BIN | Kabupaten Bekasi – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Cibarusah bekerja sama dengan Muspika membuka layanan vaksinasi dosis 1,2 dan booster bagi warga Kecamatan Cibarusah. Kegiatan ini bertempat di aula Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Kamis (14/04/2022) pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.
Kepala UPTD Puskesmas Cibarusah Nia Kurniawati menjelaskan, pelayanan vaksinasi dilakukan di aula Kecamatan Cibarusah untuk mengantisipasi lonjakan jumlah warga yang datang. Maka dari itu pihaknya menggandeng Muspika Cibarusah.
“Kami menyediakan kuota untuk 1000 peserta,kegiatan vaksin ini kami bekerjasama dengan Muspika” jelasnya kepada awak media Beksi Indonesia News.
Nia menuturkan, jenis vaksin yang digunakan ada tiga yaitu Sinovac, AstraZeneca dan Pfizer. Vaksin booster khusus yang digunakan adalah AstraZeneca dan Pfizer, sedangkan untuk usia 6 -12 tahun dosis 1 dan 2 menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca dan Pfizer.
Dikatakannya, Puskesmas menggelar vaksinasi Covid-19 dengan menggandeng pemangku kepentingan di wilayah kerjanya,hal ini dilakukan sebagai upaya menyelesaikan target yang diberikan pemerintah untuk percepatan vaksinasi.
“Bagi masyarakat yang mencari vaksinasi booster dapat mendatangi gerai – gerai vaksin yang telah disediakan Puskesmas,TNI dan Polri.” pungkasnya.
Ditengah kegiatan vaksinasi, Danramil 09/Cibarusah Kapten. ARH. Joedi Narto mengatakan, vaksinasi dilaksanakan setiap hari di wilayah Kecamatan Cibarusah guna mendapatkan hasil maksimal.
“Kami dari Muspika yang didalamnya ada TNI Polri senantiasa bersinergi bersama Puskesmas dalam setiap kegiatan vaksinasi, kegiatan ini dilaksanakan dibeberapa titik untuk mempermudah dan mempercepat capaian target vaksin,” ujar Danramil.
Danramil juga menjelaskan, kegiatan vaksinasi booster dilaksanakan sampai tanggal 30 April mendatang. Hal ini dilakukan sebagai upaya menuntaskan target yang diberikan pemerintah untuk percepatan vaksinasi
“Kami masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait percepatan booster dan sampai saat ini belum ada arahan dalam pelaksanaan percepatan booster. Namun, Presiden Joko Widodo, telah mensyaratkan booster terutama bagi masyarakat yang hendak mudik supaya melakukannya,” paparnya.
Terlihat dalam pelaksanaan vaksinasi dosis 1,2 dan booster bagi warga Kecamatan Cibarusah di aula Kecamatan berjalan tertib dan lancar, langsung dihadiri Danramil 09/Cibarusah dan jajarannya,Kapus Cibarusah Nia Kurniawati dan Tim Nakes, Wakapolsek Cibarusah beserta jajarannya,SekCam dan Pol PP. (Wati)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) saat menutup masa sidang DPR. Ia menegaskan agar UU TPKS yang baru saja disahkan harus menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.
Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 DPR diselenggarakan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
“Saya atas nama Pimpinan memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah berkomitmen untuk bekerja optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya yang dilakukan di masa sidang ini,” ujar Puan dalam Pidato penutupan masa sidang DPR.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini secara khusus menyinggung soal fungsi legislasi yang telah dilakukan dewan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ini. Puan mengungkap, DPR telah berhasil mengesahkan UU TPKS yang sudah digagas sejak satu dekade lalu.
“Semangat pembentukan Undang Undang TPKS, selain memenuhi kebutuhan hukum nasional juga untuk memberikan pelindungan bagi korban serta pemenuhan hak-hak korban secara tepat, cepat dan komprehensif,” tuturnya,
“Kehadiran Undang Undang ini agar menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual,” lanjut Puan.
Selain mengesahkan UU TPKS, DPR dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 juga telah melakukan Pengambilan Keputusan terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang Undang sebagai Usul Inisiatif DPR RI. Ketiga RUU tersebut terkait dengan pemekaran wilayah di Provinsi Papua.
