BIN | Bandung – Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Musyawarah Agung Raja dan Sultan, yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Jl. Asia Afrika Bandung, pada Jumat (3/2).

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua DPD KNPI Jabar, Ridwansyah Yusuf, DPD KNPI se-Indonesia, organisasi kepemudaan (OKP), serta 190 Sultan dan Raja hingga tokoh adat, serta Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mengikuti secara virtual.

Dalam kesempatan tersebut, Dani Ramdan mengatakan Rakernas tahun 2023 ini menjadi momentum untuk memberikan inspirasi KNPI Provinsi, Kabupaten/Kota untuk membuat aksi nyata dalam pembangunan.

Sejalan dengan tagline-nya yaitu “Activist Preneur”, dirinya berharap para pengurus dan anggota KNPI khususnya di Kabupaten Bekasi, tidak hanya menjadi seorang aktivis yang punya idealisme, stamina dan jejaring, tetapi juga menjadi enterpreur yang mempunyai kemandirian dan kreatifitas.

“Kalau ini digabung akan menjadi bagus. Bentuk-bentuk nyatanya diantara tadi yaitu membuat akademi bisnis, inkubator bisnis, dan aplikasi yang menjadi sarana untuk tukar menukar informasi bahkan transaksi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Rakernas KNPI 2023 ini juga bisa menggugah semangat dan perjuangan pemuda dalam membangun negara. Para pemuda yang hadir juga bisa lebih bersemangat untuk merumuskan langkah-langkah perjuangan, serta turut menjaga kondusivitas di masyarakat jelang pemilu 2024.

Karena menurutnya, KNPI sebagai wadah tempat berhimpunnya Organisasi Kepemudan, sehingga semangat persatuan menghadapi Pemilu harus diutamakan, disatu padukan dan dikolaborasikan agar menjadi kekuatan yang besar.

“Memang kebebasan politik kita boleh membentuk organisasi apapun, tetapi tetap kalau ini membangun kekuatan harus ada persatuan dan KNPI yang diberikan amanat itu,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa pada anggaran tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan dana hibah untuk KNPI.

“Kalau tahun kemarin saya kan masuk di APBD yang sudah berjalan, nah untuk tahun 2023 karena proposalnya sudah masuk sejak 2022 dan KNPI sudah terbentuk, sudah dialokasikan dana hibahnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta anggota KNPI berkontribusi dalam dinamika pembangunan di Indonesia. Karena peran anak muda sangat penting dalam menjaga Indonesia berada di jalur yang benar.

“Jika anak muda hanya memupuk kebencian, maka negara Indonesia bisa bubar seperti negara lain,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya berharap para pemuda KNPI yang hadir dalam Rakernas tersebut menjadi generasi yang cerdas, tidak terpecah-belah, serta tidak ada perselisihan agar KNPI mampu memajukan Indonesia. Dengan begitu, mimpi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

“Mari sebagai pemilik masa depan, jangan bertengkar, jangan bodoh, jangan kena stunting. Kalau semua bisa berhasil, 2045 benar-benar mimpi besar itu akan kita jemput,” ucapnya.

Pada kegiatan tersebut, juga dilakukan peluncuran Aktivis Preneur Card. Yaitu Aplikasi Mobile Apps berbasis Android dan iOS yang bertujuan untuk digitalisasi keanggotaan, dengan menggunakan sistem barcode yang nantinya bisa digunakan untuk bertransaksi, baik secara online atau transfer antar bank sesama anggota.

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengajak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi beserta SKPD terkait berdialog dengan masyarakat setempat membahas rencana perluasan TPA Burangkeng pada tahun ini.

“Hari ini kita melaksanakan kunjungan ke Desa Burangkeng, khususnya lokusnya adalah TPA Burangkeng karena memang saat ini kondisinya sedang kritis dan daya tampungnya sudah penuh,” ujar Dani Ramdan pada Jum’at (03/02).

Sebelum berdialog, Dani Ramdan mengajak Forkopimda Kabupaten Bekasi melihat secara langsung kondisi TPA Burangkeng. Termasuk meninjau rencana lahan yang akan dibebaskan pemerintah daerah yang akan segera dilaksanakan.

