BIN | Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 kabupaten dan kota yang telah mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berstatus Universal Health Coverage (UHC).

“Pemerintah daerah saya minta dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar,” tegas Wapres pada acara Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada Pemerintah Daerah di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03/2023).

Dia menyampaikan, selain aktif mendaftarkan, pemerintah daerah juga harus aktif dalam memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan para pekerja dan anggota keluarganya.

“Tanpa terkecuali. Serta mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam program JKN,” imbuh.

Dari sisi sarana dan prasarana, Wapres juga meminta seluruh pimpinan daerah untuk secara aktif memantau upaya peningkatan kualitas mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.

Salah satunya adalah dengan penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berdaya saing serta penganggaran biaya untuk pembayaran iuran tepat waktu.

“Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan,” ungkap.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit).

BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.

 “Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit.

Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,”terangnya. (**)

Rilis BPJS Kesehatan

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan minta 16 Pejabat Eselon II yang dilantik menjadi pejabat definitif mampu mengakselarasi pelaksanaan seluruh program dan penyerapan anggaran, pembangunan dan melahirkan solusi berbagai program kerja yang tengah dilakukannya.

“Khususnya enam program strategis utama Kabupaten Bekasi yaitu Penanganan Stunting, Pengentasan Kemiskinan, Pengentasan Pengangguran, Pengendalian Inflasi, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Digitalisasi,” ujarnya usai pelantikan di Aula K.H Noer Ali, Gedung Bupati Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Selasa (14/3/2023).

Untuk mendukung program strategis tersebut, Dani meminta perangkat daerah harus mampu memberikan kontribusi minimal 70 Persen untuk pelaksanaan program strategis utama, sedangkan bagi perangkat daerah pendukung minimal sebesar 30 persen.

“Semua dinas anggarannya harus diarahkan ke enam program strategis tadi, sedangkan perangkat yang sifatnya pendukung minimal 30 persen dari program strategis utama,” ujarnya.

Selain itu ia juga meminta kepada para pejabat yang dilantik dalam pengerjaan di dinas masing-masing harus tepat waktu sehingga realisasi anggaran lebih cepat dan tepat. Selanjutnya yang kalah penting dan menjadi fokus adalha proyek-proyek infrastruktur seperti jalan-jalan, lingkungan hidup seperti sampah, kemudian pendidikan, pasar dan kesehatan.

“Secara prinsip Pemerintah Kabupaten Bekasi membutuhkan para pejabat yang memiliki kompetensi dan berintegritas serta dapat dipercaya dalam menjalankan tugas.

Para pejabat diharapkan dapat selalu menegakkan aturan dan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam menajemen kepegawaian yang baik dan benar,” terangnya. (Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi menutup Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2023, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi tahun 2024.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, ada enam program prioritas utama yang akan menjadi fokus pemerintah daerah seiring dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia.

Seluruh perangkat daerah agar mendukung dan merumuskan program prioritas sehingga menjadi fokus utama dalam perencanaan kerja daerah di tahun depan.

“Dengan ini artinya kita telah menetapkan rencana alokasi anggaran program prioritas utama yang masing-masing juga telah mendapat alokasi anggaran yang utama juga di tahun depan.

Kemudian ketajaman program, sasaran-sasarannya dan kegiatannya juga semakin nampak dibanding tahun sebelumnya,” jelas Dani Ramdan seusai menutup forum RKPD di Hotel Nuanza pada Senin (13/03).

Adapun enam program prioritas utama di Kabupaten Bekasi yiatu pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengentasan pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan investasi dan digitalisasi.

“Tinggal tantangannya adalah pengawalan, karena ini perjalanannya masih panjang. Dari RKPD ini ke KUA PAS, lalu ke RKA baru nanti ke APBD-nya.

Jadi saya hanya menekankan bahwa yang lebih penting adalah konsistensi pengawalan sampai ke penganggaran,” katanya.

Dani mengatakan tantangan Kabupaten Bekasi terkait pengentasan pengangguran adalah banyaknya pendatang.

Meskipun sudah banyaknya membuka lapangan pekerjaan namun selalu tidak seimbang dan akhirnya menyebabkan masih tinggi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.

“Tapi tentu kita masih harus terus mencari solusinya, tadi ada beberapa strategi akan kita kembangkan intinya tetap pada daya saing tenaga kerja lokal sehingga peluang yang ada di Kabupaten Bekasi diprioritaskan oleh perusahaan untuk tenaga kerja lokal,” katanya.

Dani juga menambahkan, dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi adalah dengan melakukan subsidi secara terus menerus terhadap masyarakat dengan kategori tidak lagi produktif.

