BIN | Bandung – Penanganan Aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa Kota yang berjalan damai dan dimoderasi Polri mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Moderasi dan dialog yang dikedepankan Polri dinilai sebagai wajah baru yang perlu dicontoh serta dilakukan oleh aparat Polri di seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Jabar Institute, Muhammad Bambang Pontas Rambe, berpendapat orasi Kapolri di atas podium mahasiswa memberikan efek baik dan memberi signal positif bagi demokrasi Indonesia yang terus berkembang.
“Secara substansi, orasi Jenderal Listyo sebagai Kapolri di atas podium mahasiswa itu berisi signal sekaligus instruksi. Signal bagi rakyat Indonesia bahwa semua orang masih memiliki kebebasan, khususnya dalam hal menyampaikan pendapat, serta instruksi bagi seluruh jajaran polri untuk bukan saja menangani, tapi juga memberikan pelayanan terbaik bagi demonstran,” ujar Bambang.
Disampaikannya, sejak demonstrasi 11 April di Jakarta, energi positif dari orasi Kapolri telah sampai ke banyak daerah di Indonesia. Menurutnya orasi itu bukan saja sampai ke jajaran Polri di daerah, tapi juga memberikan pengaruh kuat bagi para demonstran.
“Saya ingin memberikan contoh demonstrasi di Jawa Barat pada 14 April kemarin. Ribuan mahasiswa yang datang, buka bersama dan salat Maghrib berjamaah di depan gedung DPRD Jawa Barat itu, indikasi kerusuhannya kuat. Tapi berkat berbagai pihak, demonstrasi tersebut dapat berjalan damai,” lanjutnya.
Disebutkannya pula keunikan demonstrasi di Kabupaten Bandung yang melibatkan ratusan mahasiswa, telah menjadi agenda vaksinasi. Hal ini dinilainya sebagai cara baru dalam berdialog dengan masa demonstrasi.
“Di kabupaten Bandung itu bukan hanya ada kesehatan bagi demokrasi, tapi juga bagi tubuh kita yang rentan terhadap Covid-19. Kalau yang begini bisa ditularkan ke seluruh Indonesia, kita bisa segera keluar dari pandemi, sekaligus keluar dari kerentanan kita pada perpecahan dan pembelahan, tutur Bambang.(Red)
BIN | Batang – Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., disela-sela kunjungan kerjanya di Kodim 0736/Batang meninjau dan menyerahkan bantuan tunai BTPKLWN (Bantuan Tunai untuk PKL, Warung dan Nelayan), Kamis (14/4/2022).
BTPKLWN tersebut khusus untuk wilayah Kodim 0736/Batang mendapat 20 ribu kuota dengan rincian pembagiannya 10 ribu untuk pedagang kaki lima dan warung serta 10 ribu untuk nelayan.
Dikatakan Danrem, dari jumlah kuota 20 ribu tersebut, data yang sudah masuk secara digital 18 ribu dan 7.500 diantaranya sudah tersalurkan kepada penerima dengan indeks nominal Rp. 600 ribu.
“Bantuan ini adalah bantuan langsung yang diterima masyarakat khususnya masyarakat pedagang kaki lima, warung dan nelayan, sebagai wujud perhatian dari pemerintah yang disalurkan melalui Mabes TNI”, ungkapnya.
Penyaluran bantuan tunai langsung dari pemerintah ini dilakukan melalui TNI, guna untuk mempercepat proses birokrasi. Bantuan diturunkan ke Kodim-kodim dan selanjutnya Kodim menyalurkan langsung ke penerima.
Sebelum disalurkannya bantuan ini, dilakukan verifikasi pendataan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Babinsa, hal ini agar penyalurannya jelas dan terdata dengan baik, khususnya kepada pedagang kaki lima, warung dan nelayan.
Dijelaskan Danrem, proses pembagiannya melalui aplikasi online, dan diharapkan dengan terdatanya di aplikasi online ini kemungkinan terjadinya kesalahan sangat kecil.
“Proses verifikasi, masyarakat wajib mendata diri di aplikasi online tersebut, kemudian setelah terdata dan menerima bantuan, masyarakat wajib menyertakan foto fisik menerima dana tersebut, kemudian diupload ke aplikasi.
