22.6 C
New York
Monday, June 22, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 217

Fasilitasi Pemda Lakukan Percepatan PBG, Kemendagri dan Kementerian PUPR Buka Desk SIMBG

BIN | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara “Desk Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)” bagi pemerintah daerah (Pemda). Agenda ini dilaksanakan untuk mendukung kemudahan dan percepatan dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di daerah.

Dalam pembukaan acara tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan, PBG merupakan hal yang sangat penting. Sebab, PBG merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Penyelenggaraan bangunan gedung termasuk di dalamnya penerbitan PBG dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui SIMBG,” kata Teguh, Senin (14/3/2022).

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana yang diatur dalam peraturan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PBG menjadi salah satu jenis retribusi yang harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Sayangnya, saat ini sebagian besar pemerintah kabupaten/kota belum memberikan pelayanan PBG melalui aplikasi SIMBG. Beberapa penyebabnya di antaranya karena retribusi masih nol rupiah dan proses penyesuaian pada retribusi PBG memerlukan waktu yang panjang.

“Oleh karena itu sebagai upaya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pelaksanaan PBG di daerah, Mendagri bersama Menkeu (Menteri Keuangan), Menteri PUPR dan Menteri Investasi telah menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang percepatan pelaksanaan retribusi PBG pada tanggal 25 Februari 2022 yang lalu,” tuturnya.

Teguh mengungkapkan, diharapkan dengan adanya desk ini percepatan pelayanan PBG melalui SIMBG dapat dilakukan. Dalam skala besar, hal ini dapat mendorong efek ganda (multiplier effect), seperti menyerap tenaga kerja skala besar, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, hingga percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Sesuai jadwal, keseluruhan agenda ini akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 25 Maret 2022 melalui aplikasi video conference. Desk dibagi dalam beberapa breakout rooms pada aplikasi Zoom meeting sesuai dengan bahasan yang menjadi ruang lingkup kerja peserta. Agenda ini diikuti oleh para perangkat daerah terpilih (prioritas) dan diisi oleh berbagai narasumber dari lintas kementerian/lembaga terkait.

“Kurang lebih selama 10 hari akan dilakukan head to head, coaching terhadap 101 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang menjadi prioritas pelayanan PBG. Jadi daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang terpilih, dan ini mestinya bisa dioptimalkan. Sehingga pelayanan PBG di tempat Bapak dan Ibu bisa dilakukan percepatan,” ujarnya.

Dalam kegiatan pembukaan tersebut juga hadir Kepala Subdikrektorat (Kasubdit) Bangunan Gedung dan Rumah Negara Kementerian PUPR Luciana Angelin Narua. Ia mengungkapkan, status pemanfaatan PBG dari data SIMBG per tanggal 11 Maret 2022 di 509 kabupaten/kota menunjukkan ada sebanyak 35.816 permohonan PBG. Dari jumlah itu, 27.691 di antaranya di dinas teknis, 1.470 di dinas perizinan, 6.452 telah terbit, dan 203 ditolak.

“Untuk percepatan lainnya ini sudah ada koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Seperti misalnya ada permasalahan-permasalahan terutama terkait retribusi, kemudian terkait pelayanan ini kami berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya,” tandas Luciana.

Puspen Kemendagri

Polsek Banjarsari Polres Ciamis Silaturahmi Dengan Kelompok Usaha Tani Desa Ratawangi

BIN – Ciamis – Peletakan Batu Pertama merupakan sebuah acara pemantapan tekad niat dan doa dalam rangka mengawali pelaksanaan suatu pembangunan hingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan.

Bertempat di Desa Ratawangi,Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis,Jawa Barat,berlangsung kegiatan peletakan batu pertama pelebaran jalan parit sawah, Senin (14/03/2022).

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Banjarsari, Dedi Iwa Saputra, Kapolsek Banjarsari, AKP Ma’mun Murod, Kanit Reskrim, Danramil 1317/Banjarsari yang diwakili Babinsa Desa Ratawangi,Kepala Desa Ratawangi Ketua BPD, Kelompok Usaha Tani dan staff Desa Ratawangi.

Dijelaskan Kapolsek Banjarsari, AKP Ma’mun Murod, pelebaran jalan parit guna memudahkan para petani untuk membawa hasil panennya dari sawah menuju jalan besar.

