6.2 C
New York
Sunday, October 18, 2026

Buy now

spot_img
Beranda blog Halaman 5

Prabowo dan Putin Bertemu di Vladivostok, Indonesia-Rusia Perkuat Kemitraan Strategis

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN – Dilansir dari halaman Facebook Hubungan Indonesia dan Rusia kembali menunjukkan kedekatan strategis. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela agenda Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis, 3 September 2026.

Pertemuan bilateral tersebut berlangsung dalam suasana hangat. Salah satu momen menarik terjadi saat jamuan santap siang resmi atau working lunch.

Di hadapan Putin, Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri peringatan Hari Nasional Rusia serta KTT Peringatan ASEAN-Rusia pada Juni 2026 lalu. Ketidakhadiran tersebut, menurut Prabowo, disebabkan adanya urusan domestik yang mendesak.

Dengan nada berseloroh, Prabowo mengatakan bahwa kunjungannya ke Vladivostok kali ini menjadi caranya untuk “membayar utang” atas ketidakhadirannya pada agenda sebelumnya.

Ucapan tersebut mencairkan suasana. Putin terlihat menyambutnya dengan senyuman, tawa kecil, dan anggukan hangat sebagai tanda memahami alasan Prabowo.

Di luar momen tersebut, pertemuan kedua kepala negara juga membahas penguatan hubungan bilateral di berbagai sektor strategis.

Putin menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra kunci Rusia di kawasan Asia-Pasifik. Hubungan ekonomi kedua negara juga menunjukkan perkembangan, dengan volume perdagangan Indonesia-Rusia dilaporkan meningkat sekitar 12 persen pada tahun sebelumnya.

Kerja sama ke depan akan diperluas ke sejumlah bidang, mulai dari pertanian, perminyakan, industri galangan kapal, teknologi digital, konektivitas maritim, hingga penjajakan kerja sama energi nuklir.

Kedua pemimpin juga membahas implementasi kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU). Kesepakatan tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan peluang perdagangan antara Indonesia dan negara-negara anggota EAEU.

Pertemuan Prabowo dan Putin di Vladivostok pun menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan yang tidak hanya berfokus pada diplomasi, tetapi juga pada kerja sama ekonomi, teknologi, energi, dan konektivitas strategis.

Dengan semakin luasnya bidang kerja sama tersebut, hubungan Indonesia-Rusia ke depan diproyeksikan semakin erat dan strategis, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi dan geopolitik kawasan Asia-Pasifik. (Red)

Mahfud MD Mengungkap Ketua Umum PDIP Prinsipnya Dukung RUU Perampasan Aset

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN – Megawati Soekarnoputri ternyata disebut tidak menolak RUU Perampasan Aset. Mahfud MD mengungkap Ketua Umum PDIP tersebut pada prinsipnya mendukung aturan itu, tetapi memiliki kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan ketika nantinya diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Menurut cerita Mahfud, Megawati khawatir instrumen perampasan aset justru bisa berubah menjadi alat pemerasan apabila kepolisian dan kejaksaan belum benar-benar bersih.

Karena itu, Megawati berpandangan pembenahan institusi penegak hukum perlu mendapat perhatian agar kewenangan besar dalam aturan tersebut tidak disalahgunakan. Meski demikian, Mahfud menegaskan sikap Megawati secara prinsip tetap menyetujui RUU tersebut.

Mahfud memiliki pandangan berbeda mengenai urutan pelaksanaannya. Mantan Menko Polhukam itu menilai Indonesia tidak perlu menunggu polisi dan jaksa sepenuhnya bersih untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Menurutnya, jika syarat tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu, pengesahan aturan justru berpotensi terus tertunda.

Mahfud mengusulkan dua agenda tersebut berjalan bersamaan: memperkuat integritas serta pengawasan terhadap aparat sembari menghadirkan perangkat hukum untuk merampas aset hasil kejahatan.

Dengan mekanisme yang kuat dan pelaksanaan yang akuntabel, RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya efektif memberantas kejahatan, tetapi juga memiliki perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.

