DPMD Bersama BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Mengadakan Sosialisasi Kepada Perangkat Desa se-Kabupaten Bekasi

Penulis

-

March 16, 2022

BIN | Kabupaten Bekasi – Dalam rangka evaluasi dan percepatan penginputan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmentasi kepala desa dan perangkat desa (KP Desa), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Cikarang mengadakan sosialisasi bersama kepada perangkat desa se-Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Cikarang Selatan pada hari Jum’at (11/03/2022).

Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kabupaten Bekasi, Dede Komalasari mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi oleh Kementrian Kesehatan terkait kepesertaan JKN segmen KP Desa di Kabupaten Bekasi.

Menurut Dede saat ini desa yang telah melakukan penginputan peserta dalam segmen KP Desa berjumlah 119 Desa dari total 180 Desa yang berada di Kabupaten Bekasi.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi oleh Kementrian Kesehatan terkait kepesertaan JKN segmentasi KP Desa di Kabupaten Bekasi. Saat ini baru sekitar 119 Desa dari total 180 Desa yang berada di Kabupaten Bekasi yang telah melakukan penginputan kepesertaan KP Desa bagi perangkat desanya,” tambahnya.

Dikatakannya dari 119 Desa tersebut masih banyak yang belum melakukan pemasukan data seluruh perangkat desanya sebagai peserta KP Desa. “ Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh perangkat Desa yang berada di Kabupaten Bekasi dapat teregistrasi ke dalam segmen peserta KP Desa sampai akhir bulan ini,” imbuhnya.

Menurut Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Wely Trisna Aprinanda mengatakan kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk sosialisasi dan pendampingan dari BPJS Kesehatan Cabang Cikarang dan DPMD Kabupaten Bekasi kepada perangkat Desa untuk melakukan penginputan kepertaan JKN segmentasi KP Desa.

Wely menambahkan saat ini jumlah perangkat Desa di Kabupaten Bekasi yang telah di-input menjadi peserta JKN segmen KP Desa sekitar 32 Persen. Ia berharap diakhir bulan Maret ini seluruh perangkat Desa di Kabupaten Bekasi dapat di-input sebagai peserta JKN segmen KP Desa.

“Kegiatan hari ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat Desa se-Kabupaten Bekasi untuk melakukan penginputan kepesertaan JKN segmentasi KP Desa. Diharapkan dengan pendampingan oleh BPJS Kesehatan dan DPMD pada akhir bulan Mei nanti seluruh perangkat desa telah masuk ke dalam kepesertaan JKN segmen KP Desa,” terangnya. (Red)

Sekda Kabupaten Bekasi, Menutup Secara Resmi Acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2022

Penulis

Redaksi beksi

-

March 16, 2022

BIN | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi menutup secara resmi acara Forum Perangkat Daerah tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di Nuanza Hotel and Convention Kecamatan Cikarang Selatan, pada Selasa (15/03/22).

Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi menyampaikan, kegiatan tersebut untuk menyelaraskan antara usulan dari bawah dengan rancangan kerja perangkat daerah yang telah disusun berdasarkan rencana strategis dan rancangan RKPD tahun 2023-2026 agar tepat sasaran.

Dedy menjelaskan, sinkronisasi dalam tahap forum perangkat daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target menjadi sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah.

“Oleh karena itu saya berharap, seluruh rangkaian kegiatan dalam forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan selama dua minggu kemarin, dapat mencapai tujuan yang diharapkan,” ungkapnya.

Dedy menambahkan, apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing bidang di Bappeda agar bersama-sama dikawal dengan baik supaya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

“Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, sesuai dengan usulan dari tingkat Desa yaitu Musrenbangdes maupun Musrenbang tingkat Kecamatan ” terangnya.

Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Cucu Sriharti menambahkan, jumlah usulan yang diinput oleh DPRD Kabupaten Bekasi sebanyak 9.425 usulan yang nantinya akan ditelaah oleh perangkat daerah terkait dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Bekasi.

“Ya, nanti usulan-usulan tersebut kita akan dibahas lagi per kelompok dan perbidang terlebih dahulu yang nantinya akan di Musrenbangkan tingkat Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 Maret 2022,” ungkapnya.

