2.4 C
New York
Wednesday, March 18, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 208

Polda Sultra Siapkan Antisipasi Kelangkaan Bahan Pokok

BIN | Sulawesi Tenggara – Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Lintas Sektoral mulai melakukan antisipasi terjadinya kelangkaan bahan pokok menjelang bulan Suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, dengan menggelar Rapat Koordinasi, Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 10.00.

Seperti biasanya, jelang Bulan Suci Ramadan harga sejumlah bahan pokok cenderung menjadi naik mulai dari minyak goreng, cabai, bawang, gula, telur dan lainnya.

Dari pihak Polda Sultra Hadir dalam kegiatan tersebut Karo Ops Polda Sultra Tumpal Damayanus SH., MH. Dir Intelkam Polda Sultra Kombes Pol Nanang Rudi Supriatna, Kabag Bin Ops AKBP Lilik Listiyono, KBO Dit Reskrimsus AKBP Ramses T, Kasubdit 2 Dit IK Polda Sultra Kompol Rahman Dundu, Kasubdit Denmas Bid Humas Kompol Tiswan.

Sementara dari sektor pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hadir Kepala Bulog  Drive Sultra Mardati Saing,  Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi Sulaweai Tenggara LD Muh. Fitra Arsyad, Fuel Terminal Manager Kendari Novi Prasetyo.

Karo ops Polda Sultra Kombes Pol Tumpal Damayanus dalam pemaparanya menekankan agar pihak-pihak terkait bergerak dan berkordinasi untuk menjaga stabilitas serta menjamin distribusi pangan 

“Agar pihak berwenang menjamin ketersedian stock Bahan pokok dan BBM selama Ramadhan dan Idul Fitri, selanjutnya menginstruksikan tim Lapangan agar memantau minyak goreng yang ada di Distributor tidak ditahan  dan harus didistribusikan di masyarakat secara terukur untuk menjamin ketersediaan Bahan Pokok dipasaran

Sementara itu di tempat yang sama Dir Intel Polda Sultra Kombes Pol Nanang Rudi Supriatna meminta tim dilapangan untuk mengecek setiap saat ketersedian stock Bahan Pokok dan BBM selama Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

“Berdasarkan pantauan harian saat ini fluktuasi harga jika cabe, bawang, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam dan telur telah mengalami kenaikan maka harus di cek apakah naiknya harga di sebabkan ulah oknum yang menimbun.

Perwakilan Bulog Mardati Saing memberikan informasi Stock pangan “saat ini Stok Beras Bulog di Sultra sebanyak 2575 Ton yang tersebar di seluruh gudang yang ada di Sultra

“Alhamdulilah kabar baik Dibulan April Prov. Sultra telah memasuki panen raya (Kab. Konawe, Konsel, Bombana, Kolaka dan Kolaka Timur) dimana Bulog dapat menyerap hasil panen petani hingga  35.000 Ton.

Sedang pihak Pertamina Fuel Terminal Manager Kendari Novi Prasetyo menggambarkan Ketahan stock BBM di Provinsi Sulawesi Tenggara aman hingga seminggu kedepan dan setiap minggu suplay BBM ada, Jika terdapat kekurangan stock BBM dibulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri maka akan meminta penambahan kuota.

Rakor Polda Sultra bersama Disperindag, Bulog dan PT Pertamina Kendari untuk mengetahui ketersediaan  Bapok dan BBM menjelang Ramadhan Thn 2022 dan mempersiapkan langkah-langkah  antisipasi bila terjadi kenaikan harga ataupun kelangkaan Bapok dan BBM di Pasaran.(Red)

Auditor BPK Jabar Terjaring OTT Di Pemda Bekasi

BIN | Kabupaten Bekasi – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan penangkapan terhadap dua orang yang diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ricky Setiawan Anas mengatakan, dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap dua orang yang merupakan aparatur negara tersebut dilakukan penangkapan.

“Saat ini, kami tengah melakukan pendalaman dengan mengumpulkan alat-alat bukti mungkin secepatnya paling lama besok pagi kami umumkan,” kata Ricky, Rabu (30/3).

Saat ditanya, apakah pelaku merupakan anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, Ricky menjawab belum bisa membenarkan atas informasi tersebut apakah dari BPK Provinsi atau bukan.

