BIN | Jakarta – Koordinator Media BEM Seluruh Indonesia, Luthfi menyebutkan aksi yang dilakukan hari ini (11/4/22) berjalan dengan lancar dan kondusif.
“Alhamdulillah aksi hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif, kami mulai aksi pukul 12.00 dan bubar pada pukul 15.30 WIB” Ujar Luthfi
Aksi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) ini merupakan lanjutan dari aksi BEM SI pada 28 Maret 2022 lalu. Yang intinya menolak wacana penundaan Pemilu atau amandemen Pemilu, Mengkaji Ulang UU IKN dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Aspirasi BEM SI ini diterima langsung oleh Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco , Rahmat Gobel dan Lodewijk di dampingi Kapolri RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam orasi di depan pimpinan DPR dan Kapolri, Koordinator Pusat BEM SI mengungkapkan bahwa Aspirasi ini murni dari suara Rakyat untuk disampaikan ke Wakil Rakyat .
“Aspirasi ini murni dari suara Rakyat untuk disampaikan ke Wakil Rakyat , kami meminta pimpinan DPR disini mengawakili suara Rakyat bukan Suara Partai Politik” Tegas Kahar
Setelah aspirasi diterima dengan baik massa dari BEM SI membubarkan diri lalu kemudian mulai muncul keributan dan kerusuhan.
Luthfi menyebut kerusuhan itu bukan terjadi oleh massa BEM SI , tetapi oleh oknum Provokator dan Penyusup.
“Kerusuhan itu bukan oleh kami dari BEM SI, aksi kami damai dan sudah tersampaikan aspirasinya dengan baik, Setelah kami bubar baru mulai berdatangan oknum provokator dan penyusup” Tegas Luthfi
Aksi ini berjalan dengan baik dan damai karena mendapatkan pengawalan yang ketat oleh aparat Kepolisian. Sehingga aspirasi BEM SI dapat tersampaikan dengan baik kepada Pimpinan DPR.
Luthfi melanjutkan, bahwa mereka akan terus mengawal semua tuntutan ini sampai tuntas.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki mengajak para camat dan kepala desa di Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemantauan dan penjagaan di titik-titik yang rawan terjadinya tawuran remaja selama bulan suci Ramadan.
Akhmad Marjuki mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan atas terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa kelompok remaja yang ada di Kabupaten Bekasi selama bulan Ramadan.
“Saya sangat menyayangkan sekali atas terjadinya tindakan gangguan kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Kita akan melakukan pencegahan tawuran remaja yang saat ini sedang marak terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi, dengan cara mengintensifkan kembali patroli di tempat-tempat yang rawan gangguan ketertiban umum,” kata Marjuki saat ditemui pada acara Peresmian Gedung Serbaguna LDII Karangbahagia, pada Minggu (10/04/2022).
Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi Polres Metro Bekasi yang sudah pro aktif dalam melakukan pencegahan, dengan menggiatkan patroli di titik-titik rawan tawuran.
“Setiap Camat dan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bekasi harus melakukan penjagaan di pos titik rawan kerumunan yang memiliki potensi tawuran, agar kita bisa menindak lanjuti tindak kekerasan yang terjadi saat ini,” tambahnya.
Selain itu Marjuki juga mengimbau kepala seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya kepada orang tua yang memiliki anak remaja, untuk mengawasi anaknya jangan sampai menjadi korban apalagi ikut dalam tawuran yang marak terjadi belakang ini.
Camat Karangbahagia Karnadi mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada perangkat Desa, RT RW dan tokoh masyarakat untuk membuka pos-pos penjaga di tiap-tiap desa.
“Sesuai arahan dari Plt Bupati Bekasi, kita akan melakukan penjagaan di beberapa titik rawan tawuran di tiap-tiap desa, yang bisa meminimalisir terjadinya tawuran remaja selama Ramadan,” ucapnya.
Karnadi menambahkan, pelaku tawuran rata-rata masih anak-anak muda di bawah umur 19 tahun atau berstatus masih pelajar SMP maupun SMA.
