BIN | Kabupaten Bekasi – Puluhan petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan protes akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi yang terjadi sejak satu pekan terakhir.

Akibatnya, para petani terpaksa harus melakukan pemotongan padi secara manual dalam musim panen. Dalam aksinya, para petani membentangkan spanduk, yang bertuliskan desakan agar pasokan solar bagi petani bisa kembali lancar.

Menurut Nomir (49) salah satu petani yang ikut dalam aksi tersebut menuturkan, petani seperti dirinya sangat membutuhkan BBM solar untuk penggunaan mesin panen padi miliknya. Hingga terpaksa harus menanggung kerugian dalam panen raya, lantaran mengalami gagal panen.

“Ini masalah kelangkaan solar, kami dari pertanian ini sangat kekurangan solar. Karena di lokasi kami (sawah) sedang ada panen, sedangkan panen raya itu lahannya pada kebanjiran, makanya kami ini pake komben (mesin panen),” jelas Nomir pada awal media Jumat (2/12/2022).

Nomir juga mengungkapkan, dari setiap pembelian solar, dirinya mendapatkan jatah 60 liter untuk satu surat rekomendasi, sedangkan satu orang petani diijinkan untuk memegang hingga tiga surat rekomendasi jadi total sebanyak 180 liter.

“Kami dapat jatah solar satu surat 60 liter, sedangkan kami membolehkan membawa surat 3, jadi 180 liter per hari,” ungkapnya.

Tingginya kebutuhan solar bagi para petani di wilayah Gabus, Tarumajaya, Babelan, Cabangbungin, Sukawangi, Sukakarya, dan Tambun Utara,Pebayuran dan Cikarang, para petani mendesak pemerintah melalui pertamina agar bisa segera mengembalikan distribusi solar subsidi kepada para petani, jika kondisi ini terus berlarut maka ancaman gagal panen menghantui para petani, sehingga merugi saat musim panen.

“sepertinya keberadaan solar yang harusnya untuk para petani di monopoli orang tidak bertanggung jawab,yang imbasnya berdampak bagi kami kaum kecil” tambah Soleh petanj lainnya.

Soleh menyesalkan kelangkaan solar saat ini dan kami para petani berharap pihak Kepolisian dapat memberantas oknum yang memonopoli hingga bermbas kelangkaan cukup parah bagi para petani.

“Semoga apa yang kami lakukan di dengar bapak kapolres dan Kapolda bahkan bapak Kapolri,hingga para petani tidak lagi resah dengan langkanya solar di wilayah kabupaten Bekasi” teriak para petani dengan nada kecewa.(Red/Wati)

BIN | Kabupaten Bekasi – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk bahan pangan pokok berupa sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM), sudah diganti menjadi bantuan uang tunai.

Namun fakta di lapangan, ketentuan Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu diduga masih dicurangi oleh sejumlah oknum. Salah satunya terjadi di beberapa Desa di Wilayah kabupaten Bekasi. Seperti di Desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Jawa Barat, yang Membagikan Bansos uang tunai pada Hari Selasa (29/11/2022).

Diduga sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipaksakan oleh Oknum perangkat Desa yang mengarahkan KPM agar membelanjakan uang tunai yang mereka terima dari kantor pos untuk membeli paket sembako.

Diperkuat adanya dugaan di arahkan oleh perangkat Desa tersebut salah satunya informasi dari warga kampung pintu RT 003/003 yang baru menerima 2 karung beras yang berquantity 10 kilo gram/karung.

“Untuk saat ini,dengan uang 400.000 saya baru menerima beras 2 karung,perkarungnya 10kg,lalu untuk komoditi lainya informasi dari Rukun Tangga (RT) menyusul”,ujar warga yang enggan di sebutkan namanya.

lebih lanjut dirinya menambahkan,tadinya saya mau belanja ke pasar,tapi di haruskan di belanjakan di Desa,jelasnya.

sementara itu,salah satu perangkat Desa Bantarjaya ketika di hubungi awak media menerangkan,”memang betul bang,untuk komoditi lainya nyusul,karna masih dalam tahap pengemasan,nnti kalau sudah rapih di kemas langsung di antar”,jelasnya.

Di tempat terpisah,Endin Samsudin Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ketika di hubungi awak media melalui telpon aplikasi whatsappnya menjelaskan,

“untuk bantuan yang di salurkan melalui kantor pos,teknis penyaluranya semuanya tunai,di dampingi oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),binmaspol dan bhabinkamtibmas masing-masing desanya,dan uangnya memang harus di belanjakan ke sembako,tapi tidak boleh di arahkan atau di paksa”,jelasnya.

jadi,kalau ada yang mengarahkan apa lagi yang menyunat bantuan tersebut,di laporkan saja.Karna peraturan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia tidak boleh ada pengarahan dan paksaan,tegasnya.(Red/Wati)