BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan meminta seluruh aparatur pemerintah desa dapat mengelola Dana Desa dengan baik, sehingga berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.

“Intinya harus ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik pendapatan warga, pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya,” kata Dani Ramdan di acara Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, pada Kamis, (27/10/2022).

Dani Ramdan menyampaikan sosialisasi pengelolaan dan pengawasan dana desa yang dikeluarkan dari APBN, memang menjadi salah satu objek pemeriksaan BPK.

Untuk itu jelas Dani, Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melakukan upaya dengan mengeluarkan pedoman pengelolaan Dana Desa.

“Kita setiap tahun sebenarnya mengeluarkan pedoman berupa Peraturan Bupati mengenai pemanfaatan, mulai dari perencanaan, pengalokasian, penganggaran, sampai laporan evaluasi dan pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Dani menjelaskan Dana Desa ini akan diperiksa oleh BPK, melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Biasanya mereka memeriksa dana Desa melalui kegiatan pemeriksaan LPPD, saat ini juga tengah berjalan pemeriksaan dari BPK,” ungkapnya.

Acara sosialisasi yang digelar oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin tersebut dihadiri Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dori Santosa dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, Paula Henry Simatupang.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan bersama Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi via zoom Meeting di Gedung Diskominfosanatik yang digelar Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ada beberapa strategi yang dilakukan Pemkab Bekasi dalam dalam menghadapi laju inflasi tahun ini.

Dani Ramdan menjabarkan, hal yang harus dilakukan pertama adalah menginput informasi harga setiap hari dalam sebuah sistem informasi sampai ke pusat.

Kedua, membuat neraca pangan yang berisi informasi mengenai stok komoditi awal.

Ketiga, memastikan produksi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi disetiap bulannya. “Kalau ada produksi di daerah kita, komoditas apa saja lalu, juga impor dalam arti mendatangkan komoditas dari luar daerah, baik impor yang bulan maupun rencana dua atau tiga bulan kedepan,” papar Dani Ramdan.

Selain itu, Dani Ramdan juga menekankan adanya Rapat Kerja mingguan dengan SKPD terkait. Setelah itu, melakukan operasi pasar untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga.

“Kalau ternyata stoknya tidak ada di daerah kita, kerja sama antar daerah dengan daerah-daerah penghasil komoditas tersebut,” katanya.

Tak hanya itu, dari sisi dukungan anggaran juga penting dengan memperkuat anggaran pada triwulan terakhir maupun penyusunan anggaran desa tahun 2023.

“Kita akan ada panduan, hal apa yang harus dialokasikan di setiap desa. Misalnya bazar tingkat desa, itu kan bisa dilakukan pemerintah desa misalnya minyak goreng, tepung terigu.

Ini bisa dialokasikan sepanjang 2023 karena proyeksinya kenaikan harga-harga pangan ini setahun kedepan,” ungkapnya.

Dani Ramdan menjelaskan, Inflasi di Indonesia mengalami peningkatan meskipun posisinya masih dibawah dibandingkan dengan negara lain.

Inflasi sendiri sudah terjadi dari sejak Januari hingga September. Hal ini, berdampak pada kenaikan harga di beberapa komoditas kebutuhan masyarakat.

“Inflasi Misalnya Januari sampai Oktober tahun lalu kita itu satu sampai satu koma persen. Sekarang di September itu udah lima koma, ini artinya memang situasi di mana memang harga-harga itu cenderung naik terutama di 20 komoditas,” katanya.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar menggelar entry meeting di ruang rapat KHR. Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin (24/10).

Pada kegiatan itu, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan didampingi Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi. Sementara, dari BPK Jabar menghadirkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Paula Henry Simatupang.

Dani Ramdan menjelaskan, kegiatan entry meeting ini merupakan agenda rutin dari BPK Jabar yang ditargetkannya dari segi pelaporan administratif meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski begitu, peringkat WTP mesti bersamaan dengan pelayanan yang berdampak kepada masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Kalau istilah Pak Kepala Perwakilan BPK, ada istilah sukses meraih WTP, tapi ada juga yang WTP yang berhasil. WTP yang berhasil itu, laporan keuangannya baik-benar, terus manfaatnya juga optimal di masyarakat,” ujar Dani Ramdan.

Dani meminta agar setiap perangkat daerah tidak hanya berhenti pada kesesuaian administrasi atau pelaporan pada BPK Jabar. Tetapi setiap proyek pembangunan yang berjalan hari ini mesti sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kemanfaatan yang kita jalankan dari proyek-proyek yang kita jalankan ini harus seoptimal mungkin,” jelasnya.

Pemeriksaan dari BPK Jabar ini tengah berjalan dari pekan lalu hingga tanggal 18 November 2022 berjalan secara rutin (reguler) yang berfokus pada belanja modal. Karena itu, jelas Dani, mulai dari perencanaan, tender, pengadaan, hingga ke pelaksanaan dan evaluasi mesti dilakukan secara cermat.

“Baik untuk modal barang, tanah, bangunan, dan juga jaringan ya, jalan, irigasi dan seterusnya. Mengapa? Karena ini yang risikonya paling tinggi ya, begitu belanja modal kan kita melalui pihak ketiga,” katanya.(Red)