Begitupula yang menyerahkan atau yang memberikan dana tunai ini, wajib difoto dan diupload ke aplikasi. Hal ini guna menghindari terjadinya kebocoran”, jelasnya.
Danrem juga menyampaikan, bahwa sejauh ini penyerahan bantuan yang telah dilaksanakan sudah berjalan 35 persen di wilayah Kodim 0736/Batang, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala serta birokrasinya cepat sehingga mampu menambah modal bagi masyarakat guna meringankan kesulitan ekonomi dimasa pandemi Covid-19.
Terkait dengan satuan jajaran Korem 071/Wijayakusuma yang menerima dana bantuan pemerintah ini untuk disalurkan ke masyarakat, ada 5 Kodim dijajaran Korem 071/Wijayakusuma yang menerima yakni Kodim 0701/Banyumas, Kodim 0704/Banjar Negara Kodim 0711/Pemalang, Kodim 0713/Brebes dan Kodim 0736/Batang.
“Penyaluran bantuan ini ke wilayah, dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah masing-masing”, paparnya.
Sementara itu, terkait vaksinasi, Kolonel Yudha mengatakan TNI berperan untuk mendukung program pemerintah dengan vaksinasinya. “Vaksinasi sudah dimulai sejak Tahun 2020, dan saat ini masyarakat mayoritas tervaksin diseluruh wilayah jajaran Korem 071/Wijayakusuma baik vaksin pertama, kedua maupun ketiga booster”, terangnya.
“Vaksinasi ini program percepatan vaksinasi booster atau vaksin ketiga kepada masyarakat yang dilakukan semaksimal mungkin dalam rangka melindungi masyarakat dari Covid-19.
Dengan tujuan memulihkan dan membangkitkan ekonomi, selain itu guna untuk menyongsong idul fitri sehingga masyarakat bisa menerima dan mudik atau melaksanakan mudik. Dengan vaksin ini, diharapkan ekonomi dapat pulih dan meningkat serta tetap berjalan seiring dengan kondisi kesehatan masyarakatnya”, pungkasnya.(Dy)
BIN | Bekasi – Gerai Vaksinasi Booster Ramadhan Polsek Cibarusah Polres Metro Bekasi, membuka pelayanan vaksinasi Covid-19 pada malam hari selama Ramadan 2022.
Pelayanan vaksinasi Covid-19 pada malam hari di Klinik Taman Firdaus Medical Center ini bagian upaya percepatan vaksin untuk menghadapi mudik Lebaran 2022.
Kapolsek Cibarusah Polres Metro Bekasi, AKP Josman Harianja,SH mengatakan, Polsek Cibarusah membuka dua pelayanan vaksinasi Covid-19, yaitu, siang dan malam hari selama Ramadhan ini.
Pelayanan vaksinasi Covid-19 digelar tiap hari mulai Senin sampai dengan hari Minggu mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB .
Sedang pelayanan vaksinasi Covid-19 pada malam hari digelar tiap malam mulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB di Klinik Taman Firdaus Medical Center.
“Kami mengadakan dua kegiatan vaksinasi yaitu, siang dan malam selama Ramadan ini. Kegiatan itu untuk membantu percepatan vaksinasi Covid-19 khususnya booster dalam menghadapai mudik Lebaran di Kabupaten Bekasi khususnya wilayah hukum Polsek Cibarusah Polres Metro Bekasi,” kata Kapolsek Cibarusah AKP Josman Harianja,SH, Kamis (14/04/2022).
AKP Josman juga menyampaikan, warga yang tidak bisa mengikuti vaksin pada siang hari karena kesibukan, diharapkan bisa memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada malam hari.
Selain vaksin Booster masyarakat yang ingin vaksin dosis satu dan dosis dua tetap dilayani pada malam hari.
“Dengan membuka pelayanan siang dan malam, kami menargetkan bisa melayani vaksin secara maksimal,” ujarnya.
