BIN I Bekasi – Dalam rangka Ciptakan Suasana aman di malam Ramadhan, TNI-Polri beserta Pol PP melakukan patroli gabungan skala besar guna mencegah Kamtibmas menjelang sahur dan meninjau lokasi-lokasi vaksinasi yang berada di Kecamatan Cikarang Selatan dan Cikarang Utara, Jumat (08/04/2022) malam.
Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menerangkan, patroli skala besar ini dilakukan guna menyisir tempat yang diduga rawan sekaligus menyambangi tempat akselerasi vaksinasi dan berkunjung ke kediaman tokoh masyarakat.
“Ada dua titik lokasi vaksin, yakni di klinik Dwi Cipta yang berlokasi Jalan Gemalapik RT 03/02 Tegal Luhur, Desa Cibatu, dan salah satu sekolah TK di Kecamatan Cikarang Selatan,” bebernya.
Selain itu Kapolres mengatakan, kriminalitas pada bulan ramadhan dapat meningkat, mulai dari tawuran, begal atau kejahatan jalanan lainnya bisa kita tekan dengan terus melakukan patroli rutin.
“Di samping itu, kita terus bangun sinergitas antara TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Bekasi, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Terutama masyarakat, agar selalu memberikan informasi terkait kejadian-kejadian yang menggangu Kamtibmas, seperti tawuran, begal dan lainnya yang melibatkan para remaja sekolah,” tutupnya.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat, H Enjum menambahkan, dirinya sangat mengapresiasi atas operasi skala besar yang dilakukan Polres Metro Bekasi dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi dan Satpol PP.
“Saya yakin sebagai tokoh masyarakat, TNI-Polri dapat terus meningkatkan kerjasamanya dengan masyarakat, agar dapat membantu memberikan sosialisasi kepada orangtua akan peduli dengan anak-anaknya,” pungkasnya.
BIN | Kabupaten Bekasi – Camat Cabang Bungin H. Asep Buchori, Secara konsisten terus melanjutkan program kebaikan Setiap hari Jum’at untuk shalat Subuh keliling di wilayahnya. Tak hanya shalat Subuh saja, tetapi juga memberikan Santunan Anak Yatim yang sudah berjalan selama 1,5 tahun ini.
Kali ini, hari Jum’at tanggal 7 April 2022, Camat Cabang Bungin, H. Asep Buchori melaksanakan Shalat Subuh keliling di Majelis Ta’lim Al-Hijrah Kp Pulo Nangka RT 013 RW 005, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi yang juga dihadiri oleh Kapolsek Cabang Bungin AKP Robiin, Tokoh alim ulama dan aparatur Desa Sindangjaya.
Kegiatan shalat Subuh keliling tersebut dimulai dengan acara santap sahur bersama yang sudah dipersiapkan oleh Majelis Ta’lim Al-Hijrah bersama masyarakat setempat.
Ketua Majelis Ta’lim Al-Hijrah, Ustad Mohamad Yusuf, menyampaikan terima kasih kepada Camat Bungin, H. Asep Buchori dan Kapolsek Cabang Bungin, AKP Robin yang telah datang ke Majelis Ta’lim Al-Hijrah.
“Kepada Pak Camat H. Asep Buchori saya ucapkan terima kasih yang sudah turut serta dalam pembangunan Majelis Ta’lim ini, serta tetap konsisten untuk mengajak masyarakat Cabang Bungin Shalat subuh berjamaah”, kata Ustad Mohamad Yusup.
Sementara itu, Camat Cabang Bugin H. Asep Buchori dalam sambutannya menghimbau pada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Dan sesegera mungkin untuk Vaksin Booster agar menambah daya tubuh kita semakin sehat.
Ia juga mengatakan pentingnya shalat subuh berjamaah di Masjid atau Mushola. Iapun berharap Masjid atau mushola bisa terisi penuh oleh jamaah, tidak hanya kaum tua tetapi juga kaum mudanya terutama pada saat sholat subuh.
Tak hanya semata-mata shalat subuh keliling dan santunan anak yatim. Tetapi juga untuk bertatap muka langsung dengan warga.