Cucu berharap, seluruh usulan kegiatan pembangunan yang akan direalisasikan agar tepat sasaran sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.(Red)

Gerak Cepat Jajaran Polres di Sultra Amankan Distribusi dan Operasi Pasar Minyak goreng.

Penulis

Redaksi beksi

-

March 16, 2022

BIN | Kendari- Langka serta mahalnya Minyak goreng di pasaran, membuat ribuan masyarakat di berbagai daerah rela mengantri pasar murah yang di helat di berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Senada dengan Hal itu Jajaran Polres di berbagai Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara bergerak cepat menindak lanjuti Instruksi Kapolri dan perintah Kapolda Sulawesi Tenggara bapak Irjen Pol Teguh Pristiwanto. Para Kapolres memerintahkan jajaran Anggotanya untuk terlibat aktif mengawal distribusi minyak goreng dan juga operasi pasar yang di helat di daerahnya.

Polres Kendari melaksanakan pengamanan Operasi Pasar Murah Minyak Goreng satu harga yang diselenggarakan oleh Disperindag Prov. Sultra bekerja sama dengan Distributor PT. Wings Food

Di daerah lainya Kapolres Buton AKBP GUNARKO S.IK, M.Si terjun langsung melaksanakan kegiatan monitoring dan koordinasi terkait stok ketersediaan dan harga minyak goreng di Wilkum Polres Buton.

Sementara itu di Kabupaten Kolaka Polres Kolaka bersama dengan Distributor UD. Naga Mas dan Kwarcab Kolaka, membagikan sejumlah stok paket sembako sebanyak 3.000 Paket dimana paket sembako murah yang disalurkan yaitu Minyak Goreng sebanyak 3 Liter dan Tepung Terigu sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Gerak cepat Polda sulawesi tenggara dan Polres Di daerah tersebut sebagai upaya mengurai dan menciptakan rasa aman pada proses distribusi bagi masyarakat. Sesuai harapan masyarakat agar Polri turun tangan dalam krisis minyak goreng,”

Pangdam XIII/Merdeka Sambut Hangat Kunjungan Kajati Sulut

Penulis

Redaksi beksi

-

March 16, 2022

BIN | Sulawesi Utara – Pendam XIII/Merdeka, Pangdam XIII/Mdk Mayjen TNI A. Denny Tuejeh beraudiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sulawesi Utara Edy Birton SH. M.H bertempat di ruang kerja Pangdam XIII/Merdeka, Selasa (15/03/2022)

Kapendam XIII/Merdeka Letkol Inf Jhonson M. Sitorus dalam keterangannya mengatakan bahwa kunjungan Kajati kali ini dalam rangka silaturahmi guna mempererat kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulut dengan Kodam XIII/Merdeka, sekaligus perkenalan sebagai pejabat baru Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulut.

Lebih lanjut Kapendam sampaikan, pada kesempatan tersebut Pangdam XIII/Merdeka mengucapkan terima kasih kepada Kajati Sulut, karena di tengah kesibukan yang cukup padat, mau meluangkan waktu untuk mengunjungi Kodam XIII/Merdeka.

“Bapak Pangdam XIII/Merdeka mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kajati Provinsi Sulut beserta staf di Markas Kodam XIII/Merdeka,” ucap Kapendam

“Bapak Pangdam berharap” Lanjut Kapendam “sinergisitas antara Kodam XIII/Merdeka dengan instansi Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara selalu terjaga guna menegakkan keadilan di Provinsi Sulawesi Utara.

Di akhir acara, kedua pimpinan tersebut menyempatkan diri untuk mengabadikan momen tersebut dengan melakukan foto bersama.

Dalam kegiatan tersebut Pangdam XIII/Merdeka didampingi oleh Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi, Aslog Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Inf Bambang Hery Tugiyono, Kakumdam XIII/Merdeka Kolonel Chk Anggiat Lumban Toruan, S.H. dan Pjs Waasintel Kasdam XIII/Merdeka Letkol Inf Sunarto.(Red)

Autentikasi:
Letkol Inf Jhonson M. Sitorus

Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Lakukan Sidak Minyak Goreng

Penulis

Redaksi beksi

-

March 15, 2022

Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan sidak minyak goreng di Marunda, Jakarta Utara, hari ini Selasa (15/3/2022).

Kapolri dan Mendag melakukan sidak di PT Bina Karya Prima Gudang bekas Hargas (BKP).

