BIN | Kabupaten Bekasi – Diduga karena lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas terkait pekerjaan pembangunan proyek di Kp. Warudoyong 1 RT 012/05 Desa Sukabungah, Kecamatan Bojongmangu yang menggunakan dana APBD 2022 tahap pertama, di Kabupaten Bekasi diduga asal jadi dan tidak berkualitas.

Dari pantauan Media Beksi Indonesia News dilapangan, pekerjaan proyek turab dari dinas terkait di Kabupaten Bekasi yang terkesan asal jadi dan kurang berkualitas.

Mela (28) salah satu warga yang rumahnya terdampak ambruknya bebatuan proyek turab, mengeluhkan tentang kejadian runtuhnya proyek turab tersebut.

“Pas kejadian ambruk kemarin hujan deras, alhamdulillah anak-anak yang sedang main hujan tidak ada yang main didekat bangunan turab itu, rumah saya banjir kena tumpahan air dari atas itu dan jalan depan rumah saya tidak bisa dilalui kendaraan karena material batu berserakan,” ungkap Mela warga Warudoyong 1.

Sementara itu, Dono Ketua LSM Permata yang saat ini sedang berada di tempat kejadian ambruknya proyek turab tersebut mengatakan, salah satu sebab pekerjaan proyek APBD yang tidak berkualitas adalah lemahnya pengawasan dnas terkait.

” Lemahnya pengawasan dari dinas terkait yang seakan-akan tutup mata, sehingga dalam pelaksanan pekerjaan, yang dikerjakan para rekanan banyak sekali yang tidak sesuai,” ujar Dono.

Dono berharap, pemerintah harus memperketat pengawasan agar hasil proyek fisik yang dikerjakan dapat mencapai titik maksimal.

” Dalam hal ini dinas terkait sebagai pemilik proyek seharusnya memperhatikan mutu pekerjaan, jangan sampai pekerjaan dibiarkan tetap berjalan tanpa memperhatikan mutunya dan akhirnya masyarakatlah yang dirugikan,” tambahnya.

“Kami juga berharap, hasil pekerjaan proyek tersebut dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat, mutu dan Kualitasnya diharapkan bertahan lebih lama dan jangan sampai seperti yang sudah-sudah baru hitungan bulan pekerjaan tersebut sudah hancur dan tidak dapat dirasakan manfaatnya.” tutupnya. (Wati).

BIN | Kabupaten Bekasi – Pada hari Jum’at , 07 Oktober 2022, sekira pukul 16.20 WIB, telah terjadi penarikan paksa sebuah kendaraan roda empat oleh empat orang oknum debt colector di Jln anggrek 1 Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi, tepatnya di depan rumah sakit Metro Hospitals, oknum tersebut mengatasnamakan perusahaan leasing PT BFI Finance Indonesia pada unit Kendaraan mobil Avanza Velos B 1350 FZZ secara ilegal.

Kejadian berawal saat unit kendaraan tersebut dibawa oleh istri korban dan istri korban telah membuat janji untuk bertemu dengan pihak debt colector yang bernama Y bersama tiga rekannya untuk penyelesaian masalah tunggakannya.

Tapi naas, Y dan tiga rekannya yang mengaku dan mengatasnamakan debt collector BFI, malah mengambil paksa kendaraan tersebut.

Sementara itu, korban Madih Susanto melalui istri korban Haerani (36), akan melakukan upaya pembelaan dan perlawanan sesuai UU yang berlaku, maka dirinya memberikan kuasa hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada dibawah naungan Lembaga Investigasi Negara (LIN).

“Kami dari LBH Lembaga Investigasi Negara telah mendapatkan surat kuasa hukum dari pemilik kendaraan,tadi kami mendatangi BFI Jababeka untuk konfirmasi,karena kejadiannya di area sekitar Jababeka, langkah awal kita akan melakukan mediasi atau musyawarah terlebih dahulu, jika tidak ada penyelesaian dan karena diduga telah melakukan tindak pidana perampasan unit kendaraan secara ilegal, yang tidak sesuai prosedur hukum dan UU yang berlaku,maka kami akan bertindak sesuai peraturan,” ujar Haris Balubun,SH, kepada Beksi Indonesia News, Rabu (09/11/2022).

Balubun menjelaskan, bahwa perusahaan leasing alias pemberi kredit atau kuasanya yakni debt collector, tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan maupun rumah secara sepihak, hal itu dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

Kemudian, penarikan unit kendaraan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK,05/2018 tentang tatacara penarikan unit kendaraan bermotor. Karena oknum debt colector tersebut tidak melengkapi berkas-berkas penarikan, seperti Sertifikat Profesi Penagih Indonesia yang dikeluarkan oleh APPI.

Debt Collector juga tidak mengeluarkan dokumen fidusia, seperti Sertifikat Fidusia dan Akte Fidusia dari Notaris.

Balubun selaku kuasa hukum LBH-LIN Kabupaten Bekasi menyimpulkan, bahwa atas kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian materi kepada korban, sehingga hak-haknya sebagai konsumen harus di perjuangkan dan dikembalikan unit kendaraan mobilnya.