Selain itu, pada masa persidangan ini DPR melalui Komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) terkait tengah melakukan Pembahasan RUU yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I. Pembahasan RUU dalam Pembicaraan Tingkat I itu di antaranya:
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi;
RUU tentang Penanggulangan Bencana;
RUU tentang Aparatur Sipil Negara;
RUU tentang Hukum Acara Perdata;
RUU tentang Praktik Psikologi;
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
RUU tentang Landas Kontinen
Puan mengatakan, tugas legislasi merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama, Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, menurut Puan, kinerja legislasi harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.
“DPR RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan Produk legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat, memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya utk memajukan kesejahteraan rakyat serta produk legislasi yang dapat mengatur percepatan mencapai kemajuan Indonesia,” papar mantan Menko PMK itu.
Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, DPR pun telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021–2025, 2 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Periode 2022-2027, dan 7 (tujuh) Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027.
“Selain itu DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap 9 Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia,” jelas Puan.
Lebih lanjut, cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut mengingatkan keberhasilan DPR dalam penyelenggaraan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 21-24 Maret 2022 yang dihadiri oleh 121 negara anggota.
Pertemuan forum parlemen dunia ini menghasilkan sejumlah resolusi dan rekomendasi, antara lain Deklarasi Nusa Bali yang memerangi perubahan iklim dan resolusi konflik Rusia-Ukraina.
“DPR RI mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Daerah, Masyarakat Bali, serta seluruh pihak, sehingga penyelenggaraan Sidang IPU ke-144 dapat berjalan dengan baik; sukses penyelenggaraan, sukses agenda sidang, dan sukses mempromosikan Indonesia,” ujarnya.
Puan pun mengingatkan agar Indonesia terus mencermati perkembangan geopolitik internasional serta perekonomian global dan domestik, di tengah upaya kita mengendalikan gelombang ketiga Covid-19 sejak awal Februari silam.
“Perkembangan global tersebut, perlu segera diantisipasi khususnya yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan rakyat serta kapasitas fiskal untuk dapat menjalankan pelayanan umum, perlindungan sosial, dan pembangunan nasional,” ungkap Puan.
Di sisi lain, Puan juga mengapresiasi kerja bersama seluruh pihak yang berhasil mengendalikan gelombang ketiga Pandemi Covid-19. Ia meminta agar Pandemi ditangani dan diantisipasi dengan lebih baik, sehingga tidak berdampak berat bagi upaya pemulihan sosial dan ekonomi nasional.
Puan juga berharap agar Pemerintah segera mengantisipasi peningkatan risiko ekonomi global akibat konflik geopolitik perang Rusia-Ukraina, serta normalisasi kebijakan moneter oleh negara-negara maju.
“Perkembangan kondisi global tersebut secara langsung telah mendorong peningkatan komoditas energi, pangan, dan komoditas lainnya yang sangat luar biasa,” ucapnya.
“Kenaikan signifikan tersebut telah berimbas pada meningkatnya tekanan inflasi domestik, yang tercermin dari kenaikan harga beberapa barang-barang strategis di dalam negeri. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang berpotensi mendistorsi pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung,” sambung Puan.
Oleh karenanya, DPR menilai Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan yang efektif dalam mengendalikan kestabilan harga berbagai komoditas. Puan juga mengingatkan Pemerintah untu memastikan agar dapat menjaga daya beli masyarakat serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu.
“Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program Pemerintah dilaksanakan untuk dapat melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Puan juga meminta agar Pemerintah segera menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan AKD lainnya.
“Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif,” tegas Puan.
Sementara itu, ada beberapa hal yang menjadi pokok perhatian DPR dalam melakukan fungsi pengawasan dan telah menindaklanjuti berbagai masalah yang menarik perhatian masyarakat belakangan ini.
Permasalahan-permasalahan itu seperti soal rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), dan percepatan Program Vaksinasi dan Booster Vaksin Covid-19.
Kemudian juga soal pengamanan dan pengawasan pasokan serta distribusi bahan pangan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri, persoalan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), penerapan PPKM dan kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran, persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M, serta permasalahan Penipuan Investasi Ilegal.
DPR akan memasuki masa reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 mulai tanggal 15 April sampai 16 Mei 2022.