“Saya ingin anak-anak remaja menjaga masa depannya dengan tidak melakukan kegiatan negatif seperti tawuran, padahal banyak kegiatan positif yang bisa mereka kerjakan, karena itu perlu adanya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya,” kata Karnadi.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi memberi perhatian penuh dalam penanganan angka kemiskinan maupun stunting, dengan meningkatkan koordinasi antara satuan perangkat daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi mengungkapkan, terkait dengan data kemiskinan ekstrim, secara keseluruhan provinsi Jawa Barat menurun dibandingkan tahun kemarin. Hanya saja ada sedikit peningkatan di beberapa kota dan kabupaten.
“Tentunya ini harus kita verifikasi dan validasi lagi data -datanya, khususnya di Kabupaten Bekasi, kita sudah memberikan arahan kepada dinas-dinas terkait, untuk di cek bersama Badan Pusat Statistik (BPS), baik itu masalah kemiskinan ekstrim maupun stunting,” kata Sekda Dedy Supriyadi, usai mengikuti rapat koordinasi terkait kemiskinan ekstrim dan stunting, secara virtual, di Command Center Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Senin, (11/4/22).
Selain itu, Dedy menyebutkan, pihaknya akan melakukan intervensi terhadap program pemerintah agar dapat berjalan secara optimal.
“Ya, kami bersama dinas terkait dan BPS, akan melakukan intervensi program terhadap data kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Bekasi agar angkanya semakin menurun,” terangnya.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPS Jawa Barat sebagai upaya penyediaan data terintegrasi yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi.
“Sesuai arahan dari Sekda Kabupaten Bekasi, Diskominfosantik akan berkordinasi dengan BPS terkait penyediaan data yang berkaitan dengan masalah kemiskinan ekstrem ini,” kata Jaoharul.
Data tersebut, kata Jouharul Alam, akan menjadi rujukan bagi dinas-dinas terkait untuk menindaklanjuti melalui kebijakan program di masing-masing dinas untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem.
“Jadi dari data tersebut, tindak lanjutnya tetap ada di dinas terkait. Misalnya, peningkatan derajat kesehatan maka ranahnya ada di Dinas Kesehatan atau yang berkaitan langsung dengan masalah tersebut, seperti Dinas Sosial dan dinas lainnya,” ujarnya.(Red)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat penghargaan tinggi dari elemen perempuan dalam pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Puan dianggap berjasa karena terus berkomitmen mengesahkan undang-undang yang pembahasannya dimulai sejak beberapa periode DPR lalu.
Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Dalam rapat paripurna ini turut hadir sejumlah aktivis perempuan dari berbagai organisasi.
“Dalam rapat ini turut hadir organisasi perempuan Indonesia,” kata Puan lalu menyapa aktivis-aktivis perempuan tersebut.
Beberapa organisasi perempuan yang hadir untuk menyaksikan pengesahan UU TPKS di antaranya seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pengada Layanan, Yayasan LBH APIK Jakarta, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat, Peruati, Puan Seni Indonesia, GMNI, LRC-KJHAM, WCC Mawar Balqis, dan Yayasan Kesehatan Perempuan.
Pengesahan UU TPKS pun diawali dengan penyampaian pendapat dari fraksi-fraksi. Kemudian ada juga laporan dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR yang juga Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ucap Puan untuk meminta persetujuan anggota dewan.
“Setuju,” jawab anggota DPR dalam Rapat Paripurna dilanjutkan dengan ketokan palu sidang dari Puan sebagai penanda UU TPKS telah disahkan.
Usai UU TPKS disahkan, tepuk tangan dan sorak sorai membahana dalam ruang rapat paripurna DPR. Puan mendapat standing ovation dari aktivis perempuan yang berdiri di balkon. Mayoritas Anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna pun juga ikut berdiri dan bertepuk angin memberikan apresiasi.
Atas penghargaan yang diberikan, Puan membalas dengan melambaikan tangannya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memperjuangkan UU TPKS, termasuk jajaran pemerintah, aktivis, dan anggota DPR lintas fraksi.
“Pengesahan RUU TPKS menjadi UU adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia menjelang diperingatinya Hari Kartini sebentar lagi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Tetapi ini juga hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa kita. Karena UU TPKS adalah hasil kerja bersama sekaligus komitmen bersama kita, untuk menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual,” lanjut Puan dengan suara bergetar menahan tangis.
Puan menegaskan, implementasi UU TPKS nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Khususnya, kata Puan, sebagai perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia.
