1.3 C
New York
Friday, March 13, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 14

Program 100 Hari Kerja, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Tinjau Pelaksanaan Program Rutilahu dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)

BIN || Kabupaten Bekasi – Dalam upaya mengakselerasi program 100 hari kerja, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang meninjau langsung pelaksanaan dua program strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi, yakni Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS), di Kecamatan Cikarang Selatan dan Serang Baru, Rabu (16/04/2025).

Kunjungan ini bertujuan memastikan program tepat sasaran, menyentuh kebutuhan riil masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan menuju Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bekasi didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, serta sejumlah pejabat teknis. Mereka bersama-sama melakukan verifikasi lapangan dan berdialog langsung dengan warga penerima manfaat guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.

Bupati Ade Kuswara menyampaikan bahwa program Rutilahu merupakan bagian penting dari agenda pembangunan pemerintah daerah, karena menyentuh langsung aspek dasar kehidupan masyarakat. “Kita awali dengan pendataan dari desa. Rumah yang tidak layak huni dilaporkan dari tingkat RT hingga dinas, disertai proses sosialisasi agar benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa program ini tidak hanya sebatas perbaikan fisik rumah, tetapi juga harus memenuhi standar hunian sehat. “Rumah yang layak harus memiliki kamar mandi, sistem pembuangan limbah, dan lingkungan bersih. Tadi kami masih melihat ada warga menampung air di wadah plastik terbuka, ini berpotensi menjadi sarang nyamuk dan membahayakan kesehatan,” tegasnya.

Selain aspek fisik, Bupati juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis Data Desa Presisi sebagai pijakan utama perencanaan lintas sektor. “Kalau desanya dibangun dengan benar, kabupaten akan ikut baik.

Data Desa Presisi menjadi dasar kita membangun semua sektor, dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga sarana prasarana. Karena pada akhirnya, kesejahteraan itu harus dimulai dari desa,” tambahnya.

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, menjelaskan bahwa program Rutilahu merupakan bentuk intervensi nyata dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

“Pada tahun 2025, kami targetkan 1.971 unit Rutilahu akan direalisasikan di sekitar 20 kecamatan. Kami juga merencanakan peningkatan bantuan stimulan dari sebelumnya Rp20 juta menjadi Rp40 juta pada tahun 2026,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa beberapa tahapan teknis telah dijalankan, seperti survei lapangan, pendataan calon penerima, serta sosialisasi kepada masyarakat. Kunjungan Bupati kali ini menjadi bagian dari proses verifikasi lapangan yang penting untuk menjamin akurasi data dan efektivitas pelaksanaan program.

Di sisi lain, program SPALDS juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan pembangunan 870 unit SPALDS yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Di tahun 2026, kami akan lebih menyasar wilayah-wilayah yang masih memiliki kebiasaan buang air besar sembarangan, agar perilaku hidup bersih dan sehat dapat diterapkan secara merata,” ujar Nur Chaidir.

Dengan implementasi yang terus dikawal langsung oleh kepala daerah, program Rutilahu dan SPALDS diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi. Pendekatan pembangunan berbasis data serta peningkatan nilai bantuan stimulan menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, memperbaiki lingkungan permukiman, dan mendorong kesadaran hidup sehat.

Langkah ini juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dari desa ke tingkat kabupaten.(Red)

Bapenda Gandeng Dinkes Dukung Pelayanan Masyarakat Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Pajak

BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat selama pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen pajak. Kolaborasi ini diwujudkan dengan menyiagakan tenaga kesehatan di kantor Samsat hingga 30 Juni 2025.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, menyatakan bahwa tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti program pemutihan membuat pihaknya mengambil langkah antisipatif, termasuk penyediaan tenda dan tim medis bagi warga yang mengantre membayar pajak.

“Karena saking antusiasnya masyarakat, diperlukanlah tenda dan tim kesehatan. Saya memohon kepada Dinas Kesehatan dari minggu lalu untuk standby sampai dengan tanggal 30 Juni,” ujar Ani usai memberi pengarahan kepada pegawai Bapenda di Plaza Pemkab Cikarang Pusat, Senin (14/04/2025).

Ani menjelaskan, program pemutihan pajak yang berlaku di seluruh Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi, memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor opsen pajak. Kabupaten Bekasi ditargetkan meraih realisasi pendapatan sebesar Rp701 miliar dari program tersebut.

“Mudah-mudahan PAD yang berkaitan dengan opsen bisa tercapai. Karena luar biasa juga targetnya sampai Rp701 miliar,” katanya.