“Kami bersama Muspika Banjarsari dan Pemerintah Desa Ratawangi untuk giat peletakan batu pertama pelebaran jalan parit sepanjang 390 meter, jalan ini nanti akan sangat bermanfaat bagi para petani untuk membawa hasil panennya,” ujar Kapolsek.

Kapolsek Banjarsari juga menjelaskan bahwa, selain peletakan batu pertama untuk pelebaran jalan parit, kegiatan tersebut juga sebagai ajang silaturahmi bersama Kelompok Usaha Tani yang ada di Desa Ratawangi, Kecamatan Banjarsari.

“Kita disamping kegiatan, juga untuk silaturahmi.” tutup Kapolsek Banjarsari, AKP Ma’mun Murod, kepada media Beksi Indonesia News. (Wati)

Puan Pastikan 115 Negara Hadiri IPU ke-144 di Bali

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan sebanyak 115 negara akan menghadiri penyelenggaraan 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings di Nusa Dua, Bali. Total 1.000 peserta yang akan mengikuti perhelatan forum parlemen dunia tersebut.

“Sampai saat ini ada 115 negara menyatakan kehadiran fisik. Jadi tidak ada haybrid, tidak ada zoom. Semua yang hadir itulah perserta dari IPU,” kata Puan saat konferensi pers di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (14/03/2022).

Sebagai tuan rumah, DPR RI mempersiapkan pelaksanaan IPU sebaik mungkin. Puan menyatakan, IPU ke-144 akan menjadi ajang yang dapat meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia.

“Kalau event berjalan dengan baik akan membawa nama Indonesia dan Bali dengan citra positif,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

IPU ke-144 mengambil tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.

“Perubahan iklim dan pandemi Covid-19, itu isu utamanya tentu saja agenda turunan dan saya juga membuka ruang diskusi mengikuti dinamika yang akan dibahas sesuai dengan aturan persidangan,” kata Puan.

“Jadi, jangan kemudian membawa isu-isu yang membuat kita tidak saling menghormati dan saling menghargai sesama anggota IPU,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.

Hari ini, Puan memimpin langsung rapat koordinasi untuk persiapan acara IPU ke-144. IPU yang diagendakan dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu pun diyakini akan membangkitkan citra Pulau Bali sekaligus membantu memulihkan perekonomian pariwisata di Pulau Dewata setelah cukup lama terdampak pandemi Covid-19.

Forum parlemen dunia tersebut juga dinilai akan memberi kontribusi yang baik bagi Indonesia sebagai presidensi KTT G20.

“Ini merupakan satu event (intenasional) pertama yang besar yang dilaksanakan di Bali di tahun 2022 sehingga ini  menuju pelaksanaan G20 pada November 2022 pertemuan kepala negara,” jelas Puan.

Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir dalam rapat koordinasi bersama Puan menyatakan kondisi pandemi Covid-19 di wilayahnya sudah terkelola dengan baik. Tingkat vaksinasi di Bali juga sudah cukup tinggi sehingga pelaksanaan IPU ke-144 akan lebih terjamin keamanannya.

“Pertemuan ini, momentum pertama pertemuan internasional yang diselenggarakan di Provinsi Bali sebagai awal dari pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali yang sudah memerlukan momentum yang tepat saat ini. Karena, pandemi sudah sangat terkendali dan sangat kondusif,” ucap Koster.

DPR RI menyiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan IPU ke-144.

Hajat besar forum parlemen dunia ini akan dihadiri delegasi yang terdiri dari para Ketua Parlemen, anggota Parlemen dan pejabat Sekretariat Parlemen negara anggota IPU. Selain itu akan hadir pula pimpinan Organisasi Internasional, para ahli/pakar dan praktisi sebagai narasumber sesi, serta media dan stakeholder lainnya.(Red)

Eliminir Pelanggaran Prajurit, Korem 071/Wijayakusuma Gelar Pengecekan Administrasi kendaraan Prajurit.

BIN | Banyumas – Guna untuk mengeliminir, mencegah dan mengantisipasi pelanggaran prajurit dan PNS nya, Korem 071/Wijayakusuma menggelar pengecekan kelengkapan administrasi kendaraan prajurit, Senin (14/3/2022) di Lapangan Apel Makorem 071/Wijayakusuma Sokaraja, Banyumas.

