BIN | Kabupaten Bekasi – Mengingat masa jabatan Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki akan berakhir pada 22 Mei 2022 mendatang Gubernur Jawa Barat menyampaikan statement nya pada rekan media pada tanggal 25 Maret 2024 lalu di Aula gedung DPRD Jawa Barat bahwa Gubernur Jawa Barat Memastikan pengganti Plt Bupati Bekasi diusulkan oleh Pemprov Jabar serta menjadi Hak Preogratif Gubernur.
Pernyataan Gubernur tersebut mengundang komentar beberapa tokoh bekasi terkait dengan statement tersebut salah satu nya adalah H. Riden Bahrudin (Ketua Umum ORMAS G M I).
Di sampaikan oleh H. Riden Bahrudin, “Memang betul terlepas dari selesai nya masa jabatan Plt Akhmad Marjuki itu menjadi kewenangan Pemprov Jabar tp bukan berarti masyarakat bekasi tidak bisa mengusulkan.
Jika semua dari jabar,terkesan para pejabat Bekasi tidak ada yang mampu untuk menahkodai kabupaten bekasi.”
“Kami sebagai masyarakat bekasi akan mendorong dan mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat bahwa kabupaten bekasi pun masih bisa di anggap mampu dan memiliki pejabat pejabat eselon 2 yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas nya untuk memimpin selama 2 tahun kedepan sampai dengan 2024” tegas H. Riden Bahrudin (Ketua Umum DPP GMI).
Terakhir di tutup oleh Ketua Umum DPP GMI H. Riden Bahrudin, “Pada intinya kami sebagai masyarakat bekasi akan memperjuangkan ketokohan bekasi. Karena kami yakin di kabupaten bekasi masih memiliki orang orang hebat untuk memimpin.
Apabila diperlukan kami akan melakukan upaya audiensi bersama Gubernur Jawa Barat untuk sekaligus mengusulkan siapa yang pantas dan pas untuk memimpin di kabupaten bekasi 2 tahun kedepan.(Red)
BIN |Kabupaten Bekasi – Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, membuka kegiatan Ekspose Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bekasi Pada Kamis Lalu (31/3) Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bekasi, bertempat di Hotel Java Palace, Cikarang Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati menjelaskan bahwa dalam ekspose LKIP membahas perencanaan kinerja dan capaian kinerja 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 yang terdiri dari beberapa indeks.
Indikator tersebut diantaranya, indeks kepuasan masyarakat terhadap palayanan publik, peringkat LPPD tingkat Provinsi dan Nasional, indeks profesionalisme ASN, pertumbuhan pendapatan asli daerah, opini BPK, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan gender, predikat kabupaten/kota layak anak, presentase peningkatan kunjungan wisatawan, presentase pertumbuhan UMKM baru, presentase pertumbuhan wirausaha IKM baru, indeks pendidikan, usia harapan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup.
“Semoga semua dapat memahami dan lebih mengetahui tindak lanjut perbaikan dan akselerasi percepatan capaian pembangunan daerah ke depannya,” jelasnya.
Selain itu, Ia juga menekankan kepada kepala perangkat daerah terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum tercapai targetnya ditahun 2021, agar melakukan penajaman kembali terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan dalam capaian IKU, yang alokasi anggarannya diprioritaskan pada perubahan APBD tahun 2022.
“Apabila terjadi refocusing anggaran, saya minta agar tidak dilakukan refocusing terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja 14 indikator, serta optimalkan tugas tim anggaran dalam mengawal pencapaian 14 indikator kinerja utama,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi, Iis Sandrayanti mengatakan, tujuan dilaksanakan ekspose LKIP tahun 2021 untuk menjelaskan dan mendeskripsikan perencanaan dan capaian kinerja 14 Indikator Kinerja Utama (IKU), serta meningkatkan kualitas LKIP tahun 2021.
“Saya harap semua dapat memahami dan menindaklanjuti akselarasi capaian kinerja kedepannya yang dapat diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan yang benar dan akuntabel,” ujarnya. (red/Pro).
BIN | Kabupaten Bekasi – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam mengharapkan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mampu memberikan informasi pembangunan yang berkualitas yang disajikan pada masyarakat baik melalui media internal maupun dengan media yang sudah bermitra dengan Pemkab Bekasi.
