9.5 C
New York
Saturday, March 21, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 166

Bappeda Kabupaten Bekasi Gelar Kegiatan Desk Sinkronisasi Data Capaian Indikator pada SIMPPD

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan Desk Sinkronisasi Data Capaian Indikator pada Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD) Kabupaten Bekasi pada Kamis (16/06/2022). SIMPPD merupakan terobosan baru aplikasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Menurut Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio, dengan SIMPPD perangkat daerah hanya perlu melakukan input capaian kinerja setiap triwulannya. Kemudian aplikasi akan mengolah data tersebut ke berbagai bentuk Format Evaluasi Pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun fungsi pengendalian dan evaluasi pelaporan akan terus dikembangkan oleh Bappeda melalui sentuhan ide inovasi untuk memberikan kemudahan kemudahan bagi semua pihak dalam mengakses progress pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

“Jadi Bappeda mengadakan acara Desk Sinkronisasi Data Indikator pada SIMPPD Kabupaten Bekasi, dalam rangka terus memberikan perbaikan dan pelayanan di bidang evaluasi pelaporan terhadap perangkat daerah,” ujar Fadly.

Apalagi, lanjutnya, SIMPPD juga semakin memudahkan melakukan input data. Sebab, aplikasi yang awalnya berbentuk rekapan manual format Excell yang membutuhkan waktu lama dalam penyelesaiannya, sekarang hanya perlu input data minimal 1 kali per 3 bulan.

“Maka akan menyajikan laporan realisasi sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Faldy mengatakan, Bappeda juga coba mengenalkan Rencana Inovasi terbaru yaitu Ruang VAPPE (Ruang Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian) Kabupaten Bekasi dengan beberapa fitur menu. Seperti Vaporisasi (Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian melalui SIMPPD), VAPPE LIKUID (Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian dalam pencapaian IKU), VAPPE SIMAS (Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian yang terkoneksi dengan kebutuhan Masyarakat), serta VAPPE StrateGIS (Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian Proyek Strategis yang terkoneksi dengan Aplikasi Peta GIS).

“Fitur-fitur ini untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengolah, mengakses dan menyajikan data progress capaian pembangunan di Kabupaten Bekasi kepada semua pihak khususnya pimpinan,” jelas Fadly.

Fadly juga menjelaskan, dalam menjalankan fungsi pengendalian, Bappeda dapat memantau realisasi capaian kinerja perangkat daerah per triwulannya.

Dari laporan tersebut ada fungsi pengendalian yang harus dilaksanakan, agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah perangkat daerah rencanakan.

“Apabila progress tersebut dirasa lambat, maka dapat dirumuskan strategi intervensi yang tepat agar dapat mempercepat penyelesaian program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bekasi, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi,” katanya.

Dia menambahkan, inovasi lebih lanjut yang akan dikembangkan diaplikasi ini akan dapat membantu Pj Bupati dalam memantau progress kinerja perangkat daerah secara langsung melalui gadget berbasis android dan mendorong perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

Dalam kegiatan desk Sinkronisasi Data pada SIMPPD yang dihadiri oleh semua perangkat daerah, diwakili oleh para pejabat fungsional perencana, yang rata rata memberikan respon positif atas cepat tanggapnya pelayanan yang diberikan Bappeda melalui fasilitasi seperti hari ini.

Tentunya agar permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam hal pelaporan dapat segera diatasi oleh tim admin SIMPPD. Laporan yang disajikan juga pada akhirnya menjadi sebuah output laporan yang valid dan sesuai realisasinya dengan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. (Red)

Pengerasan Jalan di Wilayah Desa Karang Mukti Ditinjau Langsung Pj Bupati Bekasi

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan meninjau langsung pengerasan Jalan Pahlawan Kp Lembah Abang RT 003 RW 005 Desa Karang Mukti, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Rabu (15/6/2022).

Jalan lintas tersebut menghubungkan dua Desa, Yaitu Desa Karang Mukti dan Desa Bantar Sari Kecamatan Pebayuran.

Adapun panjang jalan yang di urug atau dilakukan pengerasan dari sisa limbah PT Gunung Garuda tersebut sekitar 750 meter dengan lebar 5 meter.

Dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdani didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Iwan Ridwan, Kepala Bidang Jalan, Heru Pranoto, Camat Karang Bahagia, H. Karnadi dan Kepala Desa Karang Mukti, Sumardi

Adapun pengurugan atau pengerasan dari sisa limbah tersebut adalah sumbangan dari PT Gunung Garuda, Sewa angkutan bantuan dari beberapa pengusaha dan untuk alat berat itu sendiri dari Dinas Bina Marga.

Dalam kesempatan tersebu, Dani Ramdan mengatakan untuk proses pengaspalan atau pengecoran jalan nantinya akan dilakukan pada tahun anggaran 2023.

“Ini bersifat sementara, kalau yang permanen seperti pengaspalan atau pengecoran itu akan kita anggarkan pada tahun anggaran 2023,” Terang Dani Ramdan.

Disinggung terkait pengurugan dari sisa limbah, Ia Dani menyampaikan bahwa sisa limbah tersebut tidaklah berbahaya, karena bukan di katagorikan limbah B3.

“Ini aman dan bukan limbah B3, Dan sudah ada Perpres nya No 24 tahun 2022, lampiran Perpres No 15 jenis limbah Mil Scale, Artinya limbah meterial bisa digunakan keperluan tertentu seperti pengurugan dan pengerasan jalan,” Ujar Dani.

Hal senada juga dikatakan Kepala Bidang Jalan, Heru Pranot, kita sudah lakukan tes lab material tersebut dan bukan B3.

“Kita sudah lakukan pengecekan di Lab untuk material tersebut dan itu aman serta bukan termasuk limbah B3,” Terang Heru.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Karang Mukti Sumardi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan.

“Saya selaku Kepala Desa mengucapkan terima kasih atas respon Pak Pj Bupati terkait keluhan warga yang ada di Desa kami, sehingga bisa dilakukan perbaikan,” Ungkapnya. (Ahim)

Angka Stunting Turun Drastis, Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Belajar ke Palembang

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | JAKARTA – Angka kurang gizi dan stunting di Kota Palembang menurun drastis selama tiga tahun terakahir. Dulu Kota ini sempat mencatat angka stunting 20% dari 1000 hari pertama bayi.

Angka tersebut menurun pada 2019 sebanyak 3942 atau 7,5 persen, pada 2020 sebanyak 1616 atau 1,7 persen, dan pada 2021 sebanyak 1187 atau 1,1 persen, dari 1.000 hari pertama bayi mengalami kurang gizi dan stunting. Angkanya menurun menjadi 1,1 persen pada 2021. Keberhasilan tersebut mendorong peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan VII Tahun 2022 belajar pada pemerintah Kota Palembang.

“Kami belajar pada Pemerintah Kota Palembang soal penanganan stunting. Kami peroleh data bahwa prevalensi stunting di Kota Palembang sudah sangat rendah, yaitu sekitar 1,1 persen dari angka 1000 hari usia bayi,” ujar Ketua Kelompok Visitasi Dwi Handoko Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan VII Tahun 2022. yang juga pejabat tinggi pratama pada kantor kementerian Informasi dan komunikasi. Rabu, 15/06/22.

Penurunan Angka bayi pada 1.000 hari pertama di Kota palembang menjadi tujuan visitasi kepemimpinan nasional diklat PKN II angkatan VII Tahun 2022. Program visitasi ini sebagai bentuk pendalaman dan belajar langsung dilapangan setelah mengikuti pembelajaran di kampus LAN Pejompongan Jakarta.

“Kita belajar pada pemerintah kota palembang terkait program penanganan stunting. Dari paparan ibu dr Fenty Aprina M.kes, kepala Dinas Kesehatan kota Palembang tadi kita peroleh data bhw prevalensi stunting di kota palembang sudah sangat rendah yaitu sekitar 1,1 % dari angka 1000 hari usia bayi”; demikian disampaikan Dwi Handoko selaku ketua kelompok visitasi yang juga pejabat tinggi pratama pada kantor kementerian Informasi dan komunikasi.

“Kita juga melakukan peninjauan lapangan pada puskesmas dempo dan merdeka, serta sempat mengikuti kegiatan di posyandu juga”; ujar Essty peserta PKN II yg bekerja pada kantor Kemenkeu RI.