Kemudian, Disela-sela kegiatan tersebut Kapolsek Cabang Bungin AKP Robiin menyampaikan bahwa Polsek tetap tidak memperbolehkan masyarakat Cabang Bungin mengadakan hiburan keramaian yang menimbulkan kerumunan sehingga bisa mejadi Cluster baru atau penularan Covid-19.
Selain berpotensi terhadap penularan Covid-19, Kata Kapolsek, juga rawan terhadap keributan yang dapat mengarah ke kriminalitas. Ia pun berharap pada masyarakat Cabang Bungin, khususnya orang tua yang mempunyai putra-putri untuk mengawasi pergaulannya agar terhindar dari tawuran dan tindakan kriminalitas yang lagi marak terjadi belakangan ini.
Dalam kegiatan shalat subuh keliling, Sekitar 14 anak yatim dibawah naungan Al-Hijrah Peduli, yang diketuai oleh Sofian Hadi diberikan santunan langsung oleh Camat Cabang Bungin H. Asep Buchori sebagai komitmen untuk tetap berbuat kebaikan karena hidup ini hanya sementara. (Ahim)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung rencana pemekaran wilayah 3 provinsi baru di Papua. Ada pun tiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Pemekaran wilayah di Papua tersebut tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan oleh Komisi II DPR. RUU soal 3 provinsi baru Papua itu telah disetujui dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU di Badan Legislasi DPR.
“Penambahan provinsi di Indonesia bagian timur dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Papua dan untuk melayani masyarakat Papua lebih baik lagi,” kata Puan, Jumat (8/4/2022).
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menambahkan, pemekaran wilayah di Papua juga bertujuan agar ada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan penambahan provinsi, Puan berharap Papua bisa semakin maju.
“RUU yang mengatur pemekaran 3 wilayah baru ini juga sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua,” ucapnya.
Tiga provinsi baru di Bumi Cenderawasih itu nantinya akan melingkupi belasan kabupaten yang kini masuk di Provinsi Papua.
Provinsi Papua Selatan (Ha Anim) akan menjadikan Merauke sebagai ibu kota, kemudian ibu kota Provinsi Papua Tengah (Meepago) akan berada di Timika, dan ibu kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago) adalah Wamena.
Setelah RUU soal pemekaran wilayah di Papua ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR di Rapat Paripurna, pembahasan RUU akan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat I bersama Pemerintah.
Puan pun memastikan beleid soal pemekaran wilayah itu nantinya akan tetap diselaraskan dengan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Dalam pembahasan RUU ini nantinya agar memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua,” pesan Puan.
Dengan adanya penambahan tiga provinsi baru di Papua, Indonesia kelak akan memiliki 37 provinsi. Puan meminta dukungan masyarakat terkait hal ini.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) berencana melakukan revisi peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan melibatkan para ahli dalam penyusunan perubahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Beni Saputra mengatakan pada Tahun Anggaran 2022 alokasikan untuk kegiatan revisi itu.
“Tahun Anggaran 2022, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan revisi RTRW,” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (7/4/2022).
Kebutuhan Revisi itu, kata Beni Saputra untuk adanya proyek strategis yang belum masuk dalam RTRW dalam perubahan batas.
“Kebutuhan revisi perda diantaranya terkait adanya proyek strategis nasional yang belum masuk dalam RTRW, perubahan batas administrasi Kabupaten Bekasi dengan DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kab. Bogor dan Kab. Karawang,” ungkapnya.
Dia menjelaskan hal itu sesuai dengan Permendagri tentang batas wilayah dan perubahan batas adminsitrasi, akibat adanya abrasi dan akresi adanya kebijakan kementerian Atr/bpn terkait lahan sawah dilindungi kebutuhan ruang untuk kegiatan strategis daerah spt untuk TPSA, dan lain-lain ran kebutuhan ruang untuk kegiatan investasi di Kab. Bekasi.
Benny juga mengatakan pihaknya melibatkan Asosiasi perencana, akademisi, kemudian tokoh masyarakat untuk melakukan kajian dan analisis bersama.