“Kami belum bisa menyampaikan, tapi kalau untuk inisial MP sama F, barang bukti ada sejumlah uang yang kami amankan,” jawabnya.

Kaitan barang bukti uang, sambung Ricky, untuk nilai nominal masih dalam penghitungan tapi memastikan barang bukti uang tersebut berjumlah ratusan juta rupiah.

“Untuk barang bukti uang saat penangkapan nilainya masih dihitung, tapi yang pasti nilainya mencapai ratusan juta rupiah,” ulasnya.

Diungkapkan Ricky, awal penangkapan terhadap kedua pelaku atas dasar laporan korban yang merasa keberatan atas permintaan sejumlah uang dari pelaku.

“Korban merasa keberatan dengan permintaan sejumlah uang. Pelaku diamakan 1 x 24 jam nanti setelah cukup bukti mungkin kami akan tingkatkan statusnya,” tegas Ricky.

Kedua pelaku ditangkap di gedung Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah.

“Pengakapan satu tempat yaitu di Geduang Bupati tepatnya di BPKAD, ngak ada tersangka lain hanya itu saja dua orang,” pungkasnya. (Bis)

LAMI Apresiasi Informasi Kejaksaan OTT Pegawai BPK Soal Audit



BIN | Kabupaten Bekasi – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mengapresiasi terkait informasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi, yang disinyalir melakukan pemerasan untuk “Lobi” memuluskan audit.

Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun mengatakan,meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi agar mendalami & melakukan penyelidikan, terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 & honor serta anggaran dinas perjalanan yng sangat fantastis yang diduga adanya kerugian negara .

“Kami mengapresiasi dan mendukung Kejaksaan untuk pengusutan dana BTT, apalagi soal anggaran Covid-19,” ujar Jonly kepada wartawan dalam keterangan rilisnya, Rabu (30/3/2022).

Jonly menambahkan, Kejaksaan juga harus mengusut tuntas atas adanya oknum yang diduga sering melakukan “Lobian” memuluskan, agar audit BPK selalu bagus dalam laporan pertanggungjawaban. Apalagi, persoalan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Harus di usut tuntas, karena kami juga menduga banyak persoalan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan,” imbuhnya.

“Informasi dan investigasi kita, adanya dugaan pemulusan audit soal honor dinas perjalanan terkait BTT, monitoring dan bantuan-bantuan,” tambahnya.

Perlu diketahui, informasi dihimpun wartawan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pegawai BPKP Jawa Barat, Rabu (30/3/2022) siang, di Gedung Bupati Bekasi.

Informasi pegawai Intel Kejaksaan, memang melakukan operasi di Gedung Bupati. Namun, belum mau diminta tanggapan alias menunggu pimpinan yang memberikan keterangan. Kendati demikian, pihaknya mengakui ada yang dibawa dari pegawai audit BPK.

“Belum (berani ngomong bang, red). Iya (ada penangkapan, red). Sabar ya, nanti pimpinan aja,” ucap pegawai Kejaksaan melalui telepon seluler. (red)

Kemendagri Dorong Sinergi Pusat-Daerah Awasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

BIN | Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi yang diwakili Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan, terus berupaya mendorong terbangunnya sinergisitas perencanaan pusat dan daerah yang lebih komprehensif dalam mendukung efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah.

Hal itu menjadi salah satu arahan yang disampaikan Iwan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Intercontinental, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Rakernas tersebut berlangsung dari tanggal 29 Maret hingga 1 April 2022.

Sinergisitas itu dibutuhkan untuk menangani berbagai permasalahan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah.

“Terdapat beberapa permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah, yaitu minimnya sarana dan prasarana pengawasan, minimnya pendanaan program/kegiatan pengawasan dalam APBD, minimnya personel pengawasan berupa PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di daerah, serta wilayah laut yang perlu diawasi sangat luas namun sumber daya pengawasan yang terbatas,” papar Iwan.

Karena itu, Iwan menekankan, perlunya komitmen pusat dan daerah untuk menyiapkan dukungan pendanaan terhadap pengembangan Prinsip Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Pengembangan itu dilakukan melalui pembinaan, pelatihan PPNS, maupun penyediaan sarana dan prasarana.

“Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), anggaran sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih minim. Anggaran sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2021 hanya sebesar 6,16 persen (Rp 141.954.508.478), dan pada tahun 2022 hanya sebesar 3 persen (Rp 37.174.223.906,-) dari total anggaran nasional untuk urusan bidang kelautan dan perikanan pada masing-masing tahun,” ujar Iwan.

Dukungan anggaran itu perlu diberikan agar upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah berjalan maksimal. Pasalnya, kata Iwan, tanpa dukungan anggaran yang memadai upaya tersebut sukar diimplementasikan dengan baik. Karena itu, dukungan daerah terhadap perencanaan sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dibutuhkan sebagai bukti keseriusan penanganan.

“Karena pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang penting dalam urusan kelautan dan perikanan,” tuturnya.

Lebih lanjut Iwan berharap, adanya kolaborasi antara pusat dan daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana, serta pendanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga tercipta sinergi yang baik dalam mendukung urusan tersebut.

Iwan mengarahkan, agar pemerintah daerah dapat merencanakan program kegiatan serta penganggaran pada sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal itu baik dalam dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana kerja perangkat daerah, maupun dokumen pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan memperhatikan indikator yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021,” tandas Iwan.(Red)

Puspen Kemendagri

Puan: Pastikan Pasokan Biosolar Aman Agar Tak Ganggu Logistik Saat Ramadhan

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis pasokan biosolar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Ia meminta Pemerintah memastikan keamanan pasokan solar agar tindak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadhan dan Lebaran.

“Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadhan. Krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik,” kata Puan, Selasa (30/3/2022).

Kelangkaan solar bersubsidi diketahui memicu permasalahan berantai di berbagai daerah. Tak hanya mengganggu distribusi logistik, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan dampak kelangkaan solar bersubsidi.

Akhirnya banyak hasil pertanian yang tak bisa terjual dan mempengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran. Kelangkaan solar bersubsidi pun berpengaruh terhadap produktivitas nelayan.

Oleh karena itu, Puan meminta masalah krisis solar bersubsidi segera dicarikan jalan keluar.

“Sejalan dengan rapat antara Komisi VII DPR dan pihak Pemerintah, kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun ia juga mengingatkan Pemerintah mengenai peningkatan permintaan biosolar menyusul faktor pemulihan ekonomi.

“Kondisi ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadhan,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK itu pun menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi. Menurut Puan, kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan biosolar bersubsidi harus dihindari.

“Pengawasan penyaluran biosolar harus maksimal. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi,” ungkapnya.

“Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya,” tambah Puan.

Dari beberapa laporan, biosolar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut. Puan mengatakan, penyalahgunaan dan kebocoran biosolar bersubsidi tidak boleh terulang kembali.

“Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi biosolar,” sebut cucu proklamator RI Bung Karno itu.

Puan mengingatkan agar pihak-pihak berwenang tegas. Ia menyebut, krisis biosolar bersubsisi bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi apabila tak segera diatasi.

“Kuncinya adalah ketat dalam pengawasan distribusi biosolar sehingga kuota solar bersubsidi bisa tepat sasaran,” pungkas Puan.(Red)

Pemkab Bekasi Tahun Ini Akan Membangun 2.500 Rutilahu 23 Kecamatan

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun ini akan membangun 2.500 rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang tersebar di 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Hal ini disampaikan Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki saat meninjau pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dan penyerahan secara simbolis bantuan Rutilahu di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, pada Selasa (29/03/22).

“Iya di tahun anggaran 2022 ini, Pemkab Bekasi akan memberikan Rutilahu sebanyak 2.500 rumah. Kegiatan ini merupakan launching pembangunan Rutilahu yang akan dilakukan di Kabupaten Bekasi,” kata Plt Bupati Akhmad Marjuki.

Marjuki menyebutkan, bahwa kegiatan tersebut merupakan permulaan dari program pembangunan SPAL dan Rutilahu yang akan terus berjalan hingga targetnya tercapai. Dirinya juga mengatakan akan memonitoring program tersebut.

“Program ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, semoga dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar,” katanya.

Camat Cibitung, Encun Sunarto menjelaskan, pembangunan SPAL dan Rutilahu di Desa Muktiwari tersebut mutlak diperlukan oleh warganya karena merupakan sarana pembuangan air limbah yang berasal dari rumah tangga.

Menurutnya, bantuan SPAL atau MCK yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakatnya.