Untuk mendorong pencapaian target tersebut, Bapenda menerapkan strategi jemput bola dengan menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar secara intensif turun langsung melayani masyarakat. Pelayanan keliling dilaksanakan dua hingga tiga kali dalam seminggu di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing UPTD.

“UPTD ini satu bisa membawahi enam kecamatan. Jadi kita lebih ke jemput bola terhadap masyarakat yang ada di lapangan,” jelas Ani.

Selain PKB, sektor lain seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga menjadi fokus Bapenda dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Seluruh perkembangan dan capaian pendapatan secara berkala dilaporkan kepada Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Dengan sinergi antarinstansi dan pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat, Bapenda Kabupaten Bekasi berharap target pendapatan daerah dari sektor pajak dapat tercapai secara optimal. Upaya ini juga menjadi bagian dari peningkatan kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban pajak demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Red)

Ketua LIN Jabar Soroti Rencana Rotasi Mutasi Dilingkungan Pemkab, Bekasi

BIN || Kabupaten Bekasi – Dalam waktu Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang bakal adakan rotasi mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, hal tersebut mendapat kritikan pedas dari Lembaga Investigasi Negara (LIN).

Ketua LIN Jawabarat SJ Ependi, menduga kegiatan rotasi mutasi itu ada bermuatan KKN hingga miliaran rupiah bahkan lebih parahnya lagi ajang tersebut sudah menjadi hal lumrah dilingkungan Pemkab Bekasi.

“Maka dari itu kami mendesak KPK Republik Indonesia segera menindaklanjuti hal ini demi terciptanya program Presiden Republik Indonesia,” ucapnya.

Ia menyayangkan, Ade Koswara Kunang menjabat Bupati Bekasi belum satu tahun sudah merombak tatanan pemerintahan serta memberikan promosi bagi pejabat yang sedang menata program pembangunan.

“Praktik seperti inilah sebenernya yang menjadi faktor utama penyebab rusaknya kinerja ASN Kabupaten Bekasi,” katanya.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat bahkan Aparat Penegak Hukum terkait untuk mengawasi rotasi mutasi ini.

“Rotasi mutasi ini kami menduga menjadi ajang pesta rupiah, untuk memperkaya diri,” ungkapnya.

Dia berharap, ASN dilingkungan Pemkab Bekasi bekerja untuk melayani masyarakat serta merencanakan pembangunan untuk Kabupaten Bekasi lebih baik. Bukan untuk mengejar jabatan dengan cara hal dihalalkan.

“Mari kita sama-sama berantas jual beli jabatan yang menguntungkan oknum pejabat, karena praktik itu sangat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat bekasi,” pungkasnya.(B)

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Apresiasi Peran Strategis Pondok Pesantren Attaqwa dan Alumni Tergabung Dalam Ikatan Keluarga Abiturien Attaqwa (IKAA)

BIN || Kabupaten Bekasi – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, mengapresiasi peran strategis Pondok Pesantren Attaqwa Babelan beserta para alumninya yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Abiturien Attaqwa (IKAA), atas kontribusi nyata dalam mencetak generasi muda yang berakhlak dan berintelektual, serta mendukung pembangunan daerah. 

Apresiasi tersebut disampaikannya dalam acara Silaturahmi Nasional IKAA ke-61 yang digelar di Halaman Masjid Attaqwa, Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Kecamatan Babelan, Sabtu (12/04/2025).

“Saya merasa bangga secara pribadi bahwa di Kabupaten Bekasi ada pondok pesantren yang legendaris, yaitu Pondok Pesantren Attaqwa. Ini adalah karomah dan pengaruh dari tokoh dan pahlawan nasional, KH Noer Ali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan kasih sayang Allah SWT,” ujar Ade Kuswara Kunang dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan Silaturahmi Nasional ini menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah islamiyah serta memperkuat komitmen kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa, khususnya di Kabupaten Bekasi.

“Bahwa Kabupaten Bekasi bukan hanya kota industri terbesar se-Asia Tenggara, tapi juga merupakan daerah yang agamis. Pemerintah bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa terus berkolaborasi dalam membangun Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan program 100 hari kerjanya, yaitu pemberian insentif bagi 10 guru ngaji kampung di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bekasi. Total sebanyak 1.870 guru ngaji kampung akan menerima insentif berdasarkan kriteria yang ditentukan.

“Saya juga memohon doa kepada para kiai dan ulama, mudah-mudahan keinginan saya membangun Masjid Agung sebagai ikon Kabupaten Bekasi yang agamis dapat terwujud,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, yang juga merupakan alumni Ponpes Attaqwa, turut menyampaikan kebanggaannya terhadap lembaga pendidikan yang telah banyak mencetak lulusan berprestasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pemerintahan, ekonomi hingga politik.

