-1.3 C
New York
Wednesday, March 18, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 85

DPD GARIS Sukabumi Raya Lakukan Aksi dan Audiensi Dalam Pernyataan Sikap Atas Dugaan Penyesatan Oleh Al-Zaytun

BIN | SUKABUMI – DPD GARIS Sukabumi Raya Lakukan aksi dan audiensi dengan beberapa instansi di Kota dan Kabupaten Sukabumi dalam menyikapi dugaan penyesatan umat Islam yang dilakukan oleh Mahad Al-Zaytun.

Ustad Ade Saepulloh selaku Ketua Umum GARIS Sukabumi Raya mengatakan bahwa hal ini untuk menyikapi semakin maraknya penyesatan yang dilakukan Oleh Mahad Al-Zaytun dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan di perburuk dengan publikasi di Media Sosial, serta belum adanya tindakan yang tegas dari Aparatur Pemerintahan yang membidangi, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Reformis Islam (DPD GARIS) Sukabumi Raya mengambil sikap dan langkah-langkah tegas agar penyesatan terhadap Umat Islam lainnya tidak terus berkembang.

Menurut DPD GARIS Sukabumi Raya berikut adalah beberapa kesesatan yang tersebar di berbagi Media Sosial yang dilakukan oleh Ma’had Al-Zaytun :

  • Tata Cara Shalat yang Sesat
  • Khutbah dengan Kitab Injil
  • Perempuan menjadi Khatib Jum’at
  • Shalat sesukanya karena tidak wajib
  • Boleh Berzina dan mencuri
  • Azan yang Nyeleneh
  • Makkah berlokasi di Al-Zaytun
  • Tradisi Salam Yahudi
  • Membangun Gereja di Dalam Ponpes

Atas dugaan penyimpangan dan penyesatan yang dilakukan oleh Mahad Al-Zaytun tersebut DPD GARIS Sukabumi Raya melakukan aksi damai di depan Kantor Kejari Kota Sukabumi dan lakukan Audiensi dengan MUI Kabupaten Sukabumi serta Kemenag Kota Sukabumi.

Ketua Umum GARIS Sukabumi Raya Ustad Ade Saepulloh juga mengatakan bahwa beberapa kesesatan ini menjadi perhatian DPD GARIS Sukabumi Raya untuk segera melakukan langkah-langkah penyelamatan akidah dari pengaruh buruk yang dilakukan oleh Mahad Al-Zaytun, dan meminta kepada selluruh pihak terkait untuk :

  • Meminta Agar MUI Segera mengeluarkan Fatwa Bahwa Alzaytun telah melakukan kesesatan.
  • Meminta Kepada Kementrian Agama untuk segera melakukan Audit dan Membekukan kegiatan Pendidikan keagaaman di Ponpes Al-zaytun.
  • Meminta kepada Kejaksaan RI sebagai Ketua PAKEM untuk segera bertindak, sebelum penyebaran kesesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan Al-zaytun semakin Meluas dan merusak ajaran islam di Indonesia.
  • Lakukan Audit dan periksa sumber Aset dan dana yang dimiliki oleh Al-zaytun, hingga mampu membuat Pelabuhan dan Kapal Sendiri.
  • Meminta kepada seluruh Tokoh-tokoh Politik yang bermain di dalam lingkaran Al-Zaytun untuk segera menarik diri, dan tidak memanfaatkan Al-zaytun jelang Pemilu 2024

(Redaksi)

Gerakan Pramuka Kwarcab Bintan Melaksanakan Kegiatan Rakercab Tahun 2023

BIN | Bintan – Ketua Panitia Pelaksana, Tamsir, S.Si, M.Si, Kegiatan Rapat kerja Cabang atau Rakercab ini merupakan agenda yang telah baku dalam Gerakan Pramuka sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka dan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/MUNAS/2018 Tahun 2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

“Adapun tujuan pelaksanaannya adalah untuk melakukan evaluasi kegiatan kwarcab tahun sebelumnya dan menyusun program kegiatan kwarcab pada tahun yang akan datang” ungkap Tamsir yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Sementara itu, Drs. Mohd Setioso, M.M, Ketua Kwarcab Bintan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kwarcab Bintan dalam menjalankan program kerjanya didukung melalui 6 komisi, yakni Komisi Organisasi, Hukum dan Bela Negara, Komisi Pembinaan Anggota Muda ( Binamuda), Komisi Pembinaan Anggota Dewasa ( Binawasa), Komisi Kewirausahaan, Aset dan Sarana Prasarana, Komisi Hubungan Masyarakat, Pengabdian Masyarakat dan Informatika dan Komisi Perencanaan dan Pengembangan.