“Alhamdulillah bantuan SPAL atau MCK keluarga ini tentu akan sangat bermanfaat bagi warga, hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas kesehatan keluarga,” kata Encun.

Kepala Desa Muktiwari, Bahrudin menyampaikan apresiasinya terhadap program pemerintah daerah dalam membantu warganya yang kurang mampu dengan memberikan bantuan Rutilahu dan pembangunan SPAL. Dari 3 rumah yang diberikan simbolis tersebut, diketahui ditempati oleh lansia dan satu diantaranya di tempati oleh anak yatim piatu.

Bahrudin menambahkan, bantuan tersebut diberikan kepada penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dirinya menilai bantuan tersebut akan sangat terasa bermanfaat bagi warganya.

“Di Desa Muktiwari bantuan SPAL yang diberikan sebanyak 55 unit dan Rutilahu sebanyak 15 rumah. Saya mewakili masyarakat sangat berterimakasih atas bantuan yang sangat bermanfaat ini,” ujarnya.(Red)

Peringati Hari Jadi Kedua, FORMAT Hadir sebagai Pemersatu Masyarakat Bekasi

BIN | Kabupaten Bekasi – Dalam rangka memperingati Hari Jadi yang kedua, Forum Masyarakat Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Bekasi (FORMAT) Bekasi Raya menghelat kegiatan Kongkow Bareng dan Diskusi Publik dengan tema Bekasi Kini dan nanti antara Realita dan Fakta di Gedung Wibawa Mukti Komplek Pemda Kabupaten Bekasi, Selasa (29/3/2022).

Hadir dalam kegiatan tersebut Pembina FORMAT yang juga Mantan Bupati Bekasi Wikanda Darmawijaya, Ketum Jajaka Nusantara Damin Sada, para pengurus KNPI Kabupaten Bekasi, Ketua FKPPI Kabupaten Bekasi Toto Iskandar bersama pengurus, para pengurus Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bekasi, serta Tokoh Bekasi Eef Saefulloh Fatah dan Irjen (Purn) Sutisna selaku pembicara dalam diskusi publik.

Ketua Umum FORMAT Bekasi Raya, Apuk Idris mengatakan, FORMAT sebagai wadah orang Bekasi ingin memberikan yang terbaik untuk Bekasi, terutama menyatukan orang Bekasi yang selama ini bercerai-berai.

“FORMAT ini merupakan wadah orang Bekasi yang selama ini bercerai-berai yang insyaallah dengan ada FORMAT ini akan bersatu memberikan yang terbaik buat Bekasi, terutama pemimpin yang akan datang bisa lebih baik untuk Bekasi,” ungkapnya kepada para awak media.

Bukan hanya itu, dalam tata kelola pemerintahan FORMAT juga selalu mengingatkan pimpinan daerah baik Kota maupun Kabupaten Bekasi, terutama terhadap pemimpin yang kurang baik FORMAT akan memanggil dan menasehatinya.

“Jelas bahwa FORMAT ini nanti seandainya pemimpin itu kurang baik, kami akan panggil kalau perlu cari lagi pemimpin, sama mereka juga kalau ingin meminta nasehat FORMAT atau apapun nanti akan kami bantu dan memberikan yang terbaik bagi mereka,” terangnya.

Sekarang faktanya, kata H. Apuk, Bekasi bagaimana semua tahu dimana sekarang ini pejabat yang ada sampai terjadinya kekosongan di beberapa SKPD sampai dua tahun lamanya. Bagaimana nasib orang Bekasi sangat prihatin.

“Nanti realitanya, insyaallah akan ada pemimpin yang terbaik untuk masyarakat Bekasi, karena di FORMAT kami akan saring nanti yang baik, contoh ada lima orang mana yang terbaik di antaranya,” jelasnya.

H. Apuk mengaku sengaja meghadirkan para tokoh Bekasi di acara ini, untuk bagaimana Bekasi bisa memunculkan pemimpin yang bisa hadir dan bisa menyelesaikan Bekasi.

“Jangankan di Bekasi di Provinsi lain mereka diperlukan, justru pemimpin disini yang benar-benar dapat amanah tidak pernah menganggap orang Bekasi, seperti H. Sutisna dan Kang Eef Saefulloh Fatah yang mana di tempat lain mereka diperlukan kok di kita biarkan, inilah salahnya pemimpin Bekasi yang terdahulu, sampai akhirnya seperti ini Bekasi,” tegasnya.