“Diskominfo sesuai dengan kewenangannya. Bidang Komunikasi dan informasi publik, kaitan penyebaran informasi kemudian edukasi pada masyarakat, harus terus dimaksimalkan dengan info-info berkualitas dan beragam,” ujarnya disela-sela pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan kepada pegawai di Bidang IKP beberapa waktu lalu.
Dikatakannya butuh kematangan dalam penyampaian informasi pembangunan tentunya dengan berbagai inovasi dengan mengikuti trend yang berkembang saat ini.
“Salah satunya kita harus bisa menyediakan informasi dalam berbagai platform yang bisa dinikmati masyarakat terutama dalam informasi-informasi pembangunan,” tambahnya.
Selain itu, ia mengharapkan sinergi dengan media mainstream baik online, cetak maupun eletronik terus dipererat sehingga informasi-informasi yang disebarkan semakin merata dan diterima semua kalangan mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas.
“Jadi selain pelatihan untuk tim IKP. Kerjasama dan bersinergi dengan media lain untuk menyampaikan informasi pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi harus terus diperkuat , karena kita memiliki banyak konten-konten pembangunan yang harus disebarluaskan kepada masyarakat, ” lanjutnya.
Ia juga mengapresiasi tim media yang dimiliki Bidang IKP dalam mengolah konten-konten informasi pembangunan. “Sebenarnya, Alhamdulillah sudah berjalan baik dan semoga lebih baik lagi kedepannya,” tukasnya.(Red)
BIN | Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan percepatan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam sambutan dan arahannya pada acara “Sosialisasi Percepatan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring” secara daring, Senin (4/4/2022).
Acara ini digelar untuk mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan itu dihadiri beberapa narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan turut bergabung para Sekretaris Daerah (Sekda) serta pejabat pemda lainnya di seluruh Indonesia.
“Kemendagri bersama LKPP telah menerbitkan Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Mendagri dan Ketua LKPP tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. LKPP telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka akselerasi penggunaan produk,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Suhajar menjelaskan terkait tugas Pemda dalam pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pemda, kata dia, juga wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa produk usaha kecil dan/atau koperasi. Selain itu, pemda membentuk, mengelola, dan mengembangkan Katalog Elektronik Lokal.
Suhajar mengingatkan, terdapat potensi belanja sebesar Rp 1.071,4 triliun yang berasal dari porsi belanja barang dan belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 539,9 triliun. Potensi juga terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp 532,5 triliun. Kedua potensi belanja tersebut dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar produk dalam negeri.
“Ada potensi 500 triliun lebih kurang untuk barang dan jasa, yang bisa dialokasikan atau bisa diarahkan agar membeli produk-produk dalam negeri, membeli produksi dalam negeri. Mulai dari produk-produk dalam negeri yang dikelola secara profesional oleh organisasi besar dalam negeri, sampai kue-kue yang diproduksi oleh mbok-mbok, tempe-tempe yang diproduksi oleh mbok-mbok yang di rumah-rumah, home industry,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Gatot Pambudhi selaku narasumber menyampaikan, percepatan pembentukan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal. Dia mengatakan, Kepala LKPP melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 43 Tahun 2022 telah memberikan persetujuan kepada seluruh Pemda yang belum mendapatkan penetapan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal untuk menjadi pengelola Katalog Elektronik Lokal.
Dia menambahkan, tahapan khusus untuk Etalase Produk yang sudah disediakan oleh LKPP, pemda dapat melakukan percepatan pencantuman barang/jasa Katalog Elektronik Lokal hanya dengan tiga langkah: inisiasi pencantuman barang/jasa, pendaftaran penyedia katalog elektronik, dan penayangan.
“(Birokrasi) Sudah sedemikian kita pangkas,” ujarnya.
Sementara itu narasumber berikutnya, Direktur Pengembangan Sistem Katalog Yulianto memaparkan terkait optimalisasi pelibatan pelaku usaha lokal pada platform belanja pemerintah (Katalog Elektronik) melalui empat langkah. Pertama, inventarisasi pelaku usaha lokal berpotensi. Kedua, pendampingan proses kepemilikan akun penyedia. Ketiga, pengecekan ketersediaan produk di https://e-katalog.lkpp.go.id. Keempat, pendampingan proses pendaftaran dan penayangan produk.