Sementara itu dr. Heri Yuliansa pemilik sekaligus penanggungjawab pelaksanaan vaksinasi booster di Klinik Taman Firdaus Medical Center menuturkan, dirinya sangat mendukung program pemerintah dalam capaian target vaksinasi booster, dimana Klinik Taman Firdaus Medical Center sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi booster Ramadhan pada malam hari.
“Kami sangat mendukung program pemerintah dalam vaksinasi booster ini, kami menyediakan tempat, tim nakes dan segala bentuk keperluan untuk pelaksanaan vaksinasi ini,” ujar dr. Heri yang didampingi Kepala Perawat Klinik Taman Firdaus Medical Center, Eva.
Heri juga berharap dan mengingatkan agar masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi booster untuk segera vaksin mendatangi gerai – gerai vaksin pada siang ataupun malam hari.
“Klinik kami siap melayani masyarakat Cibarusah maupun dari luar Cibarusah yang akan vaksinasi pada malam hari, kami menyediakan vaksin booster jenis AstraZeneca, untuk kuota kita sesuaikan dengan jumlah warga yang datang.” pungkas dr. Heri Yuliansa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut pemilik PT. Permata Jingga Medika dr. Heri Yuliansa, Perwakilan Pemdes Cibarusah Kota Bangbang Supriyatna, Infutor vaksinasi Polsek Cibarusah Glendy Saputra, SE, tim nakes Klinik Taman Firdaus Medical Center dan Satgas Desa Cibarusah Kota Nandang Supriyatna. (Wati Ummu Arfi)
BIN | Jakarta – Polda Metro Jaya kembali menangkap dua tersangka baru dalam kasus pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando. Dua orang ini diluar dari enam pelaku yang telah teridentifikasi sebelumnya.
“Di samping orang-orang yang dilakukan penangkapan, penyidik mengembangkan dan menemukan orang lain yang ikut melakukan aksi pengeroyokan. Ada dua orang yang kami sudah tangkap,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Kamis (14/4/2022).
Kedua tersangka baru yang ditangkap atas nama MI yang ditangkap di Sawangan, Depok pukul 01.25 WIB serta AH yang diamankan satu jam setelahnya sekitar pukul 02.55 WIB di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
“Untuk keduanya mereka berperan dalam pemukulan (terhadap Ade Armando),” sambung KombesPol Zulpan.
Dengan begitu, total terdapat tujuh orang tersangka yang telah ditangkap. Enam diantaranya merupakan pelaku pengeroyok yakni MB, AL, DUH, K, MI, dan A H.
Sementara satu tersangka lain bernama A P, ia berperan sebagai provokator untuk mengajak orang lain mengeroyok Ade Armando.
Dua tersangka lain yakni A P dan sosok bertopi (yang sebelumnya diduga bernama AM) masih dilakukan pengejaran oleh polisi.
Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (Red/Wati)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi siap untuk berpartisipasi kembali dalam Bulan Suci Berbagi On The Street (BUBOS) 2022 pada Bulan Ramadan tahun ini. BUBOS yang merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, akan diadakan serentak di Jawa Barat termasuk di 23 Kecamatan diwilayah Kabupaten Bekasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, menyampaikan pelaksanaan kegiatan tersebut akan diadakan pada tanggal 23 April, serta para Perangkat Daerah menyiapkan minimal 500 paket makanan untuk dibagikan nanti.
“Pelaksanaan BUBOS ini nanti serentak di 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, dan rencananya nanti para Perangkat Daerah menyiapkan 500 paket makanan untuk dibagikan di masing-masing wilayah,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan BUBOS 2022, yang bertempat di Aula KH. Noer Ali, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (12/4).
Dirinya menyebutkan, BUBOS tahun ini berbeda dengan sebelumnya, sebab dalam pelaksanaannya dirangkaikan bersamaan dengan ASN Berbagi Kabupaten Bekasi. Paket makanan tersebut akan didistribusikan kepada yayasan, rumah yatim piatu, panti jompo, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat yang tidak mampu.
“Berbeda dengan tahun sebelumnya, paket makanan ini akan diberikan kepada yayasan, rumah yatim piatu dan lainnya. Tahun lalu kita mampu mengirim lebih dari 17.000 paket, semoga tahun ini akan lebih,” ucapnya.