“Revisi Rencana Tata Ruang melibatkan Dinas/Instansi terkait di lingkungan pemkab, asosiasi perencana, akademisi, dan tokoh masyarakat khususnya yang masuk dalam forum penataan ruang dan stakeholder lainnya yang akan diundang dalam konsultasi publik,” bebernya. (Red)
BIN | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan berbagai capaian strategis dan prestasi yang berhasil diraih Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI. Rapat bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021” ini berlangsung secara daring dan luring dari kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Mendagri menuturkan, berbagai prestasi dimaksud diantaranya adalah penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang menetapkan Kemendagri sebagai peringkat 1 dari 20 kementerian/lembaga, atas Nilai Kinerja Anggaran kategori Pagu Sedang, dan peringkat 4 dari 87 kementerian. Perolehan peringkat 1 itu merupakan prestasi Kemendagri yang berhasil diraih selama 2 tahun berturut-turut.
Prestasi dan penghargaan lainnya, yakni keberhasilan Kemendagri meraih peringkat III dalam gelaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award. Penghargaan itu diberikan atas capaian Kemendagri dalam Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Mentor kepada Mendagri.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, atas segala kerja keras sebagai mitra yang telah mengawasi kami, sekaligus membimbing kami, sehingga memotivasi kami untuk bekerja lebih maju,” ujar Mendagri.
Penghargaan juga diberikan berbagai pihak kepada sejumlah komponen Kemendagri. Misalnya, penghargaan yang diberikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV Kemenkeu kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri karena berhasil meraih peringkat I Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker terbaik kategori Pagu besar. Tak hanya itu, berbagai penghargaan lainnya juga turut diterima Kemendagri baik di bidang inovasi pelayanan publik maupun dibidang lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan Kemendagri baik dalam realisasi anggaran maupun capaian strategis per unit kerja eselon I di lingkungan Kemendagri selama TA 2021.
Pada bagian lain, menanggapi pertanyaan anggota Komisi II, Mendagri juga menjelaskan jalannya kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berlangsung di Istora pada Selasa (29/3/2022). Forum tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi kepala desa kepada pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung pembangunan desa.
Aspirasi itu diantaranya kebutuhan anggaran operasional kepala desa, perubahan periode pemberian gaji dari tiga bulanan menjadi sebulan sekali, peningkatan jumlah Dana Desa, dan beberapa aspirasi lainnya. Berbagai aspirasi itu kemudian direspons Presiden Joko Widodo dan sebagian besar akan dipenuhi.
Mendagri mengaku ingat betul bagaimana rangkaian acara forum tersebut berjalan, mulai dari pembukaan hingga penutupan. Dirinya memastikan tidak ada deklarasi dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk melanjutkan masa jabatannya menjadi tiga periode.
“Saya ingat betul rangkaiannya, karena saya ada di situ,” terang Mendagri.
Teriakan tiga periode itu hanya muncul di luar tempat kegiatan ketika Presiden Jokowi hendak meninggalkan lokasi acara. Presiden pun tidak terlalu menanggapi teriakan tersebut. Mendagri menilai, teriakan itu hanya spontanitas dari beberapa peserta.
“Pak Jokowi hanya senyum saja, kemudian masuk mobil,” terangnya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Ramai nya persoalan di lingkup pemerintahan kabupaten bekasi yang kian belum terpecahkan menuai berbagai kritik dari para tokoh tokoh dan elemen kelembagaan di kabupaten bekasi. Hendro Ketua LSM PENJARA INDONESIA mengatakan Sependapat dengan statement tegas yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP GMI pada tanggal 05 April 2022 bahwa Bekasi masih mampu dan memiliki ASN ASN yang cukup kompeten untuk memimpin bekasi selama 2 tahun kedepan.
“Saya sebagai Ketua DPC LSM PENJARA INDONESIA KAB.BEKASI sekaligus masyarakat yang sangat peduli dan prihatin terhadap keadaan bekasi saat ini sangat sependapat dan setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum DPP GMI yaitu bang H. Riden Bahrudin bahwa pasca selesainya plt bupati besok tanggal 22 mei itu harus diteruskan oleh Penjabat (PJ) dari Asn Bekasi, karena Bekasi pun masih mampu dan memiliki Asn-Asn yang cukup kompeten untuk memimpin bekasi.” Jelas JM.Hendro Ketua LSM PENJARA INDONESIA
Terlepas dari persoalan PJ nanti nya, hari ini pun persoalan yang sangat menghambat roda organisasi pemerintahan di bekasi pun masih belum kunjung usai yaitu Rotasi Mutasi. Hari ini Persoalan Bekasi terkesan di ombang ambing bagaikan bola panas antara pusat dan provinsi.