“Nanti di situ terinformasi kira-kira sudah berapa kesiapan Etalase Produk,” katanya.
Sebagai informasi, klinik konsultasi dan bimbingan teknis (Bimtek) pengadaan barang/jasa khusus Pemda dapat diakses pada hari Senin sampai Jumat pukul 13.00-15.00 WIB melalui aplikasi Zoom. LKPP juga menyediakan layanan konsultasi Katalog Elektronik Lokal dengan menghubungi kontak koordinator (Person in Charge/PIC) di masing-masing wilayah.(Red)
BIN | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan peningkatan dan pemerataan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, karena hal itu mutlak diperlukan dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat.
Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik La Ode Ahmad dalam Seminar Lokakarya (SEMILOKA) Nasional Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Kesehatan di Daerah secara daring, Rabu (30/3/2022).
“Mengingat urgensinya akses kepada layanan dan fasilitas kesehatan adalah sesuatu yang harus bisa dipenuhi dengan baik oleh pemerintah daerah,” tambah La Ode.
Lebih lengkap tentang apa saja ruang lingkup SPM Bidang Kesehatan, ia menjelaskan beberapa hal antara lain mencakup standar jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, serta petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar tersebut.
La Ode menambahkan, berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Kesehatan merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar.
“Kendala selama ini di daerah dalam urusan kesehatan diantaranya: sumber daya kesehatan terbatas dan kurang memadai dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), kurangnya tenaga Kesehatan terlatih di tingkat Puskesmas, kondisi pandemi covid menyebabkan kegiatan tatap muka pelayanan Kesehatan tidak dapat dilakukan,” urainya.
Kemudian, lanjut La Ode, adanya keterbatasan jumlah dokter dan spesialis dalam pelayanan kesehatan, kemudian aksesibilitas unit kesehatan belum sebanding dengan luas wilayah.
La Ode juga menyampaikan, pembangunan SDM Bidang Kesehatan mengalami perbaikan signifikan ditandai dengan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Namun dikatakan dia, beberapa capaian indikator kesehatan Indonesia masih rendah. Kondisi ini dikatakan La Ode berpengaruh pada kualitas & produktivitas SDM dalam jangka lanjang.
“Sejumlah isu terkait pembangunan SDM bidang kesehatan, diantaranya: sebanyak 3 dari 10 anak Balita menderita stunting (UNICEF, WHO, 2016), kemudian ada sebanyak 305 Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2915), selain itu sebanyak 24 Kematian bayi per-1000 kelahiran hidup (SDKI, 2017), ada 23 dari 100 remaja laki-laki usia13-15 merokok (WHO, 2018) dan ada sebanyak 26 dari 100 kematian penduduk usia 30-70 tahun disebabkan 4 penyakit tidak menular: Kanker, Diabetes, Kardiovaskular (CDV), pernapasan kronis (CRD) berdasar data World Development Indicators tahun 2016,” urainya.
Di sisi lain Laode menekankan, untuk pengalokasian anggaran kesehatan Pemda telah diatur berdasarkan Pasal 171 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009, dimana besaran Anggaran Kesehatan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji.
“Kita tentu berpijak pada salah satu arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan tema RKP 2023 yaitu ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” demikian La Ode.(Red)
BIN | Semarang – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto memimpin Serah Terima Jabatan Pejabat jajaran Kodam IV/Diponegoro, Sabtu (2/4/2022) di Balai Diponegoro Kodam IV/Diponegoro, Pudakpayung Semarang.
Beberapa pejabat yang diserahterimakan termasuk didalamnya Komandan Korem 071/Wijayakusuma, dari Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., kepada Kolonel Inf Yudha Airlangga.
Selain diserahterimakannya jabatan Danrem 071/Wijayakusuma, dilaksanakan juga Serah Terima Jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro dari Ny. Dewi Lagan Safrudin kepada Ny. Natania Yudha Airlangga.
