BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menghadiri acara Syukuran Nelayan 6 Muara, yang berlangsung di TPI Pal Jaya Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya, pada Minggu (29/01/2023).

Acara tersebut dihadiri Kepala Staf Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto.

Adapun 6 muara yang tergabung dalam syukuran laut ini yakni Muara Sungai Tawar, Muara Pal Jaya, Muara Sungai Niri Sungai Karatan, Muara Sungai Rindu dan Muara Sungai Jingkem.

Tradisi Nadran atau Syukuran Enam Muara yang dilaksanakan rutin setiap tahun oleh para nelayan di pesisir utara Kabupaten Bekasi itu berlangsung meriah dan berhasil menyedot perhatian masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Razhanul Ulum yang mewakili Gubernur Jabar Ridwan Kamil, secara langsung membuka prosesi Syukuran Enam Muara ini, sekaligus melepas rombongan para nelayan melarungkan sesaji ke laut lepas.

“Hari ini adalah acara syukur laut sebagai wujud rasa syukur nelayan, sebagai bukti umat beriman bahwa jika mendapatkan anugerah dan rezeki harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, supaya nikmat dan anugerahnya ditambah. Jadi saya sangat mendukung syukur laut nelayan di Kabupaten Bekasi,” kata Uu.

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyampaikan, sebagai pemimpin daerah dirinya merasa takjub dengan adat dan budaya yang masih terus lestari di Kabupaten Bekasi yang setiap kegiatannya mengandung nilai kekompakan dan gotong royong antar masyarakat maupun dengan pihak terkait lainnya.

“Adat, budaya maupun tradisi ini harus tetap dijaga dan dipelihara, karena ada kearifan lokal di situ, ada nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Dengan tradisi seperti ini, masyarakat terus diingatkan bahwa rejeki yang diterimanya, kesehatan dan keselamatan di laut itu merupakan anugerah dari Tuhan dan itu harus disyukuri, dan mereka mengekspresikannya melalui acara ini,” kata Dani Ramdan.

Dani mengungkapkan, tradisi Nadran seperti ini merupakan upaya masyarakat pesisir khususnya para nelayan untuk terus menjaga hubungan, tidak hanya dengan sesama manusia dan alam melainkan juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu Camat Tarumajaya, Dede Mauludin menambahkan, tradisi Nadran atau Larung Sesaji ini merupakan bagian dari adat dan budaya yang mengandung nilai spiritual yang masih lestari di wilayahnya.

“Alhamdulillah hajat dari para nelayan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dengan kegiatan ini masyarakat khususnya para nelayan dapat jauh lebih semangat menjalani hidupnya yang bergantung pada laut,” ujarnya.

Dirinya berharap, disamping sebagai kegiatan budaya, acara ini juga sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pariwisata.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) BPC Kabupaten Bekasi siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas di tahun anggaran 2023.

“Seluruh anggota Gapensi Kabupaten Bekasi bertekad untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang jauh lebih baik, profesional dan proporsional,” kata Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Bekasi, Wasju Juanda, pada Kamis (26/01/23).

Gapensi Kabupaten Bekasi, lanjut Wasju, memiliki total sebanyak 169 anggota yang telah memperpanjang KTA dan telah memenuhi regulasi baru sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dari total 257 anggota.

Wasju menuturkan, melihat banyaknya pengusaha lokal yang memiliki persepsi yang sama dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur berkualitas di Kabupaten Bekasi, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menjalankan program pembangunan di tahun 2023.

“Dengan memberdayakan pengusaha jasa kontruksi lokal, maka perekonomian akan tetap berputar di daerah, pajaknya juga akan terserap kembali,” terangnya.

Dari sisi pertanggungjawaban, kata Wasju, pengusaha lokal juga akan lebih bisa diandalkan. Terutama skala pengerjaan menengah ke bawah.

Dirinya berharap, dengan terus mendorong pengusaha lokal memenuhi kriteria dan regulasi yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dapat menyerap minimal 50 persen dari pekerjaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tahun 2023.

