BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan, meningkatnya Alokasi Dana Desa pada tahun 2023 harus diiringi dengan peningkatan kualitas pembangunan yang dilaksanakan.

“Untuk tahun 2023 ini, dari sisi input ada peningkatan, seperti transfer ke desa kita meningkat, bagi hasil pajak meningkat serta ADD meningkat, maka kualitas belanjanya pun harus meningkat,” kata Dani Ramdan di acara Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa tahun 2023 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Hotel Primebize Cikarang Selatan, pada Selasa (7/2/2023).

Dani berpesan, pembangunan infrastruktur di desa harus benar-benar berkualitas dan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.

“Bahkan, dana desa itu diharapkan bisa dijadikan stimulus adanya swadaya masyarakat yang ditambahkan untuk membangun desa,” ujarnya.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya data yang akurat, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran.

“Kita ada program Desa Presisi, supaya data di desa itu berkualitas dan selalu update. Sebagai data awal, kita akan gunakan data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) dan akan terus kita perbarui sehingga pemerintah desa punya data yang lebih baik,” terangnya.

Dani Ramdan juga berpesan kepada perangkat desa agar memberikan pemahaman kepada warga, pentingnya jaminan-jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kematian serta jaminan hari tua.

“Supaya pendapatan masyarakat itu tidak hanya untuk konsumsi hari ini, tapi disisihkan untuk jaminan sosial. Nanti dicontohkan oleh perangkat desa terlebih dahulu dari penghasilan tetapnya itu bisa bekerjasama dengan BPJS,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong mengatakan, acara Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa diikuti oleh para kepala desa dan ketua BPBD se-Kabupaten Bekasi.

“Untuk narasumber, kita hadirkan dari Kemendagri dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unisma Bekasi,” terangnya.

Atong menambahkan, kegiatan ini digelar untuk memberikan tupoksi kepada para Kepala Desa dan BPD agar bisa meningkatkan sinergi.

“Ya, kami berharap kegiatan ini bisa memberikan wawasan kepada semua perangkat desa agar bisa bersinergi dengan unsur-unsur lain, dalam mengembangkan potensi yang ada di desa,” ujarnya.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi kembali mengingatkan kepada seluruh ASN agar menangani isu krusial yang menjadi instruksi Kemendagri berkaitan dengan penanganan warga miskin ekstrem secara lintas sektor dari SKPD terkait.

“Tentunya kita harus tangani, kita kerjakan, seluruhnya. Tidak hanya dari Dinas Sosial, termasuk juga Dinas Perkimtan, seperti Rutilahu, SPALDS, jalan lingkungan, aksesibilitas menuju rumah tersebut berdasar By Name By Adress, di kita masih ada 3.961 miskin ekstrem yang ada di wilayah kita,” ujar Dedy Supriadi saat memimpin Apel pagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, di plaza Pemkab, Cikarang Pusat, pada Senin (06/02).

Dedy juga menyinggung mengenai validasi data dimana Pemkab Bekasi tengah berkoordinasi kepada BPS, agar data Kabupaten Bekasi bisa mandiri dengan kota Bekasi. Karena menurutnya, selama ini Bank Indonesia masih mengambil data BPS.

“Kita harus lakukan langkah, upaya, pelaksanaan program-program, kegiatan yang konkret dan bisa diimplementasikan, sehingga di 2024 sudah di angka nol,” katanya.

Mengenai penanganan pengangguran yang ada di Kabupaten Bekasi, menurutnya, Disnaker sudah menjalani program secara baik, yang dilakukan dengan kerjasama dengan komunikasi secara intensif pada para HRD maupun owner perusahaan agar berupaya menyerap tenaga lokal Kabupaten Bekasi.

“Kemudian ada program-program kita juga terkait dengan anak sekolah, link and match, ada beberapa angkatan kerja, kita berharap penuh agar perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi bisa bekerjasama,” lanjutnya.