Terakhir, dirinya berharap agar kegiatan BUBOS ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi selama bulan ramadan dan pandemi ini.
“Harapannya semoga dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.” terangnya.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Bekasi, Sarem Akhmad Marjuki, mengatakan bahwa Kabupaten Bekasi telah mengirimkan perwakilan siswa pesantren dari Kecamatan Cibarusah untuk mengikuti kegiatan Kontes Juara Anak Soleh (KOAS) di Kabupaten Karawang. Kontes ini dilaksanakan oleh panitia pelaksana di tiga daerah, yakni Kabupaten Karawang, Pangandaran, dan Kota Bandung.
“BUBOS ini ada rangkaian lomba KOAS juga, kami sudah mengirimkan siswa pesantren dari Kecamatan Cibarusah untuk mewakili Kabupaten Bekasi di Kabupaten Karawang, pelaksanaannya akan sama pada tanggal 23 April.” tuturnya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki menghadiri pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Bekasi periode 2022-2025 di Gedung Wibawa Mukti, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada Rabu (13/04/22).
Plt Bupati Bekasi Akmad Marjuki mengatakan, keberadaan KNPI Kabupaten Bekasi sangat penting sebagai wadah generasi muda untuk memberikan sumbangsihnya terhadap pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Apalagi, peran pemuda yang dinilai sangat penting untuk membawa perubahan kearah kemajuan.
“Ketua KNPI cerita ke saya, tidak meminta sesuatu, bagaimana KNPI Kabupaten Bekasi bisa bangkit lagi seperti dulu. Saya kira pemikiran kita sama, karena peran pemuda sangat penting untuk membawa perubahan bangsa,” katanya.
Meski begitu harus ada wadah yang menaungi para pemuda untuk memberikan potensinya untuk perubahan bangsa. “Tetapi perubahan tidak akan terwujud kalau wadah dasarnya belum terbentuk,” tambahnya.
Plt Bupati Bekasi juga memberikan semangat kepada para pengurus KNPI yang baru dilantik, agar berperan aktif membawa perubahan. Bahkan mengutif pernyataan founding father Bung Karno yang mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia.
“Itu baru 10 yang diminta, apalagi ini kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Bekasi ada 200. Jadi kita harus semangat, kedepan akan mewarnai percepatan pembangunan Kabupaten bekasi,” harapnya.
Tak hanya itu, Akmad Marjuki juga mengutip Sayidina Ali yang menilai jika pemuda bukan hanya mereka yang mampu membanggakan orang tuanya saja, tetapi juga mampu menunjukan prestasinya sendiri.
“Anak muda itu bukan hanya mampu membanggakan orang tuanya tetapi anak muda itu juga mampu menunjukan prestasinya. Dari 200 orang yang baru dilantik itu, masing masing punya potensi dan punya inovasi yang harus kita dukung,” tandasnya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Cibarusah bekerja sama dengan Muspika membuka layanan vaksinasi dosis 1,2 dan booster bagi warga Kecamatan Cibarusah. Kegiatan ini bertempat di aula Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Kamis (14/04/2022) pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.
Kepala UPTD Puskesmas Cibarusah Nia Kurniawati menjelaskan, pelayanan vaksinasi dilakukan di aula Kecamatan Cibarusah untuk mengantisipasi lonjakan jumlah warga yang datang. Maka dari itu pihaknya menggandeng Muspika Cibarusah.
“Kami menyediakan kuota untuk 1000 peserta,kegiatan vaksin ini kami bekerjasama dengan Muspika” jelasnya kepada awak media Beksi Indonesia News.
Nia menuturkan, jenis vaksin yang digunakan ada tiga yaitu Sinovac, AstraZeneca dan Pfizer. Vaksin booster khusus yang digunakan adalah AstraZeneca dan Pfizer, sedangkan untuk usia 6 -12 tahun dosis 1 dan 2 menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca dan Pfizer.
