BIN || Kabupaten Bekasi – Heboh masyarakat Karang sari kecamatan Cikarang Timur sangat antusias dapat himbauan dari kepala desa agar tidak buang sampah sembarangan,karena akan mengakibatkan Berbagai persoalan.
Puluhan masyarakat karang Sari yang berada dekat dengan bibir sungai,agar tidak membuang sampah sembarangan,agar tidak menyebabkan penyumbatan banjir,belum lagi dampak seperti banyak nyamuk demam berdarah.
Kepala desa Bao umbara dengan tegas agar masyarakat sayang pada dirinya sendiri,karena kebersihan sebagian dari iman,dan kebersihan akan membawa banyak manfaat untuk kesehatan juga lingkungan.
Sudah jelas aturannya jangan buang sampah sembarangan ke kali,kalo sampai ketahuan akan di panggil di desa akan di berikan peringatan tegasnya.
Selain itu rasa sayang kepala desa kepada masyarakatnya dengan berbagi Jum’at berkah agar masyarakat selalu ingat, Kebersihan sebagai dari iman.
BIN || Banda Aceh – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menambah satu armada kapal pengawas Hiu Macan 05. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan barat pulau Sumatera.
Menurut Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), sebelumnya hanya ada satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu Hiu 12.
“Wilayah perairan barat pulau Sumatera yang masuk dalam wilayah pengawasan Pangkalan PSKDP Lampulo ini meliputi bagian barat Aceh, Sibolga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu,” ungkap Ipunk disela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT Sabang, Aceh, Rabu (9/4).
Wilayah barat pulau Sumatera ini menjadi salah satu perairan yang juga berpotensi terjadi aktivitas kapal-kapal ilegal di wilayah barat Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah bekerjasama dengan Pemerintah Jepang membangun Pelabuhan Perikanan Le Meulee Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang, Provinsi Aceh untuk meningkatkan geliat ekonomi perikanan di daerah terluar yang ada di sebelah barat Indonesia. Untuk itu, pihaknya meminta Ditjen PSDKP untuk dapat meningkatkan pengawasan supaya aktivitas perikanan di wilayah perbatasan barat Indonesia dapat terawasi dari aktivitas ilegal.
BIN || Banda Aceh – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menambah satu armada kapal pengawas Hiu Macan 05. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan barat pulau Sumatera.
Menurut Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), sebelumnya hanya ada satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu Hiu 12.
“Wilayah perairan barat pulau Sumatera yang masuk dalam wilayah pengawasan Pangkalan PSKDP Lampulo ini meliputi bagian barat Aceh, Sibolga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu,” ungkap Ipunk disela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT Sabang, Aceh, Rabu (9/4).
Wilayah barat pulau Sumatera ini menjadi salah satu perairan yang juga berpotensi terjadi aktivitas kapal-kapal ilegal di wilayah barat Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah bekerjasama dengan Pemerintah Jepang membangun Pelabuhan Perikanan Le Meulee Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang, Provinsi Aceh untuk meningkatkan geliat ekonomi perikanan di daerah terluar yang ada di sebelah barat Indonesia. Untuk itu, pihaknya meminta Ditjen PSDKP untuk dapat meningkatkan pengawasan supaya aktivitas perikanan di wilayah perbatasan barat Indonesia dapat terawasi dari aktivitas ilegal.
BIN || BINTAN – Pembatalan 516 Persil surat keterangan penguasaan pisik bidang tanah (SKPPBT) tahun 2011 lalu yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Toapaya Selatan harus mendapatkan atensi dari Tim Satgas mafia lahan.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum LSM Cindai Kepri, Edi Susanto. Menurutnya, pembatalan SKPPBT sebanyak 516 persil tersebut berpotensi terjadinya dugaan pelanggaran hukum dan berpotensi menimbulkan konflik agraria.
“Kalau melihat dokumen pembatalan yang di tandatangani oleh pemerintah Desa beserta RT dan RW serta mantan Camat sebanyak 516 Persil itu, maka Satgas mafia tanah sangat dibutuhkan untuk mendalami, sebab hal tersebut berpotensi akan menjadi konflik agraria dikemudian hari,”ujar Edi Susanto, selaku ketua umum LSM Cindai Kepri.
Berdasarkan dokumen tersebut, justru pemerintah Desa Toapaya Selatan kembali menerbitkan Kembali objek tanah yang tadi telah dibatalkan, hal tersebut dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Dalam dokumen pembatalan SKPPBT tahun 2011 sebanyak 516 persil tersebut, Kades Toapaya Selatan, Suhenda menyertakan alasannya.
Dikutip dari dokumen tersebut, Kades bersama perangkat RT, RW dan mantan Camat menyatakan bahwa pembatalan tersebut dikarenakan pihak Pemerintah Desa melakukan pengecekan tanah.