“Perluasan lahan TPA Burangkeng seluas 2,1 hektar adalah solusi jangka pendek yang akan dilakukan dan dipercepat Pemkab Bekasi, untuk menampung sampah-sampah dari wilayah Kabupaten Bekasi yang per harinya mencapai 600 ton.

Dengan dilakukan perluasan ini diharapkan dapat menampung sampah dalam kurun waktu satu hingga dua tahun kedepan,” katanya.

Selain perluasan TPA Burangkeng, Dani juga menyampaikan bahwa ditahap kedua, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melakukan perluasan seluas 5 hektar untuk membangun pabrik pengolahan.

“Rencana kita di tahun ini juga akan melakukan pembangunan jalan umum pengganti yang saat ini dipakai TPA akan kita lakukan pada triwulan satu ini dan juga pemagaran agar sampahnya tidak jatuh ke area luar TPA yang akan kita lakukan secara bertahap,” katanya.

Dani Ramdan juga menampung aspirasi dari masyarakat sekitar TPA Burangkeng. Salah satunya, terkait kompensasi yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi.

Pada kesempatan itu, turut hadir dinas terkait agar dapat memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Desa Burangkeng.

Seperti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan juga Dinas Kesehatan yang akan mengoptimalkan secara penuh pelayanan puskesmas disini.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kepala Pengadilan Negeri Cikarang, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi sepanjang tahun 2022. Bahkan di tahun 2023, semua perangkat daerah fokus menjalankan program ini secara integratif.

Berikut ini lima langkah upaya yang sudah dilakukan Pemkab Bekasi sepanjang tahun 2022.

1. Program Pendataan Penduduk Miskin Ekstrem Terintegrasi

Upaya menekan angka kemiskinan mesti dilakukan oleh semua perangkat daerah secara integratif. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir perbedaan data antar SKPD mengenai sasaran warga miskin ekstrem di Kabupaten Bekasi.

Untuk mengoptimalkan pendataan, Pemkab Bekasi akan menginput warga miskin ekstrem secara rigid berdasarkan by name by adress (BNBA) sebagaimana instruksi Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan bahwa data ini dijalankan oleh Dinsos Kabupaten Bekasi berkoordinasi dengan BPS yang menjadi bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah pada pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dimulai akhir tahun 2022 lalu.

2. Bersinergi dengan Mitra Pemkab

Pemerintah Kabupaten Bekasi mendorong agar pengurus TP PKK Kabupaten Bekasi bersama kader Posyandu yang ada di kecamatan, desa/kelurahan untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting.

Terlebih anggota PKK merupakan kaum ibu yang secara langsung fokus pada pembinaan keluarga. Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan telah menginstruksikan kepada Camat dan Desa agar mendorong kader PKK dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting di level masyarakat.

Pemkab Bekasi juga terus mensinergikan program pengentasan kemiskinan ekstrem dan rentan stunting dengan Baznas Kabupaten Bekasi dari hasil Zakat Infak dan Sedekah ASN, dengan pemberian rantang nasi bagi kaum dhuafa yang tidak mampu mendapatkan penghasilan di Kecamatan Muaragembong serta program CSR lainnya yang mendukung.

3. Layanan Terpadu Satu Pintu GABUS

Pelayanan ini memberikan akses kemudahan dan mengikis kesenjangan bagi mereka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) atau bagi warga Kabupaten Bekasi yang kurang mampu.

Warga kurang mampu nantinya cukup datang ke satu tempat pelayanan, tetapi bisa mengurus semua layanan (multi-sektor), seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan. Pelayanan ini ada di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

4. Bantuan Langsung Tunai Untuk Warga Miskin

Bantuan untuk warga miskin yang dijalankan Pemkab Bekasi sepanjang tahun 2022 ini diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selama pandemi, serta saat mengalami dampak kenaikan BBM.

Bagi mereka warga miskin yang tidak tercantum dalam DTKS, maka Pemkab Bekasi mendorong agar bisa mendapat bantuan dari Pemerintah Desa melalui Dana Desa.

