BIN | Kabupaten Bekasi- Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi, Asep Saepullah nilai pembangunan drainase di Kampung Irian Rt 03 Rw 06 Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin diduga korupsi.

Perlu diketahui, saluran air tersebut dikerjakan oleh CV Ufuk Fajar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi dan sumber dana dari APBD Tahun 2022.

“Penyimpangan tersebut akibat kurangnya pengawasan di Bidang Wasdal, PPTK, Konsultan dan Pengawas dinas DPRKPP Kabupaten Bekasi,” ucap Asep.

Menurut dia lebih parahnya lagi kegiatan tersebut tidak sesuai dengan lokasi yang sudah diterapkan pada papan informasi proyek.

“Mestinya pembangunan drainase itu berada di Rt 03, tetapi malah dibangun di Rt 02 Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin,” tuturnya.

Kalau pun diganti titik lokasi hal itu mesti menempuh persetujuan terlebih dahulu dari pihak pemerintahan desa setempat agar mengetahui, karena titik lokasi pembangunan saluran air di Rt 03 sudah diajukan dalam Muarenbang.

“Maka dari itu kami mendesak Dinas DPRKPP turut memantau kegiatan diwilayah itu jangan seolah-olah tutup mata,” jelasnya.

Belum lagi, Asep menjelaskan, pemasangan batu pada pembangunan saluran air tersebut tumpang tindih dengan pekerjaan yang sudah lama dibangun bertahun-tahun.

“Jadi pembangunan yang sudah lama tidak dibongkar terlebih dahulu sampai dasar pondasi bawah,” kata dia.

Artinya pelaksana kegiatan secara terang-terangan diduga melakukan korupsi anggaran APBD dengan tidak dibangunnya awal pembangunan drainase sesuai pada list kegiatan.

“Kami menduga pihak Dinas DPRKPP, baik PPTK dan pengawas tutup mata. Jika terus didiamkan pembangunan ini kami akan cepat rusak dan gagal kontruksi,” pungkasnya (Bisri)

BIN | Jakarta, 29 Juli – Langkah pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang melalui program Food Estate mulai memperlihatkan hasil positif. Ini terutama terjadi pada lahan food estate yang sudah jadi dan stabil alias bukan lahan bukaan baru.

“Saya mengunjungi beberapa spot. Di Kalimantan Tengah yang dibina langsung oleh Kementerian Pertanian, (hasilnya) bagus. Tapi untuk lahan yang sudah “jadi”, di sana sudah stabil,” kata Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Bustanul Arifin dalam sebuah diskusi daring bertema “Ancaman Krisis Pangan Global: Antisipasi Kebijakan yang Diperlukan” baru-baru ini.

Di Pandih Batu dan Belanti Siam, Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu, kemajuan yang ada di kedua wilayah tersebut cukup baik. Ini terutama karena ada pendampingan secara reguler oleh Kementerian Pertanian. Mulai dari memberikan advokasi, penyuluhan, bahkan menyalurkan bantuan benih dan bibit padi serta hortikultura lain. Juga hewan-hewan ternak.

“Di situ bagus. Hasilnya ya memang tidak setinggi di Jawa, tapi produksinya 4 ton hingga 5 ton padi per hektare. Kalau di Jawa kan (produksi padi) 6 ton per hektare. Baru saya kepikiran, jangan-jangan untuk hal seperti itu pendampingan menjadi hampir mutlak,” kata Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung itu.

Rata-rata produktivitas beras di Indonesia, jelas Bustanul, mulai membaik. Ini ditandai oleh peningkatan produktivitas dari 5,13 ton per hektare di 2020 menjadi 5,23 ton per hektare di 2021.

“Produktivitas beras pada 2021 mulai pulih. Tahun 2022 ekonomi beras lebih kompleks karena ancaman krisis. Inovasi baru dan perubahan teknologi menjadi amat krusial untuk menjawab tantangan baru ke depan,” katanya.

Menurut Bustanul, perlu strategi antisipasi dan aneka kebijakan ketahanan pangan ke depan. Dalam jangka menengah, kata dia, dibutuhkan pendampingan dan pemberdayaan petani pada pertanian presisi, digitalisasi rantai nilai pangan, serta kerja sama Quadruple Helix ABGC.

Sebagai informasi Quadruple Helix merupakan model inovasi yang menekankan pada kerja sama antara empat unsur, yaitu pemerintah daerah/otoritas publik, industri, universitas/sistem pendidikan, dan komunitas masyarakat/pengguna.