Karenakan tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur dapat dijerat dengan Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang perampasan barang orang lain tanpa hak milik dijalan.

“Maka pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara,” pungkasnya. (Wati)

BIN | Kabupaten Bekasi – Bisnis properti di Kabupaten Bekasi mulai merangkak bangkit setelah dihantam Pandemi Covid-19 selama dua tahun belakangan ini. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pameran property rumah subsidi dan komersial yang berlangsung di Living Plaza, Jalan Raya Jababeka 2, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Rabu (9/11/2022).

Dalam pameran yang digagas oleh Real Estat Indonesia (REI) Kabupaten Bekasi ini akan berlangsung selama satu Minggu kedepan, mulai tanggal 9 sampai 15 November 2022, dengan menampilkan puluhan stand yang menawarkan rumah subsidi dan komersial dari berbagai wilayah atau kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, Karawang, maupun Kota Bekasi.

“Hari ini event pameran BTN REI property Bekasi expo 2022. Jadi kolaborasi antara REI Bekasi dengan BTN Kanwil Satu,” ujar Ketua Komisariat REI Bekasi, Tuti Mugiastuti, usai membuka pameran tersebut.

Ia menargetkan, dalam pameran yang berlangsung selama satu Minggu ini, prospeknya bisa mencapai Rp 240 milyar. Dengan target pengunjung sebanyak tiga ribu orang.

Hal itu mengingat, dirinya menampilkan puluhan stand di pameran ini, yang berada disekitar Cikarang (Kabupaten Bekasi), Karawang, dan Kota Bekasi.

“Disini di ikuti oleh 30 pengembang, mereka proyek-proyek ada yang subsidi, komersil, dan apartemen,” ucapnya.

Ia sangat optimis target tersebut bisa tercapai, karena melihat potensi yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Insya Allah bisa tercapai, karena kita pameran di tempat strategis kawasan industri. Otomatis banyak karyawan yang butuh rumah. Disini banyak rumah-rumah subsidi yang memang dibutuhkan oleh para karyawan,” ucapnya.

Tidak bisa dipungkiri, dirinya mengungkapkan, saat pandemi Covid-19 bisnis property menurun sampai 50 persen. Kemudian sekarang, bisnisnya ini sudah mulai merangkak naik.

“Sekarang naiknya itu sudah mulai bagus, walaupun Covid-19 ada pengurangan sampai 50 persen,” katanya.

Dirinya sangat berharap, warga Kabupaten Bekasi bisa hadir dalam pameran ini, terutama yang belum memiliki rumah, karena tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mempunyai rumah yang nyaman.

Iapun berpesan kepada masyarakat, Saatnya sekarang ini memiliki rumah sendiri dengan cara mudah dan nggak bikin pusing, yaitu dateng ke pameran perumahaan di Living Plaza ini, karena ada yang bisa dapetin rumah cukup mengeluarkan Rp 1 juta sampai Rp 2 juta, dengan angsuran kedepannya hanya Rp 1 juta lebih sedikit.(*)

BIN | Kabupaten Bekasi – Aksi demo tersebut yang di lakukan di kawasan giic,
Dari tuntutan surat menyurat terkait aksi demo yang di lakukan oleh forlides.
tentang perluasan tenaga kerja yang berada di jawa barat.
Aksi tersebut diwakili oleh lima unsur elemen desa , yaitu salah satunya desa sukamahi dan desa pasir ranji.

Untuk aksi ini di lakukan pagi sampai dengan selesai di kawasan GIIC. 8/11/2022 pada saat di lapangan terkait aksi demo forlides meminta kepada pihak perusahan mematuhi aturan yang berada di wilayah kabupaten Bekasi.
Terutama di kawasan giic
Tentang terkait perluasan tenaga kerja yang berada di jawa barat terutama di kabupaten bekasi, perda no 4 tahun 2016 tentang ketenagakerjaan.

Masa aksi pendemo unjuk rasa di motori oleh Sidik jayadi atau yang di sapa dengan sodok dari desa nagasari.
Dari aksi demo tersebut yang hadir di perkirakan 3000 pendemo dari lima desa.
Ini bukan hanya di peruntukan untuk pt suzuki saja dan ini adalah WARNING bagi perusahan yang berada di kawasan delta mas kabupaten bekasi tegasnya ” Sidik Jayadi.

Dari aksi tersebut di kawal oleh pihak POLISI dan TNI, tuntutan dari pihak forlides harus segera di realisasi oleh pihak pt suzuki dan perusahaan lainya agar dapat bersinergi.
Apa bila Untuk saat belum ada titik temu terkait perluasan tenaga kerja.
mungkin ini akan berkelanjutan apa bila tidak di penuhi tuntutan forlides.

Alhamduliah aksi demo tersebut berjalan dengan baik dan kondusif. dikawal hingga aksi usai oleh pihak POLISI dan TNI. (Ynt)