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto dalam sambutannya mengatakan bahwa pergantian pejabat di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi dan personel sekaligus proses regenerasi kepemimpinan untuk mendorong semangat pembaharuan serta penyegaran pola pikir dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
Menurut Pangdam kegiatan ini sebagai upaya optimalisasi pencapaian tugas pokok organisasi melalui pengembangan kemampuan kepemimpinan, manajemen dan profesionalisme keprajuritan para Perwira yang bersangkutan.
Pangdam IV/Diponegoro juga memberikan ucapan selamat kepada Kolonel Inf Yudha Airlangga beserta istri, atas jabatan baru yang diembannya.
Beliau berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, dan memahami tugas serta tanggung jawab jabatan dan melanjutkan kegiatan positif yang telah dirintis oleh pejabat lama dan menciptakan program baru yang inovatif serta bermanfaat bagi satuan untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu menjadi role model yang baik bagi anak buah demi terlaksananya tugas pokok. “Leadership is Action, not Position”
Beliau menekankan bahwa kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan TNI AD dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila dilandasi kemauan yang kuat untuk berbuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas.
Pada kesempatan yang sama, Pangdam juga menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., beserta istri, atas dedikasi dan karya nyata selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan di Kodam IV/Diponegoro.
Harapannya bahwa pengalaman berharga yg diperoleh dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas selanjutnya maupun pengabdian di lingkungan masyarakat.
“Mewakili keluarga besar Kodam IV/Diponegoro, Pangdam mengucapkan selamat bertugas dan selamat jalan, semoga selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas kedepan. Beliau berpesan agar terus menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama serta tetap menjaga hubungan emosional yang kuat dengan Kodam IV/Diponegoro”.(Red)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan untuk masyarakat Indonesia. Ia pun mengingatkan agar umat muslim senantiasa disiplin protokol kesehatan (prokes), selama menjalani ibadah di bulan suci ini.
“Selamat datang bulan Ramadan 1443 H. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim,” kata Puan, Jumat (1/4/2022).
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut bersyukur sebab di bulan Ramadan kali ini, umat muslim bisa menjalankan salat tarawih berjamaah di masjid. Meski begitu, Puan meminta umat muslim mengikuti anjuran pemerintah.
“Kelonggaran-kelonggaran ini jangan membuat masyarakat lengah. Tetap disiplin, patuhi prokes. Kita tidak ingin angka penularan Covid-19 kembali naik,” tuturnya.
Puan mengimbau umat muslim untuk mengikuti petunjuk pengelola tempat ibadah yang sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan.
“Saya senang, ormas-ormas Islam seperti Muhamadiyah sudah membuat aturan detail tentang pelaksanaan ibadah Ramadan di masjid,” ungkap Puan.
“Ini tentu saja demi melindungi jamaahnya, agar tetap aman menjalankan ibadah di bulan suci tanpa mengurangi kekhusukan,” lanjut mantan Menko PMK itu.
Puan menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan dilakukan selama menjalani ibadah di bulan Ramadan. Dengan disiplin protokol kesehatan, diharapkan angka penularan Covid-19 akan terus menurun.
“Sehingga kita nantinya juga dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih leluasa, tidak seperti 2 tahun terakhir. Maka disiplin prokes selama beribadah saat Ramadan jadi pertaruhan untuk kita merayakan Lebaran nanti,” ujar Puan.
Cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut pun kembali mengimbau kepada masyarakat yang belum menerima vaksin Covid-19, agar segera mendatangi sentra vaksinasi untuk mendapatkan vaksin.
Puan mengingatkan, vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan dari bahaya virus Covid-19.
“Bagi warga yang belum vaksin, segera vaksin, termasuk yang belum booster. Karena selain melindungi diri, vaksin juga dapat melindungi orang lain, termasuk keluarga dan orang-orang yang kita sayangi,” imbaunya.
“Apalagi bagi yang akan mudik. Jutaan orang akan akan bergerak serempak ke berbagai daerah. Selain prokes, vaksinasi menjadi penting,” tutup Puan.(Red)
BIN I Lampung – Didampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 043 PD II/Sriwijaya, Ny. Henni Ruslan Effendi, Kasi Intel Kasrem Korem 043/Gatam, Kolonel Inf Roy Hansen Jongguran Sinaga S.Sos, Kasi Pers Kasrem Korem 043/Gatam, Kolonel Inf Erwin S.E, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Ruslan Effendy, melaksanakan kunjungan kerjanya ke Kodim 0424/Tanggamus, Kamis (31/03/2022) pagi.