Pengecekan itu sendiri dilaksanakan oleh Staf Intelrem 071/Wijayakusuma berkolaborasi dengan Denpom IV/I Purwokerto, Tim Intelrem 071/Wijayakusuma dan Provoost Korem 071/Wijayakusuma.

Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin,S.I.P., melalui Kasi Intelrem 071/Wijayakusuma Mayor Inf Dimas Kurniawan mengatakan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan administrasi kendaraan ini guna untuk melihat secara langsung kelengkapan administrasi dan kelayakan kendaraan guna mengeliminir dan mencegah serta mengantisipasi pelanggaran prajurit beserta PNS dilingkungan Makorem 071/Wijayakusuma.

“Pengecekan dan pemeriksaan ini, kita lakukan terhadap kelengkapan baik administrasi itu sendiri seperti KTA atau KTP, SIM, STNK serta kelayakan kendaraan bermotor meliputi ban, rem, lampu, mesin kendaraan dll”, terangnya.

“Kegiatan ini merupakan bentuk pencegahan dan juga dalam rangka pelaksanaan fungsi pengamanan dibidang personel dan materiil”, ucap Kasiintel.

Untuk menekan dan mengurangi serta mencegah terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, maka kita harus budayakan disiplin berlalu lintas dan juga untuk mengetahui kondisi dan kelengkapan kedaraan pribadi maupun dinas yang digunakan oleh prajurit. Karena prinsip kita, lebih baik mencegah dari pada memperbaiki’, pungkasnya.(Red)

450 Prajurit Yon Armed 19-105/Tarik Siap Amankan Perbatasan RI-Malaysia

BIN | Pendam XIII/Merdeka,- Sebanyak 450 personel Yon Armed 19-105/Tarik mengikuti Latihan Pratugas dalam rangka Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Darat RI-Malaysia Sektor Timur di wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut dibuka oleh Danrindam XIII/Merdeka Kolonel Inf Bambang Sujarwo selaku Wadanlat Pratugas bertempat di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow Minggu (13/03/2022)

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI A. Denny Tuejeh Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Danrindam XIII/Merdeka mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas operasi, setiap satuan wajib melaksanakan latihan pratugas guna meningkatkan keterampilan serta menambah pengetahuan para prajurit agar dalam pengaplikasiannya di medan tugas dapat mencapai sasaran yang optimal.

“Latihan Pratugas ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para prajurit Yon Armed 19-105/Tarik agar dapat mengantisipasi permasalahan di perbatasan baik taktis maupun teknis.” Ucap Pangdam

“Ingat selalu semboyan Prajurit TNI,” lanjut Mayjen Tuejeh, “Lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah di medan tugas.”

Beberapa hal yang menjadi atensi Pangdam XIII/Merdeka dalam briefing pembukaan Latihan Pratugas antara lain: 1) melaksanakan tugas Latihan dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur latihan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang Prajurit TNI AD, 2) memperhatikan faktor keamanan, 3) menjalankan instruksi pelatih dengan disiplin dan loyalitas serta semangat juang yang tinggi, 4) mengedepankan komunikasi, kekeluargaan, saling menghormati dan saling menghargai saat berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait dan segenap warga di sekitar daerah latihan, 5) menjaga nama baik diri pribadi dan satuan dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun selama pelaksanaan Latihan, dan 6) tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Pembukaan latihan pratugas tersebut turut dihadiri oleh Wadanrindam XIII/Merdeka Kol Riduan Simanjuntak, Kabaklat Rindam XIII/Merdeka Kolonel Inf Davit Beni Upeni dan Pabandyalat Opsdam XIII/Merdeka Mayor Inf Mardiyan serta Para pelatih.(Red)

Waketum MUI Kritisi Label Halal Kemenag: Nggak Tampak Tulisan Arabnya, Yang Tahu Hanya Dia Saja

BIN I Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Anwar Abbas menilai label halal Indonesia yang diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terlalu mengedepankan seni. Akibatnya, label halal tak tampak bertuliskan bahasa Arab.

“Kalau bagi saya, tulisan Arabnya nggak tampak tulisan Arabnya. Terlalu mengedepankan seni, ya. Terlalu mengedepankan nuansa lokal,” kata Anwar.

Menurut Anwar, kentalnya nuansa lokal dalam keterangan Label Halal tersebut akan menimbulkan kekeliruan. Orang Arab tidak mengerti tulisan tersebut. “Orang Arab pun nggak tahu kalau itu tulisan Arab. Jadi yang tahu hanya dia saja. Tapi orang sedunia ngerti kalau tulisan Arab biasa, tahu itu halal,” ucapnya.