“Saya kira beberapa inovasi yang telah dilakukan puskesmas di kota palembang ini sangat menarik dan bisa jadi inspirasi pada puskesmas lainnya di negeri ini. Mereka memiliki program Pak Ginting (Penanganan Anak Kurang Gizi dan Stunting), untuk mengedukasi langsung kaum ibu yang memiliki bayi stunting”; ujar Henra yang juga peserta PKN II yang bekerja di Kemenkop UKM.

“Program visitasi kali ini memang berbeda karena setelah pandemi, baru kali ini peserta bisa langsung turun ke lapangan karena diklat PKN II sebelumnya hanya via zoom”, demikian disampaikan widyaiswara utama LAN Brisma selaku pendamping kelompok visitasi kota palembang.

Visitasi kepemimpinan nasional di kota palembang ini diikuti 15 peserta yang sedang mengikuti diklat PKN II angkatan VII tahun 2022.(My)

KPUD Kabupaten Bekasi Siapkan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dengan Keterbatasan

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi buka peluncuran tahapan Pemilu 2024, Selasa (14/6).

Ketua KPUD Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan keterbatasan personel dan anggaran.

Oleh sebab itu kita membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

Sementara, Pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyebutkan peluncuran tahapan Pemilu 2024 yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga.

Menurutnya ada tiga sasaran pokok suksesnya pemilu, yaitu partisipasi masyarakat, penyelenggaraan yang demokratis, dan terpilihnya pemimpin yang terbaik.

“Oleh karena itu kami selaku Pemerintah Kabupaten Bekasi yang didukung DPRD akan mengupayakan sebaik mungkin dukungan-dukungan untuk pemilu yang akan berlangsung nantinya,” ujarnya.

“Jadi sudah tidak ada keraguan bahwa pemilu benar jadi meluncur,” ujar Dani.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bekasi Juhandi mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu guna membahas persiapan pemilu dan pemilihan serentak 2024.

“Kami sudah mendapat paparan terkait kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan, baik oleh KPU maupun Bawaslu. Insha Allah, pemerintah caerah siap untuk memberikan dukungan tersebut,” tandasnya. (Bisri)

Pj Bupati Bekasi Bersama Plt Kepala Dinas Perumahan Siapkan Opsi Relokasi Pedagang Pasar

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana akan segera merelokasi para pedagang Pasar Cikarang. Terdapat beberapa opsi yang sedang disiapkan oleh pemerintah daerah, karena kondisi bangunan pasar yang sudah memprihatinkan. Hal tersebut disampaikan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, usai meninjau pasar tersebut yang berlokasi di kawasan Sentra Grosir Cikarang (SGC), Cikarang Utara, Rabu (15/6).

Diketahui, Pasar Cikarang telah beroperasi sejak tahun 1992, dan belum pernah mendapatkan peremajaan bangunan.

Dani mengatakan akan menawarkan kepada investor lain untuk dapat membuat Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang Pasar Cikarang, sambil menunggu proses pengadilan dari PT. Sanjaya yang saat ini memegang kontrak untuk pembangunan.

“Saya melihat tadi kedalam pasar sudah sangat memprihatinkan. Di sisi lain, kita belum bisa melakukan pembangunan kembali karena masih terkait dengan sengketa hukum dengan PT. Sanjaya yang saat ini memegang kontrak untuk pembangunan,” katanya.

Dani mengatakan, TPS tersebut diprioritaskan untuk menampung para pedagang Pasar Cikarang supaya jalan raya bisa dikosongkan terlebih dahulu sebagai akses pembangunan.

“Pasar Cikarang harus dikosongkan. Kalau kapasitasnya banyak, pedagang yang diluar-luar akan kita tampung. Supaya jalan yang diluar-luar akan kosong dulu nanti untuk akses pembangunan. PKL semua juga akan ditampung disitu,” tuturnya.

Dirinya berharap, tawaran tersebut segera bisa disambut oleh investor untuk membangun TPS, sehingga pedagang yang ada di Pasar Cikarang termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa ditampung semuanya dan pasarnya akan kita tutup sambil menunggu tender baru untuk pembangunan.