H.Apuk menegaskan bahwa FORMAT tidak berpolitik, FORMAT hadir agar anak cucu kedepan bisa menegur bila ada pemimpin yang tidak baik tidak amanah. “FORMAT ini tidak berpolitik, maelainkam sebagai tumpuan anak cucu kita untuk kedepan, bahwa FORMAT akan menegur pemimpin yang tidak baik dan tidak amanah,” terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/POLRI (FKPPI) Kabupaten Bekasi, Toto Iskandar, mengaku sangat mengapresiasi dan mendukung hadirnya FORMAT di Bekasi, sebagai wadah sosial kontrol bagi pemimpin di Bekasi. Toto pun mengaku optimis sebagai kader FKPPI memiliki kewajiban untuk menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Bekasi.

Dirinya mengaku optimis hadirnya FORMAT akan mempersatukan berbagai stakeholder dan elemen masyarakat di Bekasi. Toto pun membuktikan dukungan FKPPI dengan hadirnya 40 anggota FKPPI dalam kegiatan hari Jadi FORMAT yang kedua ini. Menurutnya, FORMAT juga merupakan bagian dari FKPPI karena banyak orangtua TNI/POLRI yang masuk kedalam kepengurusan FORMAT.

“Jadi organisasi FKPPI berbeda ya. Kita tidak main ke luar atau ke kawasan. FKPPI anak TNI/POLRI sehingga berkewajiban untuk menjaga marwah orangtua kita. Dan kita harus menjadi garda terdepan untuk mendukung FORMAT dan kita pasti akan bersinergi dengan FORMAT,” tandasnya.(Rz)

Puan: Stabilkan Pasokan dan Harga Pangan Sebelum Memasuki Bulan Ramadhan

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menstabilkan harga-harga pangan yang sudah banyak mengalami peningkatan jelang bulan Ramadhan dan Lebaran. Ia pun mengingatkan para pemangku kebijakan untuk memastikan agar stok pangan di pasar tersedia sehingga tidak terjadi lonjakan harga.

“Kita ketahui kenaikan harga pangan sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Pemerintah harus bisa menstabilkan harga-harga pangan sebelum bulan Ramadhan,” ujar Puan, Selasa (29/3/2022).

Beberapa bahan pangan yang sudah mulai mengalami kenaikan seperti kedelai, daging sapi, gula, dan tepung terigu. Puan juga menyoroti permasalahan minyak goreng yang belum juga terselesaikan dalam hal harga imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) global.

“Meski saat ini stok minyak goreng tidak lagi langka, tapi persoalan harga yang tinggi masih membebani masyarakat. Kami harap pemerintah lebih konsisten menerapkan kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian pasar,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Puan memahami kenaikan harga pangan sebagian ada yang dipicu kerena faktor global. Berbagai bahan pangan yang masih membutuhkan bahan baku impor membuat komoditas pangan semakin tinggi harganya.

“Tapi penting juga agar ada antisipasi dari stakeholder terkait sehingga harga pangan tidak kian naik saat memasuki Ramadhan dan Lebaran,” sebut Puan.

Mantan Menko PMK ini mengingatkan Pemerintah untuk memastikan stok barang kebutuhan pokok, khususnya komoditas-komoditas pangan strategis, tersedia di pasaran. Dengan pasokan yang cukup, kata Puan, keamanan harga pun akan lebih terjamin.

“Harus ada pengecekan dan monitoring berkala antara kementerian-kementerian terkait bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan bahan pokok jelang bulan suci Ramadhan,” ujarnya.

Selain itu, Puan juga meminta agar pemerintah menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan sehingga segala kebutuhan masyarakat saat Ramadhan tiba tidak terkendala.

“Kenaikan permintaan harus dibarengi dengan ketersediaan stok dan lancarnya distribusi agar tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga,” tegas Puan.

“Pengamanan dan pengawasan pasokan serta distribusi bahan pangan juga harus diperketat, dan perlunya tindakan tegas bagi pelaku yang mencoba memainkan harga maupun pasokan bahan pangan di pasar,” lanjut cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

Puan menekankan optimalisasi sinergi dan kerja sama antara semua pemangku kepentingan dalam upaya mengamankan pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Ia mengatakan, DPR RI juga akan ikut mengawal persoalan ini.