“Masa reses merupakan kesempatan bagi Anggota DPR RI untuk menyapa rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita laksanakan, dan ikut memperkuat dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong, semangat untuk kerja bersama memajukan Indonesia,” tutup Puan.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pelapor yang juga Mantan Kaur Keuangan Pemerintahan Desa (Pemdes) Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Abdul Khoir, resmi melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dirinya dalam penerbitan LKPJ Pemdes Desa Babelan Kota Tahun 2019 dan 2020 kepada pihak Polres Metro (Polrestro) Bekasi, Rabu (13/4/2022).
Saat melaporkan dugaan tindak pidana yang telah merugikan dirinya tersebut, Abdul Khoir didampingi tokoh masyarakat Desa Babelan Kota yang siap mendampingi dan mengawal pelaporan tersebut. Abdul Khoir bersama rekan diterima aparatur kepolisian di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestro Bekasi.
Abdul Khoir dengan didampingi warga masyarakat membeberkan kejadian dugaan pemalsuan tandatangan tersebut dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas, karena dirinya sudah menerima pengakuan dari oknum aparatur desa yang telah membuat dan memalsukan tandatangannya tersebut.
Saat para awak media melakukan konfirmasi, Abdul Khoir menegaskan jika kedatangannya ke kantor Polrestro Bekasi merupakan bentuk keseriusan dirinya dalam menuntut penegakan hukum dan keadilan dalam dugaan pidana pemalsuan tandatangan tersebut.
“Iya hari ini kami resmi melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan ke Polrestro Bekasi dengan Nomor LP/B/868/IV2022/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya per tanggal 13 April 2022. Sudah jelas saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak Kepolisian,” tegasnya kepada para awak media di depan Mapolrestro Bekasi.
Usai membuat laporan, pria yang akrab disapa Khoir ini pun berharap agar Aparatur Penegak Hukum (APH) khususnya pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas dugaan pemalsuan tandatangan dirinya tersebut. Bahkan, dirinya pun sudah menyerahkan semua berkas yang diperlukan diantaranya surat dari pihak Inspektorat kepada pihak Tipikor.
Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Desa Babelan Kota, Nur Huda, menegaskan banyak kebohongan besar yang terjadi di Desa Babelan Kota, karena di dalam LKPJ Tahun 2019 dan 2020 setiap lembar tandatangan Abdul Khoir diduga telah dipalsukan. Dirinya pun mempertanyakan tidak adanya dugaan kerugian negara, sementara dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan ini dirinya melihat ada kerugian negara.
Nur Huda pun mengaku akan terus mengawal proses hukum laporan pemalsuan tandatangan ini sampai kebenaran bisa terungkap. Dirinya menegaskan jika kasus pemalsuan tandatangan ini merupakan pintu masuk korupsi di Desa Babelan Kota, dirinya mempertanyakan kenapa tandatangan Abdul Khoir dipalsukan sehingga ada kecurigaan ada hal-hal yang ditutup-tutupi.
“Kalau dia benar kenapa tandatangan orang dipalsukan, berarti saya menduga ada yang tidak benar. Ada yang ditutup-tutupi. Bayangkan selama dua tahun Khoir menjabat Kaur Keuangan, setiap lembaran di LKPJ itu diduga dipalsukan semua. Ada apa?, berarti yang saya katakan tadi ada kebohongan besar di Desa Babelan Kota akan terkuak dan warga masyarakat Desa Babelan Kota akan kaget,” tandasnya.(Rz)
BIN | Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, usai pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang berlangsung Selasa kemarin.
Tindak lanjut itu ditandai dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/4/2022).
“Kita ingin mem-follow up apa yang tadi, yang kemarin sudah ada pelantikan. Inilah komisioner KPU-Bawaslu yang mengeksekusi (Pemilu) 2024.
Kalau kemarin kan rapat terakhir 24 Januari 2022, kita sudah menetapkan tanggal 14 Februari 2024 Pemilu, 27 November Pilkada,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan.
Mendagri menjelaskan, masa jabatan anggota KPU periode 2017-2022 telah berakhir pada tanggal 11 April lalu. Sebelumnya, mereka telah membuat rencana terkait teknis tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2024. Rencana tersebut kemudian akan dieksekusi oleh anggota KPU yang belum lama dilantik.
Mendagri mengapresiasi kinerja anggota KPU dan Bawaslu yang baru dilantik karena langsung mengikuti rapat untuk membahas hal yang lebih teknis terkait persiapan Pemilu 2024.
Hal ini, kata Mendagri, menunjukkan konsistensi semua pihak yang terlibat dalam menindaklanjuti pelaksanaan Pemilu yang sudah ditetapkan waktunya.