Sumber suara.com

GELAR HARLAH KE-12 ; JAPATI MENGAJAK MENJAGA KEAMANAN BANGSA

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Tasikmalaya,- Pengurus Pusat Jaringan Persatuan Asli Tasik Indonesia yang di singkat PP JAPATI INDONESIA menggelar peringatan Hari Lahir Ke-12. Dalam kesempatan ini turut hadir, Pembina Japati, Ketua Karang Taruna, Ketua-Ketua Organisasi Kemasyarakatan Tasikmalaya, serta Ratusan Anggota Japati, kegiatan ini dilaksanakan di Lapang Serbaguna Karangsari Tasikmalaya. 26/8/2026

Junen Ketua Umum JAPATI INDONESIA dalam sambutanya menyampaikan “Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah S.W.T. alhamdulillah sampai saat ini Japati di usia 12 tahun masih di beri kesempatan untuk terus berkiprah dalam tatanan kehidupan masyarakat khususnya di Tasikmalaya umumnya untuk bangsa ini, mari kita berdo’a kepada Tuhan Semesta Alam semoga selalu meridhoi dan menuntun setiap langkah Japati serta kita semua bisa istiqomah dalam garis perjuangan Japati”.

“Japati sebagai wadah persatuan orang tasik harus mampu membawa perubahan tasikmalaya lebih baik, baik secara ekonomi ataupun sosial, sehingga japati ini benar-benar benmanfaat untuk kehidupan masyarakat, kita tidak cukup mengkritisi pemerintah saja, tapi kita harus mampu juga memberikan solusi untuk kemajuan tasik dan bangsa”. Papar junen

“Melihat situasi bangsa ini, saya ingin mengingatkan dan mengajak kepada semua masyarakat khususnya seluruh anggota japati untuk mampu memahami keadaan bangsa, jangan sampai terbawa arus paham-paham yang radikal yang terlihatnya baik, seolah-olah terlihatnya islami tapi menyesatkan, tidak sedikit di media sosial yang menyebarkan paham-paham radikal berbalut dakwah, kita ikuti saja ajaran kiyai-kiayi kita, kiyai-kiayi kampung yang sanadnya sudah jelas”. Ungkap Junen

“Tanpa disadari bangsa ini sedang di obok-obok melalui media sosial, melalui medsos, hampir semua masyarakat memiliki medsos, terutama tiktok dan facebook, melalui medsos tersebut kita sedang di pecah belah, sedang di adu domba untuk menghancurkan bangsa ini, maka kita harus hati-hati dalam bermedia sosial, harus mampu menyaring informasi, lihat dulu sumbernya jangan mudah percaya, karena banyak sekali sumber berita atau informasi yang tidak bisa di pertanggungjawabkan dengan tujuan untuk menghancurkan bangsa ini”. Tambah junen

“Japati sesuai motonya Ta’at Negara – Hormat Orang Tua, harus menjadi benteng Negara, harus menjadi pelindung masyarakat, melawan semua bentuk yang mengancam keamanan bangsa, melawan radikalisme, melawan telorisme, melawan isu-isu provokatif, melawan berita hoax, siap?”. Tegas junen

Selain itu peringatan hari lahir japati ini di iringi rangkaian kegiatan sebagai berikut.

  1. Santunan dan Tabligh Akbar dengan tema “Lawan Radikalisme dan Telorisme”.
  2. Orasi Kebangsaan dan Panggung Rakyat dengan tema “Lawan Hoax yang mengancam keamanan bangsa”.

Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 25-26 Agustus 2026 dan berjalan dengan lancar.

“Alhamdulillah hari kemarin kita sudah melaksanakan santunan dan tabligh akbar, semoga kegiatan-kegiatan ini bisa meningkatkan keimanan kerakyatan kita serta bermanfaat khususnya untuk kita semua umumnya untuk masyarakat dan membawa keberkahan untuk kita semua, Amin ya rabbal alamin”. Tutup junen.(Red)

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Penguatan Penanganan TPPU  Perkuat Sistem Pencegahan dan Penindakan Kejahatan

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Jakarta – KPK menegaskan pentingnya penguatan upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai bagian pemberantasan korupsi.

Menurut Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, penguatan penanganan TPPU penting guna memperkuat sistem pencegahan dan penindakan kejahatan keuangan sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

“Pemberantasan korupsi tidak cukup pada pembuktian tindak pidana dan pemidanaan pelaku, tapi menelusuri aliran hasil kejahatan, mengungkap penyamaran aset, serta memastikan aset hasil korupsi kembali ke negara,” ungkapnya.

Fitroh menjelaskan mengenai penilaian risiko nasional atau National Risk Assessment (NRA) sebagai instrumen penting guna mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami ancaman, kerentanan, serta dampak TPPU.