Sementara Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Edi Santosa sebelumnya mengaku optimistis program Food Estate mampu mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia seperti yang dicita-citakan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian berupaya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia atau world food storage pada 2045. “(Indonesia sebagai lumbung pangan dunia) sangat mungkin (terwujud), syaratnya harus betul-betul serius,” kata Edi.

BIN | Kabupaten Bekasi, – Keluarga korban luka bakar kecewa atas sikap pelayanan Puskesmas Kedung Waringin Kabupaten Bekasi yang menolak memberikan surat rekom. Parahnya lagi, penolakan penolakan surat rekom disertai dengan bahasa yang tidak menyenangkan oleh seorang oknum Pegawai Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Kedung Waringin yang bernama Rosilah. Kejadian tersebut di alami salah seorang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Mustika Raya pada hari Jum’at, Tanggal 22 Juli 2022.

Mustika Raya, Perwakilan dari pihak keluarga pasien luka bakar yang ditolak saat meminta Surat Rekomendasi untuk Bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupatrn Bekasi, meyampaikam kekecewaannya, bahwa pihak keluarga tidak pernah dipanggil ataupun dihubungi untuk penyeselaian masalah terkait bahasa kasar (Hinaan) yang dilontarkan oleh salah satu oknum Pegawai Puskesmas Kedung Waringin yang di ketahuai bernama Rosilah.

“Saya merasa sangat kecewa, sampai saat ini baik dari Rosilah atau Kepala Puskesmas Kedung Waringin tak ada itikad untuk meminta atas apa yang dialaminya”, Ungkapnya.

Tak ada maksud lain ia mengungkapkan ini kepada publik. Agar apa yang sudah terjadi, tidak terjadi kepada masyarakat yang lain.

Ia pun sangat menyayangkan sikap Kepala Puskesmas Kedung Waringin atas apa yang dialami belum ada itikad baik untuk meminta maaf, Karena dia kan sebagai pimpinan harusnya ada itikad baik komunikasi untuk meminta maaf kepada keluarga korban.

“Ini kok permintaan maafnya lewat media, kan saya yang dikecewakan, kenapa tidak kekeluarga korban dulu meminta Maaf,” Ujarnya

Dikatakan Mustika Raya, Permasalahannya kan ada pada diri saya dan keluarga saya, kenapa tidak duduk bersama untuk menyelesaikan masalah, kenapa tidak ke pokok masalahnya yaitu saya dan keluarga.

Iapun berharap adanya perbaikan dari Pelayanan di Puskesmas Kedung Waringin, karena ini sudah sering terjadi, Agar hal serupa tidak terjadi lagi kepada masyarakat lainnya.

Untuk memperkuat bahwa pihak Puskesmas Kedungwaringin belum memiliki itikad baik untuk penyelesaian masalah Mustika Raya bersedia membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya serta keluarga sampai saat ini tidak pernah ada pemanggilan dalam penyelesaian masalah yang dialami dirinya dan keluarga dengan pihak oknum petugas kesehatan Puskemas Kedungwaringin.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Kedung Waringin, dr. Ahmad Memohon Maaf dilansir dari MediaIntijaya.com denga judul berita “Puskesmas Kedung Waringin Akan Berikan Pelayanan Terbaik” Yang diterbitkan Pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022.

“Saya atas nama Kepala Puskesmas Kedungwaringin,menyampaikan bahwasanya di dalam memberikan pelayanan di Puskesmas ini kami sebenarnya sudah semaksimal mungkin dilakukan, namun ketika ada hal dugaan dari staff kami yang belum maksimal memberikan kepuasan terhadap pelayanan  masyarakat, saya mewakili Puskesmas Kedungwaringin memohon maaf kepada masyarakat umumnya, khususnya masyarakat wilayah Kecamatan Kedungwaringin.” ucap Kepala Puskesmas Kedung Waringin, dr.Ahmad

dr. Ahmad juga berjanji akan menjumpai kepada keluarga ibu Mustikaraya, dan mempertemukan staff  kesehatan tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. (AA)

BIN | Bekasi – Kodim 0509/Bekasi menggelar kegiatan program pembinaan lingkungan hidup khususnya dalam kegiatan penghijauan, dengan melibatkan Koramil 12/Serang Baru, Polsek Serang Baru, Pemdes Sukasari dan elemen masyarakat di Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Minggu (31/07/2022).