“Nah yang KPU ini begitu dilantik saya lihat bagus ya, DPR juga saya lihat bagus, karena begitu dilantik kemarin langsung hari ini sebelum reses Jumat, hari ini langsung dilaksanakan rapat untuk pembahasan yang lebih teknis,” tuturnya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi melakukan audiensi dengan Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (11/4).
Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin mengatakan, audiensi tersebut membahas persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
“Kami menyampaikan beberapa informasi terkait persiapan tahapan pemilu 2024,” kata Jajang Wahyudin.
Jajang mengungkapkan, pemerintah beserta KPU dan DPR sudah menetapkan bahwa Pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
Artinya, tahapan sudah dimulai dua tahun sebelumnya, karena itu di tahun 2022 ini tahapan Pemilu sudah akan dimulai.
“Kita menyampaikan bahwa KPU optimistis hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024 sesuai keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU RI dan diumumkan ke publik,” bebernya.
Jajang menegaskan, menurut UU Pemilu maka tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, yang artinya akan dimulai pada Bulan Juni 2022.
“Kami sampaikan juga bahwa KPU Kabupaten Bekasi memohon dukungan pemerintah daerah melalui SKPD yang terkait dengan tahapan pemilu,” lanjutnya.
Jajang menyebutkan, perangkat daerah yang berkaitan dengan tahapan Pemilu diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terkait data partai politik (parpol) yang terdaftar serta kegiatan politik dan kebangsaan.
Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data penduduk dan data usia pemilih.
Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) terkait sosialisasi dan fasilitas informasi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
“Kami sampaikan juga kaitan dengan perawatan dan perbaikan Gedung Kantor KPU Kabupaten Bekasi yang merupakan aset pemda,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, Plt Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, didampingi Sekda Dedy Supriadi, Kemenag dan jajaran Kesbangbol memberikan respon positif terhadap apa yang disampaikan KPU Kabupaten Bekasi.
“Beliau akan perintahkan SKPD terkait untuk dapat memfasilitasi koordinasinya dengan KPU,” ujarnya. (Bis)
BIN | Kabupaten Bekasi- Budiyanto minta Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran memberikan perlindungan terkait laporan dugaan pemalsuan E-KTP PT. Harossa Darma Nusantara.
Ia berharap proses hukum dapat berjalan sesuai dengan azas keadilan dan kebenaran berdasarkan pasal 372 atau 378 KUHP.
“Hari ini saya telah dikriminalisasi oleh seorang pemilik KTP ganda, bahkan memiliki empat KTP yaitu Hartono M Fadli yang telah membuat lima laporan dan sampai hari ini sudah empat laporan insyaallah tidak akan terbukti, karena memang tidak terjadi apa-apa,” ungkapnya.
Budiyanto mengaku telah melaporkan Hartono M Fadil ke Polda Metro Jaya pada tanggal 31 Desember 2021 atas dugaan tindak pidana sesuai pasal 263 atau 266 KUHP.
“Kami mohon perlindungan agar laporan kami bisa berjalan dengan baik sesuai dengan azas keadilan dan kebenaran, sebab saya merasakan ada chemistry yang kurang nyaman di Unit III Harda dengan mengeluarkan dua SP2HP yang menurut hemat kami tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum yang sebenar-benarnya,” akunya.
Oleh sebab itu, dia meminta Kapolda Metro Jaya untuk menegakkan hukum sebagai panglima hukum di Indonesia. (Bis)
BIN | Kabupaten Bekasi – Di tengah meningkatnya aksi kriminalitas dan tawuran di Bulan Ramadan tahun ini, jajaran aparatur Kecamatan Tambun Utara (Tamara) mengimbau warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Hal itu pun sudah kerap disampaikan dalam setiap kegiatan Rapat Minggon Kecamatan dan Desa.
Camat Tambun Utara, Najmuddin mengatakan, di Bulan Ramadan ini biasanya banyak aksi tawuran pelajar karena anak-anak sedang libur sekolah, biasanya aksi tawuran terjadi pasca shalat tarawih, menjelang sahur dan setelah sahur. Dan beberapa hari yang lalu sudah ada korban tewas akibat aksi tawuran tersebut.