Untuk diketahui, sidak yang dilakukan kedua pejabat negara itu kurang lebih memakan waktu hampir 1,5 jam.

Sedikitnya terdapat dua gudang milik PT BKP yang ditinjau proses produksinya oleh Kapolri dan Mendag.

Usai sidak, Kapolri menjelaskan di PT BKP tidak ditemukan adanya masalah produksi atau penimbunan. Bahkan, perusahaan tersebut justru menaikkan jumlah produksinya sebanyak dua kali lipat.

“Jadi saya terima kasih, ternyata bisa berproduksi dan produksinya 2 kali lipat dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” terang Kapolri.

“Ini tentunya menjadi contoh bagi pabrik yang lain bahwa ternyata bisa melakukan itu,” ucap Jenderal Polisi Sigit menambahkan.

Sepanjang sidak, lanjut Kapolri, dirinya dan Mendag menanyakan berbagai macam hal. Salah satunya terkait domestic market obligation (DMO) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Lanjutnya, hasil dari pengolahan ini pun telah didistribusikan dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Rp14.000.

“Tadi disampaikan sudah berjalan dan dari pabrik minyak goreng sendiri, khususnya BKP menjual ke pasar dengan harga Rp14.000 sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah,” papar Kapolri.

Masih dari keterangan Kapolri, sopir pun mengakui telah mendistribusikan minyak goreng ke lapangan dengan tepat waktu. Bahkan, sopir itu mengaku tidak ada masalah selama proses pengiriman minyak goreng.

“Kita cek langsung ke sopir bahwa mereka melaksanakan distribusi tepat waktu. Saya juga tanya secara nasional dilaksanakan dengan harga sama, sehingga tentunya dengan produksi meningkat,” tutur Kapolri.

“Hal itu berarti dari sisi distribusi tak ada masalah,” tutup Kapolri

Danrem 071 : Peringatan Isra Mi’raj Momentum Mengimplementasikan Akhlakul Karimah Prajurit

Penulis

Redaksi beksi

-

March 15, 2022

BIN | Banyumas – Hal tersebut ditegaskan Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Staf Korem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Candra, S.E., M.I.Pol., pada Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1443 H/2022 M, bertempat di Masjid Wijayakusuma, Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas. Selasa (15/3/2022).

Lebih lanjut dikatakan, peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW merupakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidrotul Muntaha pada satu malam untuk menerima perintah Sholat lima waktu sehari semalam dari Allah SWT.

Dijelaskan Danrem, untuk menerima perintah Sholat mengapa Nabi Muhammad SAW harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi jasmani dan rohani benar-benar suci. “Karena dalam Sholat lima waktu, terkandung nilai-nilai ibadah yang sangat tinggi dan menentukan bagi umat Islam baik ketika hidup di dunia maupun di akherat, hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang menyebutkan ibadah Sholat merupakan amalan yang akan dihisab pertama kali sebelum amal-amal yang lain di akherat nanti”, paparnya.

“Karenanya, peringatan Isra Mi’raj ini sangatlah tepat sesuai tema yang terkandung didalamnya yakni makna Isra Mi’raj dalam kehidupan prajurit TNI”, paparnya.

“Jadikan hikmah peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1443 H/2022 M sebagai implementasi nilai-nilai shalat dalam mewujudkan akhlakul karimah guna keberhasilan tugas pokok TNI”.

Penyelengaraan peringatan Isra Mi’raj ditengah pandemi covid19 ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat.

Hadir pada acara peringatan Isra mi’raj tersebut para Kasi Korem 071/Wijayakusuma beserta seluruh anggota Makorem dan Balak Aju Kodam IV/Dip Jajaran Korem 071/Wijayakusuma.(Red)

Dinginkan Suasana Kasus Wilson, Ketum AWPI Ambil Langkah Sambangi Tokoh Adat Beliuk

Penulis

Redaksi beksi

-

March 15, 2022

BIN I Lampung Timur – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke dikabarkan telah diamankan satuan resmob Polda Lampung dan Satuan reserse kriminal Polres Lampung Timur pada Sabtu (12/3/2022).

Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution membenarkan hal tersebut, menurutnya WL dan beberapa rekannya yaitu ES dan AM diamankan atas dugaan perusakan.