“Kita tadinya mau menggunakan dana pemda untuk pembebasan lahan, tetapi ternyata banyak kendala. Maka penyelesaiannya kita ajak pihak swasta lagi untuk kerjasama,” tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menandatangani MoU untuk pembangunan Revitalisasi Pasar Cikarang secara BOT (Build Operation Transfer) dengan PT. Sanjaya sebagai kontraktor. Namun, sampai dengan saat ini perusahaan tersebut belum menjalankan komitmennya dalam revitalisasi pasar, sementara kondisi pasar semakin memprihatinkan. Akhirnya, Pemkab Bekasi akan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan pedagang dan masyarakat sekitar.

Dalam tinjauannya, Pj. Bupati Bekasi didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan, Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Camat Cikarang Utara, serta Muspika Cikarang Utara.(Red)

Ribuan Ormas Gibas Kepung Kantor Pemkab Bekasi

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Ribuan anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung di Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resort Kabupaten Bekasi mengepung Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Selasa (14/6/2022).

Aksi damai itu menuntut Pemkab Bekasi menindak tegas kontraktor yang sudah mengerjakan infrastruktur di tahun 2021 namun tidak sesuai ketentuan kontrak.

Koordinator Aksi Ormas Gibas Resort Kabupaten Bekasi, Noval menuturkan, sebelumnya Ormas Gibas telah melaporkan pada tahun 2021 beberapa temuan terkait banyaknya penyalahgunaan wewenang pada produk projects pekerjaan konstruksi di Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2021.

“Kami melaporkan ke Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) pada bulan januari. Namun sampai saat ini tidak ada tindakan tegas dari pihak dinas, pengawas dan konsultan di lapangan tidak berani menindak tegas,”tutur Noval.

Sampai saat ini, Pemkab Bekasi melalui Dinas SDABMBK tidak berani menindak tegas kontraktor yang menyalahgunakan kontruksi pembangunan yang sudah ditentukan. Selain melaporkan ke Dinas, pihaknya juga mengaku melaporkan hal ini kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada Desember 2021.

“Kami melaporkan ini kepihak kejaksaan tetapi pihak kejaksaan menyarankan menunggu enam bulan masa masa pemeliharaan setelah dikerjakan. Tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan serius terhadap kontraktor,”tegasnya.

Dalam laporannya juga ada perhitungan tentang dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi tentang pembangunan kontruksi jalan yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2021.

“Ini bukti kami laporkan dan kami meminta Kejaksaan untuk berani menolak tegas oknum kontraktor dan kombinasi bahkan harus berani menindak proses lelang yang kami duga juga banyak permainan di dalam proses tersebut. Jadi kami semua disini dari Ormas Gibas Kabupaten Bekasi dmenyuarakan aspirasi tersebut,” bebernya.

Pihaknya juga mengancam, Apabila dalam laporan ini tidak ditanggapi dan tidak ada keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kejaksaan, akan turun aksi kembali.

“Laporan kami minta ditindak lanjuti, khususnya kejaksaan harus berani menindak tegas, kerugiannya tidak sedikit puluhan miliar yang kami sampaikan dalam analisa kami dan kami lampirkan data – data jika diminta dan kejaksaan harus berani untuk lebih tegas. Terlebih kerjaan di wilayah Muara Gembong Pantai Bungin itu dianggarkan 4 miliar lebih namun pekerjaannya tidak karuan alias amburadul,”tutupnya. (Ahim)

Hadiri Seminar Pendidikan, Ini Kata Dani Ramdan Soal Rencana Beasiswa

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menghadiri kegiatan seminar kesetaraan pendidikan dalam menghadapi era global revolusi industri 4.0, Kegiatan seminar tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Bhakti Bumi Bhagasasi (Bangga Bekasi), yang digelar di Plaza Baladeka Radio, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Minggu (12/6/2022).

Dani Ramdan mengapresiasi terobosan yang sudah dilakukan Komunitas Bangga Bekasi, yang telah memberikan program beasiswa kepada masyarakat Kabupaten Bekasi melalui konsep “Entas Tuntas Angka Putus Sekolah”.