“Attaqwa harus tetap menjadi barometer pengembangan Islam di Kabupaten Bekasi sebagaimana dasar yang telah ditanamkan oleh Al-Magfurlah KH Noer Ali. Lembaga ini didedikasikan untuk umat, dan saya berharap Attaqwa terus tumbuh serta memberikan manfaat yang luas,” ungkapnya.

Acara Silaturahmi Nasional IKAA ke-61 ini turut diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada 34 anggota IKAA yang telah meraih gelar doktor, serta sejumlah alumni yang kini berkiprah sebagai birokrat, pengusaha, dan politisi.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antaralumni, tetapi juga menegaskan kembali peran strategis Pondok Pesantren Attaqwa dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas. 

Pemerintah Kabupaten Bekasi pun berkomitmen untuk terus mendukung sinergi dengan institusi pendidikan Islam dalam mewujudkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang religius, maju, dan sejahtera.(Red)

Viral..Kades Karang Sari Bao Umbara Turun langsung,Himbau Masyarakat Jangan Buang Sampah Sembarangan

BIN || Kabupaten Bekasi – Heboh masyarakat Karang sari kecamatan Cikarang Timur sangat antusias dapat himbauan dari kepala desa agar tidak buang sampah sembarangan,karena akan mengakibatkan Berbagai persoalan.

Puluhan masyarakat karang Sari yang berada dekat dengan bibir sungai,agar tidak membuang sampah sembarangan,agar tidak menyebabkan penyumbatan banjir,belum lagi dampak seperti banyak nyamuk demam berdarah.

Kepala desa Bao umbara dengan tegas agar masyarakat sayang pada dirinya sendiri,karena kebersihan sebagian dari iman,dan kebersihan akan membawa banyak manfaat untuk kesehatan juga lingkungan.

Sudah jelas aturannya jangan buang sampah sembarangan ke kali,kalo sampai ketahuan akan di panggil di desa akan di berikan peringatan tegasnya.

Selain itu rasa sayang kepala desa kepada masyarakatnya dengan berbagi Jum’at berkah agar masyarakat selalu ingat, Kebersihan sebagai dari iman.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) Saat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI Meninjau Perkembangan Pembangunan SKPT Sabang, Aceh

BIN || Banda Aceh – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menambah satu armada kapal pengawas Hiu Macan 05. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan barat pulau Sumatera.

Menurut Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), sebelumnya hanya ada satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu Hiu 12.

“Wilayah perairan barat pulau Sumatera yang masuk dalam wilayah pengawasan Pangkalan PSKDP Lampulo ini meliputi bagian barat Aceh, Sibolga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu,” ungkap Ipunk disela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT Sabang, Aceh, Rabu (9/4).

Wilayah barat pulau Sumatera ini menjadi salah satu perairan yang juga berpotensi terjadi aktivitas kapal-kapal ilegal di wilayah barat Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah bekerjasama dengan Pemerintah Jepang membangun Pelabuhan Perikanan Le Meulee Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang, Provinsi Aceh untuk meningkatkan geliat ekonomi perikanan di daerah terluar yang ada di sebelah barat Indonesia. Untuk itu, pihaknya meminta Ditjen PSDKP untuk dapat meningkatkan pengawasan supaya aktivitas perikanan di wilayah perbatasan barat Indonesia dapat terawasi dari aktivitas ilegal.

Sumber: Humas Ditjen PSDKP

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) Saat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI Meninjau Perkembangan Pembangunan SKPT Sabang, Aceh

BIN || Banda Aceh – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menambah satu armada kapal pengawas Hiu Macan 05. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan barat pulau Sumatera.

Menurut Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), sebelumnya hanya ada satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu Hiu 12.

“Wilayah perairan barat pulau Sumatera yang masuk dalam wilayah pengawasan Pangkalan PSKDP Lampulo ini meliputi bagian barat Aceh, Sibolga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu,” ungkap Ipunk disela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT Sabang, Aceh, Rabu (9/4).

Wilayah barat pulau Sumatera ini menjadi salah satu perairan yang juga berpotensi terjadi aktivitas kapal-kapal ilegal di wilayah barat Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah bekerjasama dengan Pemerintah Jepang membangun Pelabuhan Perikanan Le Meulee Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang, Provinsi Aceh untuk meningkatkan geliat ekonomi perikanan di daerah terluar yang ada di sebelah barat Indonesia. Untuk itu, pihaknya meminta Ditjen PSDKP untuk dapat meningkatkan pengawasan supaya aktivitas perikanan di wilayah perbatasan barat Indonesia dapat terawasi dari aktivitas ilegal.