“Keenam Komisi ini dibantu oleh sekretariat dan tiga pusat yakni Pusdiklatcab, Puslitbang dan Pusinfo serta diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kwarcab Bintan. Kolaborasi yang baik, menjadikan kwarcab Bintan mampu menyelenggarakan beragam kegiatan.

“Oleh sebab itu, rasanya Bintan sangat mumpuni jika kembali meraih prestasi sebagai kwarcab tergiat di Provinsi Kepri. Belum lagi, dukungan Kwarran (Kwartir Ranting) dan Dewan Kerja yang juga giat menyelenggarakan beragam kegiatan. Oleh sebab itu, mari kita terus tingkatkan kegiatan pramuka.

Bagi program yang sudah berjalan dengan baik, mohon tetap dipertahankan dan bagi program yang belum berjalan, mari kita dorong sehingga menjadi lebih optimal” harap Mohd Setioso.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan, S.P.W.K melalui Hasfi Handra, S.ST selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bintan ini dihadiri oleh kurang lebih 100 orang peserta, yang terdiri dari unsur Pengurus Kwarcab, unsur Mabicab, unsur Dewan Kehormatan, 3 Pusat, Dewan Kerja Cabang dan Kwartir Ranting.

Acara dimulai dengan sambutan Ketua Kwarcab Bintan sekaligus penyampaian Laporan Kegiatan Kwarcab Bintan tahun 2022 dan Sidang Pleno yang dipimpin oleh Suyatno, S.Pd selaku sekretaris Cabang dan didampingi oleh drh. Iwan Berri Prima, MM selaku unsur Panitia pelaksana.

Tampak hadir adalah Ketua Harian Kwarcab Bintan Drs. Yasman Andhika, Muin Sinaga, S.Pi selaku sekretaris panitia pelaksana dan beberapa Wakil Ketua/ Ketua Komisi dalam lingkup kwarcab Bintan.( Sobar )

Rumah Mewah Camat Kemuning Jadi Sorotan Netijen

BIN | Palembang – Camat Kemuning, Palembang Muhammad Irman menjadi sorotan netizen di dunia maya karena gaya hidup yang hedon bersama istri yang sering pamer kemewahan.

Bahkan ada kecurigaan dari netizen bahwa pembangunan rumahnya ada subsidi silang dari pembangunan Kantor Kecamatan Kemuning, karena pembangunannya bersamaan.

Seperti yang dilansir pada akun @fd*** yang mengomentari video yang beredar di media sosial, “Membangun rumah bersamaan waktunya dengan membangun Kantor Camat… Wah…subsidi silang cak nyo yeeee…@official.kpk”.

Ada juga komentar dari akun @alnau*** mengomentari,”KALAU BISA RUMAH SEBESAR INI ,, PENGEN DEH BESAR NANTI ANAK SAYA JADI CAMAT KEMUNING JUGA, silakan tag siapaa tau keluarga kita pengen jadi camat kemuning juga @official.kpk”.


Selain itu, juga ada komentar dari @shaqel***,”Mertuo aku bae pensiunan PNS eselon 1 duo laki bini idak sekayo Mak ini. Curiga aliran dana ghaib”.

Belum lagi gaya hedon istri dari Camat Kemuning, Indah Rizky Ariani yang ditunjukkan pada akun @indahrizkyariani_mujyaer dan cannel youtubenya Indah Mujyaer Family.

Dalam koleksi cannel youtube Indah Rizky tampak sedang berlibur ke Singapura bersama keluarga besarnya dan saat berlibur ke Bali, hingga video klarifikasi tentang profesinya sebagai youtuber dan instagramer.