“Setelah diadakan pengecekan lokasi tanah tersebut termasuk kedalam penguasaan lahan PT. Agro Selaras Bumi Lestari (peta terlampir).
“Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dibuat dengan akal sehat tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,”demikian bunyi alasan pembatalan SKPPBT yang dibuat pada tahun 2011 lalu tersebut.
Anehnya, surat-surat yang telah dibatalkan tersebut justru kini telah dimiliki oleh masyarakat, Bahakan sebagian telah dijual belikan oleh masyarakat.
Kepala Desa Toapaya Selatan, Suhenda yang dikonfirmasi terkait pembatalan tersebut mengaku jika perosoalan tersebut telah disampaikan kepada Satreskrim.
“Siap. Saya sudah sampaikan juga ke reskrim bulan puasa yang lalu bersama kasi pemerintahan,”kata Suhenda menjawab konfirmasi media ini.
Suhenda berjanji, akan menjelaskan secara detail terkait persoalan tersebut jika dirinya kembali berkantor.
“Saya lagi ada urusan di batam. Nanti kami infokan hari apa kita ketemu biar abang jelas ya,”tutup Kades ketika dikonfirmasi terkait perosoalan tersebut, termasuk terkait pendaftaran registrasi SKGR yang dilakukan pada hari Minggu pada tahun 2016 lalu.(Ed)
BIN || KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menetapkan lima kantor gubernur di berbagai wilayah di Jawa Barat. Keputusan ini didasarkan pada lima karakter budaya yang ada di provinsi tersebut, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi).
“Jawa Barat memiliki lima karakter budaya, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi),” ujar Dedi Mulyadi.
Kelima wilayah ini pada masa lalu dikenal sebagai wilayah karesidenan atau wilayah administratif di bawah gubernur. Untuk memperkuat pelayanan dan akses masyarakat, eks kantor karesidenan tersebut kini diaktifkan kembali sebagai kantor wilayah gubernur.
“Nah, eks kantor karesidenan itu kini saya aktifkan sebagai kantor wilayah gubernur. Tujuannya agar daerah yang berada di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih dekat untuk berhubungan dengan gubernur. Di kantor wilayah itu juga tersedia staf layanan masyarakat,” jelasnya.
Adapun sebutan untuk kantor gubernur di lima wilayah tersebut adalah Bale Pakuan Padjadjaran di Wilayah Bogor, Bale Sri Baduga di Wilayah Purwakarta, Bale Jaya Dewata di Wilayah Cirebon, Bale Dewa Niskala di Wilayah Priangan Garut, dan Bale Pakuan di Wilayah Bandung Raya.
Masing-masing kantor wilayah ini melayani sedikitnya tiga hingga lima kabupaten/kota yang berdekatan, guna memastikan pelayanan pemerintahan lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Kabupaten Bekasi mencetak sejarah dengan melaksanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbanyak di Indonesia untuk tahap pertama tahun 2025. Sebanyak 9.051 tenaga honorer resmi dilantik dalam upacara di Plaza Pemda Kabupaten Bekasi pada Rabu (26/03/2025).
Pengangkatan ini menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah pertama di Jawa Barat yang melaksanakan pelantikan PPPK secara serentak dalam jumlah besar, sekaligus mendapat penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilannya dalam percepatan reformasi birokrasi.
Pelantikan PPPK Terbanyak di Indonesia untuk Tahap Pertama
Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan pengangkatan PPPK terbanyak di Indonesia untuk tahap pertama tahun 2025. Sebanyak 9.051 tenaga honorer, yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, resmi dilantik dalam satu prosesi serentak.
Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhulloh, yang mengapresiasi langkah cepat dan masif Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menuntaskan seleksi dan pengangkatan PPPK.
“Pelantikan PPPK dalam jumlah sebesar ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmen luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan memperkuat sektor pelayanan publik,” ujar Zudan.
Kabupaten Bekasi Jadi yang Pertama di Jawa Barat
Selain menjadi yang terbanyak di Indonesia, Kabupaten Bekasi juga menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang melaksanakan pengangkatan PPPK dalam jumlah besar secara serentak.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan bahwa pengangkatan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis.
“Ini merupakan komitmen nyata kami dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” kata Bupati Ade Kuswara Kunang.
Penghargaan dari BKN RI untuk Kabupaten Bekasi
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengangkat PPPK secara cepat dan masif mendapatkan apresiasi dari BKN RI. Sebagai bentuk penghargaan, BKN memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Bekasi atas pencapaian ini.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja cepat dan tepat Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi. Ini adalah prestasi yang patut dicontoh oleh daerah lain,” ungkap Zudan Arif Fakhulloh.
Pesan Kepala BKN kepada PPPK
Dalam kesempatan tersebut, Zudan juga mengingatkan bahwa status ASN-PPPK yang disandang para pegawai ini memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja.
Dengan masa kontrak satu hingga lima tahun, setiap pegawai akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal dalam pelayanan publik.
