BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan memiliki strategi khusus untuk mengurangi masalah pengangguran di Kabupaten Bekasi. Di antaranya dengan cara membuka rekrutmen pegawai tenaga kerja lokal untuk menggantikan pegawai yang sudah pensiun atau resign.

Strategi tersebut diungkap Dani Ramdan saat rapat bersama Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Pengangguran Daerah di Kabupaten Bekasi di ruang rapat K.H Mamun Nawawi, Kantor Bupati Bekasi, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat pada Rabu (16/11).

“Kita akan menggandeng Lembaga Pendidikan Profesional seperti akademi teknik mesin yang sudah berpengalaman sejak lama dan bisa menyalurkan hasil didiknya ke industri-industri yang ada di seluruh Indonesia sehingga perusahan yang membutuhkan tenaga kerja bisa mendapatkan tenaga kerja yang sudah terlatih,” ujar Dani Ramdan.

Selain menggandeng Lembaga Pendidikan Profesional, Pj Bupati Bekasi juga akan memperluas penyerapan tenaga kerja ke luar negeri untuk meningkatkan level para tenaga kerja. Sehingga bisa mempermudah tenaga kerja dalam mencari pekerjaan di tanah air.

“Untuk penanggulangan masalah pengangguran kita akan perluas penyerapan tenaga kerja ke luar negeri dan membuka UMKM atau wira usaha mandiri yang bisa menyerap atau membuka kesepatan kerja bagi tenaga kerja yang membutuhkan,” katanya.

Saat ini sudah ada beberapa yang akan bekerjasama, seperti salah satu perusahaan dari Amerika yang siap melatih StartUp atau perusahaan perintis yang ada di Kabupaten Bekasi. Hal itu diharapkan bisa menjadi bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Pengangguran di Kabupaten Bekasi.

Dani Ramdan juga mengungkan di bulan Desember nanti, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melaksanakan Jobfair yang berbasis online, hal itu dilakukan agar informasi semakin terbuka untuk masyarakat.

“Nanti kita akan ada Jobfair yang dilaksnakan di bulan Desember yang bersifat online, kemudian tahun depan ada dua kali yang besarnya. Tapi semuanya dilakukan melalui online supaya tidak terjadi kerumunan,” ungkap Dani.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri acara Musyawarah Cabang X Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bekasi Tahun 2022 yang bertempat di Ballroom Sakura Park Hotel Deltamas Cikarang Pusat, pada Selasa (15/11/2022).

Pj. Bupati Dani Ramdan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi peran para kontraktor yang telah menjadi ujung tombak infrastruktur di Kabupaten Bekasi.

“Gapensi ini sangat kami butuhkan agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi memiliki kulitas yang baik, efektif, efisien dan juga bermanfaat secara jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

Kabupaten Bekasi yang memiliki luas wilayah sedemikian besar dan jumlah penduduk yang sangat banyak, lanjut Dani, perlu adanya pembangunan infrastruktur pendukung di tengah kebutuhan yang terus meningkat.

“Hampir sekitar 3,5 juta penduduk setiap harinya akan membutuhkan infrastruktur pendukung seperti jalan, air bersih, pengelola sampah, sekolah dan juga kesehatan. Karena saat ini persoalan yang akan dihadapi yaitu sumber daya kuangan. Sehingga kita perlu meningkatkan hal tersebut, karena sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat,” tambahnya.

Sementara itu Ketua BPC Gapensi Kabupaten Bekasi, H. Wasju Juanda mengatakan, pada Muscab X Gapensi Kabupaten Bekasi kali ini pihaknya mengangkat tema “Bersinergi dengan Kebijakan Baru Untuk Meningkatkan Kwalitas Jasa Konstruksi Profesional”.

“Ya, kita ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun wilayah yang lebih baik dan profesional kedepannya. Karena Gapensi merupakan asosiasi tertua di Bekasi, sehingga dengan adanya musyawarah ini bisa menghasilkan pemimpin, serta pengurus yang lebih baik untuk kemajuan organisasi dan untuk Kabupaten Bekasi kedepannya,” terangnya.

Dirinya juga berharap kepada seluruh anggota dan para pengurus agar tidak mengharapkan proyek APBD saja, namun perlu dilakukannya jemput bola terhadap sektor swasta karena sektor swasta juga memiliki banyak proyek yang lebih rutin.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan, pemerintah daerah berkomitmen untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Bekasi.

Salah satu upaya yang dilakukan, kata, Dani, Pemkab Bekasi telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang memiliki tagline Kabupaten Bekasi Berparas Cantik (berani tanpa kekerasan, cinta istri, anak dan keluarga).

“UPTD PPA ini sebuah lembaga permanen yang diberi tugas khusus untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan, yang nantinya akan memberikan sosialisasi, baik melalui UPTD maupun dinas terkait dan dibantu oleh kementerian lainnya juga jajaran instansi vertikal,” kata Pj Bupati Dani Ramdan saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2022, di Nuanza Hotel, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, pada Selasa, (15/11/2022).