“Karenanya perempuan Indonesia tetap dan harus semangat. Merdeka!” ungkap mantan Menko PMK tersebut.
Pernyataan Puan disambut hangat para aktivis perempuan yang hadir. Mereka merupakan perwakilan aktivis-aktivis yang terus memperjuangkan pengesahan UU TPKS.
“Puan untuk perempuan Indonesia!” teriak para aktivis yang menyebut diri mereka sebagai anggota Fraksi Balkon.
Perwakilan pejuang UU TPKS itu berterima kasih karena Puan telah merealisasikan komitmennya. Sejak menjadi Menko PMK, Puan memang menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan agar UU TPKS disahkan.
“Terimakasih Mba Puan sudah memperjuangkan UU TPKS,” ujar perwakilan aktivis.
Sementara itu Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya mengatakan pengesahan UU ini menjadi buah penantian panjang korban-korban kekerasan seksual. Termasuk bagi kaum permpuan, kelompok disabilitas, dan anak-anak.
“Ini sebuah pencapaian kita bersama. Terima kasih atas semua pihak, teman-teman di Baleg, kalian luar biasa. Termasuk Gugus Tugas dari Pemerintah. Semoga ini menjadi langkah awal bagaimana peradaban kita memuliakan perempuan dan anak bisa terealisasi,” papar Willy.
Di sisi lain, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengingatkan soal implementasi dari UU TPKS beserta aturan turunannya usai disahkan.
“Yang perlu terus kita ingat agar UU ini nantinya memberikan manfaat ketika diimplementasikan, khususnya bagi korban kekerasan seksual,” terang Bintang.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Ribuan karyawan PT Unilever Indonesia TBK, berunjuk rasa terkait PHK yang dilakukan di Jalan Jababeka Raya, Blok Q Kawasan Industri Cikarang Jababeka, Senin (11/04/2022) siang.
Ketua PUK Jakarta, Zamroni Nasution menerangkan, sebagai anggota juga karyawan yang ingin berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja (PUK) terkait dengan keamanan pekerjaan mereka sebagaimana mereka dapat informasi dari berbagai macam media termasuk juga di Internal kita adanya PHK terhadap 161 karyawan di pabrik rumput, kemudian 8 orang di Depo, 1 orang di HO, dan 4 orang di Cikarang.
“Mereka mencoba untuk berkoordinasi dengan PUK ingin mengakses bagaimana proses status mereka sekarang ini? Koordinasi seperti ini adalah sesuatu yang wajar yang dilakukan oleh anggota ke PUK-nya mereka datang ke sekretariat untuk meng-update untuk berkoordinasi seperti itu,” paparnya.
“Nah, hari ini ternyata ada penghadangan dari tim Security, sehingga temen-temen tertahan di sini juga tidak bisa masuk. Ini saya menyesalkan dan menyayangkan kenapa teman-teman ketika mau berkoordinasi dengan pengurusnya sekertariat dilarang untuk masuk oleh tim sekuriti, dilarang masuk oleh tim manajemen,” beber Zamroni.
Padahal, lanjut dia, kita melakukan aksi nasional beberapa minggu yang lalu, hal-hal koordinasi seperti ini nggak ada masalah dari manajemen, tapi implementasi lapangannya ternyata dihadang seperti ini.
“Efeknya, jadi banyak kemacetan lalu lintas. Mudah-mudahan, ini kita sudah bisa masuk ke dalam,” tambahnya.
Kemudian yang kedua, kata Zamroni, aksi PHK sepihak ini juga menjadi pertanyaan dari temen-temen. Sebab, meskipun ini terjadi di Surabaya dan Cikarang 4 orang, di HO 1 orang, di depo 8 orang, mereka perlu meng-update, karena bisa saja sewaktu-waktu kejadian ini bisa terjadi kepada teman-teman semua. Sehingga mereka juga ingin kita bisa dapat informasi lengkapnya seperti apa.
“Kemudian yang ketiga, terkait dengan seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu dari CEO Unilever Global bahwa untuk pengurangan karyawan ini terjadi untuk level manajemen, tapi ternyata implementasinya yang dikurangi ini baru karyawan non-staf, karyawan yang gajinya kecil, sedangkan karyawan manajemen kita nggak dapat informasi ada pengurangan,” imbuhnya.