Bermula dari pembangunan Kantor Camat Kemuning yang sudah diresmikan oleh Walikota Palembang pada Selasa, 7 Maret 2023 lalu yang menelan anggaran APBD 2022 sebesar 6,8 M. Dimana kantor camat tsb dibangun dengan waktu yg kurang lebih bersamaan dengan pembangunan rumah pak camat yg bak istana.

Muhammad Irman sempat membantah kalau dirinya dan istri menunjukkan gaya hidup hedon yang viral di media sosial. Adapun yang beredar seperti rumah dan jalan-jalan ke luar negeri itu berasal dari penghasilan sang istri yang memiliki usaha.

Dilansir dari kumparan.com pada Kamis 8 Juni 2023 Muhammad Irman mengatakan “Masalah rumah yang membangunnya dari istri. Tapi orang beranggapan rumah itu berasal dari penghasilan saya selaku camat.

Irman menjelaskan, pembangunan rumah tersebut dilakukan secara bertahap, dan tanahnya pun pemberian dari orang tua dan ada uang dari orang tua juga di situ.

“Jadi rumah lama dan tanah yang ada sebelumnya dijual dan digabung-gabung untuk membangun rumah tersebut,” kata Irman.

Termasuk juga jalan-jalan ke luar negeri yg dalam setahun bisa sampai 2-3 kali ke amerika dan eropa dengan membawa rombongan keluarga atau teman temannya yg dibiayai sendiri oleh istrinya itu juga bagian dari usaha istrinya yang salah satunya yakni membuka jasa penitipan barang.

“Memang ada juga yang menitipkan barang-barang branded. Keuntungan yang didapatkan juga lumayan,” ungkap Muhammad Irman.

Namun dari hasil penelusuran laporan Lhkpn yang dapat diakses oleh siapa saya, laporan LHKPN Irman tidak pernah di pembaharuan sejak tahun 2011 dengan nilai total harta yang dimiliki hanya Rp.60.938.000.-

Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamiah Haryanti, sangat menyayangkan adanya aksi pamer kekayaan yang dilakukan pejabat.

“Sebagai pejabat harus dapat menunjukkan hidup yang sederhana dan prihatin,” kata Jamiah Haryanti.

Sebagaimana PNS pada instansi lainnya, pegawai kecamatan akan mendapat gaji sesuai golongannya. Seperti yang sudah diketahui, golongan PNS ini didasarkan pada tingkat pendidikan PNS dan lama masa menjabat yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang camat diharuskan untuk menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

Berdasarkan aturan tersebut, seorang camat setidaknya akan berada di golongan III, artinya Muhammad Irman berhak menerima gaji paling sedikit sebesar Rp 2.579.400 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019.

Sebagai seorang abdi negara, besaran gaji ASN itu belum termasuk tunjangan yang diberikan, misalnya ada dari tunjangan istri, anak dan beberapa tunjangan melekat lainnya.

Selain itu sebagai seorang camat, Muhammad Irman juga berhak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP). Khusus untuk PNS di lingkungan kota Palembang, besaran TPP telah diatur dalam Keputusan Walikota Palembang Nomor 259/KPST/BPKAD/2018.

Dalam aturan tersebut tertulis besaran TPP seorang camat sebesar Rp 14.000.000, jadi gaji M Irfan di pemerintahan tidak kurang dari Rp 16.579.400 belum termasuk tunjangan melekat lainnya.

Fenomena pamer kekayaan, hedon gaya hidup para ASN dan Istrinya mendapat tanggapan dari pengamat sosial yang juga youtuber Guru Gembul dalam kesempatan wawancara, “Pertama kita harus bersyukur, ketika istri pejabat berpakaian mewah, pergi kesana-kesini, dandan menor, operasi plastik dan lain-lain”.

“Pamer kekayaan di media sosial menjadi sarana pembuktian kita bahwa pejabat itu korup,” ungkap Guru Gembul.

Korupsi di Indonesia itu sangat susah untuk dilacak, salah satu alasannya adalah karena para koruptor itu sangat jago untuk money laundrey, jago untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsinya, tambah Guru Gembul.