Hasilnya, menjadi dasar penyusunan kebijakan mitigasi yang lebih terukur sekaligus memastikan sumber daya nasional fokus pada risiko paling signifikan.(Red)

Sumber KPK

Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, Tinjau Langsung Progres Normalisasi Saluran Sekunder (SS) Bendungan Kedung Gede (BKG

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, meninjau langsung progres normalisasi Saluran Sekunder (SS) Bendungan Kedung Gede (BKG), Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Selasa (2/9).

Dirinya menargetkan pekerjaan normalisasi di kawasan Rancasuar, SS Kedung Gede, dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan.

Ia mengatakan normalisasi saluran tersebut merupakan langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim, baik saat musim kemarau maupun penghujan.

dr. Asep Surya Atmaja Endin Samsudin Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kab Bekasi,Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan normalisasi saluran irigasi yang diharapkan dapat mengatasi persoalan kekeringan di wilayah hilir, khususnya saluran BKG 34 hingga BKG 38.

Dalam kunjungannya, Asep meninjau tiga titik, yakni BKG 15, BKG 17, dan BKG 20. Di BKG 15, masih ditemukan sisa eceng gondok yang membutuhkan pembersihan lanjutan.

Sebagai informasi, SS BKG 15–16 berada di Desa Bantarjaya. Saluran BKG 17–25 melintasi area persawahan menuju Desa Karangharja dan Desa Karangsegar.

Sementara BKG 38 berada di Kampung Teluk Bango, Desa Karangharja, yang merupakan ujung saluran irigasi wilayah utara Kecamatan Pebayuran.(Red)

Juru Bicara Kementerian UMKM, Riza Damanik, Pinjaman KUR 100 jutaan Tidak Pake Agunan

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Jakarta – Untuk membantu masyarakat Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan dalam bentuk apa pun.

Masyarakat juga diminta waspada dan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran KUR, termasuk permintaan agunan tambahan, pungutan biaya, maupun praktik percaloan.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan calon penerima KUR tidak perlu menggunakan jasa perantara ataupun membayar biaya untuk memperoleh akses pembiayaan tersebut.(Red)

Harapan Plt Bupati Bekasi Kehadiran Sekolah Rakyat Dapat Membuka Kesempatan Pendidikan Seluas-luasnya Bagi Anak-anak

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Plt. Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak di Kabupaten Bekasi, sehingga tidak ada lagi warga yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena terkendala kondisi ekonomi.

Harapan tersebut disampaikan Asep saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi di Aula Sekolah Rakyat, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (31/8).

Asep menegaskan, pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa. Menurutnya, kondisi ekonomi maupun keterbatasan yang dihadapi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan dan meraih masa depan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan, sebanyak 427 siswa akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi. Para peserta didik berasal dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, termasuk siswa yang sebelumnya mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan.(Red)

Kejari Kabupaten Bekasi Paparkan Capaian Kinerja Di Acara Coffe Morning Wartawan

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang jatuh pada 2 September mendatang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menggelar acara Coffee Morning bersama insan media.

Agenda ini menjadi ajang transparansi publik terkait capaian kinerja instansi sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Semeru, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat di tahun 2026 tidak sedikit pun menyurutkan semangat jajarannya dalam menegakkan hukum secara profesional dan akuntabel di Kabupaten Bekasi (31/08).

Ringkasan Realisasi Anggaran Tiap Bidang (Januari – Agustus 2026)
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun): 95,87%

Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus): 93,74%

Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum): 69,97%

Bidang Pembinaan: 60,94%

Bidang Intelijen: 51,55%

Bidang Pemulihan Aset & Pengelolaan Barang Bukti: 27,29%

Capaian Utama Kinerja per Bidang

  1. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) & Pidsus: Penyelamatan Uang Negara
    Kejari Kabupaten Bekasi mencatatkan angka fantastis dalam upaya memulihkan kerugian negara:

Jalur Perdata Litigasi (Datun): Berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp40,15 Miliar.

Jalur Perdata Non-Litigasi (Datun): Memulihkan Rp1,37 Miliar, dengan target penagihan hingga akhir tahun mencapai Rp15,19 Miliar.

Tindak Pidana Khusus (Pidsus):

Penyelamatan uang negara dari 2 kasus korupsi yang sedang berjalan sebesar Rp930,1 Juta (dititipkan di rekening resmi Kejari).

Penyelesaian 1 perkara perpajakan melalui mekanisme denda damai sebesar Rp1 Miliar.