Anwar menjelaskan, nuansa religius yang terkandung dalam label halal kini menghilang, akibat terlalu mengedepankan seni serta menenggelamkan maknanya. “Justru makna religiusnya hilang, kalau ini kan nggak nampak tulisan Arabnya, meskipun dia itu tulisan Arab. Kata bahasa Arab itu tenggelam oleh seninya,” katanya.

Meski label halal tersebut dinilai indah tapi semestinya tidak perlu menghilangkan makna serta keutamaannya itu sendiri. “Indah sih indah, cuma orang nggak paham itu apa. Orang Kristen kalau baca tulisannya halal, dia tahu nih, oh iya, ini halal. Tapi kalau orang yang nggak paham, kan bingung,” ujarnya.(Wati)

Jusuf Rizal; Rakernas MOI Merupakan Konsolidasi Penguatan Internal Organisasi, Baik DPP, DPW Maupun DPC

BIN | – Organisasi Media Online Indonesia (MOI) mulai merampungkan berbagai persiapan dalam rangka Rakernas yang akan digelar di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 22-24 Maret 2022.

“Rakernas MOI diharapkan menjadi pertemuan dalam rangka menyatukan Visi dan Misi setelah hampir tiga tahun kita dihantam badai pendemi Covid-19. Banyak organisasi limbung dan alhamdulillah MOI dengan segala kelemahannya masih bisa eksis,” Tegas Sekjen MOI, HM.Jusuf Rizal pada Jumat (11/3).

Jusuf Rizal menambahkan, Rakernas MOI merupakan konsolidasi penguatan internal organisasi, baik DPP, DPW maupun DPC. Untuk itu diharapkan di dalam Rakernas nanti mampu menginventaris serta memberi masukan, saran, kritikan dan pendapat untuk kemajuan MOI. Mohon membawa konsep dan gagasan yang visioner.

“Rakernas MOI akan menyusun program kerja kedepan, baik jangka pendek, menengah dan panjang. Visi MOI 2030 dan seterusnya serta bagaimana mensukseskan Pemilu dan kehadiran IKN di Kaltim,” ujar Sekjen MOI tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, peningkatan soliditas dan pembenahan sistim database keanggotaan diperlukan, baik data perusahaan, keanggotaan maupun kepengurusan DPW dan DPC. Jangan hanya MOI jadi kuda tunggangan, tapi pengembangan dan konsolidasi organisasi lemah. Kita perlu menjalin kerjasama yang kuat sebagai Supertim.

DPP MOI berkewajiban agar dapat mentransformasikan pemikiran dan pengorganisasian kerja, agar insan-insan media di MOI memiliki jiwa sebagai pemimpin organisasi perusahaan media yang mengurusi perusahaan media dan wartawan. Mampu mengayomi, bukan diayomi. Menjadi pelayan bukan minta dilayani. Untuk itu berbagai program dalam rangka peningkatan kompetensi sebagai wartawan maupun kepemimpinan perusahaan media akan dikembangkan, baik melalui tatap muka maupun hibrid (virtual).

“Insan-insan media dalam organisasi MOI diharapkan memiliki jiwa sebagai pemimpin organisasi perusahaan media yang mengurusi perusahaan media dan wartawan. Mampu mengayomi, bukan diayomi. Menjadi pelayan bukan minta dilayani,” pungkas Jusuf Rizal.

Red/MOI

Pelaku Begal Dengan Cara Hipnotis Bawa Kabur Sepeda Motor Seorang Anak Usia 14 Tahun

BIN I Bekasi – Nasib sial menimpa seorang anak, Andra Wibowo (14) warga Kp.Cilangkara RT 06 RW 03 Desa Cilangkara, Kabupaten Bekasi. Andra menjadi korban kejahatan hipnotis saat sedang mengendarai motor di Jalan Cibenda didepan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatussibyan, Cibenda, Minggu (13/03/2022) pukul 15.00 WIB . Akibat tindak kejahatan tersebut, korban yang bernama Andra harus merelakan motor diambil si penghipnotis.

“Waktu itu saya mau ke toko sol sepatu, tiba-tiba ada dua orang berboncengan motor Vario, salah seorang pengendara motor turun mendekati saya bertanya -tanya,” ujar Andra kepada media Beksi Indonesia News , Minggu (13/03/2022).