Komunitas Bangga Bekasi merupakan gerakan relawan pejuang pendidikan yang bekerjasama dengan Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat, untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Ini terobosan yang sangat bagus. Saya kira ini perlu dilanjutkan sebagai upaya kita untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena dengan rata-rata lamanya sekolah dari 9-12 tahun melalui pola pelatihan PKBM ini, IPM kita juga akan semakin meningkat,” ujar Pj. Bupati Bekasi.

Dikatakan Dani Ramdan, Pihaknya berencana akan melanjutkan program yang digagas oleh Alm Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja melalui beasiswa Bangga Bekasi.

Ia mengatakan kedepannya akan membuat yayasan yang dananya dari pemerintah dan dunia usaha, untuk menyediakan pendidikan lanjutan bagi masyarakat yang putus sekolah.

“Saya tadi sudah arahkan ke Kepala Dinas Pendidikan agar ini bisa dilanjutkan supaya generasi-generasi yang putus (sekolah) SMP, bisa kita tamatkan sampai SMA,” ujarnya.

Dani berharap langkah ini dapat memberikan dampak yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia, khususnya Kabupaten Bekasi.

“Tadi sudah ada alumni yang mempunyai bidang usaha, ataupun entertainment. Hal ini membuktikan bahwa dampak dari pendidikan sangat bermakna bagi bangsa kita,” tandasnya.

Kegiatan seminar pendidikan tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Irpan Habroni anggota DPRD Kabupaten Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Carwinda, Guru Besar UIN Bandung Prof. Muhtar Solihin, Komisioner KI Jawa Barat Husni F.M., serta para alumnus Balad Bang Eka. (Ahim)

Pemkab Bekasi Targetkan Masuk Tiga Besar Diajang MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat ke-37

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemkab Bekasi menargetkan masuk tiga besar diajang MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat ke-37, yang akan digelar di Sumedang Jawa Barat. Pemkab Bekasi mengirimkan 54 perwakilannya untuk mengisi cabang-cabang yang akan dilombakan di MTQ tersebut.

 “MTQ akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Juni sampai tanggal 25 Juni 2022, kita sudah menyiapkan penuh qori-qoriah sesuai dengan cabang yang dipertandingkan,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asda I) Kabupaten Bekasi, R. Yana Suyatna usai menghadiri acara Rapat Evaluasi Laporan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022, yang dilaksanakan secara virtual bersama Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa (14/06/2022).

Pada MTQ Ke-37 Jabar itu sebanyak 54 cabang akan dipertandingkan. Pemkab Bekasi sudah memastikan mengirim perwakilannya untuk mengisi semua cabang yang dipertandingkan.

“Kita juga sudah melakukan pembinaan dalam rangka persiapan dan pemantapan dan akan melakukan pemantapan terakhir sebelum pertandingan,” katanya.

Dikatakannya pembinaan terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2022 dan selanjutnya diberangkatkan pada tanggal 18 Juni. “Jadi malam minggunya kita akan laksanakan pembukaan MTQ di Sumedang, jadi mohon doanya karena memang persiapan kita insyaalah sudah maksimal,” tambahnya.

Yana Suyatna juga optimistis Kabupaten Bekasi dapat meraih target juara di MTQ Jabar. Sebab, pada MTQ Jabar Tahun 2020, Kabupaten Bekasi berhasil meraih peringkat ke-4 dengan menjadi tuan rumah.

“Target sih tiga besar tetapi kita berharap masuk ke runner-up atau juara kedua, sebab Kota Bandung itu sembilan tahun berturut-turut juara umum terus, agak kesulitan tetapi tidak ada yang tidak mungkin kita mengambil alih juara. Yang jelas harus lebih baik,” harapnya. (Red)

Pemkab Bekasi Raih Opini WTP Ke-8 Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Bandung – Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Selasa (14/6).

Pj. Bupati Dani mengatakan bahwa raihan opini WTP ini menunjukan bahwa meskipun pada tahun 2021 Pemkab Bekasi telah mengalami beberapa kali transisi kepemimpinan Bupati, namun roda pemerintahannya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.

“Meskipun dalam kondisi bergonta-ganti pimpinan, ternyata kinerja Laporan Keuangannya tetap bisa mempertahankan WTP,” ucapnya.

Ia berharap prestasi yang telah diraih ini dapat meningkatkan motivasi bagi seluruh ASN untuk terus bekerja dengan lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan penilaian atas LKPD akan lebih ketat setiap tahunnya.

