BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melakukan uji coba 3 aplikasi Pemprov Jawa Barat, yang ditargetkan diterapkan untuk semua ASN Pemkab Bekasi pada tahun 2023.

Ketiga aplikasi tersebut adalah Kinerja Mobile (K-MOB), Tunjangan Remunerisasi Kinerja (TRK) dan Instruksi Khusus Pimpinan (IKP).

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, inovasi tersebut akan diterapkan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Goal-nya tentu saja, pertama tingkat kedisiplinan pegawai untuk melaksanakan tugas, yang kedua, capaian kinerja individu terukur, ketiga adalah reward dan punishment-nya juga menjadi lebih cermat. Kalau sekarang kerja nggak kerja, baik nggak baik sama saja, tapi ke depan ini tidak boleh,” terang Dani usai memimpin upacara Hari KORPRI, di Plaza Pemkab Bekasi, Senin, (19/09/2022).

Dani menyebutkan, dengan aplikasi K-MOB, para pejabat atau pegawai bisa melakukan absensi, baik di kantor maupun di luar kantor, dan untuk izin atau kehadiran (presensi).

Pejabat atau pegawai yang absensinya harus di kantor, misalnya untuk layanan publik dan administrasi.

“Jadi kalau dia tidak sampai di kantor artinya tidak akan bisa melakukan absensi. Tapi ada juga pejabat yang mobile kerjaan di luar, bisa melakukan absensi di luar, makanya harus berbasis smartphone,” tuturnya.

Dani menjelaskan, aplikasi Tunjangan Remunerisasi Kinerja (TRK), merupakan sistem pelaporan kinerja harian secara perorangan, agar kinerja pegawai setiap harinya jelas dan terukur. Selain itu, penailaian perilaku dari orang sekeliling, baik dari atasan, sejajar-sekolega, maupun bawahan, sehingga lebih obyektif.

“Kemudian ada juga IKP, Instruksi Khusus Pimpinan. Aplikasi ini untuk pejabat tertentu yang diberikan tugas khusus, dan harus diselesaikan bulan itu. Kalau diselesaikan dia dapat reward, kalau tidak, maka TPP-nya bisa dikurangi,” terangnya.

Dani Ramdan menambahkan, sejak dua bulan lalu, Pemkab Bekasi melalui BKPSDM sudah merencanakan untuk menerapkan tiga aplikasi tersebut, dan akan diuji coba sampai dengan akhir tahun untuk kemudian dilaksanakan secara menyeluruh di awal tahun 2023 mendatang.

“Saya harapkan sekarang sudah mulai uji coba sampai akhir tahun, awal tahun akan diterapkan secara penuh,” tandasnya.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan memberikan penghargaan (reward) kepada 10 perangkat daerah dan 11 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai agen perubahan individual di lingkungan Pemkab Bekasi, yang telah berhasil menciptakan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian penghargaan dilakukan usai upacara Hari KORPRI, di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin, (19/09/2022).

Dani Ramdan menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada perangkat daerah dan ASN inovator yang berkomitmen dalam memajukan dan membuat perubahan positif bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, terlebih inovasi yang diciptakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pemberian penghargaan ini sebagai pembuktian bahwa ASN itu bukan orang yang kaku, yang terbelenggu aturan. Buktinya mereka bisa menjadi inovator yang kreatif, bisa melakukan inovasi seperti kita lihat pada hari ini,” ungkapnya.

Dani berharap, reward tersebut mampu menggugah dan memotivasi seluruh perangkat daerah dan ASN dalam meningkatkan inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan penghargaan ini, para ASN yang lain bisa terinspirasi dan termotivasi untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi di lingkungannya masing-masing,” tuturnya.

Lebih dari itu, dalam sambutannya Dani juga menyampaikan mereka yang mendapatkan anugerah penghargaan sebagai Agen Perubahan, akan dicatat dan menjadi poin lebih dalam pengembangan karir secara individu.

“Karena tidak semata-mata seorang ASN mampu menggagas dan mengimplementasikan inovasinya kecuali dia memang punya komitmen, dedikasi dan punya kompetensi, jadi saya sangat hargai itu,” tandasnya.