Saat sedang melayani pertanyaan salah satu si pengendara motor, Andra menceritakan pundaknya ditepuk. .

Andra mengaku sempat mengenali ciri-ciri pelaku hipnotis yang membawa motor dan yang menepuk dirinya.

“Yang di motor usianya sudah tua, sementara yang menepuk dirinya mengenakan jaket berwarna cokelat, wajahnya ada bekas berjerawat,” tuturnya.

Akibat kejadian tersebut, Andra kehilangan motor Yamaha N-Max warna hitam bernopol B 4496 FSE.

Atas insiden itu, keluarga korban membuat laporan ke Mapolsek Serang Baru atas peristiwa pembegalan dengan modus itu. Laporan aduan Nomor: LP/B/85/III/SPKT/Polsek Serang Baru/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya

“Saya sudah melaporkan kejadian yang menimpa anak saya ke kantor Polsek Serang Baru, mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap,” harapnya. (Wati)

Kasdam XIII/Merdeka Ikuti Rapat Bersama Menko Perekonomian RI

BIN | Pendam XIII/Merdeka, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Wirana P. Budi, S.E mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto melalui Video Conference di Ruang Puskodalops Kodam XIII/Merdeka, Minggu (13/3/2022)

Kapendam XIII/Merdeka Letkol Inf Jhonson M. Sitorus dalam keterangannya mengatakan bahwa rapat yang diselenggarakan secara daring ini beragendakan tentang perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia serta evaluasi pelaksanaan PPKM di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali.

“Rapat ini membahas tentang Pandemi Covid-19 di Indonesia meliputi perkembangan kasus di tiap-tiap provinsi hingga penerapan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali,” ungkap Kapendam

Selanjutnya Kapendam menambahkan bahwa selain membahas tentang Pandemi Covid-19, rapat ini juga fokus pada persiapan penyelenggaraan kejuaraan Moto GP 2022 di Sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Maret 2022 nanti.

Pada kegiatan tersebut Kasdam XIII/Merdeka didampingi oleh Aster Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Inf Idris Soemantri Roni, Karumkit Tk. II R. W. Mongisidi Kolonel Ckm dr. I Gede Putu Arsana, Sp.PD., dan Pabandya Ren Ops Mayor Inf Abdul Samad.(Red)

Kemendagri Gandeng Pusdikintelkam Polri Gelar Diklat Dasar Intelijen

BIN | Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Intelijen Keamanan (Pusdik Intelkam) Porli mengelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi aparatur sipil negara (ASN). Tujuan dari diklat ini untuk meningkatkan para kemampuan ASN dalam menjalankan tugas.

Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Imran, berharap kepada para peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas aparatur Pusat dan Daerah di Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini Tahun Anggaran 2022 agar dapat dengan baik mengikuti kegiatan ini.

“Kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara (ASN),” ujar Imran dalam sambutannya di Hotel Sutanraja Soreang, Bandung, Minggu (13/3/2022)

Menurut Imran, kegiatan ini haruslah dipandang sebagai proses awal ASN dalam memberdayakan dan meningkatkan kemampuan serta potensi diri sendiri. Sehingga nantinya ASN siap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

Ia menjelaskan ada beberapa variabel agar tuntutan dan harapan masyarakat itu terpenuhi. Diantaranya, tuntutan profesionalisme, tuntutan kinerja yang berkualitas, output kerja yang memuaskan, tuntutan menemukan solusi terbaik, strategis dan aktual sebagai respons atas kebijakan dan permasalahan yang muncul.

Kemudian, tuntutan untuk memperkokoh kerja yang solid dan sinergis di berbagai lapisan penugasan, tuntutan untuk lebih inovatif, kreatif dan responsif terhadap berbagai keadaan, serta tuntutan kondisi prima para ASN untuk mengabdi sesuai dengan kompetensinya.

“Terkait hal tersebut, tentunya Saudara/i harus memiliki kemampuan beradaptasi, menjunjung tinggi idealisme dan bekerja keras sesuai dengan kemampuan masing-masing.” tutur Imran.

Imran berharap, Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparatur Pusat dan Daerah di Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini ini merupakan entry-point untuk membangun intelijen pemerintah daerah yang handal serta mampu mengakselerasi tugas sebagai penyelenggara pemerintahan.(Red)