“Bikin perusahaan cangkanglah, bikin perusahaan atas nama orang lain dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, justru dengan keberadaan istri pejabat yang menor-menor itu akan menjadi celah biar kita bisa memantau sampai sejauh mana dia korupsi,” jelas Guru Gembul.

Kita bisa melihat dari dunia maya akan aksi mereka, jadi justru saya menyarankan pada istri-istri para pejabat mohon tetaplah tampil menor agar kita semua dengan mudah untuk mengenali siapa koruptor sesungguhnya, lanjut Guru Gembul.

Koruptor paling masif itu pada tingkat desa, karena desa itu sarang korupsi paling masif, bukan berarti paling besar tingkat korupsinya, tetapi paling banyak.

Mengapa paling banyak, karena pengawasan di desa itu paling sedikit, paling susah. Kultur pemerintahan desa sebagian besar masih feodal, jauh dari pusat, pengawasannya susah secara geografis, bahkan banyak kepala desa yang mendadak kaya sejak menjabat dan diangkat menjadi kepala desa, padahal gajinya sama tidak terlalu jauh dari UMR kurang lebih 2 – 5 juta tergantung dari desanya.

Tiba-tiba mendadak jadi sangat kaya raya, punya mobil, punya rumah, nambah istri baru segala rupa kayak gitu yang cenderung masif, seloroh Guru Gembul.

“Jadi sekali lagi tolonglah, yang menjadi agen untuk menampilkan korupsi dari orang-orang yang suka pamer, khususnya para istri yang tampil menor itu tetaplah pertahankan, agar kami semua bisa mengetahui siapa yang menjadi koruptornya,” pungkas Guru Gembul. (Wati)

Wak Jul, Kami Yakin Partai Hanura Lingga Dapat 5 Kursi di DPRD

BIN | Lingga – Zulkarnain yang akrab disapa Wak Jul merupakan putra asli Senayang Kabupaten Lingga. Tepatnya Desa Berjong, Kecamatan Bakung Serumpon Lingga ini merupakan salah satu tokoh pemuda yang malang melintang di berbagai organisasi.

Aktif sebagai Wakil Ketua Umum LSM Cerdik Pandai (CINDAI) Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2019, Wak Jul turut serta mengawal dan membela kepentingan masyarakat Lingga, terkhusus wilayah Senayang, Bakung Serumpun, Temiang Pesisir serta Katang Bidara.

Dari kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Lingga yang tidak berpihak kemasyarakatan, hingga kebijakan yang tidak tepat sasaran dan bersifat mubazir.

“Sudahi lah sikap mubazir Pemda Lingga yang mengeluarkan APBD yang tidak tepat sasaran. Jangan sampai Lingga menjadi Kabupaten Bonsai, tidak maju dan berkembang semenjak menjadi Kabupaten sendiri hingga saat ini,” tutur Wak Jul sela-sela santai di Posko Cindai Kepri, Sukabernang Tanjungpinang, Sabtu (10/06/23).

Saat ini, Zulkarnain aktif sebagai Ketua Koordinator Partai Hanura Dapil 2 (dua) Kabupaten Lingga. Optimis bisa merebut 5 kursi dari 4 Dapil di DPRD Lingga. Masing-masing dapil satu kursi sedangkan khusus dapil dua menyumbangkan dua kursi.
“Kita optimis akan merebut 5 kursi, terkhusus dapil 2 Kecamatan Senayang, Bakung Serumpun, Temiang Pesisir serta Katang Bidara kita maksimalkan 2 kursi. Agar ada perubahan dari sisi pengelolaan APBD Lingga jika kita bisa menguasai Parlemen di Lingga ini,” tambahnya.

Wak Jul menambahkan jika komposisi para Calon Legislatif yang sudah mereka siapkan sudah sangat tepat. Sesuai dengan segi ketokohan, kemampuan merangkul dan memiliki komitmen membangun kampung halaman.

