BIN | Kalimantan Tengah – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diisi oleh para narapidana narkotika. Menurutnya, pemenjaraan korban pengguna narkotika telah menyebabkan pemborosan anggaran negara.


Hinca mencontohkan, misalnya, untuk satu korban penggunaan narkoba karena membeli paket hemat sebesar Rp150 ribu dikenakan hukuman pidana. Namun, pihak berwenang akan mengeluarkan anggaran yang tidak sebanding dengan narkoba yang dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba tersebut. Hal tersebut menurutnya merupakan pemborosan anggaran negara.


“Kalau kita hitung budget-nya. Dengan seseorang menggunakan narkoba yang paket hemat seharga Rp150 ribu, polisi akan mengeluarkan anggaran paling tidak Rp10 juta, Jaksa Rp10 juta, Hakim Rp10 juta, lalu diproses persidangannya ya, kalau dikumpulin Rp30 juta. Lalu diputuskan hukumannya, banyak yang divonis lima-tujuh tahun. Kalau satu hari biaya makannya Rp30 ribu di Lapas, kalikan satu bulan berapa, kalikan satu tahun berapa, kalikan lima tahun berapa. Maka itu menjadi puluhan bahkan ratusan juta, tergantung berapa tahun (vonis) nya tadi,” jelasnya kepada Parlementaria, usai mengikuti Kunjungan Kerja Legislasi Komisi III DPR RI di Palangkaraya, Sabtu (5/11/2022).


Untuk itu, Hinca mendorong pihak berwenang untuk menerapkan konsep penegakan hukum dalam permasalahan narkotika dengan benar. Yakni, dengan mengobati korban pengguna narkotika, bukan malah memenjarakan. Sehingga, berakibat pada semakin banyaknya narapidana dalam Lapas dan berimbas pada anggaran yang harus disiapkan.


Anggaran yang besar tersebut, menurutnya, lebih baik digunakan untuk mengobati (merehabilitasi) korban penggunaan narkoba. Sebab, di sana peran negara yang harus hadir dengan melindungi dan melayani warga negara yang sakit. Di mana pengguna narkotika sejatinya adalah korban yang sakit yang harus diobati, bukan dihukum.


“Apa hebatnya penegakan hukum (dengan cara seperti ini). Pertama, dia salah menerapkan konsepnya. Kedua, dapat menjebol APBN kita. Karena itu saya berteriak mengatakan, kita hentikan ini semua, kita hentikan kesalahan kolektif ini. Mulai dari polisi, jaksa, dan hakim. Ini kesalahan bersama, kita hentikan, kita perbaiki. Mari kita tobat nasional,” tegasnya.


Terakhir, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengampuni korban penggunaan narkotika yang sudah terlanjur dipidana. “Saya meminta Presiden Jokowi sebagai kepala negara untuk mengampuni seluruh pengguna, korban-korban yang tadi, orang-orang sakit yang dipidana itu, negara harus mengeluarkannya, mengampuninya, dan mengobatinya sampai sembuh,” tutupnya.


Diketahui, Revisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedang menjadi pembahasan di Komisi III DPR RI. Terkait revisi UU tersebut, Komisi III sedang menerima dan mengumpulkan berbagai masukan dari berbagai pihak sebagai bahan pembahasan RUU tersebut. Pada Jumat (4/11) Komisi III menggali masukan RUU Narkotika dengan menggelar diskusi bersama Kapolda Kalimantan Tengah, Kepala BNNP Kalimantan Tengah dan Kajati Kalimantan Tengah beserta jajaran, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. (Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Warga perumhan kota serang baru KSB , gencar melakukan fogging di rt 01 dan 02 rw 022, antusias warga ksb senang sekali dengan di adakanyan fogging di wilayah lingkungan rt.

fogging di lakukan bergantian tiap-tiap orangnya ,operator fogging itu di lakukan oleh warga ksb itu sendiri.
yang di kawal oleh tiap rt masing -masing rt 01 ( p iman) dan Rt 02 ( p Dwi efendi) dan juga di kawal oleh Rw ( p Agus suryanto ) dan juga keamanan linmas ( p Sahrul ) dan warga setempat.

6/11/2022 , giat fogging ini di lakukan oleh warga dari rt 01 samapai rt 02 pada pukul 08 :00 wib sampai selesai,
Alhamdulilahnya sumbangan untuk fogging itu sendiri mendapt 342,00 ribu untuk akomodasi dan sebagainya ujar ketua linmas ” sahrul.

Insa allah kedepanya akan di agendakan rutinitas untuk mencegah penyakit demam berdarah atau yang lainya
Alhamdulilah fogging berjalan dengan aman dan kondusif ( ynt )

BIN | Kabupaten Bekasi – Bagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dunia penyiaran bukan lagi dunia yang asing. Pasalnya, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini, sebelum menjadi Gubernur Jabar dan Walikota Bandung, pernah menjadi penyiar radio dan televisi.

“Saya dulu penyiar Radio Ardan dan PRFM dan siaran di STV sebelum jadi Kompas TV, punya acara sendiri namanya Solusi Kamil, gara-gara itu saya terpilih jadi Wali Kota Bandung,” tutur Ridwan Kamil saat menyampaikan sambutan di acara Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-15 tahun 2022, di Hotel Nuanza Cikarang, Rabu malam (02/11).

Ridwan Kamil mengatakan, dirinya merasa perlu hadir di ajang Anugerah KPID Jabar untuk merepresentasikan siapa itu Jawa Barat.

“Jawa Barat provinsi dengan penduduk 50 juta, siaran televisi jumlah paling besar se-Indonesia, dengan jumlah siaran 450 lebih, paling banyak di Indonesia,”.
Ridwan Kamil, ada tiga dimensi yang harus diperhatikan oleh lembaga siaran, yakni menyajikan informasi yang akurat, anti hoax, mengedukasi dan menghibur.

“Karena informasi, kebenaran menjadi penting. Jangan hanya berita buruk adalah berita baik . Informasi yang baik adalah informasi yang menginspirasi,” ujarnya.

Selain itu, Ridwan Kamil mengatakan, peran para kepala daerah sangat penting untuk membina lembaga siaran di wilayah masing-masing.

“Saya berharap, lembaga siaran di Jawa Barat, tidak hanya banyak, tapi kualitasnya juga meningkat,” tulisnya. (*)