“Baik itu dari sisi kebijakan maupun pengawasan di lapangan. Negara harus bisa menstabilkan stok dan harga pangan, apalagi daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, khususnya kelompok renta,” tutup Puan.(Red)

Dampingi SIMBG DKI Jakarta, Kemendagri Dorong Pemda Segera Layani Penerbitan PBG


Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) mendorong Pemerintah kabupaten/kota prioritas segera melakukan layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga permohonan atau pengajuan PBG dapat segera terselesaikan.

“Kendala utama yang dialami pihak pengembang dalam pemanfaatan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Properti adalah kelengkapan perizinan karena permasalahan Pemda yang belum dapat menerbitkan PBG sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menghambat proses upload Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang),” ungkap Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Ditjen Bina Bangda Kemendagri Iwan Kurniawan saat memberikan sambutan dalam pendampingan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Provinsi DKI Jakarta secara daring, Senin (28/3/2022)

Pendampingan SIMBG tersebut merupakan wujud fasilitasi Ditjen Bina Bangda Kemendagri untuk membuka layanan Desk Percepatan Pelaksanaan PBG dalam rangka mendukung kemudahan dan percepatan pelayanan PBG di daerah.

“Dengan pelaksanaan Desk SIMBG DKI Jakarta ini diharapkan ada percepatan layanan penerbitan PBG, kemudian kami juga melakukan pendampingan dalam penggunaan aplikasi SIMBG, selain itu diharapkan adanya keterbukaan layanan penerbitan PBG dan juga bisa mengetahui perkembangan dan permasalahan layanan penerbitan PBG di daerah serta merumuskan solusinya,” papar Iwan.

Setelah diinventarisir selama pelaksanaan Desk SIMBG Provinsi DKI Jakarta, Iwan mengungkapkan kondisi dari pelayanan PBG di DKI Jakarta, diantaranya: Perizinan Bangunan Gedung melalui IMB dan pembentukan Sekretariat Tenaga Ahli Bangunan Gedung dilakukan oleh
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Di Bidang Perizinan Bangunan.

“Kemudian untuk perhitungan retribusi IMB sebelumnya mengacu pada Perda No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Pemerintah DKI Jakarta sedang menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru yang akan mengatur kewenangan perizinan bangunan gedung terkait pembagian tugas dengan Dinas Cipta Karya dan Dinas PMPTSP,” sambung Iwan.

Lebih lanjut diuraikan Iwan, kondisi pelayanan PBG di DKI Jakarta yaitu, Pemprov sedang dalam proses penyusunan Perda Retribusi PBG, dan aturan lain terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

“Dalam simulasi DESK SIMBG tersebut, Kemendagri membahas terkait kewenangan penerbitan PBG, dilakukan simulasi desk oleh pemohon dan diskusi terkait permasalahan PBG lainnya,” tandas Iwan.(Red)

Protokol Kesehatan IPU ke-144 Dipuji WHO, Puan: Berkat Gotong Royong Semua

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyelenggaraan 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali. Protokol kesehatan yang diterapkan selama gelaran forum parlemen internasional itu mendapat pujian dari World Health Organization (WHO).

“Kita patut bersyukur atas apresiasi yang diberikan WHO terhadap penyelenggaraan IPU ke-144 yang berlangsung pada 20-24 Maret kemarin. Ini berkat gotong royong semua pihak,” kata Puan, Senin (28/3/2022).

Dalam pandangan WHO, semua kegiatan IPU ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, telah memenuhi standar protokol kesehatan yang diatur organisasi kesehatan dunia tersebut. Puan mengatakan, DPR RI sebagai tuan rumah IPU ke-144 melibatkan banyak pihak agar penyelenggaraan berjalan dengan baik.

“Kerja sama dari Satgas Penanganan Covid-19 baik dari BNPB dan Kementerian Kesehatan, Pemda Bali, Polda Bali, dan relawan, telah memungkinkan IPU ke-144 memberikan keamanan dan kenyamanan untuk seluruh peserta,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga menyampaikan rasa terima kasih untuk tenaga kesehatan yang terlibat dan terus berjaga di lokasi acara untuk memastikan semua delegasi mendapat kemudahan fasilitas, termasuk tes Covid-19.