“Kami mengimbau kepada warga masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas, karena kalau hanya mengandalkan Pemerintah Kecamatan, Pemdes, Kepolisian, TNI, Linmas, dan Ormas-ormas itu masih belum cukup untuk menghadapi kenakalan anak-anak kita,” ungkapnya kepada para awak media.
Dikatakan Mantan Lurah Bahagia, Kecamatan Babelan ini, para orangtua harus berperan untuk menjaga anak-anaknya agar jangan sampai keluar malam di Bulan suci Ramadan ini. Menurut dia, terkadang orangtua kurang protektif dalam menjaga anak-anaknya, tidak mencari anak-anaknya jika tidak pulang dan tidak melarang anak-anaknya untuk keluar malam.
Peningkatan kriminalitas seperti aksi pembegalan, curanmor dan lainnya, lanjut Najmuddin, juga banyak terjadi di Bulan Ramadan ini karena meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk Ramadan dan pulang ke kampung halaman. Dirinya pun mengimbau untuk selalu menghidupkan Siskamling, serta dibentuk Satgas Desa yang anggotanya berasal dari RT, RW sampai Pemdes untuk mengontrol keadaan kampung atau desanya masing-masing.
“Karena masyarakat kami juga banyak kaum urban, kami meminta kepada masyarakat yang akan pulang kampung untuk melapor ke RT, RW atau Desa setempat. Kalau rumah kosong dan terjadi pencurian menyalahkan RT dan RW karena tidak bisa menjaga keamanan, padahal tidak melapor,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengimbau warga masyarakat di wilayah Kecamatan Tambun Utara untuk mengisi Bulan Ramadan dengan berbagai aktifitas ibadah, seperti Puasa, Shalat Tarawih, Shalat Subuh berjamaah, Tadarus Al-Quran dan lainnya, agar di bulan suci ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah.
“Di Bulan Ramadan ini juga tetap dilaksanakan percepatan vaksinasi booster massal yang dilaksanakan pasca Shalat Tarawih, sebagai syarat dari pemerintah untuk masyarakat yang akan berangkat mudik dan dalam rangka meningkatkan herd immunity dari virus COVID 19,” tandasnya.(Rz)
BIN|Jakarta – Polres Metro Jakarta Barat memulangkan 206 massa aksi yang sempat diamankan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI untuk melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (11/4/2022).
Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan ratusan remaja itu diamankan sebelum dimulainya unjuk rasa. Tak ditemukan senjata tajam dari ratusan massa tersebut.
“Ya dipulangkan, tidak ada yg bawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya,” kata KombesPol Ady saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (12/4/2022).
KombesPol Ady menyatakan ratusan massa tersebut dijemput oleh orang tuanya masing-masing pada malam harinya. Sebelum dipulangkan, mereka mendapatkan wejangan terlebih dulu dari pihak kepolisian agar tidak lagi mudah terprovokasi.
“Wejangan sebagaimana orang tua kepada anaknya. Jadilah leader, jangan menjadi follower, tentukan sikap dan perilaku yang positif dari sekarang. Jadilah generasi yang membangun, punya komitmen kuat dan tidak mudah terprovokasi atas hasutan,” terang KombesPol Ady.
Diketahui, ratusan massa tersebut diamankan di sejumlah titik. Antara lain, Kecamatan Tanjung Duren 24 orang, Palmerah 24 orang, Tamansari dua orang, dan Kalideres 29 orang.
Kemudian di wilayah Cengkareng ada 17 orang yang diamankan, di Tambora dua orang, dan di dekat kantor Polres Metro Jakarta Barat sebanyak 108 orang. (Wati)
BIN I Jakarta, pada 11 April 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima personil baru dari Kejaksaan sejumlah 43 pegawai untuk ditugaskan di beberapa posisi pada unit kerja di KPK. Penambahan personil ini merupakan penugasan tahap kedua dari hasil rekrutmen yang telah diselenggarakan sejak tahun 2021.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa bersama Ketua Persatuan Jaksa di KPK periode 2020-2023 Budi Sarumpaet menerima secara langsung personil baru dari Kejaksaan tersebut. Penerimaan secara definitif kepada 43 pegawai ini baru dapat dilaksanakan karena mereka masih harus menyelesaikan tugasnya di Kejaksaan.
Sebelumnya, pada tahap pertama 12 pegawai telah dilakukan penugasan di Direktorat Penuntutan sejumlah 7 pegawai, Direktorat Labuksi 2 pegawai, Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi 2 pegawai, serta Sekretariat Dewan Pengawas 1 pegawai.