“Benar kita telah mengamankan WL, laporan model A dan sekarang biarkan kami bekerja melakukan proses pemeriksaan dan kebetulan ada juga Penyeimbang adat melaporkan hal yang sama, “kata Kapolres.

Wilson dkk hingga Selasa ini (15/3/2022) masih menginap di Mapolres Lampung Timur, Meski dia sudah menyatakan permintaan maaf saat gelar komferensi pers dihalaman kantor polres Lamtim pada Senin (14/3/2022).

Dalam pernyataannya di hadapan awak media, Wilson yang didampingi Kapolres telah resmi menggunakan baju warna orange. Dia mengaku menyesal atas perbuatannya membentak polisi dan merobohkan papan bunga di Polres Lampung Timur.

Wilson juga mengaku sudah meminta maaf atas perbuatannya kepada tokoh adat Lampung. “Saya sudah meminta maaf dan saya menyesal,” kata Wilson Lalengke.

Dengan bergulirnya kejadian yang menyeret Wilson Lalengke dkk, Ketua Umum Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Hengky Ahmad Jazuli, ambil langkah peesuasif kearifan lokal.

Hengki mengaku miris dengan peristiwa yang dialami Wilson dkk di Polres Lampung Timur. Sebagai satu profesi, Hengki yang juga notabennya ketua umum AWPI dan juga penyeimbang adat dari Tulang Bawang, dia telah menyambangi kediaman Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua yang ada di Lampung Timur dalam rangka silaturahim dan membicarakan persoalan yang sedang menimpa Wilson Lalengke dkk.

Kedatangan Hengki ke kediaman Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua didampingi Ketua DPD AWPI Provinsi Lampung, Refky Rinaldy dan Ketua DPC AWPI Kabupaten Lampung Timur, Herizal. Hengki menyebut kehadirannya tidak ada maksud lain kecuali hanya untuk mendinginkan suasana dan membuat Kabupaten Lampung Timur kembali kondusif.

Dia menilai persoalan yang sedang dihadapi Wilson Lalengke dkk dapat diselesaikan secara adat melalui kearifan lokal.

“Kami hadir bukan untuk memperkeruh, tapi justru mendinginkan suasana. AWPI disambut baik oleh Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua, bahkan harapan kami sejalan dengan para pemangku adat, kita semua ingin permasalahan ini dapat diselesaikan secara adat, “jelas Hengki.

Persoalan yang dialami Ketua Umum PPWI, kata Hengki pihaknya tidak ingin ikut campur dalam persoalan hukum yang dijalani Wilson dkk, namun secara adat persoalan ini sangat butuh pertemuan dan perbincangan dari kedua belah pihak.

“Mudah-mudahan bisa segera bertemu, dan permasalahan ini bisa segera terselesaikan, sehingga wartawan yang bertugas di Lampung Timur khususnya bisa melaksanakan tugasnya dengan nyaman, aman dan profesional sesuai dengan kode etik yang berlaku, “ulasnya.

Menanggapi hal itu, Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua, Ismail Gelar Sutan Paklikur Ghatus, Hamid Gelar Sutan Bandar melalui Azzoheri Gelar Pengeran Penyimbang Agung, menyatakan sangat mengapresiasi niat baik kehadiran Hengki dikediamannya.

“Terimakasih kepada Ketum AWPI yang sudah hadir di kediaman kami dan mensupport kami agar persoalan Wilson Lalengke bersama rekannya yang sempat ramai dengan Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua bisa segera terselesaikan secara baik dan mufakat. “ucapnya.

Lebih rinci, tokoh adat Beliuk sangat koperatif dan siap membantu agar Wilson Lalengke dkk dapat diberikan penangguhan penahanan oleh Kapolres Lampung Timur.

“Kami akan bantu, dan penangguhan penahanan terhadap Wilson dkk di Polres Lampung Timur bisa segera terealisasi, kami juga berharap pihak keluarga Wilson Lalengke dan kerabatnya dapat sesegera mungkin bertemu dengan Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua hingga permasalahan ini dapat diselesaikan secara adat dan mufakat. ”pungkasnya.(Red)

Warga Keluhkan Jalan Raya Cikarang-Cibarusah Banyak Yang Rusak Parah

Penulis

Redaksi beksi

-

March 15, 2022

BIN I Kabupaten Bekasi – Para pengguna jalan yang melintas di jalan raya Cikarang – Cibarusah sudah lama mengeluhkan kondisi jalan yang berlobang dan rusak parah hingga kerap memakan korban jiwa,ironisnya kondisi tersebut belum sama sekali mendapat tanggapan dari pemerintah Jawa barat(14/03/22).