“Dan tentunya semua ini pun atas dukungan dari seluruh rakyat, khususnya masyarakat Bali yang membantu agar penyelenggaraan IPU dapat berjalan sukses,” tutur Puan.

“Tentunya kita bisa merasa tersanjung karena pujian dari WHO memperlihatkan wajah Indonesia walaupun kita tidak bisa berpuas diri dan harus tetap waspada serta terus disiplin menjalani protokol kesehatan,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.

Director Health Security Preparedness Department of WHO, Dr Stella Chungong yang mengikuti seluruh gelaran acara IPU ke-144 memberikan pujian untuk DPR yang menyelenggarakan IPU dengan baik.

“Indonesia melakukan banyak persiapan agar Covid tidak menyebar di event ini. Bahkan dari saat kedatangan di airport, semua dilakukan tes PCR,” ujar Stella.

Berbagai aturan dari DPR terkait protokol kesehatan pun dinilai dijalani secara konsisten. Stella melihat, kedisplinan panitia acara membuat seluruh peserta IPU mematuhi menggunakan masker dan melakukan jaga jarak.

“Infrastruktur protokol kesehatan sangat baik, tempat cuci tangan dan sanitizer ada di mana-mana. Aturan social distancing, termasuk di ruang-ruang sidang. Jadi kami sangat nyaman di sini. Kami terlindungi. Dan ada juga fasilitas bagi suspect untuk isolasi, sampai dia negatif,” paparnya.

Sementara itu Director Health and Multiteral Partnerships of WHO, Gaudenz Silberschmidt menyebut penyelenggaraan IPU ke-144 sangat terorganisasi. Manajemen protokol kesehatan Covid-19 di event dunia ini disebut dilakukan dengan maksimal.

“Tidak mudah mengatur social distancing untuk pertemuan dengan banyak orang seperti ini. Dan ini well done. Indonesia sangat aware bagaimana efek dari pandemi,” jelas Silberschmidt.

Secara khusus, Silberschmidt berterima kasih kepada Puan yang banyak mengangkat isu soal pandemi Covid-19 di sidang-sidang IPU. Berbagai gagasan yang disampaikan Puan disebut sangat berarti bagi dunia dalam menangani pandemi Covid-19.

“Saya berterima kasih kepada Ibu Puan Maharani yang menyampaikan pesan begitu kuat terhadap penanganan pandemi Covid di IPU,” ungkapnya.

Di acara ini, WHO bekerja sama dengan IPU merilis buku pegangan untuk parlemen yang ada di dunia dalam penanganan pandemi Covid-19. Hand book bagi parlemen mengenai Peraturan Kesehatan Internasional menjadi alat bagi para anggota parlemen untuk memajukan kontribusi pada kesiapan keamanan kesehatan.

“Karena kami menyadari peran parlemen di seluruh dunia dalam penanganan Covid-19 sangat besar,” sebut Silberschmidt.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengapresiasi panitia IPU ke-144 yang berhasil membuat WHO memberikan pujian. Penilaian dari WHO dinilai merupakan capaian yang sangat besar.

“Kami apresiasi teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Saya rasa kita harus bangga. Ini keberhasilan bukan hanya milik DPR RI saja, tapi ini keberhasilan milik Indonesia,” kata Charles yang hadir saat penutupan IPU ke-144.

Pimpinan Komisi DPR yang membidangi urusan kesehatan itu melihat protokol kesehatan di IPU ke-144 memang dilakukan dengan sangat baik. Menurut Charles, keberhasilan melakukan protokol kesehatan pada acara yang dihadiri banyak orang tak akan sukses tanpa persiapan matang.

“Penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan dan keamanan untuk semuanya. Dan protokol kesehatan di IPU ke-144 sudah baik sekali, sudah mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah,” urainya.

Charles menilai ketentuan panitia yang menyediakan booth tes Covid-19 dan melakukan tes berkala untuk peserta dan semua yang terlibat di IPU ke-144 patut diapresiasi. Apalagi tenaga kesehatan selalu siap di lokasi acara.

“Termasuk sebelum memulai kegiatan semua peserta dan yang terlibat dilakukan tes Covid dan ada jarak yang cukup antara peserta sehingga tidak terjadi kerumunan. Ini tentunya mengurangi kesempatan terjadinya penularan virus,” tutup Charles.(Red)