“Kita berharap pengalaman teman-teman di kejaksaan bisa memperkaya pelaksanaan tugas di KPK, dan pengalaman teman-teman yang lebih dulu ada di sini bisa menambah wawasan bagi yang baru bergabung,” kata Cahya.
Dari rekrutmen tersebut sejumlah 55 pegawai dinyatakan lulus dan telah dilantik pada 10 Februari 2022 dengan penugasan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, bagi 12 pegawai yang mulai bertugas pada 10 Februari 2022 dan tahap kedua bagi 43 pegawai yang mulai bertugas pada 11 April 2022.
Selanjutnya bagi 43 pegawai baru ini akan ditugaskan di Direktorat Penuntutan sejumlah 34 pegawai, Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) 3 pegawai, Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi 4 pegawai, Inspektorat 1 pegawai, serta di Sekretariat Dewan Pengawas 1 pegawai.
Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI Hermon Dekristo, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Agustinus Herimulyanto, serta Kepala Sub Bagian Kekaryaan, Perizinan, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Normadi Elfajr juga mengantarkan langsung penugasan personil baru ini.
Hermon menyampaikan harapannya agar saat mereka kembali sudah mendapatkan ilmu untuk bersinergi dan bekal baik untuk pengembangan diri maupun institusi. Dia juga berpesan agar senantiasa menjaga marwah institusi, bukan hanya KPK tapi juga Kejaksaan.
“Kami sudah memberikan masukan kepada para personil yang ditugaskan, terutama dalam hal menjaga integritas dan profesional sebagai penegak hukum agar menjaga nama baik,” kata Hermon.(Red)
BIN | Jakarta – Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa) Fauzan Irvan mengapresiasi Polri yang mengamankan aksi dari BEM SI secara humanis sehingga aksi tersebut berjalan aman dan damai.
“Saya menyaksikan dari media sosial maupun info dari kawan-kawan Mahasiswa di Lapangan, aksi berjalan dengan damai, aspirasi mahasiswa pun diterima dengan baik oleh Pimpinan DPR RI”
Fauzan melanjutkan, “Aksi Mahasiswa ini harus di pandang sebagai refleksi dari kegelisahan suara masyarakat, karena sejatinya mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat”
Selain itu, Mantan Koordinator BEM SI Jawa Barat ini juga mengatakan aksi dari BEM SI menandakan konsistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada Rakyat.
Tidak hanya itu, Direktur Eksekutif Nasional Prodewa ini mengapresiasi Kapolri yang Berani naik Mobil Komando Mahasiswa.
“Kami apresiasi dan Respect kepada Bapak Kapolri, yang dengan berani nya naik diatas mobil Komando Mahasiswa kemudian mengatakan “Suara Mahasiswa adalah Suara Demokrasi dan Suara Rakyat” tentu ini menandakan aparat kita tidak alergi dengan Demonstrasi dan Kritikan juga merupakan angin segar untuk demokrasi Indonesia” Sambut Fauzan
Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa) Fauzan Irvan mengapresiasi Polri yang mengamankan aksi dari BEM SI secara humanis sehingga aksi tersebut berjalan aman dan damai.
“Saya menyaksikan dari media sosial maupun info dari kawan-kawan Mahasiswa di Lapangan, aksi berjalan dengan damai, aspirasi mahasiswa pun diterima dengan baik oleh Pimpinan DPR RI”
Fauzan melanjutkan, “Aksi Mahasiswa ini harus di pandang sebagai refleksi dari kegelisahan suara masyarakat, karena sejatinya mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat”
Selain itu, Mantan Koordinator BEM SI Jawa Barat ini juga mengatakan aksi dari BEM SI menandakan konsistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada Rakyat.
Tidak hanya itu, Direktur Eksekutif Nasional Prodewa ini mengapresiasi Kapolri yang Berani naik Mobil Komando Mahasiswa.
“Kami apresiasi dan Respect kepada Bapak Kapolri, yang dengan berani nya naik diatas mobil Komando Mahasiswa kemudian mengatakan “Suara Mahasiswa adalah Suara Demokrasi dan Suara Rakyat” tentu ini menandakan aparat kita tidak alergi dengan Demonstrasi dan Kritikan juga merupakan angin segar untuk demokrasi Indonesia” Sambut Fauzan.(Red)