“Iya seperti program PKH seperti bantuan tunai, ataupun bantuan sembako rutin dan kesehatan supaya mereka tetap ada di derajat sejahtera,” ujarnya.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Komitmen dan sinergitas dari stakeholder menjadi bagian yang penting dalam proses pembangunan Kabupaten Layak Anak. Hal tersebut disampaikan Sekda Dedy Supriyadi saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bekasi Tahun 2023 yang  berlangsung di Hotel Primebizz pada Senin (13/03).

Dedy mengatakan, rakor tersebut merupakan langkah awal mensinergikan serta mengkolaborasikan seluruh sistem pembangunan yang berbasis anak, melalui pengintegrasian komitmen serta sumber daya dari semua unsur yang ada. 

“Dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Bekasi, pemerintah melalui DP3A telah melaksanakan penilaian Kabupaten Layak Anak tahun 2023.

Kebijakan ini bertujuan untuk mensinergikan sumberdaya pembangunan, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak anak Indonesia khususnya Kabupaten Bekasi dapat lebih dipastikan dan terpenuhi,” ujar Dedy.

Dia menjelaskan, anak adalah modal investasi pembangunan di masa yang akan datang, sehingga menjadi kewajiban bersama untuk menjaganya agar berkualitas.  

Untuk itu,  Dedy meminta kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Bekasi memantau dan mengevaluasi terkait rencana aksi daerah dalam upaya penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

“Kita minta kepada seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan demi melaksanakan kebijakan program dan kegiatan guna menjamin hak dan perlindungan anak,” jelasnya.

Sementara itu,  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)  Kabupaten Bekasi, Ani Gustini menilai perlunya dukungan dan upaya strategis dari seluruh perangkat daerah mengembangkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bekasi.

“Kegiatan kali ini  bertujuan untuk menyampaikan persepsi gugus tugas mengenai tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak, serta melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi program tersebut di masing-masing instansi,” katanya.

Rapat Koordinasi Gugus Tugas ini turut dihadiri oleh Analisis Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Prima Dea Pangestu.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Rumondang Rumapea.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi secara resmi mengakhiri status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang ditetapkan sejak 27 Februari hingga 12 Maret 2023. Dicabutnya status tanggap darurat ini seiring dengan telah surutnya banjir di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Berdasarkan hasil evaluasi, baik rakor harian maupun rapat evaluasi akhir, bisa kita nyatakan bahwa banjir di Kabupaten Bekasi sudah surut,” kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan usai memimpin Rapat Evaluasi Akhir Tanggap Darurat, di Gedung BPBD Kabupaten Bekasi, Minggu (12/03/2023). 

Dani Ramdan menyampaikan, usai berakhirnya masa tanggap darurat bencana, Pemkab Bekasi akan melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

“Kita lanjutkan di tahap rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana, kita evaluasi apa saja yang harus diperbaiki dalam penanganan tanggap darurat, masalah informasi pencatatan dan data, kemudian respon cepat,” terang Dani. 

Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, sambungnya, fokus pemerintah daerah akan mengarah pada data-data kerusakan dan tindaklanjutnya, selain itu, pemantauan dan evaluasi juga terus dilakukan.

“Data kerusakan akibat banjir itu akan dilakukan perbaikan, kapan akan diperbaiki, serta sumber dananya dari mana, ada yang bisa ditangani APBD Kabupaten, yang ke provinsi, pusat, atau menggalang bantuan dari dunia usaha,” jelasnya. 

Dani menyebutkan, berdasarkan siklus musiman dari BMKG, dilaporkan pada akhir Maret atau awal April 2023 ini sudah memasuki musim kemarau. Karena itu, menurutnya, rapat evaluasi akhir tersebut sekaligus membahas antisipasi kekeringan di Kabupaten Bekasi.

“Ada 4 kecamatan yang diantisipasi akan kekurangan air, yaitu di antaranya Kecamatan Cibarusah, Bojongmangu, Serangbaru, itu harus segera dilakukan langkah-langkah antisipasi mulai dari Dinas SDA, kemudian Dinas Pertanian dan PDAM,” katanya.

Langkah persiapan lintas perangkat daerah untuk mengantisipasi kekeringan, kata dia, di antaranya dengan memanen atau memanfaatkan air hujan selama sebulan ke depan, dengan penyimpanan seperti di embung, dan sumber lainnya.

“Kemudian sumber-sumber air bersih jika daerah-daerah tersebut akan berpotensi kekeringan ini, suplainya dari mana? Apa dengan armada tangki dari PDAM, dari BPBD maupun dari Palang Merah Indonesia,” jelasnya.

Dani berharap jika hal tersebut bisa diantisipasi, maka saat kemarau datang, masyarakat Kabupaten Bekasi tidak merasakan kesulitan air seperti yang terjadi sebelumnya.(Red)