Berhati – hatilah bila melintas di jalan raya Cikarang – Cibarusah tepatnya yang berada di depan mulia karamik,dan juga di arah kampung kandang roda sampai dengan pasar serang Cikarang Selatan,di tempat tersebut kondisi jalan dalam kondisi berlobang dan rusak parah yang sudah terjadi hampir puluhan tahun.

Ironisnya kondisi tersebut tidak sama sekali mendapat tanggapan dari pemerintah provinsi Jawa barat,selain rusaknya jalan tersebut, kondisi drenase atau saluran air juga tidak mengalir dengan baik yang berimbas air menggenangi jalan hingga kerusakan semakin terasa,yang berimbas para pengguna jalan harus berhati – hati bila melintas terutama kendaraan roda dua.

Dari tanggapan para pengguna jalan roda dua,di jalan yang rusak tersebut kerap menimbulkan kecelakaan bahkan merenggut korban jiwa,salah satunya di ungkapkan Alvi(23) wanita pekerja di kawasan industri yang setiap hari melintas di jalan tersebut, mengaku merasa resah dan was – was bila melintas di jalan tersebut.

“saya heran mas padahal kondisi jalan rusak sudah di keluhkan tidak hanya pengguna jalan namun juga warga setempat, namun sepertinya pemerintah tutup mata dengan keluhan warga dan pengguna jalan”ungkap Alvi dengan nada kesal.

“lihat saja sendiri,tidak hanya di jam sibuk di jam seperti ini aja kondisi jalan macet hampir mencapai 5 kilo meter panjangnya, saya yang setiap hari melintas sangat takut karena akibat jalan rusak kerap menimbulkan kecelakaan bahkan korban jiwa” lanjut Alvi.

Hal yang sama juga di ungkapkan pengendara lainnya Zakir(35) yang mengaku jalan yang rusak parah dan berlubang sudah sangat menghewatirkan para pengguna jalan karena rawan akan kecelakaan yang berimbas jatuhnya korban jiwa.

“ini merupakan jalur tengkorak mas dan sangat berbahaya bila tidak berhati hati melintas akan siap mengalami kecelakaan bahkan juga merenggut korban jiwa” ucap Zakir.

“Kalau melihat seperti ini,saya sebagai warga Bekasi yang merupakan wilayah penyangga ibukota malu bila melihat kondisi jalan seperti ini,apa harus warga kabupaten Bekasi pindah wilayah ke DKI Jakarta agar dengan harapan jalan secepatnya di perbaiki”lanjut Zakir dengan nada kesal.

Sementara warga lainnya Ibu Iroh(50) yang merupakan warga sekitar mengaku harus berjalan hampir empat akibat kemacetan yang kerap terjadi di jalan tersebut akibat rusak dan berlubang yang akhirnya pengguna jalan menjadi mengurangi kecepatannya saat melintas.

“sepertinya bapak gubernur Jawa barat bapak Ridwan Kamil, tidak tanggap sama sekali dengan kami warga kabupaten Bekasi, mungkin pak gubernur mengira kabupaten Bekasi tidak penting bagi pemerintah Jawa barat” kesal Iroh dengan nada tinggi.

“Padahal sebelumnya sudah di cek bapak wakil gubernur jawa barat bapak UU Ruhzanul Ulum namun sampai saat ini belum juga ada perbaikan apa mungkin harus menunggu banyaknya korban jiwa akibat rusak dan berlubang nya jalan tersebut” beber Iroh.

Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah Jawa barat, secepatnya memperbaiki jalan rusak dan berlubang, selain merupakan jalan yang di lintasi para pengguna jalan, jalan tersebut merupakan akses dan roda ekonomi beberapa kawasan industri di kabupaten Bekasi. (Red)

Sebanyak 101 Kabupaten/Kota Mengikuti Simulasi Layanan Desk SIMBG

Penulis

Redaksi beksi

-

March 15, 2022

BIN | Jakarta – Sebanyak 101 kabupaten/kota prioritas di Indonesia mendapat kesempatan mengikuti simulasi layanan “Desk Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)” secara online. Dalam simulasi tersebut dilakukan head to head coaching tentang pelayanan SIMBG. Kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 25 Maret 2022 ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun daerah-daerah yang mengikuti kegiatan ini tersebar di berbagai provinsi, seperti Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, hingga Papua. Tujuan utama kegiatan ini yakni untuk mendukung percepatan pelaksanaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan isu strategis soal tingginya angka backlog (kesenjangan antara jumlah ketersediaan dengan jumlah kebutuhan rumah) di Indonesia. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.

“Oleh karena itu, diperlukan pemberian stimulus bagi sektor perumahan, salah satunya melalui pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun,” katanya, Senin (14/3/2022).

Selain itu, Teguh juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PBG di daerah. Ia mengatakan, dalam pemanfaatan insentif PPN DTP Properti, kendala utama yang dialami pihak pengembang yaitu terkait kelengkapan perizinan. Apalagi ketika Pemerintah Daerah belum menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait PBG.

“Selain itu, pemerintah daerah (Pemda) belum menyesuaikan Perda Retribusi IMB menjadi Perda Retribusi PBG, karena proses penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup panjang,” imbuh Teguh.

Karena itu, kata Teguh, sebagai upaya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pelaksanaan PBG di daerah, Mendagri bersama Menkeu (Menteri Keuangan), Menteri PUPR dan Menteri Investasi telah menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang percepatan pelaksanaan retribusi PBG pada tanggal 25 Februari 2022 yang lalu.

Menurut Teguh, urgensi percepatan pelayanan PBG di antaranya untuk mendorong multiplier effects dari sektor properti.

Selain itu langkah ini juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja dalam skala besar dan menggerakkan lebih dari 174 industri lainnya, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan lainnya. Di samping itu, tentunya, upaya ini juga untuk mempercepat pemulihan perekonomian.

Sebagai informasi, untuk mendukung percepatan penyelesaian rancangan Perda mengenai retribusi PBG, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengunduh pedoman penyusunan Perda retribusi PBG pada tautan https://bit.ly/pbgptka.

Puspen Kemendagri

Plt Bupati Bekasi Bersama Sekda Kabupaten Bekasi dan SKPD Gelar RPD Tahun 2022-2023

Penulis

Redaksi beksi

-

March 15, 2022

BIN | Kabupaten Bekasi – Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki bersama Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi dan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) menggelar rapat pemaparan proyek strategis daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, di ruang rapat Bupati, pada Senin (14/03/22).

“Dari pemaparannya sudah sesuai dengan program prioritas daerah, akan tetapi saya harapkan, paparan tadi buka sebatas di atas kertas tetapi benar-benar dikawal dan direalisasikan dari 2023-2026,” ujar Akhmad Marjuki.

Adapun proyek strategis daerah tersebut meliputi pembangunan sarana prasarana, ketenagakerjaan, infrastruktur konektivitas wilayah, pengendalian banjir, pengelolaan persampahan, sarana prasarana pelayanan publik, destinasi wisata, peningkatan pertumbuhan perekonomian di bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, ketahanan pangan, koperasi umkm, perindustrian, dan sarana perdagangan, dan kebutuhan dasar yang meliputi akses air minum, sanitasi dan pembangunan rumah tidak layak huni.

“Yang penting sinkronisasi, sinergitas antara semua SKPD agar semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebab perencanan dinas yang satu ada keterkaitan dengan dinas lainnya, makanya perlu sinkronisasi,” katanya.

Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai dengan harapan masyarakat.

“Program yang termasuk dalam proyek strategis daerah ini salah satunya infrastruktur. Hal ini penting dituntaskan sesuai keinginan masyarakat,” terangnya.

Plt Kepala Bapedda Kabupaten Bekasi, Cucu Sri Hartati menambahkan, rapat tersebut bertujuan untuk memotret proyek pembangunan strategis apa saja yang akan dilaksanakan, yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

“Termasuk pembangunan fisik, seperti pembangunan gedung sekolah, Puskemas, rumah sakit, mal pelayanan terpadu, jalan-jalan terkoneksi serta pemanfaatan jalan tanggul menjadi jalan alternatif,” ujarnya.(Red)

Buy now