“Seharus nya hari ini peran pemerintah provinsi lebih terlihat didepan memperjuangkan bekasi jika pak gubernur jawa barat memiliki perhatian dan kepekaan khusus terhadap bekasi. Lebih dari 10 Opd di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang sampai saat ini masih belum di isi, dimana berdampak besar pada roda organisasi pemerintahan.
Gubernur seharusnya bisa mendorong Mendagri, untuk segera memberikan izin terkait rotasi mutasi atau mendorong Mendagri untuk segera Mendefinitifkan Plt Bupati Kabupaten Bekasi, walaupun dalam waktu yang singkat di sisa masa jabatanya agar permasalahan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang berdampak pada kelancaran roda organisasi Pemerintahan dan perencanaan pembangunan di bekasi bisa terselesaikan dan tidak berlarut larut.” Tegas Hendro.
Masih kata Hendro, “Kami sebagai masyarakat bekasi akan mengawal dan mendorong slalu demi kemajuan bekasi dan kami akan ber konsolidasi dengan beberapa tokoh dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di kabupaten bekasi untuk bisa mengawal demi mempertahankan kehormatan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Mengingat sekalipun kewenangan penunjukan Pj. Bupati Kabupaten Bekasi menjadi kewenangan Mendagri dan Pemprov Jabar namun Asn-Kabupatenpun memiliki posisioning, dan kesempatan yang sama mengingat aturan yang ada memang sangat memungkinkan mengingat aturan apabila dari Mendagri maka Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri. Pabila dari Gubernur maka Pejabat Tinggi Pratama Provinsi Namun apabila dari Asn Kabupaten Maka Pejabat Pratama Tertinggi di Kabupaten -:Tegas Ketua Lsm-Penjara JM HENDRO. (Tim)
BIN I Bekasi – Jalin erat tali silaturahmi di Bulan Suci Ramadhan 1443 H, Pemerintahan Desa Cilangkara mengadakan acara Buka Bersama (Bukber) sekaligus Safari Ramadhan di masjid Nurul Jannah Desa Cilangkara, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Rabu (07/04/2022).
Hadir dalam acara Bukber dan Safari Ramadhan Camat Serang Baru Mirtono Suheriyanto beserta jajarannya, Kepala Desa Cilangkara Sanem, Perangkat Desa Cilangkara, Ketua BPD, Bhabinkamtibnas Polsek Serang Baru, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat setempat.
Dalam sambutannya Kepala Desa Cilangkara Sanem menyampaikan, dengan adanya acara Bukber ini dapat menghangatkan tali silaturahmi serta mengucapkan syukur masih bisa melaksanakan ibadah puasa dibulan Ramadhan 1443 H.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim Safari Ramadhan Kecamatan Serang Baru yang dipimpin langsung oleh Camat yang hadir bersama jajarannya, juga berharap agar acara ini dapat mempererat tali silaturahmi,” tutup Sanem.
Sementara itu dalam waktu yang sama, Mirtono Suheriyanto Camat Serang Baru menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan kepada dirinya bersama jajaran.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Cilangkara dan jajarannya serta DKM Masjid Nurul Jannah, atas sambutannya yang luar biasa untuk mempererat tali silaturahmi di bulan Suci Ramadhan ini,” ujar Camat.
Camat Serang Baru Mirtono Suheriyanto juga mengingatkan, agar masyarakat yang belum melakukan vaksin booster untuk segera vaksinasi agar imun masyarakat bertambah dan tidak mudah terkena virus Covid.
Camat juga berpesan kepada yang hadir untuk selalu menjaga Kamtibmas terutama dilingkungan Desa Cilangkara karena sering terjadi kasus tawuran yang terjadi di wilayah Kecamatan Serang Baru.
“Saya berpesan kepada para orang tua untuk selalu mengawasi putra-putri dalam pergaulannya, karena akhir- akhir ini sering terjadi tawuran.” tutup Mirtono Suheriyanto selaku Camat Serang Baru. (Wati)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) melakukan antisipasi pada periode libur Idul Fitri 2022. Apalagi libur Lebaran tahun ini masyarakat diperkenankan mudik, sehingga diprediksi akan terjadi peningkatan aktivitas di tempat-tempat wisata.