“Nah ini informasinya, kenapa jadi dibolak-balik seperti itu, kenapa kita yang gajinya lebih kecil yang dapat PHK bukan dari manajemen yang gajinya lebih gede-gede,” geram Zamroni.
Selain itu di sisi yang lainnya, kemarin kita pada saat pandemi 100% kita diminta masuk, tapi kenapa sekarang pandemi melanda kita justru malah di PHK, ini yang kita sayangkan juga.
Zamroni menjelaskan, proses Bipartit yang sebagaimana ada di dalam PKB kita, harus dihormati oleh manajemen, bukan berarti kita sedang melakukan proses Bipartit, kemudian teman-temannya dikirimi surat PHK dari rumahnya masing-masing.
“Secara psikologis, pasti mereka keluarganya juga akan terpukul psikologisnya. Ini yang kita sayangkan, kenapa manajemen melanggar daripada kesepakatan PKB kita,” ucapnya.
Dalam PKB sudah diatur, kata Zamroni, bagaimana melakukan proses pemutusan hubungan kerja ini yang kita sayangkan dari sisi manajemen, kenapa mereka menyalahi, melanggar kesepakatan PKB yang sudah kita buat bersama-sama?
Sebagaimana yang sudah disampaikan melalui media yang disampaikan kepada kita, bahwa mereka melakukan penyesuaian bisnis, itu saja yang disampaikan mereka.
“Yang kita harapkan, penyesuaian bisnis ini ada penjabaran secara detail dari manajemen langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum PHK itu apa? Itu mereka belum bisa menjelaskan, kenapa tiba-tiba melakukan PHK kepada teman-teman kita semua,” pungkasnya. (Red/Wati)
BIN | Dumai – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel The Zuri, Dumai, Riau, Jum’at 8 April 2022. Acara ini dihelat dalam rangka menyosialisasikan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan pentingnya pelaksanaan FGD ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih baik.
“Diharapkan kegiatan ini dapat menyamakan persepsi (pemerintah daerah), agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, akuntabel, dan transparan,” kata Fatoni dalam sambutannta.
Fatoni menjelaskan pentingnya sosialisasi Sistem dan Prosedur (Sisdur) pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri nomor 77 Tahun 2020 yakni Pelaksanaan Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).
Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) harus memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan mampu mengelolanya secara dinamis.
“Instrumen fiskal pusat dan daerah merupakan instrumen penting dalam rangka penyelenggaraan negara dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola secara prudent, berkualitas, transparan, serta akuntabel. Saya ingin orientasi dari pengelolaan daerah adalah betul-betul memperbaiki birokrasi,” lanjut Fatoni.
Pada kesempatan yang sama, Fatoni juga menyambut baik insiatif Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah.
“Transformasi digital penting bagi tata kelola keuangan daerah agar pengelolaan keuangan daerah lebih responsif, transparan, efisien dan akuntabel,” demikian Fatoni.
Adapun dalam acara FGD ini dihadiri Walikota Dumai, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Ketua DPRD, Kepala OPD Kota Dumai, Staff Ahli, Asisten dan pejabat terkait dilingkungqn Pemerintah Kota Dumai.(Red)
BIN I Jakarta – Polda Metro Jaya memastikan tidak akan menggunakan peluru tajam dalam pengamanan unjuk rasa BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) di Istana Negara pada Senin (11/4/2022) esok.
Hal ini mengikuti arahan dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang meminta aparat tidak represif terhadap peserta aksi hingga menggunakan peluru tajam.
“Kami sudah siapkan, tentunya pelayanan kami kedepankan ke seluruh peserta demo dan tidak gunakan peluru tajam,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Minggu (10/4/2022).
Lanjut KombesPol Zulpan, Polda Metro Jaya akan mengerahkan personil untuk mengawal aksi tersebut. Meski begitu, ia masih enggan mengungkap jumlah personel yang akan bersiaga.
“Polda Metro Jaya siap mengamankan ya. Kami akan menurunkan kekuatan sebanding dengan kekuatan yang melakukan kegiatan,” jelas KombesPol Zulpan.