5. Pembangunan 2500 Rutilahu Untuk Keluarga Miskin Ekstrem

Sepanjang Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Disperkimtan sudah membangun sekitar 2500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi mereka keluarga miskin ekstrem dan rentan stunting.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah berupaya melakukan resolusi di awal tahun 2023 mengenai penanganan darurat sampah.

Penanganan ini menurutnya sangat penting di Kabupaten Bekasi, mengingat secara geografis Kabupaten Bekasi merupakan wilayah hilir dan setiap harinya ada kurang lebih 600 ton sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, serta masih minimnya kesadaran masyarakat akan pengolahan sampah.

Dani menyebutkan, sejauh ini strategi darurat sampah dilakukan dengan menggenjot petugas persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi secara non-stop.

“Jadi petugas kita itu, Senin sampai Jumat mengangkut sampah dari rumah warga, dari pasar dan dari pabrik. Sedangkan Sabtu dan Minggu mereka mengangkut sampah dari sungai, terus begitu. Karena seminggu terlewat saja, sampah sudah penuh,” terangnya Dani Ramdan saat tampil di Podcast Makin Berani melalui channel youtube Prokopim Pemkab Bekasi.

Selain itu, terkait dengan sampah di sungai, ke depan Pemkab Bekasi mencanangkan akan membangun instalasi pengolah dan pengumpul sampah di 16 aliran sungai yang terindikasi seringkali dijadikan tempat membuang sampah.

“Menyadarkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai, memang tidak mudah, berbulan-bulan kita edukasi, kita kasih sanksi dan sebagainya juga agak sulit. Di samping kita memang daerah hilir, di mana sampah dari hulu juga terbawa,” terangnya.

Dari aspek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, sambungnya, Pemkab Bekasi telah menyiapkan dua hektar lahan, untuk menampung sementara sampah dalam setahun ke depan. Sambil menyiapkan konsep secara mendasar dengan strategi pengolahan dari sumber dan pengolahan di TPA.

“Tahun 2024 kita harus sudah punya solusi yang lebih mendasar lagi, karena kalau hanya menambah luas, tidak menyelesaikan secara fundamental, kita akan buat dengan 2 strategi, sampah di TPA Burangkeng diolah, sampah dari sumbernya (rumah) juga dikurangi,” jelasnya.

Secara detail Dani menerangkan akan mendorong pengolahan ini dengan adanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan serta Bank Sampah di tingkat RW.

“Itu nanti digencarkan sehingga nanti dapat mengurangi volume sampah di TPA,” lanjutnya.

Agar mendapat hasil yang maksimal bahkan daur ulang sampah yang bisa menghasilkan nilai ekonomis seperti menjadi maggot, kompos, hal ini menurut Dani, perlu perubahan sikap mendasar dari masyarakat.

“Tetapi untuk bisa mendaur ulang itu perlu ada perubahan sikap yang mendasar. Kebiasaan memilah sampah dari rumah. Ini yang agak sulit, tetapi beberapa RW sudah berhasil karena ada bank sampahnya, jadi ibu-ibu di rumah sudah mulai, sampah organik khusus, dibuang tiap hari, sampah non organik seminggu sekali,” tuturnya.

bahkan daur ulang sampah yang bisa menghasilkan nilai ekonomis seperti menjadi maggot, kompos, hal ini menurut Dani, perlu perubahan sikap mendasar dari masyarakat.

Mengenai sampah di TPA Burangkeng, seperti yang sudah bertumpuk selama 20 tahun bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi.

“Memang secara teori itu bisa jadi tenaga listrik, bisa juga jadi briket pengganti batu bara, nah untuk di Kabupaten Bekasi studinya lebih ke briket,” lanjutnya.

Program ini tengah diupayakan untuk disinergikan bersama para investor yang mampu membeli mesin untuk pabrik pengolahan menjadi briket bersama pihak yang akan membeli briket.

“Karena kan volumenya besar, kalau kita hanya bisa memproduksi tapi gak bisa dijual ya percuma. Jadi harus ada tiga pihak, mudah-mudahan dalam waktu persetujuan mulai ada investasinya, untuk instalasi pabriknya, tahun depan atau 2 tahun lagi pabrik ini sudah berjalan, maka ini bisa jadi solusi jangka panjang,” pungkasnya.(Red)