Diketahui, untuk dapil dua Lingga terdiri dari Kecamatan Senayang

  1. Kelurahan Senayang
  2. Desa Baran
  3. Desa Laboh
    4 . Desa Mamud
  4. Desa Penaah
  5. Desa Persiapan Kentar
  6. Desa Persiapan Sebung

Kecamatan Bakung Serumpun

  1. Desa Rejai
  2. Desa Tanjung Lipat
  3. Desa Tanjung Kelit
  4. Desa Cempa
  5. Desa Batu Belobang
  6. Desa Pasir Panjang
  7. Desa Persiapan Buyu
  8. Desa Persiapan Berjung

Kecamatan Temiang Pesisir

  1. Desa Tajur Biru
  2. Desa Temiang
  3. Desa Pulau Batang

Kecamatan Katang Bidare

  1. Desa Benan
  2. Desa Pulau Bukit
  3. Desa Pulau Duyung
  4. Desa Pulau Medang
  5. Desa Mesanak
  6. Desa Persiapan Ujung Busung

( Red/Edi )

Pemkab Bekasi Gencar Sosialisasi Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

BIN | Kabupaten Bekasi – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, mewakili Pj Bupati Bekasi menghadiri kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Hotel Holiday Inn pada Jum’at (09/06/2023).

Sosialisasi yang diikuti oleh seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bekasi tersebut, juga dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi.

Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi menyampaikan, BPD memiliki fungsi dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Diharapkan, dengan fungsinya ini dapat menjalankan perannya secara sungguh-sungguh, terutama dalam hal penggunaan anggaran.

“Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas, sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dengan adanya mekanisme check and balance ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa,” papar Dedy Supradi dalam sambutan mewakili Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.

Dedy menyebutkan, saat ini masyarakat membutuhkan fasilitas dan arahan yang baik dari pemerintah desa tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan.

“Kita ingin terbangun sinergitas yang baik antar desa, saling berdiskusi, serta memanfaatkan teknologi dalam menggali pengetahuan dan menjalankan pembangunan yang tentunya tetap mentaati regulasi yang berlaku agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” jelasnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang menyebutkan, Sosialisasi kali ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota BPD dalam pengawasan serta pengelolaan keuangan desa. Mengingat kedua hal tersebut merupakan suatu siklus yang harus ada dalam kehidupan suatu organisasi.

“BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu memahami lima aspek penting yang menjadi tujuan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa tersebut yakni berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, disiplin anggaran, serta partisipatif,” kata Henry yang juga bertindak sebagai narasumber dalam sosialisasi ini.

Point yang kedua, lanjutnya, setelah memahami lima tujuan pengawasan tersebut, BPD juga perlu mengetahui tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

“Diharapkan, BPD bersama kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan dapat mengelola keuangan desa secara maksimal untuk kemajuan dan kepentingan bersama masyarakat desa,” tandasnya.( Red )

Waspada Adanya PMK, Kabid Kesehatan Hewan Kan, Bekasi Bentuk Tim Pengawasan Pemeriksaan Hewan Qurban

BIN || Bekasi- Jelang hari raya Idul Adha 1444 H, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kabupaten Bekasi telah membentuk tim pengawasan pemeriksa hewan Qurban untuk mengantisipasi adanya PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). Hal ini dikatakan Kabid Kesehatan Hewan, Dwian Wahyudiharto kepada awak media dikantornya di Komp. Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan mengatakan, Sebelum hewan Qurban yang masuk dari luar daerah disarankan agar divaksinasi terlebih dahulu agar terhindar dari PMK.

“Jadi hewan Qurban yang masuk ke Kabupaten Bekasi itu betul-betul dalam keadaan sehat, dan harus dibuktikan dari sana surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal”, terangnya, Jum’at (9/6/2023).

Masih lanjutnya Dwian, rata-rata hewan Qurban dari luar daerah seperti dari Bali, NTT biasanya sebelum hewan diberangkatkan ke wilayah lain, ada pengecekan kesehatan terlebih dahulu melalui karantina.

“Kalau tidak lengkap berkasnya tidak mungkin sampai kesini, kita mempersyaratkan hewan Qurban dari luar itu harus sudah di vaksin dan di Eartag Secure QR Code (anting ternak)”, jelasnya.

Tim pengawas pemeriksa hewan Qurban mulai bergerak pada tanggal 13 Juni 2023 besok, dengan jumlah 30 orang ditambah lagi dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

“Pemeriksaannya itu Ante Mortem (pemeriksaan sebelum hewan dipotong) dalam kondisi masih hidup dan Pos Mortem adalah pemeriksaan mau tiga hari Idul Adha”, imbuhnya.