KombesPol Zulpan memastikan, pelaksanaan unjuk rasa akan dikawal dengan baik dan humanis oleh kepolisian. Sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, sehingga tidak berimbas pada aktivitas masyarakat di bulan suci Ramadan.
“Pengamanan demo kami secara humanis,” pungkas KombesPol Zulpan.(Wati)
BIN I Jakarta – Jajaran Polsek Bekasi Kota menangkap komplotan maling dan penadah sepeda motor curian. Sindikat ini menggasak 20 unit motor selama beroperasi sejak Januari hingga Maret 2022.
Kapolsek Metro Bekasi Kota, Kompol Salahuddin mengatakan para pelaku yang diamankan di antaranya FS (28), DR (22), dan MF (27) selaku pemetik atau eksekutor. Sementara empat lainnya BY (25), RV (22), ME (26), dan SR (22) sebagai penadah.
“Dalam kurun waktu Januari-Maret 2022, mereka sudah menjual 20 motor curian ke Lampung,” ungkap Kompol Salahuddin kepada wartawan, pada Jumat lalu (8/4/2022).
“Pengakuan para tersangka melakukan pencurian ranmor sebanyak 5 kali diwilayah Polsek Bekasi Kota dan 6 kali di wilayah lain. Ini masih kita kembangkan,” sambung Kompol Salahuddin.
Menurut Kompol Salahuddin, sebelum tertangkap para pelaku menjalankan aksinya di kawasan Rawa Bebek dan Rawa Pasung. Mereka kerap beraksi tengah malam dengan mengincar motor yang terparkir di rumah.
Lebih lanjut Kompol Salahuddin menjelaskan, para pelaku mengambil motor dengan cara merusak bagian stang motor yang terkunci. Setelahnya, motor kemudian di bawa kabur dengan cara didorong.
“Mereka tak pakai kunci letter T, tapi mereka patahkan stang dan langsung mendorong motornya,” ujar Kompol Salahuddin.
Atas perbuatannya, ketujuh tersangka akan dikenakan dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dan atau Pasal 481 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pertolongan Jahat, dengan rata-rata ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara
BIN | Kabupaten Bekasi – Program penghapusan denda keterlambatan pembayaran PBB yang digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi membawa hasil yang bagus .
” Alhamdulillah, hingga kuartal pertama 2022 ini, khususnya per 6 April pemasukan PBB Kabupaten Bekasi sudah mencapai 13,9 persen,” ujar Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Bapenda Kabupaten Bekasi, Eko Suparyadi, Kanis ( 07/04).
Menurut Eko yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Sekretaris Bapenda, penerimaan PBB kuartal pertama tahun 2022 itu lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang dibawah 10 persen.
Salah satu hal yang membuat penerimaan PBB sudah mencapai 13,9 persen atau sekitar Rp 73, 786 Milyar itu, karena adanya penghapusan denda keterlambatan pembayaran PBB mulai Tahun 2021 ke bawah.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadwalkan denda keterlambatan PBB di awal tahun ( 1 Februari-31 Maret 2022) dengan maksud agar wajib pajak yang mempunyai tunggakan pembayaran PBB bisa mengutamakan pembayaran PBB yang tertunggak, baru kemudian membayar PBB di tahun berjalan ( 2022).
Sedangkan penerimaan semua pajak daerah sebanyak 11 pajak , per 6 April 2022 mencapai 18,4 persen atau Rp 380, 943 Milyar dari target Rp 2,065 Triliun. Target pajak terbesar selain dari PBB ( RP 532 Milyar) juga dari BPHTB ( Rp 915 Milyar) , Pajak Hotel ( Rp 47,5 Milyar), Pajak Restoran ( Rp 164,451 Milyar), Pajak Reklame ( Rp 20, 258 Milyar) dan Pajak Penerangan Jalan ( Rp 341, 912 Milyar).
Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bapenda Kabupaten Bekasi, Akam Muharam, optimis target 11 Pajak Daerah sebesar Rp 2,065 Triliun tersebut bisa tercapai, termasuk target PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) .
” Insya Allah dengan telah melandainya pandemi , ekonomi secara meluas kembali bergerak. Ini tentunya berdampak positif bagi penerimaan pajak dan retribusi daerah,” ujar Akam. (Red)
BIN | Bandung – Pengusaha yang juga Politisi Bekasi, Budiyanto, memandang Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang luar biasa dengan keberadaan Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi harus menjadi pemerintahan yang inisiator dan inovator bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.