Kegiatan diawali dengan apel bersama yang dihadiri oleh Mayor Inf Dasim selaku Kepala Staf Kodim 0509/Bekasi, Kepala BPBD Kabupaten Bekasi Muhamad Said, Camat Serang Baru Mirtono, Danramil 12/Serang Baru Kapten Inf Sayute Pradodo, Kapolsek Serang Baru AKP Somantri,SH dan Kepala Desa Sukasari M.Nursolehhudin.

Menurut Dandim 0509/Bekasi Letkol Inf Horison Ramadhan melalui Kepala Staf Kodim Mayor Inf Dasim, penyelenggaraan program pembinaan lingkungan hidup ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan gerakan menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup khususnya dalam kegiatan penghijauan.

“Dengan kegiatan penghijauan ini, kita dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan bencana alam di Kabupaten Bekasi,” ucap Kasdim 0509/Bekasi.

Dandim melalui Kasdim 0509/Bekasi, mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga dan merawat tanaman tersebut.

“Mari kita jaga bersama sehingga nanti setelah berbuah dapat bermanfaat bagi anak cucu kita, ” tutupnya.

Hal senada juga disampaikan Danramil 12/Serang Baru Kapten Inf Sayute Pradodo, Ia sangat berterima kasih kepada TNI khususnya Kodim 0509/Bekasi, karena sangat peduli terhadap lingkungan terutama pada penghijauan, mengingat di Kabupaten Bekasi masih rentan terjadi bencana alam seperti banjir.

“Terimakasih untuk Kodim 0509 Kabupaten Bekasi,jadi saya rasa langkah ini sangat baik dan tepat, mengingat Kabupaten Bekasi ini masih minim penghijauan dan untuk meminimalisir banjir,maka kita perlu peduli dengan lingkungan dengan penanaman pohon terutama di wilayah rawan banjir seperti di wilayah sungai Citarum Harum, pinggiran danau dan lahan yang berada di dataran rendah.“ tukas Danramil 12/Serang Baru.(Wati)

Jakarta, 28 Juli – Ekstensifikasi lahan pertanian di luar Pulau Jawa dinilai bakal mampu mengimbangi laju penyusutan lahan pertanian yang terjadi di Indonesia sebesar 150 ribu hektare per tahun.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor mengatakan langkah Kementerian Pertanian dalam membuka lahan pertanian baru di luar Pulau Jawa, salah satunya melalui program Food Estate, sudah tepat.

“Jadi, kalau kita bicara ekstensifikasi, saya dukung. Tidak ada jalan lain kita menutupi penyusutan atau konversi lahan selain mencetak (lahan baru). Kalau tidak dilakukan mulai hari ini, nanti biayanya bisa lebih besar,” kata Yadi ketika dihubungi, Kamis (28/7).

Sebagai informasi, penyusutan lahan pertanian di Indonesia mencapai 150 ribu hektare per tahun. Konversi lahan pertanian disebabkan kebutuhan infrastruktur, tempat tinggal, juga industri. Ini berpotensi menimbulkan gangguan ketahanan pangan nasional.

Kondisi semakin berkurangnya lahan pertanian di dalam negeri diperkuat dengan pernyataan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Ernan Rustiadi.

“Dibandingkan dengan negara lain, betapa kecilnya ketersediaan lahan pangan yang bisa ditanami per kapita di Indonesia,” kata Ernan, ketika dihubungi secara terpisah.

Yadi mengakui pencetakan lahan pertanian baru memang belum akan langsung menghasilkan komoditas pangan dalam jumlah besar. Untuk bisa berproduksi baik, lahan baru itu membutuhkan waktu.

Apalagi, kondisi lahan di luar Pulau Jawa tidak sesubur lahan di Jawa. “Jadi untuk program Food Estate, kita jangan melihat kayak bikin motor. Hari ini bikin, besok sudah jalan,” kata Yadi.

Ia meyakini nantinya lahan-lahan pertanian baru yang dicetak melalui program Food Estate akan memiliki kemampuan produksi yang sama dengan di Pulau Jawa. “Lahan-lahan yang ada di Jawa ini kan dibikin dari zaman dulu. Bukan cetak tahun lalu. Nah yang di Kalimantan itu pun akan sama. Suatu saat akan sampai level itu (sama dengan di Jawa),” katanya.

Food Estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024 guna membangun lumbung pangan nasional. Adapun Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi salah satu instansi yang diberi tanggung jawab oleh presiden terkait produksi pertanian di Food Estate. (Red)