Dikatakannya, Puskesmas menggelar vaksinasi Covid-19 dengan menggandeng pemangku kepentingan di wilayah kerjanya,hal ini dilakukan sebagai upaya menyelesaikan target yang diberikan pemerintah untuk percepatan vaksinasi.
“Bagi masyarakat yang mencari vaksinasi booster dapat mendatangi gerai – gerai vaksin yang telah disediakan Puskesmas,TNI dan Polri.” pungkasnya.
Ditengah kegiatan vaksinasi, Danramil 09/Cibarusah Kapten. ARH. Joedi Narto mengatakan, vaksinasi dilaksanakan setiap hari di wilayah Kecamatan Cibarusah guna mendapatkan hasil maksimal.
“Kami dari Muspika yang didalamnya ada TNI Polri senantiasa bersinergi bersama Puskesmas dalam setiap kegiatan vaksinasi, kegiatan ini dilaksanakan dibeberapa titik untuk mempermudah dan mempercepat capaian target vaksin,” ujar Danramil.
Danramil juga menjelaskan, kegiatan vaksinasi booster dilaksanakan sampai tanggal 30 April mendatang. Hal ini dilakukan sebagai upaya menuntaskan target yang diberikan pemerintah untuk percepatan vaksinasi
“Kami masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait percepatan booster dan sampai saat ini belum ada arahan dalam pelaksanaan percepatan booster. Namun, Presiden Joko Widodo, telah mensyaratkan booster terutama bagi masyarakat yang hendak mudik supaya melakukannya,” paparnya.
Terlihat dalam pelaksanaan vaksinasi dosis 1,2 dan booster bagi warga Kecamatan Cibarusah di aula Kecamatan berjalan tertib dan lancar, langsung dihadiri Danramil 09/Cibarusah dan jajarannya,Kapus Cibarusah Nia Kurniawati dan Tim Nakes, Wakapolsek Cibarusah beserta jajarannya,SekCam dan Pol PP. (Wati)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) saat menutup masa sidang DPR. Ia menegaskan agar UU TPKS yang baru saja disahkan harus menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.
Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 DPR diselenggarakan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
“Saya atas nama Pimpinan memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah berkomitmen untuk bekerja optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya yang dilakukan di masa sidang ini,” ujar Puan dalam Pidato penutupan masa sidang DPR.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini secara khusus menyinggung soal fungsi legislasi yang telah dilakukan dewan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ini. Puan mengungkap, DPR telah berhasil mengesahkan UU TPKS yang sudah digagas sejak satu dekade lalu.
“Semangat pembentukan Undang Undang TPKS, selain memenuhi kebutuhan hukum nasional juga untuk memberikan pelindungan bagi korban serta pemenuhan hak-hak korban secara tepat, cepat dan komprehensif,” tuturnya,
“Kehadiran Undang Undang ini agar menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual,” lanjut Puan.
Selain mengesahkan UU TPKS, DPR dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 juga telah melakukan Pengambilan Keputusan terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang Undang sebagai Usul Inisiatif DPR RI. Ketiga RUU tersebut terkait dengan pemekaran wilayah di Provinsi Papua.
Selain itu, pada masa persidangan ini DPR melalui Komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) terkait tengah melakukan Pembahasan RUU yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I. Pembahasan RUU dalam Pembicaraan Tingkat I itu di antaranya:
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi;
RUU tentang Penanggulangan Bencana;
RUU tentang Aparatur Sipil Negara;
RUU tentang Hukum Acara Perdata;
RUU tentang Praktik Psikologi;
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
RUU tentang Landas Kontinen
Puan mengatakan, tugas legislasi merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama, Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, menurut Puan, kinerja legislasi harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.
“DPR RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan Produk legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat, memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya utk memajukan kesejahteraan rakyat serta produk legislasi yang dapat mengatur percepatan mencapai kemajuan Indonesia,” papar mantan Menko PMK itu.
Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, DPR pun telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021–2025, 2 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Periode 2022-2027, dan 7 (tujuh) Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027.
“Selain itu DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap 9 Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia,” jelas Puan.