Hal itu diungkapkan Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut saat menerima penghargaan Indonesia Inspiring Islamic Figure Awards 2022 kategori The Top Inspiring Islamic Legislator of The Year, yang diselenggarakan oleh 7Sky Media & Majalah IM Indonesia dan didukung oleh Center for Achievement Development Programs, di Hotel Savoy Hotman Kota Bandung, Jumat (8/4/2022) malam.
Dikatakan Budiyanto, penyelenggara negara di Kabupaten Bekasi harus mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bekasi. Dimana dari 115 Kawasan Industri di Indonesia, sebanyak 32 kawasan ada di Jawa Barat dan sepuluh ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Walaupun ada sepuluh kawasan industri, tetapi kawasan industri di Kabupaten Bekasi kategorinya adalah kawasan terbesar di Asia Tenggara dengan 7.700 pabrik dan sekitar 1,6 juta tenaga kerja.
Dengan sedikit pendekatan ekonomi, Budiyanto mengkalkulasikan dengan 1,6 juta tenaga kerja dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) rata-rata Rp5 juta perbulan, maka ada peredaran uang hampir Rp8 triliun per bulan dan itu menurutnya merupakan sebuah potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Dengan kondisi kekinian di Kabupaten Bekasi, maka kata dia harus ada revolusi program kerja termasuk di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi.
“Kabupaten Bekasi bukan lagi daerah yang sifatnya follower artinya mengikuti apa yang dilakukan daerah-daerah lain. Tetapi kita harus menjadi pemerintahan yang inisiator dan inovator serta melakukan langkah-langkah strategis yang katakanlah tidak dilakukan orang lain. Hal itu agar kita Kabupaten Bekasi menjadi contoh adanya percepatan kemajuan daerah ekonomi yang sangat besar,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Budiyanto juga mengaku sangat mengapresiasi kegiatan penganugerahan yang dihelat oleh 7Sky Media & Majalah IM Indonesia ini, karena penghargaan ini akan membuat dirinya terus berupaya melakukan langkah improvement dan kontribusi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa semakin luas dan optimal.
Dikatakan Budiyanto, dirinya mempunyai visi untuk memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia baik itu sebagai seorang aktivis, pengusaha maupun politisi. Dengan sejumlah kekuatan tersebut, dirinya mempunyai sumber daya yang lebih dari cukup untuk memastikan peran-peran yang lebih maksimal. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto telah melakukan inovasi kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Inovasi kegiatan tersebut tentunya saya laporkan sebagai bentuk akuntabilitas publik dengan membuat laporan kinerja harian. Karena setiap apa yang saya lakukan kalau masyarakat tidak tahu itu enggak ada artinya. Sebagai pengusaha saya juga mempunyai semangat percepatan agar mahasiswa Indonesia atau sarjana muda Indonesia bisa menjadi problem solver bagi bangsa ini,” terangnya.
Budiyanto mengaku terhitung sejak pertama kali menerima penghargaan tahun 2013 di Manado, Sulawesi Utara, dirinya sudah menerima kurang lebih 15 penghargaan tingkat nasional dari beberapa lembaga nirlaba nasional. Diakuinya, ada penghargaan maupun tidak ada penghargaan dirinya akan terus melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Seperti diketahui, penghargaan ini dipersembahkan bagi para figur islam yang dinilai memiliki inovasi, terobosan dan gagasan, sehingga mampu menginspirasi elemen pemerintahan maupun masyarakat serta berkontribusi tinggi dalam pembangunan di Indonesia. Yang terpilih adalah yang berjasa dalam upaya membuka cakrawala kreatif sebagai tolak ukur karya putra bangsa.
Penghargaan ini mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu Capability, Integrity, Credibility, Track Record, Vision, Power, Carying, Communication, Innovation & Creation Opportunities dengan atribut pengukuran seperti memiliki keseimbangan karakter, konsep dan kompetisi, membuat sebuah gebrakan revolusioner diri dan bertransformasi penuh arti bagi diri mereka dan lingkungan pada umumnya, mampu berkembang mengikuti perubahan dan memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi.(Zal)