Kehadiran Danrem 043/Gatam beserta rombongan, langsung disambut Dandim 0424/Tanggamus, Letkol Arm Micha Arruan S E.,M.M, Wakil Bupati Tanggamus, Hi. AM Syafi’i S.Ag, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Heri Agus Setiawan S.Sos, Kapolres Tanggamus, AKBP Satya Widhi Widaryadi, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Yunardi S.H.,M.H, dan Kepala Pengadilan Negeri Tanggamus, Ari Qurniawan.
Sebelum memberikan pengarahan kepada Prajurit dan PNS serta anggota Persit Kodim 0424/ Tanggamus, Danrem 043/Gatam menerima paparan dari Dandim 0424/Tanggamus tentang situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Tanggamus, sementara itu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 043 PD II/Sriwijaya melaksanakan peninjauan jajaran Kodim 0424/ Tanggamus.
Dalam arahannya, Danrem 043/Gatam kepada Prajurit dan PNS serta anggota Persit Kodim 0424 Tanggamus menyampaikan,
“Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berjumpa dalam rangka kunjungan kerja saya ke Kodim 0424/ Tanggamus,” ucapnya.
“Beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan kehidupan kita sendiri, mulai dari rumah tangga, kedinasan sampai kenegaraan dan sebagainya, kita harus mengacu sekaligus sebagai koridor ataupun garis yang perlu kita ikuti, yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, serta perintah harian KASAD,” lanjut Danrem.
“Kepada para prajurit sekalian, saya tekankan, jangan sampai melanggar aturan atau norma yang berlaku di TNI-AD, dalam hal urusan rumah tangga, agar para prajurit dan isteri prajurit dapat membina atau menjalani hubungan rumah tangga dengan baik, dengan saling menyayangi dan memahami, selain dari itu juga para anggota sekalian jangan sampai terlibat dalam permasalahan Narkoba atau pelanggan-pelanggaran lainnya yang dapat merugikan diri sendiri atau satuan,” tegas Danrem.
Lebih lanjut, Danrem juga menyampaikan, dalam menggunakan Medsos harus berhati -hati apalagi berkaitan dengan Politik karena kita harus netral, jangan memberikan komentar yang bukan kapasitas. Danrem juga menyampaikan di dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat selalu membina hubungan yang baik dengan masyarakat, karena saat ini segala sesuatu dapat di Blow Up dengan cepat oleh media, untuk itu agar masing masing anggota sekalian dapat mengendalikan diri serta menahan emosi.
“Sebagai mana kita ketahui, Babinsa adalah ujung tombak satuan teritorial yang memiliki tugas berat dan banyak, apalagi ada perintah dari KASAD untuk melaksanakan program TNI manunggal Air, silahkan para Babinsa mencari lokasi diwilayahnya memiliki masalah kesulitan air, dalam hal ini kita harus dapat bersinergi dengan instansi lainnya guna mewujudkan masyarakat kita menjadi sejahtera,“ terang Danrem.
Diakhir pengarahannya Danrem menyampaikan kepada Prajurit dan PNS Kodim 0424/Tanggamus, untuk tetap selalu berbuat yang terbaik serta memiliki kebanggaan terhadap satuan Kodim 0424/Tanggamus.
“Satuan ini adalah milik kita bersama, maka dari itu, semua anggota yang ada di satuan ini harus berbuat yang terbaik serta memiliki kebanggaan terhadap satuan ini, agar satuan ini kedepannya akan semakin maju, berkembang dan harum nama satuan ini serta nama Angkatan Darat pada umumnya.“ tutup Brigjen TNI Ruslan Effendy.(Chikan)
BIN I Bekasi – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN. Holik Qodratullah menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Bekasi, di Gedung Theater Graha Pariwisata Jl. Science Boulevard, Sertajaya, Kec. Cikarang Timur., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/03/2022).