“Saya berharap dengan WTP ke-8 kali ini bisa menambah motivasi lagi untuk kita. Tantangannya tidak lebih ringan karena setiap tahunnya akan semakin ketat untuk penilaian ini,” katanya.

Dalam menindaklanjuti LHP ini, Pemkab Bekasi telah menyusun rencana aksi atas catatan yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ia yakin catatan yang diberikan tersebut tidak akan terulang pada LKHP pada Tahun Anggaran berikutnya.

“Di sisi lain, dari catatan yang tadi diberikan kita sudah susun rencana aksinya. Kita harus bertekad agar catatan seperti itu tidak terulang lagi tahun depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus, berpesan kepada daerah penerima Opini WTP untuk dapat lebih efisien dan efektif lagi dalam mengelola APBD, sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan daerah, yakni menyejahterakan masyarakatnya.

“Walaupun sudah dapat WTP, tapi bagaimana kita kelola APBD ini agar lebih efisien dan efektif lagi supaya bisa mencapai sasaran dan tujuan daerahnya masing-masing,” tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arif Agus, Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, serta Kepala Perangkat Daerah terkait.(Red)

Hadir di Raker MOI Bekasi Raya Ketum IWO Indonesia Beri Apresiasi

Penulis
Redaksi beksi
-



BIN | Garut – Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) mengapresiasi atas diselenggarakannya Rapat Kerja Daerah Media Online Indonesia (MOI) Bekasi Raya, di Cipanas Garut, Minggu, (12/6/22). MOI Bekasi Raya Organisasi Profesi yang semakin eksis di Bekasi.

Hal itu diutarakan Ketum IWO Indonesia NR Icang Rahardian, SH saat menghadiri Raker MOI Bekasi Raya, dirinya sangat mendukung terhadap Organisasi atau Kelembagaan Profesi Jurnalis, yang nantinya diharapkan dapat membawa dan menaungi para jurnalis menjadi lebih profesional.

“Saya sangat mendukung sekali adanya Organisasi – organisasi yang semakin eksis, terutama di Kabupaten Bekasi, menurut saya banyaknya Organisasi Kewartawanan ini, tentu akan seperti perahu bagi para jurnalis, dan saya berharap agar nantinya setiap jurnalis bisa menjadi jurnalis profesional,” Papar pria yang biasa di Sapa Baba Icang Tersebut.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal MOI DPW Jawa Barat D. Sugiarto juga sangat berterimakasih kepada Ketua Umum IWO Indonesia yang sudah hadir dalam acara Rakerda Perdana MOI Bekasi Raya tersebut.

Menurutnya, Era digital merupakan era tranformasi media yang sebelumnya media di dominasi oleh media Elektronik dan Cetak, saat ini media Online atau Siber lebih diminati publik, hal itu dikarenakan perkembangan jaman.

“Organisasi sendiri merupakan sebuah wadah bagi para jurnalis (Media Online_Red), agar bisa memanfaatkan segala kemudahan tersebut, namun tetap Marwah wartawan dan mengedepankan Kode Etik jurnalistik dan melaksanakan tugasnya, karena tantangan jurnalis Media Online saat ini cukup berat, dan sebagai orang yang berkecimpung didalam dunia Siber, ini menjadi sangat penting, karena pemerintah juga sudah menyiapkan UU ITE, nah jadi jangan sampai apa yang kita kerjakan sebagai wartawan, malah berurusan dengan UU ITE tersebut,” Tuturnya.

“Saya sendiri berharap, peran organisasi pers ini, harus menjadi bagian bagi perkembangan zaman di berbagai hal, termasuk menjadi pemantau jalannya roda Pemerintah di berbagai sektor, mau di bilang apa juga jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat,” Paparnya.

“Sekali lagi saya berharap MOI dan IWO Indonesia, dapat berjalan beriringan, dan menjadi wadah organisasi yang profesional, sehingga bisa memberikan pendidikan informasi yang baik, bagi para jurnalis sendiri, maupun kepada masyarakat secara umum,” Tutupnya.

(Red)

1...165166167...243Halaman 166 dari 243
© beksiindonesianews.co.id by db