Pj Bupati Bekasi mengatakan, UPTD PPA dalam setiap kesempatan terus memberikan sosialisasi pemahaman dan pengetahuan, agar masyarakat bisa mencegah dan berani melapor apabila terdapat kejadian kekerasan di rumahnya atau dilingkungan sekitar, sehingga UPTD PPA dapat menindak lanjuti dengan melakukan penanggulangan serta pendampingan.

“Upaya yang diberikan oleh UPTD PPA ini juga perlu dukungan dan peran serta keterlibatan masyarakat pada pihak keluarga untuk mengawasinya. Selain itu pendidikan internal dari alim ulama juga sangat berperan dan harus ditingkat dalam memberikan nilai-nilai agama kepada masyarakat sebagai salah satu aspek pencegahan kekerasan perempuan dan anak,” ujarnya.

Dani Ramdan menyebutkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Untuk menekan kasus tersebut diperlukan sinergitas serta kolaborasi berbagai instansi maupun elemen lainnya, agar langkah antisipasinya bisa lebih menyeluruh disampaikan kepada masyarakat.

“Sebagai upaya untuk mengurangi angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder maupun unsur lainnya,

“Kami bersama instansi terkait terus berkoordinasi dengan melakukan langkah aksi nyata dalam melindungi dan memberikan hak-hak bagi para korban kekerasan serta memberikan perlindungan terhadap saksi. Selain itu melakukan penegakkan hukum bagi pelaku kekerasan tersebut,” ujarnya.

Menurut Dani, faktor kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling dominan dan sering terjadi, mulai dari persoalan ekonomi, tingkat pendidikan atau pemahaman nilai agama yang rendah serta karakter dari perorangan atau pelaku tersebut. Selain itu, kekerasan kerap terjadi di keluarga juga di sekolah dan lingkungan tempat bekerja.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar menjauhi dan mengantisipasi perbuatan kekerasan, baik kepada sesama maupun perempuan dan anak. Karena konsekuensi melakukan tindakan tersebut bisa melanggar hukum dan merugikan dirinya yang dapat berurusan dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan,” tandasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Ani Gustini mengatakan, pihaknya melalui UPTD PPA terus melakukan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.

Selain itu pihaknya juga melakukan penanggulangan maupun pendampingan kepada para korban kekerasan, bermitra kerja dengan psikologis klinis dan lembaga bantuan hukum.

“Kita punya satgas yang di kecamatan dan desa, yang turun langsung menyampaikan pencegahan tindakan kekerasan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan, dimana pada beberapa tahun lalu tengah dilanda pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat sebagai salah satu faktor utama tindakan kekerasan tersebut.

“Dengan jumlah yang sangat banyak ini kami membuat jejaring kerja dengan lintas sektoral karena tugas utama yaitu dengan pencegahan, DP3A tugas fungsinya penanganan kasus terhadap korban sementara yang melakukan penegakkan hukum dari Polres, Kejaksaan dan Pengadilan,” terangnya.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kecamatan Tambun Utara memberikan apresiasi atas inovasi Unit Pengolahan Sampah Mandiri yang dilaksanakan oleh warga RW 020 Desa Karang Satria, Tambun Utara pada senin (14/11).

Pengelolaan sampah tersebut dinilai dapat menjadi solusi mengatasi permasalah sampah di wilayah Tambun Utara.

“Inovasi yang sangat bagus, kalau ini berhasil di tingkat RW 020 ini, Kami akan tularkan ke RW yang lain yang ada di sekitar sini, tingkat kecamatan bahkan tingkat Kabupaten,” ujar Camat Tambun Utara, M. Najmudin.

Dengan adanya unit pengelolaan sampah ini, warga sekitar tidak lagi mengrimkan sampah ke lokasi pembuangan sampah akhir.

Najmudin juga merasa bangga karena inovasi dibangun dengan segala keterbatasan dan kemampuan untuk menanggulangi permasalahan sampah diwilayahnya.

“Dari alat-alatnya saja kita bisa lihat ini adalah hasil karya warga sekitar, artinya di sini kita bisa melihat bahwa walaupun di provinsi lain sudah ada inovasi seperti ini, tetapi untuk di kabupaten Bekasi ini inovasi yang baru,” katanya.

Najmudin juga meminta kepada warga agar dapat memaksimalkan unit pengolahan sampah tersebut. Katanya, jika infrastruktur dan suprastrukturnya baik maka hasilnya akan lebih maksimal.

“Dan kita akan terus menfasiltasi dari dana desa ke forum  CSR dan ke dinas Lingkungan Hidup serta pak Pj Bupati Bekasi, karena ini adalah inovasi yang sangat bagus,” tandasnya.(Red)