“Pemerintah juga nantinya bisa melihat bahwa kita bekerja bagus, integritas kita juga bagus dan kualitas pekerjaan kita bagus, itulah salah satu bentuk pembinaan kita kepada anggota. Jadi diharapkan, secara bertahap melalui sinergitas ini, infrastruktur di Kabupaten Bekasi semakin membaik dari tahun ke tahun,” ujarnya.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat Persiapan Peresmian Nama Jalan KH.R Ma’mun Nawawi pada ruas jalan Cibarusah-Mekarmukti, di aula KH.R Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Komplek Pemkab, Cikarang Pusat pada Rabu, (25/01).

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Daerah I dr. Sri Enny Mainiarti, bersama Asisten Daerah II Iwan Ridwan dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Bekasi, Iman Santoso.

Asda I Pemkab Bekasi dr. Sri Enny Mainiarti menjelaskan akan mengundang Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk melakukan seremonial peresmian nama jalan tersebut.

Meski begitu lanjut Enny, hasil rapat rencana peresmian ini masih menunggu persetujuan dari Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan.

“Harapannya nanti bisa diresmikan sampai ke Pak Wapres ya bisa hadir di sini, Pak Gubernur juga bisa hadir, jadi beberapa harapan kita mudah-mudahan bisa terlaksana supportnya ke peresmian jalan ini dan lain-lain akan kita sampaikan ke Pak Pj Bupati,” jelasnya seusai rapat.

Enny mengemukakan, meskipun seremonial peresmiannya baru dicanangkan, secara sosial perubahan nama jalan tersebut sudah disambut baik oleh masyarakat, pada saat Pemkab Bekasi melakukan sosialisasi keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 124.4 Kep. 689 Pemotda/2022 tentang penamaan Jalan K.H.R. Ma’mun Nawawi pada ruas jalan Cibarusah -Mekarmukti.

“Ada SK-nya dan tidak ragu-ragu lagi menggunakan nama jalan tersebut. Sekaligus kita juga menginformasikan mensosialisasikan sosok KH Ma’mun Nawawi ini sebagai Calon Pahlawan Nasional (CPN),” katanya.

Proses peresmian ini terangnya, akan dijalankan dengan bersurat kepada istana dan Gubernur dengan perkiraan waktu pelaksanaan peresmiannya di Februari 2023.

“Bapak Wapresnya kapan bisa hadir, atau menyesuaikan waktu beliau. Tapi harapannya kita Februari ini kalau memungkinkan terlaksana, karena masih kita usulkan kalau beliau berkenan,” katanya.

Menurut beliau peresmian ini sangat bernilai bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang bangga dan menghargai jasa dari KH.R Ma’mun Nawawi Calon Pahlawan Nasional asal Cibarusah.

“Memberikan nama jalan sesuai dengan nama beliau ini adalah satu semangat buat masyarakat Kabupaten Bekasi, momen untuk mengingat kembali bagaimana perjuangannya,” pungkasnya.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023 di hotel Swiss Bellin pada Rabu (25/01).

Kegiatan ini menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Bekasi pada tahun berikutnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, yang membuka kegiatan tersebut menjelaskan, Forum Konsultasi Publik ini dapat menyerap aspirasi di kalangan masyarakat.

Prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pengurangan angka pengangguran, stunting, pengurangan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi pasca pandemi Covid-19.

“Seperti Musrenbang tingkat Kecamatan serta Musrenbang tingkat Kabupaten Bekasi, bisa mendapatkan inovasi dan ide untuk program pembangunan daerah di tahun 2024,” ujar Dedy Supriyadi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi Entah Ismanto mengatakan jika setiap desa telah menginput program pembangunan pada SIPD yang telah disediakan Bapedda. Nantinya, dari masukan itu akan dipilih program pembangunan yang menjadi prioritas.

“Kita ingin ada saran dan masukan dari masyarakat serta perbaikan di RKPD awal menuju Musrenbang tingkat Kabupaten Bekasi, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti melalui Forum SKPD,” katanya.

Dia juga berharap setiap OPD konsen terhadap prioritas yang sudah disepakati, karena capaiannya dilihat dari indikator kinerja utama Dinas atau OPD.

“Hingga akhirnya indikator pemerintah daerah dengan sasaran program yang bisa dipertanggungjawaban itu harapan kita,” tambahnya.(Red)