Selain mudik diperbolehkan, tahun ini juga ditetapkan adanya cuti bersama sebanyak 4 hari. Dengan demikian periode libur dan cuti bersama Idul Fitri dimulai pada 29 April hingga 6 Mei 2022.
“Setelah 2 tahun lamanya masyarakat tidak diperbolehkan mudik dan tidak adanya cuti bersama Idul Fitri, libur Lebaran tahun ini akan menambah mobilitas masyarakat di daerah-daerah,” ungkap Puan, Kamis (7/4/2022).
Selain bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman, masyarakat biasanya menghabiskan libur Lebaran dengan berwisata. Untuk itu, kata Puan, perlu ada koordinasi antara Pemda dengan pengelola tempat wisata dan tempat hiburan lainnya.
“Tekankan agar kapasitas di tempat wisata tidak melebihi ketentuan, dan upayakan menerapkan manajemen protokol kesehatan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan kerumunan di tempat wisata,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan meminta Pemda bekerja sama dengan Satgas Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Selain itu juga tentunya dengan petugas pengamanan dan instansi terkait lainnya.
“Koordinasi selalu dengan pengelola tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan pengelola tempat-tempat keramaian lainnya. Selain perlu dilakukan simulasi sebelum musim mudik, pengawasan juga harus selalu dilakukan,” tutur Puan.
Mantan Menko PMK ini menekankan, kebangkitan ekonomi daerah harus didukung menyusul mulai membaiknya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Meski begitu, Puan mengingatkan pemulihan ekonomi tetap harus mengedepankan prinsip keamanan kesehatan.
“Termasuk kita juga harus dukung kebangkitan pariwisata yang menjadi salah satu andalan Indonesia. Tapi tetap ingat, protokol kesehatan harus menjadi kunci. Jangan karena pelonggaran ini kita lengah sehingga memicu naiknya kembali angka penularan Covid 19,” sebutnya.
Oleh karena itu, Puan kembali mengingatkan masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Dengan perlindungan vaksin, masyarakat bisa semakin aman.
“Segera vaksin bagi masyarakat yang belum menerimanya. Dan untuk yang sudah mendapat vaksin dosis I dan II, cepat-cepat booster. Maka aktivitas selama mudik akan lebih nyaman dan keluarga pun semakin terlindungi,” tutup Puan.(Red)
BIN I Bekasi – Jalin erat tali silaturahmi di Bulan Suci Ramadhan 1443 H, Pemerintahan Desa Cilangkara mengadakan acara Buka Bersama (Bukber) sekaligus Safari Ramadhan di masjid Nurul Jannah Desa Cilangkara, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Rabu (07/04/2022).
Hadir dalam acara Bukber dan Safari Ramadhan Camat Serang Baru Mirtono Suheriyanto beserta jajarannya, Kepala Desa Cilangkara Sanem, Perangkat Desa Cilangkara, Ketua BPD, Bhabinkamtibnas Polsek Serang Baru, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat setempat.
Dalam sambutannya Kepala Desa Cilangkara Sanem menyampaikan, dengan adanya acara Bukber ini dapat menghangatkan tali silaturahmi serta mengucapkan syukur masih bisa melaksanakan ibadah puasa dibulan Ramadhan 1443 H.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim Safari Ramadhan Kecamatan Serang Baru yang dipimpin langsung oleh Camat yang hadir bersama jajarannya, juga berharap agar acara ini dapat mempererat tali silaturahmi,” tutup Sanem.
Sementara itu dalam waktu yang sama, Mirtono Suheriyanto Camat Serang Baru menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan kepada dirinya bersama jajaran.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Cilangkara dan jajarannya serta DKM Masjid Nurul Jannah, atas sambutannya yang luar biasa untuk mempererat tali silaturahmi di bulan Suci Ramadhan ini,” ujar Camat.
Camat Serang Baru Mirtono Suheriyanto juga mengingatkan, agar masyarakat yang belum melakukan vaksin booster untuk segera vaksinasi agar imun masyarakat bertambah dan tidak mudah terkena virus Covid.