Berhasil menagih denda perkara perpajakan sebesar Rp574,3 Juta, dan terus mengejar sisa pembayaran denda pajak & cukai hingga akhir tahun.

  1. Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB)
    Seksi PAPBB menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan barang bukti:

Hasil Lelang Barang Rampasan Negara: Rp741,7 Juta

Penjualan Langsung Barang Bukti: Rp90,1 Juta

Uang Rampasan Negara: Rp46,8 Juta

Pengelolaan Barang Bukti Kendaraan:
Saat ini Kejari Kabupaten Bekasi mengelola 212 unit sepeda motor dan 16 unit mobil/truk.

Sebanyak 54 unit motor dan 4 unit mobil telah dikembalikan kepada pemilik yang berhak secara gratis berdasarkan keputusan pengadilan.

  1. Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum): Penanganan Perkara Cepat
    Total SPDP Diterima: 739 Perkara.

Kecepatan Penunjukan Jaksa: Kurang dari 3 hari sejak SPDP diterima, sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Nasional).

Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan: 348 Perkara.

Eksekusi Pidana Badan: Menuntaskan hukuman terhadap 518 terpidana.

  1. Bidang Intelijen: Edukasi Hukum & Pengawasan Asing
    Masyarakat Melek Hukum (“Pahami Hukum, Jauhi Hukuman”): Menyelenggarakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMPN 1 Cikarang Pusat, SMPN 7 Cikarang Utara, SMPN 8 Cibitung, serta penerangan hukum bagi Kepala Sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Bekasi.

Pengawasan Isu Komunitas & WNA: Aktif menggelar rapat pengawasan aliran kepercayaan (PAKEM) serta pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) bersama Timpora dan Kesbangpol.

  1. Bidang Pembinaan: Penguatan Kualitas SDM & Teknologi
    Mencapai rata-rata efektivitas kegiatan sebesar 93,82% pada Semester I 2026.

Mengikutsertakan personel dalam pelatihan modern, seperti Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Chatbot Layanan Hukum, Cyber Security, Analitik Data Korupsi, hingga Sertifikasi Mediator.

Penutup & Imbauan Publik
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Semeru, S.H., M.Hum., menyampaikan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat dan insan pers.

“Pencapaian ini bukanlah titik akhir, melainkan pendorong bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi. Kami berharap masyarakat Kabupaten Bekasi senantiasa memberikan dukungan dan tak ragu berkolaborasi. Bersama-sama, mari kita kawal penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan profesional di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya (Bis).

KH Abdul Hakim Mahfudz Atau Gus Kikin terpilih Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmat 2026-2031.

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN – Rangkaian demi rangkaian berjalan dan akhirnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031.

Keputusan itu ditetapkan secara mufakat oleh Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam sidang pleno Muktamar ke-35 NU, Senin (31/8/2026).

“Secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa Khidmat 2026-2031,” ujar anggota AHWA Anwar Iskandar.

Sebelum terpilih, Gus Kikin diajukan bersama empat calon lainnya, yakni Zulfa Mustofa, Abdussalam Sochib, Yahya Cholil Staquf, dan Abdul Ghofar Rozin.

Gus Kikin merupakan Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

Ia meneruskan kepemimpinan pesantren tersebut setelah sebelumnya dipersiapkan melalui musyawarah keluarga besar Tebuireng sejak 2016.

Sumber : kompas

Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi Gelar Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi melalui Pokja I menggelar Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2026 di Aula KH. Noer Ali, Kamis (27/8).

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat peran keluarga dalam membentuk karakter anak dan remaja di tengah perkembangan teknologi digital.

Plt. Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi, Nia Yuniawati Asep, menekankan pentingnya peran orang tua sebagai pendamping dan pembimbing anak dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital, seperti cyberbullying, kecanduan gawai, dan paparan konten negatif.

Menurutnya, anak tidak cukup hanya dibatasi dari teknologi, tetapi perlu dibekali karakter, akhlak mulia, dan literasi digital yang kuat sejak dari rumah.

Plt. Ketua TP PKK juga mengapresiasi berbagai program unggulan yang ditampilkan TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Bekasi.

Ia berharap inovasi dan kreativitas setiap kecamatan dapat saling menginspirasi sehingga program pola asuh yang baik dapat dikembangkan dan memberikan manfaat lebih luas bagi keluarga di seluruh Kabupaten Bekasi.(Red)

1...456...253Halaman 5 dari 253
© beksiindonesianews.co.id by db