Selain BN. Holik, kegiatan itu juga dihadiri Plt. Bupati Bekasi H. Akhmad Marjuki, Ketua Umum IWO Indonesia, Wakapolres Metro Bekasi didampingi Kapolsek Cikarang Timur, tokoh Bekasi dan beberapa pemimpin organisasi media lainnya.
BN. Holik berharap penuh pada peran media massa agar dapat bersama-sama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, mengawal pembangunan Kabupaten Bekasi. Fungsi pengawasan legislatif akan semakin lengkap dengan hadirnya tugas jurnalistik yang ikut mencermati setiap perkembangan Pemerintahan.
“Selama ini kita tentu terbantu dengan kehadiran media massa. Peran kami di Pemerintahan tentu sejalan dengan tugas-tugas jurnalistik. Kita bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan, dan menjaga pembangunan agar tidak melenceng dari harapan publik,” tuturnya.
BN. Holik juga berharap, dengan kehadiran IWO dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pemangku jabatan yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Hadirnya IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk memberikan masukan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bekasi.” pungkas BN Holik.(Wati)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat capaian vaksinasi booster Covid-19. Dengan begitu, masyarakat tidak kesulitan saat hendak mudik Idul Fitri nanti.
“Permudah masyarakat mudik dengan mempercepat vaksinasi Covid-19, khususnya untuk daerah-daerah yang banyak pemudik,” kata Puan, Kamis (31/3/2022).
Vaksinasi booster memang tidak menjadi syarat bagi pemudik. Namun masyarakat yang belum mendapat booster, diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes antigen jika baru mendapat dua dosis vaksin, dan tes PCR untuk yang baru menerima dosis pertama vaksinasi Covid-19.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Untuk itu Puan menekankan pentingnya vaksinasi booster digencarkan.
“Program booster yang dilakukan saat ini sudah cukup baik, tapi perlu semakin dimaksimalkan agar nantinya masyarakat lebih aman ketika mudik Idul Fitri,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Agar cakupan vaksinasi booster Covid-19 bisa semakin optimal, Puan mendorong Pemerintah meningkatkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga lainnya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan upaya door to door.
“Perbanyak program vaksin booster yang menyasar pemudik. Datangi permukiman yang banyak ditinggali pekerja dari luar daerah jauh sebelum Idul Fitri sehingga imun masyarakat sudah terbentuk sebelum mereka akan mudik,” jelas Puan.
Mantan Menko PMK ini pun mendukung kerja sama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan serta instansi lain yang membuka layanan posko vaksin booster bagi pemudik. Puan menilai, langkah tersebut harus dibarengi dengan masifnya sosialisasi.
“Kalau bisa tidak hanya saat masa mudik berlangsung. Tapi buka posko-posko yang bisa dimanfaatkan oleh calon pemudik sebelum mendekati hari Lebaran,” sebutnya.
Puan berharap masyarakat dapat memahami pentingnya booster dilakukan sebelum berangkat mudik. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi risiko penularan pada kelompok rentan.
“Karena kita biasa mudik untuk menemui orangtua di kampung halaman. Jangan sampai silaturahmi hangat kita nantinya justru membawa penyakit untuk orang-orang terkasih,” ungkap Puan.
Menurutnya, masyarakat bisa mendatangi posko-posko kesehatan selama perjalanan apabila memang belum mendapat vaksin sebelum mudik. Puan mengingatkan perlu ada kerja sama antara semua pihak untuk membuat keamanan di musim mudik dari penyebaran virus Covid-19.
“Termasuk kesadaran dari semua pemudik untuk memastikan keamanan diri dari virus Covid-19. Manfaatkan tempat vaksinasi di lokasi perjalanan mudik apabila memang belum mendapat booster, ini penting agar kita semua bisa lebih menjamin keselamatan keluarga,” tutur cucu proklamator RI Bung Karno tersebut.
Lebih lanjut, Puan mengimbau masyarakat yang mudik agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan. Mengingat aktivitas masyarakat akan tinggi, persiapan masing-masing pemerintah daerah juga harus dilakukan sejak saat ini.
“Khususnya agar kerumuman bisa dicegah, seperti di tempat-tempat wisata. Ini harus diantisipasi bagaimana penyekatan yang paling baik. Mari kita sama-sama menjaga agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus Covid-19,” tutup Puan.(Red)