Camat juga berpesan kepada yang hadir untuk selalu menjaga Kamtibmas terutama dilingkungan Desa Cilangkara karena sering terjadi kasus tawuran yang terjadi di wilayah Kecamatan Serang Baru.
“Saya berpesan kepada para orang tua untuk selalu mengawasi putra-putri dalam pergaulannya, karena akhir- akhir ini sering terjadi tawuran.” tutup Mirtono Suheriyanto selaku Camat Serang Baru. (Wati)
BIN | Yogyakarta- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) provinsi maupun kabupaten/kota mempercepat penetapan dan penegasan batas desa.
Yusharto menuturkan, hingga tahun 2021 dari 74.962 desa hanya dua persen yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Bina Pemdes.
“Dapat saya sampaikan bahwa sesuai Pasal 21 ayat 2 Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, laporan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaporkan oleh Tim PPBDes Provinsi hingga Oktober 2021, yang melaporkan sebanyak 1.060 desa yang lengkap Peraturan Bupati/Wali Kota dan shapefile batas administrasi desa dari 29 kabupaten 14 provinsi,” kata Yusharto saat membuka Rapat Asistensi Teknis Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang digelar Direktorat Jendera (Ditjen) Bina Pemdes Kemendagri yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu (6/4/2022).
Diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023.
“Dalam rapat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan lima tahun Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Peta, di mana terkait kondisi peta batas desa hingga saat ini bupati/wali kota yang melaporkan kepada kami perihal proses penetapan dan penegasan batas desa masih sangat minim,” tambahnya.
Adapun Perpres tersebut memuat target penyelesaian peta batas desa di seluruh Indonesia yang harus diselesaikan hingga 2023. Jumlah target penyelesaian itu di antaranya 10 provinsi pada 2021, 12 provinsi pada 2022, dan 11 Provinsi pada 2023.
“Oleh karena itu, melalui kegiatan ini mari kita tingkatkan komitmen kita untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan amanat Peraturan Presiden tersebut. Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,” tutur Yusharto.
Dia menjelaskan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu target lokasi penyelesaian batas desa pada 2021. Sedangkan Bangka Belitung dan Bengkulu yang hadir dalam kegiatan tersebut, merupakan provinsi dengan target waktu penyelesaian pada 2022. Hingga saat ini, Provinsi DIY baru melaporkan 80 penyelesaian peta batas desa ke Kemendagri, dari jumlah total 392 desa yang dimiliki.
“Progres penyelesaian peta batas desa dari Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 125 desa yang sudah menyerahkan dokumen Peraturan Bupati beserta data softfile-nya dan 71 desa yang telah dilaporkan, namun belum menyerahkan kelengkapan datanya dari jumlah total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk Provinsi Bangka Belitung belum melaporkan dokumen batas Desanya sama sekali,” terang Yusharto.
Dirinya berharap, melalui kegiatan asistensi teknis ini dapat memecahkan berbagai permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh Tim PPBDes baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mempercepat penegasan batas desa di wilayahnya masing-masing.
Yusharto menginginkan, dalam mempercepat penyelesaian batas desa pada 2022, Tim PPBDes provinsi dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di wilayahnya secara maksimal. Progres penyelesaiannya kemudian dapat dilaporkan kepada Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes.
“Hal yang menjadi ujung tombak penyelesaian PPBDes ada pada tim penetapan dan penegasan batas desa kabupaten yang secara teknis mengawal pelaksanaan,” kata Yusharto.
Selain itu, lanjut Yusharto, secara teknis penyelesaiaan itu perlu dikordinasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) agar tidak terjadi kendala dalam pengintegrasian ke kebijakan Satu Peta. Hal itu mulai dari tahapan pengumpulan dan penelitian dokumen, pembuatan peta kerja, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, serta pembuatan peta batas desa. Terpenting, dari kelima langkah penegasan batas desa itu kemudian disahkan peta batas administrasi desa melalui Peraturan Bupati/Wali Kota agar penetapannya menjadi definitif.
Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 April 2022 ini diikuti oleh 3 provinsi yaitu DIY (4 kabupaten), Bengkulu (9 kabupaten dan 1 kota), serta Bangka Belitung (6 kabupaten dan 1 kota).(Red)