Dwian menambahkan, bahwa dia dan tim akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan semaksimal mungkin untuk memastikan hewan Qurban tersebut betul-betul aman dari PMK.

“Paling nanti akan kita berikan kepada hewan Qurban tersebut seperti vitamin, obat penurun panas kalau memang hewan tersebut terlihat tres tranportasi di jalan. Karena kebanyakan hewan-hewan tersebut stres karena perjalanan, ya parah-parahnya itu patah kaki biasanya”, tambahnya.( @SR/team )

Camat Cabangbungin Asep Buchori Terjun Langsung Bersihkan Kali Anak Ciherang

BIN | Kabupaten Bekasi – Camat Cabangbungin Asep Buchori terjun langsung membersihkan Kali Anak Ciherang di Desa Sindangsari bersama unsur Muspika, perangkat desa setempat serta masyarakat pada Jumat (09/06/2023).

Camat Cabangbungin Asep Buchori menyampaikan, kegiatan bersih-bersih ini merupakan intruksi Pj Bupati Bekasi di program Jumat Bersih (Jumsih) di wilayah masing-masing di antaranya Kecamatan Cabangbungin.

“Ya kami akan galakkan kembali program Jumsih di setiap desa terutama kali yang tercemar oleh sampah serta sampah yang berserekan di jalanan,” katanya.

Asep mengatakan, program ini sengaja mengajak semua masyarakat agar sadar dalam lingkungan, sehingga tidak mudah untuk membuang sampah sembarangan. Dia juga mengajak semua elemen masyarakat mengedukasi jangan sampai membuang sampah ke sungai.

“Sehingga dampaknya akan menyebabkan terjadinya banjir serta aliran kali akan tersumbat,” katanya. Apalagi sekarang musim kemarau ketika kali tersumbat sampah pasti tidak bisa mengairi pesawahan yang kekeringan.

“Makanya kita seterusnya harus sadar lingkungan pertama dari keluarga kita terlebih dahulu untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi buang sampah ke kali,” katanya.( Red )

Aksi Tawuran Pelajar Berhasil Dibubarkan Polsek Cibarusah

BIN | Bekasi – Personil Polsek Cibarusah berhasil membubarkan aksi tawuran yang dilakukan sekelompok remaja di Cibarusah, pada Kamis (08/06/2023).

Kapolsek Cibarusah, Iptu Arie Andika Silamukti mengatakan, aksi tawuran itu terjadi di Jalan Raya KH. Ma’mun Nawawi, Desa Sindangmulya Kecamatan Cibarusah.

“Kejadiannya tadi pukul 15.00 WIB,” kata Kapolsek.

Kapolsek menjelaskan, aksi tawuran itu diketahui berdasarkan informasi warga.

“Kami langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan langsung mendatangi lokasi tawuran,” ucapnya.

Namun saat polisi tiba, lanjut Kapolsek, para pelaku aksi tawuran langsung berhamburan melarikan diri.

“Pelaku yang tertangkap satu orang,” tuturnya.

Polisi sempat melakukan pengejaran dan penyisiran di sekitar lokasi aksi tawuran, namun polisi tidak menemukan para pelajar yang melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

“Dari hasil penyisiran, kami berhasil menemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor,” ungkap Iptu Arie Andika.

Barang bukti ini langsung diamankan ke Mako Polsek Cibarusah. Untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi, Polisi akan melakukan patroli di jam-jam rawan.

Kapolsek Cibarusah menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui informasi terkait gangguan kamtibmas diwilayahnya agar segera menginformasikan kepada Polsek Cibarusah atau Bhabinkamtibmas.