Selain itu Pemkab Bekasi juga sudah menyebarkan informasi baik dari media sosial instansi Pemkab maupun media mainstream kaitan dengan lowongan kerja, jobfair, dan program lainnya.

“Khususnya pengangguran juga data ini harus kita validasi kembali terutama data dari BPS, ada yang memang penduduknya berKTP Bekasi ada yang dari luar, karena memang wilayah kita menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja, ini harus kita atur, supaya angkatan kerja bisa diterima di perusahaan baik formal maupun sektor Informal,” papar Dedy.(Red)

BIN | Garut – Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan memberikan arahan khusus kepada Kepala Desa agar lebih memperhatikan pembagian tugas terkait infrastruktur di tingkat desa yang memang sangat perlu perbaikan. Hal ini sebagai bentuk program dan kebijakan untuk kemajuan desa, terutama pemerintah dan masyarakat desa.

Hal ini diungkapnya saat menghadiri kegiatan Silahturahmi Sehari Bersama Pj. Bupati (Sehati) dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bekasi, yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi, di Kampung Sampireun Resort, Garut, Jawa Barat, pada Minggu (5/2).

“Ini mungkin menjadi terobosan kepada kepala desa, pertama terkait pembagian tugas untuk infrastruktur di tingkat desa agar bisa lebih diperhatikan oleh kepala desa. Ini sebagai kebijakan untuk kemajuan desa itu sendiri,” ujarnya.

Terobosan tersebut dikatakan Dani Ramdan dapat diwujudkan dengan adanya Data Desa Presisi, yang sebelumnya sudah dilakukan di 5 desa yang ada di Kecamatan Muaragembong sebagai proyek percontohan implementasi secara Nasional.

Dirinya menilai, proyek data presisi ini bertujuan untuk mengoptimalkan digitalisasi monografi desa berbasis peta digital, yang akan memperkuat kinerja desa sekaligus memberikan sistem perlindungan sosial kepada masyarakat.

“Data program desa presisi yaitu monografi desa akan memperkuat kinerja desa, karena data yang dihasilkan berasal dari masyarakat sekitar desa tersebut, dan sudah dilakukan pengawasan oleh instansi terkait, sehingga dapat memudahkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.

Pihaknya juga turut mendorong kesejahteraan perangkat desa melalui kelengkapan jaminan sosial, yakni berupa jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, maupun jaminan hari tua. Hal tersebut dilakukan agar cakupan jaminan sosial di Kabupaten Bekasi dapat terpenuhi 100 persen.

“Kita juga ingin mendorong kesejahteraan perangkat desa melalui jaminan sosial, ada hari tua, kesehatan, ketenagakerjaan agar mereka bisa bekerja dengan tenteram dan damai. Ini akan bertahap dilakukan, dan semoga cakupannya bisa 100 persen di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Dalam Raker ini dibahas juga terkait prosedur penyusunan APBDesa. Dani mengatakan APBDesa agar segera diimplementasikan dan ditambahkan pula beberapa poin anggaran yang bisa mempertajam pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.

“Fokusnya juga terkait penyiapan APBDesa 2023, untuk segera diimplementasikan. Disamping itu kami juga memberikan input-input menyangkut beberapa poin anggaran yang bisa mempertajam pelaksanaan kegiatan tahun ini,” tambahnya.

Pj Bupati berharap, agar rapat kerja yang sudah dilaksanakan ini mampu menghasilkan komitmen dalam pembangunan desa yang harus segera berjalan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asda 1) Setda Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarti, mendampingi Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo melakukan panen raya padi di Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, pada Minggu (05/02/2023).

Sri Enny dalam sambutannya mengatakan, panen raya padi perdana tahun 2023 bersama Menteri Pertanian ini dilaksanakan di hamparan sawah seluas 45 hektar dengan jenis varietas IR 42, dan memiliki produktivitas 6,5 ton per hektar.

Dari kalkulasi tersebut, Enny menyebutkan, Kabupaten Bekasi berada di posisi ke-7 dalam kontribusi produksi padi di Jawa Barat.

“Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras para petani di Kabupaten Bekasi, yang didukung penuh oleh Dinas Pertanian, dengan produksi sebesar 523.024 ton gabah kering, luar biasa,” jelasnya saat sambutan di hadapan Mentan.

Sri Enny mengatakan, Pemkab Bekasi menyampaikan permohonan kepada Kementerian Pertanian agar mendukung dalam peningkatan pertanian khususnya pada pengamanan produksi, sarana dan prasarana pertania dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Bekasi.

Sementara itu Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, melihat besarnya produksi padi di Kabupaten Bekasi, dirinya optimistis dapat memperkokoh produksi pangan nasional.

“Hari ini saya melihat, ternyata hamparan pesawahan kita luas sekali, ada yang lagi panen, sebagian lagi menunggu, ada 7 ribu hektar sawah di Kabupaten Bekasi akan memasuki puncak panen, seribu hektar lebih di antaranya bisa dipanen pada Februari ini,” jelasnya.

Melihat potensi ketersediaan produksi padi di Kabupaten Bekasi, Syahrul memastikan Indonesia telah siap memiliki bahan pangan yang cukup bagi 283 juta orang di kemudian hari.

“Kita akan jaga bersama sehingga bangsa ini akan kuat menghadapi berbagai tantangan apa saja, di masa yang akan datang, karena makanan kita tersedia cukup dengan baik,” pungkasnya.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri kegiatan Workshop Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam rangka Bulan K3 Nasional yang diselenggarakan oleh Forum HRD bersama Paguyuban K3L Bekasi dan FK K3LH.

Acara yang menghadirkan para HRD dan penggiat K3 dari berbagai perusahaan itu, digelar di Hotel Grande Valore Kota Jababeka Cikarang, pada Sabtu (04/02/2023).

Pj Bupati Dani Ramdan menyampaikan, kegiatan workshop tersebut untuk mengingatkan kembali perusahaan tentang pentingnya penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang harus dijalankan.

“Saya mendukung kegiatan workshop seperti ini, karena memang bagian dari tugas pemerintah daerah untuk bisa menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi,” terangnya.

Dani menandaskan, sangat penting bagi setiap perusahaan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam menerapkan prosedur K3.

“Karena dengan kesiapan seperti itu, maka kecelakaan dan bencana bisa kita hindari serta mengurangi resiko terjadinya bencana terhadap nyawa dan harta benda,” terangnya.

Dani mengatakan, saat ini ada sekitar 1,5 juta orang yang bekerja di perusahaan di Kabupaten Bekasi.

“Kalau semua perusahaan bisa berkolaborasi dalam kesehatan dan keselamatan kerja, pasti akan memberikan dampak yang baik bagi para pekerja,” ujarnya.

Dani menuturkan, secara umum perusahaan di Kabupaten Bekasi sudah menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja.

“Pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan, dan diharapkan semua perusahaan di Kabupaten Bekasi menerapkan prosedur K3 untuk keselamatan para pekerja,” kata Dani.

Ketua Perhimpunan HRD Bekasi dan Penasehat Paguyuban K3L, Doan Herison mengatakan, kegiatan workshop tersebut bertujuan untuk melakukan penyadaran pentingnya K3 di setiap perusahaan untuk meningkatkan produktivitas baik perusahaan maupun pekerja.

“Semua sangat antusias dan mendukung kegiatan ini, seperti praktisi serta HRD perusahaan se-Kabupaten Bekasi,” katanya

Doan berharap, pihaknya dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Salah satunya, mengikuti kegiatan bulan kesiapsiagaan bencana yang akan digelar oleh BPBD Kabupaten Bekasi pada April mendatang.

“Ya, dari kawasan industri juga akan ikut serta pada kegiatan tersebut, sehingga bisa menyosialisasikan bahaya bencana di setiap perusahaan,” terangnya.(Red)