Sumber: Humas Ditjen PSDKP

Ratusan Persil Tanah di Batalkan Kades Toapaya Selatan, Cindai Kepri Minta Satgas Mafia Lahan Bertindak

BIN || BINTAN – Pembatalan 516 Persil surat keterangan penguasaan pisik bidang tanah (SKPPBT) tahun 2011 lalu yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Toapaya Selatan harus mendapatkan atensi dari Tim Satgas mafia lahan.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum LSM Cindai Kepri, Edi Susanto. Menurutnya, pembatalan SKPPBT sebanyak 516 persil tersebut berpotensi terjadinya dugaan pelanggaran hukum dan berpotensi menimbulkan konflik agraria.

“Kalau melihat dokumen pembatalan yang di tandatangani oleh pemerintah Desa beserta RT dan RW serta mantan Camat sebanyak 516 Persil itu, maka Satgas mafia tanah sangat dibutuhkan untuk mendalami, sebab hal tersebut berpotensi akan menjadi konflik agraria dikemudian hari,”ujar Edi Susanto, selaku ketua umum LSM Cindai Kepri.

Berdasarkan dokumen tersebut, justru pemerintah Desa Toapaya Selatan kembali menerbitkan Kembali objek tanah yang tadi telah dibatalkan, hal tersebut dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Dalam dokumen pembatalan SKPPBT tahun 2011 sebanyak 516 persil tersebut, Kades Toapaya Selatan, Suhenda menyertakan alasannya.

Dikutip dari dokumen tersebut, Kades bersama perangkat RT, RW dan mantan Camat menyatakan bahwa pembatalan tersebut dikarenakan pihak Pemerintah Desa melakukan pengecekan tanah.

“Setelah diadakan pengecekan lokasi tanah tersebut termasuk kedalam penguasaan lahan PT. Agro Selaras Bumi Lestari (peta terlampir).

“Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dibuat dengan akal sehat tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,”demikian bunyi alasan pembatalan SKPPBT yang dibuat pada tahun 2011 lalu tersebut.

Anehnya, surat-surat yang telah dibatalkan tersebut justru kini telah dimiliki oleh masyarakat, Bahakan sebagian telah dijual belikan oleh masyarakat.

Kepala Desa Toapaya Selatan, Suhenda yang dikonfirmasi terkait pembatalan tersebut mengaku jika perosoalan tersebut telah disampaikan kepada Satreskrim.

“Siap. Saya sudah sampaikan juga ke reskrim bulan puasa yang lalu bersama kasi pemerintahan,”kata Suhenda menjawab konfirmasi media ini.

Suhenda berjanji, akan menjelaskan secara detail terkait persoalan tersebut jika dirinya kembali berkantor.

“Saya lagi ada urusan di batam. Nanti kami infokan hari apa kita ketemu biar abang jelas ya,”tutup Kades ketika dikonfirmasi terkait perosoalan tersebut, termasuk terkait pendaftaran registrasi SKGR yang dilakukan pada hari Minggu pada tahun 2016 lalu.(Ed)

Kantor Gubernur Ada Lima Wilayah Jawa Barat

BIN || KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menetapkan lima kantor gubernur di berbagai wilayah di Jawa Barat. Keputusan ini didasarkan pada lima karakter budaya yang ada di provinsi tersebut, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi).

“Jawa Barat memiliki lima karakter budaya, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi),” ujar Dedi Mulyadi.

Kelima wilayah ini pada masa lalu dikenal sebagai wilayah karesidenan atau wilayah administratif di bawah gubernur. Untuk memperkuat pelayanan dan akses masyarakat, eks kantor karesidenan tersebut kini diaktifkan kembali sebagai kantor wilayah gubernur.

“Nah, eks kantor karesidenan itu kini saya aktifkan sebagai kantor wilayah gubernur. Tujuannya agar daerah yang berada di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih dekat untuk berhubungan dengan gubernur. Di kantor wilayah itu juga tersedia staf layanan masyarakat,” jelasnya.

Adapun sebutan untuk kantor gubernur di lima wilayah tersebut adalah Bale Pakuan Padjadjaran di Wilayah Bogor, Bale Sri Baduga di Wilayah Purwakarta, Bale Jaya Dewata di Wilayah Cirebon, Bale Dewa Niskala di Wilayah Priangan Garut, dan Bale Pakuan di Wilayah Bandung Raya.

Masing-masing kantor wilayah ini melayani sedikitnya tiga hingga lima kabupaten/kota yang berdekatan, guna memastikan pelayanan pemerintahan lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat.(Red)