Lebih lanjut, cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut mengingatkan keberhasilan DPR dalam penyelenggaraan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 21-24 Maret 2022 yang dihadiri oleh 121 negara anggota.
Pertemuan forum parlemen dunia ini menghasilkan sejumlah resolusi dan rekomendasi, antara lain Deklarasi Nusa Bali yang memerangi perubahan iklim dan resolusi konflik Rusia-Ukraina.
“DPR RI mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Daerah, Masyarakat Bali, serta seluruh pihak, sehingga penyelenggaraan Sidang IPU ke-144 dapat berjalan dengan baik; sukses penyelenggaraan, sukses agenda sidang, dan sukses mempromosikan Indonesia,” ujarnya.
Puan pun mengingatkan agar Indonesia terus mencermati perkembangan geopolitik internasional serta perekonomian global dan domestik, di tengah upaya kita mengendalikan gelombang ketiga Covid-19 sejak awal Februari silam.
“Perkembangan global tersebut, perlu segera diantisipasi khususnya yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan rakyat serta kapasitas fiskal untuk dapat menjalankan pelayanan umum, perlindungan sosial, dan pembangunan nasional,” ungkap Puan.
Di sisi lain, Puan juga mengapresiasi kerja bersama seluruh pihak yang berhasil mengendalikan gelombang ketiga Pandemi Covid-19. Ia meminta agar Pandemi ditangani dan diantisipasi dengan lebih baik, sehingga tidak berdampak berat bagi upaya pemulihan sosial dan ekonomi nasional.
Puan juga berharap agar Pemerintah segera mengantisipasi peningkatan risiko ekonomi global akibat konflik geopolitik perang Rusia-Ukraina, serta normalisasi kebijakan moneter oleh negara-negara maju.
“Perkembangan kondisi global tersebut secara langsung telah mendorong peningkatan komoditas energi, pangan, dan komoditas lainnya yang sangat luar biasa,” ucapnya.
“Kenaikan signifikan tersebut telah berimbas pada meningkatnya tekanan inflasi domestik, yang tercermin dari kenaikan harga beberapa barang-barang strategis di dalam negeri. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang berpotensi mendistorsi pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung,” sambung Puan.
Oleh karenanya, DPR menilai Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan yang efektif dalam mengendalikan kestabilan harga berbagai komoditas. Puan juga mengingatkan Pemerintah untu memastikan agar dapat menjaga daya beli masyarakat serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu.
“Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program Pemerintah dilaksanakan untuk dapat melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Puan juga meminta agar Pemerintah segera menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan AKD lainnya.
“Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif,” tegas Puan.
Sementara itu, ada beberapa hal yang menjadi pokok perhatian DPR dalam melakukan fungsi pengawasan dan telah menindaklanjuti berbagai masalah yang menarik perhatian masyarakat belakangan ini.
Permasalahan-permasalahan itu seperti soal rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), dan percepatan Program Vaksinasi dan Booster Vaksin Covid-19.
Kemudian juga soal pengamanan dan pengawasan pasokan serta distribusi bahan pangan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri, persoalan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), penerapan PPKM dan kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran, persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M, serta permasalahan Penipuan Investasi Ilegal.
DPR akan memasuki masa reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 mulai tanggal 15 April sampai 16 Mei 2022.
“Masa reses merupakan kesempatan bagi Anggota DPR RI untuk menyapa rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita laksanakan, dan ikut memperkuat dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong, semangat untuk kerja bersama memajukan Indonesia,” tutup Puan.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pelapor yang juga Mantan Kaur Keuangan Pemerintahan Desa (Pemdes) Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Abdul Khoir, resmi melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dirinya dalam penerbitan LKPJ Pemdes Desa Babelan Kota Tahun 2019 dan 2020 kepada pihak Polres Metro (Polrestro) Bekasi, Rabu (13/4/2022).
Saat melaporkan dugaan tindak pidana yang telah merugikan dirinya tersebut, Abdul Khoir didampingi tokoh masyarakat Desa Babelan Kota yang siap mendampingi dan mengawal pelaporan tersebut. Abdul Khoir bersama rekan diterima aparatur kepolisian di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestro Bekasi.
