimpahan berkas perkara. Pada tahapan di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melakukan upaya mediasi kembali melalui Restorative Justice (RJ) kepada Sukrisman alias Deis dan Kanwil BPN Kepri, dalam proses mediasi tersebut, Sukrisman alias Deis masih bersikeras akan hak kepemilikan atas ruko tersebut dan menuntut adanya kompensasi 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Proses mediasi di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya berkas perkara dilanjutkan ke tahap persidangan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan register perkara nomor Perkara: 213/PID.B/2025/PN.TPG TGL. 7 AGUSTUS 2025, yang masih berlangsung sampai dengan saat ini.
Dalam tahap persidangan Sukrisman alias Deis melalui kuasa hukumnya, Lembaga Bantuan Hukum Segantang Lada menyampaikan maksud mediasi kembali kepada Kanwil BPN Kepri melalui surat nomor: 01/P.PERTANAHAN/LBH-SGL/X/2025 Tanggal 3 November 2025 perihal permohonan mediasi/perdamaian dalam perkara pasal 407 KUHP.
Kemudian Kanwil BPN merespon surat tersebut dengan mengundang Sukrisman alias Deis dan kuasa hukum ke Kanwil BPN Kepri dengan agenda pertemuan pada tanggal 6 November 2025. Pada pokok pertemuan tersebut, Kanwil BPN Kepri menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan, dan terhadap kompensasi tidak wajar yang pernah diminta oleh Sukrisman alias Deis senilai 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum dapat dipenuhi oleh Kanwil BPN Kepri karena berkaitan dengan anggaran negara dan konsekuensi hukum. Pada prinsipnya meminta agar Sukrisman alias Deis dapat mengosongkan bangunan yang menjadi aset milik negara tersebut, agar segera pemanfaatan aset Negara milik Kementrian ATR/BPN RI dapat terlaksana.
Atas pernyataan yang disampaikan oleh Sukrisman alias Deis secara sepihak dibeberapa media online, karna terindikasi merugikan pihak Kanwil BPN Kepri direncanakan selanjutnya akan dilaporkan kembali ke Polresta Tanjungpinang karna mengandung unsur pencemaran nama baik. (Ed)