“Warga bisa lapor secara langsung ke Mapolsek Cibarusah atau Bhabinkamtibmas agar dapat kami tindak lanjuti dengan cepat,” tandas Iptu Arie Andika Silamukti.(Wati)

PJ Bupati Bekasi Hadiri Silaturahmi Forkopimda Bersama LSM dan Ormas se- Kabupaten Bekasi

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya LSM dan Ormas untuk bisa menciptakan kondusivitas yang berkelanjutan hingga pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Ajakan tersebut disampaikan Dani Ramdan saat menghadiri Silaturahmi Forkopimda bersama Ormas dan LSM se-Kabupaten Bekasi yang berlangsung di Gedung Promoter Polres Metro Bekasi, Cikarang Utara, pada Kamis (8/6/2023).

“Ya, kita ingin menggalang kesepakatan semua elemen masyarakat, khususnya LSM dan Ormas, untuk bisa menciptakan kondusivitas yang berkelanjutan hingga terselenggaranya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.

Pada acara yang digagas Kapolres Metro Bekasi itu, Dani Ramdan menyampaikan, dengan adanya silaturahmi tersebut, dapat terjalin komunikasi yang baik antara Forkopimda dengan LSM dan Ormas, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas di Kabupaten Bekasi.

“Ya, saya kira salah satu caranya melalui pertemuan seperti ini, kita bisa berdiskusi dan berdialog, menyampaikan gagasan dan pikiran. Ketika ada ketidak-sepahaman, kalau dikomunikasikan kan jadi clear,” terangnya.

Dani berharap, Ormas dan LSM juga akan ikut berkontribusi memberikan edukasi politik kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024.

“Seperti makna dari Pemilu dan pentingnya masyarakat menggunakan hak pilih,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Adtya Bennyahdi mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Bekasi menjelang Pemilu 2024 cukup kondusif. Karena semua elemen masyarakat kompak dan bersinergi dalam mensukseskan agenda nasional Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Ya, kami bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat akan terus bersinergi untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Bekasi. Dibantu oleh jajaran Muspika, Camat, Kapolsek, Koramil, Kepala Desa, Babinsa serta Bhabinkamtibmas,” terangnya.

Buntut Dugaan Penyerobotan Lahan, RZ dan K Dilaporkan di Polres Lingga

BIN – Lingga – Perkara dugaan tindak pidana penyerobotan sebidang tanah dengan lokasi objek sengketa beralamat di Jalan Nusantara, RT. 008/ RW. 003, Kelurahan Senayang, Kecamatan Senanyang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau sempadan Kelenteng Setya Saktya Kalama Senayang diduga dilakukan oleh RZ dan K dilaporkan oleh Herman alias Apio dengan didampingi Kuasa Hukum Tri Wahyu, S.H, Rabu (07/06/23).

Laporan dugaan Penyerobotan dan pengrusakan lahan tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Tri Wahyu, S.H langsung ke Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lingga dengan nomor laporan LP/B/7/VI/2023/SPKT/POLRES LINGGA/POLDA KEPULAUAN RIAU.

“Ini murni penyerobotan dan pengerusakan lahan milik klien saya, dimana lahan itu telah bersertifikat hak milik dan terdaftar di BPN Lingga, patok atau pembatas tanah klien saya juga dicabut dan dipindahkan sehingga saat diadakan pengukuran ulang oleh BPN Lingga dihadiri oleh Lurah dan RT setempat, tanah klien saya menjadi kurang ukurannya luasnya seperti yg termaktub didalam sertifikat tersebut,” tutur Wahyu.

Wahyu juga menambahkan dengan dasar tersebut, kliennya secara resmi telah melaporkan hal ini ke pihak Polres Lingga sehingga dibuatkan LP.

Herman alias Apio juga mengatakan dulu sudah pernah menyampaikan kepada terlapor kalau dirinya memiliki sertifikat terhadap tanah yang dibangun tersebut. Namun tetap tidak diindahkan.

“Hari ini melalui kuasa hukum saya, saya ingin menempuh jalur Hukum dan semoga keadilan benar-benar masih ada dan saya percaya penuh dengan kinerja kepolisian di Polres Lingga sekarang ini,” ungkapnya.

Melalui pesan singkat whatsapp kepada Tim Media ini, Kasat Reskrim Polres Lingga, AKP Rustam Efendi Silaban,S.H membenarkan terkait pelaporan tersebut.
“Siap, Ya kami akan melakukan tahapan penyelidikan,” terangnya singkat.( Edi)