Berikut Perangkat Daerah dan Agen Perubahan yang mendapatkan penghargaan dari Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.

PERANGKAT DAERAH :

1. RSUD Kabupaten Bekasi : Rumah Sapa (Rumah Sakit Sayang Pasien).
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa : Bebeli (Bekasi Berani Beli).
3. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) : Lentera (Layanan Pendampingan Psikologi Terhadap ASN).
4. Bappeda : Inovasi Optimalisasi Perencanaan Pembangunan melalui Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Pendidikan SI GEDIK.
5. Dinas Kesehatan : GEBOT (Gerakan Bersama Obati TB).
6. Dinas Lingkungan Hidup : (Tim Ampibi, Anti Sampah Permukaan Sungai).
7. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah : (Perpustakaan Digital iBekasiKab).
8. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) : Aplikasi Sistem Web Register.
9. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang : Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).
10. Kecamatan Cikarang Barat : Pelayanan Administrasi Terintegrasi (PASTI).

AGEN PERUBAHAN :

1. dr H. Alamsyah, M. Kes – Dinas Kesehatan : (PCS 119).
2. Fadly Marissatrio – Bapeda (Ruang Evaluasi Pelaporan Pengendalian Pembangunan (Vappe)
3. Ir. Hj. Irma Gustini, MM – Disdukcapil : Pelayanan Akta Lahir Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (Pekalahiria).
4. Sapto Noviantoro (Kecamatan Bojongmangu) : Sistem Informasi Elektronik Terintegrasi.
5. Hamdani, MKM (RSUD Kabupaten Bekasi) : Rumah Sakit Sayang Pasien (Rumah Sapa).
6. Khrisna Kusumo Pambudi (Inspektorat Daerah) : Sistem Aplikasi Pengawasann (SIAP).
7. Iwan Indra Purnawan (Sekretariat Daerah) : Sistem Informasi Manajemen Program Legislasi.
8. Toni Dartoni (Dinas Perikanan) : Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan (SIPKALI).
9. Waryanto, S. Hut (Dinas Pariwisata) : Ngariung Pegiat Pariwisata (NGAPEPAR).
10. Rizky Afnan Fadilah, S. Kom (Balitbangda) : Aplikasi Penganan Bekasi Enak (APABAE).
11. dr. Erni Herdiani (Puskesmas Lemahabang) ; Pantau Corona bersama Masyarakat (Pancoranmas).

(Redaksi)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menargetkan akan menjalankan program Data Desa Presisi (DDP) di seluruh desa di Kabupaten Bekasi yang akan dimulai pada tahun 2022.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai 20 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dipimpin oleh Penjabat Bupati/Walikota agar menerapkan konsep Data Desa Presisi (DDP) di wilayahnya masing-masing.

“Data Desa Presisi ini merupakan data terintegrasi by name by adress setiap penduduk di desa, termasuk asetnya, tanahnya, tanamannya, hampir 120 variabel data persatu keluarga itu, sehingga nanti program apapun di Kabupaten Bekasi bisa mengacu pada data ini, dan diupdate per 3 bulan,” kata Dani Ramdan, usai rapat bersama perangkat daerah terkait dan Camat Muaragembong, di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Jum’at, (16/09/2022).

Dani menyampaikan akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk membicarakan bantuan anggaran untuk menyukseskan program DDP yang dicanangkan ini.

“Kita sisihkan dari dana bantuan Desa, baik dari provinsi maupun kabupaten, nanti teknisnya kami akan konfirmasi dulu ke Provinsi, sehingga nanti dananya itu ada di desa masing-masing,” tuturnya.

Selain itu dalam program Data Desa Presisi ini akan menggandeng perguruan tinggi yang kompeten dalam pengembangan aplikasi digitalnya dan dalam melatih operator enumerator aplikasi dari penduduk setempat.

“Kenapa harus diambil dari orang lokal, karena supaya nanti pertiga bulan dia bisa mengupdate, mengecek lagi, mana yang berubah dan yang tetap, sehingga data desa presisi ini, betul-betul presisi,” tandasnya.