Abdul Khoir dengan didampingi warga masyarakat membeberkan kejadian dugaan pemalsuan tandatangan tersebut dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas, karena dirinya sudah menerima pengakuan dari oknum aparatur desa yang telah membuat dan memalsukan tandatangannya tersebut.
Saat para awak media melakukan konfirmasi, Abdul Khoir menegaskan jika kedatangannya ke kantor Polrestro Bekasi merupakan bentuk keseriusan dirinya dalam menuntut penegakan hukum dan keadilan dalam dugaan pidana pemalsuan tandatangan tersebut.
“Iya hari ini kami resmi melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan ke Polrestro Bekasi dengan Nomor LP/B/868/IV2022/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya per tanggal 13 April 2022. Sudah jelas saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak Kepolisian,” tegasnya kepada para awak media di depan Mapolrestro Bekasi.
Usai membuat laporan, pria yang akrab disapa Khoir ini pun berharap agar Aparatur Penegak Hukum (APH) khususnya pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas dugaan pemalsuan tandatangan dirinya tersebut. Bahkan, dirinya pun sudah menyerahkan semua berkas yang diperlukan diantaranya surat dari pihak Inspektorat kepada pihak Tipikor.
Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Desa Babelan Kota, Nur Huda, menegaskan banyak kebohongan besar yang terjadi di Desa Babelan Kota, karena di dalam LKPJ Tahun 2019 dan 2020 setiap lembar tandatangan Abdul Khoir diduga telah dipalsukan. Dirinya pun mempertanyakan tidak adanya dugaan kerugian negara, sementara dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan ini dirinya melihat ada kerugian negara.
Nur Huda pun mengaku akan terus mengawal proses hukum laporan pemalsuan tandatangan ini sampai kebenaran bisa terungkap. Dirinya menegaskan jika kasus pemalsuan tandatangan ini merupakan pintu masuk korupsi di Desa Babelan Kota, dirinya mempertanyakan kenapa tandatangan Abdul Khoir dipalsukan sehingga ada kecurigaan ada hal-hal yang ditutup-tutupi.
“Kalau dia benar kenapa tandatangan orang dipalsukan, berarti saya menduga ada yang tidak benar. Ada yang ditutup-tutupi. Bayangkan selama dua tahun Khoir menjabat Kaur Keuangan, setiap lembaran di LKPJ itu diduga dipalsukan semua. Ada apa?, berarti yang saya katakan tadi ada kebohongan besar di Desa Babelan Kota akan terkuak dan warga masyarakat Desa Babelan Kota akan kaget,” tandasnya.(Rz)
BIN | Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, usai pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang berlangsung Selasa kemarin.
Tindak lanjut itu ditandai dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/4/2022).
“Kita ingin mem-follow up apa yang tadi, yang kemarin sudah ada pelantikan. Inilah komisioner KPU-Bawaslu yang mengeksekusi (Pemilu) 2024.
Kalau kemarin kan rapat terakhir 24 Januari 2022, kita sudah menetapkan tanggal 14 Februari 2024 Pemilu, 27 November Pilkada,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan.
Mendagri menjelaskan, masa jabatan anggota KPU periode 2017-2022 telah berakhir pada tanggal 11 April lalu. Sebelumnya, mereka telah membuat rencana terkait teknis tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2024. Rencana tersebut kemudian akan dieksekusi oleh anggota KPU yang belum lama dilantik.
Mendagri mengapresiasi kinerja anggota KPU dan Bawaslu yang baru dilantik karena langsung mengikuti rapat untuk membahas hal yang lebih teknis terkait persiapan Pemilu 2024.
Hal ini, kata Mendagri, menunjukkan konsistensi semua pihak yang terlibat dalam menindaklanjuti pelaksanaan Pemilu yang sudah ditetapkan waktunya.
“Nah yang KPU ini begitu dilantik saya lihat bagus ya, DPR juga saya lihat bagus, karena begitu dilantik kemarin langsung hari ini sebelum reses Jumat, hari ini langsung dilaksanakan rapat untuk pembahasan yang lebih teknis,” tuturnya.(Red)