“Perjanjian kerja ini berbatas waktu, sehingga setiap PPPK harus menunjukkan kinerja yang baik dan disiplin agar masa kontraknya dapat diperpanjang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi bagi PPPK agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“PPPK harus terus meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah daerah melalui BKPSDM memiliki kewajiban untuk terus mendukung pengembangan kapasitas PPPK,” imbuhnya.
Selain itu, Zudan mengingatkan pentingnya menjaga etika birokrasi dalam menjalankan tugas sebagai ASN. “PPPK adalah bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan etika birokrasi dalam setiap aspek pelayanan publik,” tegasnya.
Penutup
Keberhasilan Kabupaten Bekasi dalam mengangkat PPPK terbanyak di Indonesia untuk tahap pertama dan menjadi yang pertama di Jawa Barat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan penghargaan dari BKN RI, Kabupaten Bekasi semakin termotivasi untuk terus berinovasi dalam manajemen kepegawaian, memastikan setiap ASN-PPPK dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Langkah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Wujud nyata toleransi antarumat beragama kembali terlihat di Kabupaten Bekasi melalui kegiatan berbagi 3000 takjil yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi bersama Majelis Lintas Agama.Â
Acara yang berlangsung di depan Masjid Al-Azhar Jababeka Cikarang pada Selasa (25/03/2025) ini disambut antusias oleh masyarakat dan menjadi momentum penting dalam mempererat persaudaraan lintas agama.
Wakil Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, yang hadir mewakili Bupati Bekasi, mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian bersama.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan berbagi 3000 takjil ini karena menunjukkan bagaimana lintas agama dapat bersatu dalam kepedulian. Ini adalah contoh nyata bahwa Kabupaten Bekasi dapat menjadi teladan dalam toleransi antarumat beragama,” ujar dr. Asep.
Meski baru menjabat selama satu bulan dua hari, dr. Asep mengaku telah merasakan harmonisasi kehidupan umat beragama di Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan bahwa kondusivitas daerah ini tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat yang berkomitmen dalam menciptakan kedamaian.
Ketua FKUB Kabupaten Bekasi, KH. Mubarok Nuri, juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas toleransi di tengah keberagaman.
“Ramadhan tahun lalu, kami juga mengadakan kegiatan serupa. Ini adalah bukti bahwa meskipun berbeda agama, kita tetap bersatu dalam kebaikan. Semua agama hadir—Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu—bersatu dalam semangat kebersamaan dan kepedulian,” ungkapnya.
Menurut KH. Mubarok, toleransi harus lebih dari sekadar membiarkan perbedaan, tetapi juga bagaimana antarumat beragama dapat saling mendukung dan berinteraksi.
“Ini adalah bukti bahwa toleransi yang kita bangun bukan hanya sebatas membiarkan, tetapi juga saling membantu, seperti yang kita lihat dari keterlibatan umat beragama lain dalam menyediakan takjil bagi Muslim yang berpuasa,” tandasnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan berbagi 3000 takjil ini, FKUB Kabupaten Bekasi dan Majelis Lintas Agama kembali menegaskan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan masyarakat. Kehadiran berbagai elemen agama dalam aksi sosial ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni di Kabupaten Bekasi.
Diharapkan, inisiatif seperti ini dapat terus berlanjut dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk memperkuat toleransi, menciptakan lingkungan yang inklusif, serta membangun kebersamaan yang berkelanjutan demi daerah yang semakin bangkit, maju, dan sejahtera.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Puasa yang ke 25 hari ini makin terasa Ramadhan penuh Berkah kali ini H.Ajan Kepala Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab.Bekasi mempunyai rasa kepedulian tinggi terhadap warganya yang rumahnya terdampak banjir.
Kepala Desa bersama yayasan Cika Harapan memberikan bantuan berupa uang dan sembako bagi warganya dengan turun langsung kelapangan dengan door to door kerumah rumah warga, Selasa 25/03/2025.
Bantuan bukan hanya diberikan kepada warga yang terdampak banjir saja, bantuan juga diberikan kepada warga yang kurang mampu, kaum Dhuafa bahkan ada salah satu warga dalam kondisi sakit stroke.
H.Ajan menyampaikan,” kalau bukan kita siapa lagi bang !! dan saya juga ucapkan terima kasih kepada yayasan Cika Harapan yang berada di Tangerang.
Mereka sudah peduli kepada masyarakat saya, baik itu warga yang terdampak banjir, kaum dhuafa dan kepada warga yang sedang sakit,”
Masih sambung Kades,” ada beberapa rumah yang terkena dampak banjir dan mendapat bantuan uang senilai 300 ribu sampai 1,5 juta rupiah/ rumahnya tergantung tingkat parahnya kondisi rumah tersebut di tambah di berikan juga bantuan sembako,”terangnya.(Red)