Sebelumnya, sebanyak 5 desa di Kecamatan Muaragembong telah menyelesaikan program Data Desa Presisi sebagai proyek percontohan implementasi secara nasional oleh Pemerintah Pusat.

Pengambilan data desa tersebut dilakukan di Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bahagia, dan Desa Jayasakti.

Camat Muaragembong Lukman Hakim menyampaikan program Data Desa Presisi yang dilaksanakan di Kecamatan Muaragembong adalah penunjukan langsung dari Kemendagri yang sudah berjalan di 5 desa di Muaragembong.

“Ini adalah sinergi antara Tim Anggota DPR RI dengan Institut Pertanian Bogor serta didukung oleh pemerintah desa dan kecamatan,” tuturnya usai rapat tersebut.

Lukman menyampaikan 5 desa ini selanjutnya akan diminta untuk membahas program Data Desa Presisi yang sudah berjalan di Kecamatan Muaragembong.

“Nanti dalam waktu dekat Pak Pj Bupati akan mengundang, atau beliau yang akan hadir, kaitan dengan implementasi dari aplikasi Data Desa Presisi,” lanjutnya.

Dia mengatakan akan mempersiapkan hal tersebut secara matang dengan mengundang para pihak guna menyukseskan program Data Desa Presisi di Kabupaten Bekasi.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana akan menggelar Job Fair di akhir tahun ini. Kegiatan yang mewadahi perusahaan dengan para pencari kerja itu untuk memaksimalkan penyerapan tenga kerja di Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut diungkapkan Pj Bupati Bekasi saat menggelar rapat dengan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Pengangguran (TKPPP) Kabupaten Bekasi di ruang rapat bupati pada Jumat (16/09).

“Saya instruksikan tahun ini untuk segera dilaksanakan Job Fair, mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan,” ujar Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.

Dani mengapresiasi kinerja yang telah ditunjukan TKPPP dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi. Tim yang telah dibentuk sejak awal Juli 2022 itu sudah berhasil menyerap 3.351orang tenaga kerja lokal ber-KTP Kabupaten Bekasi.

“TKPP ini telah bekerja keras di tiga bulan pertama kemarin, sudah ada hasil dan tentu tidak boleh berhenti,” katanya.

Terkait kendala yang dihadapi TKPPP, Pj Bupati telah melakukan pembahasan satu persatu. Di antarnya adalah problem mengenai data dan informasi lowongan kerja.

“Jadi kita tugaskan bidang penempatan, bekerja dari sana dulu, rapat bulan berikutnya harus mengumumkan data dan informasi ini, karena kewajiban perusahaan menyampaikan data lowongan kerja,” terangnya.

Untuk bidang pelatihan kerja, Dani berharap, agar segera berkoordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) atau juga dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Tentunya untuk menyiapkan kompetensi para pencari kerja agar bisa memenuhi tuntutan yang dibutuhkan perusahaan.

Tak hanya itu, Pj Bupati Bekasi berharap terus ditingkatkan hubungan industrial yang baik. Apalagi saat ini mendekati tuntutan upah para buruh yang terjadi setiap tahunnya, ditambah kondisi kenaikan BBM yang memicu kemungkinan besar tuntutan buruh akan kenaikan UMK meningkat.

“Ini harus disiapkan langkah-langkah koordinasinya dan komunikasinya dari sekarang,” tambahnya.

Selain itu, Dani juga meminta adanya pelatihan kewirausahaan, terutama oleh dinas-dinas terkait. Karena untuk mengurangi angka pengangguran tak harus dengan penyaluran tenaga kerja tetapi juga mendorong agar masyarakat dapat beriwirausaha.

“Jadi pengangguran ini bukan hanya diserap dan disalurkan ke industri, tetapi kewirausahaan harus dibangun oleh Dinas Koperasi dan UKM, jadi setelah mengikuti pelatihan, mereka bisa buka usaha. Para pekerja tidak selamanya bekerja tetapi ada batas pensiun dan mereka harus buka usaha,” ungkapnya.(Red)