BIN | Bekasi – Aksi Bela Palestina yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, di nodai oleh perilaku tidak terpuji oleh para pelaku kejahatan, puluhan peserta mengaku menjadi korban pencopetan di saat aksi sedang berlangsung, yang dilaksanakan di sekitar area stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Minggu (19/11/2023) siang.

Salah satu peserta aksi, Mudrikah (18), mengaku kehilangan ponsel beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kebetulan KTP nya di simpan di dalam Casing Hpnya. Korban kehilangan ponselnya ketika sedang berada di antara ribuan masa.

” Hp saya hilang sama KTP, kebetulan HP saya simpan di kantong kiri baju Gamis, taunya hilang, pas mau poto-poto, ” ujarnya kepada pewarta.

Sedangkan beberapa peserta lainnya, ada yang mengaku kehilangan dompet dan ponsel, yang rata-rata korbannya adalah wanita muda.

Dalam aksi Bela Palestina, merupakan dukungan kepada rakyat Palestina yang di hadiri oleh para pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Tokoh Masyarakat guna mendukung Palestina untuk merdeka dan mengecam kekejaman tentara Israel. (***)

BIN | Bekasi – Dengan dikeluarkannya SK penunjukan Imam Mahdi Dempu Sebagai Pj Kepala Desa Sukadanau oleh Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, maka Imam menggantikan Plt Kades Sukadanau Ilham Maulana yang masa jabatannya telah berakhir.

Penunjukan Imam mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat hingga aparatur desa setempat. Salah satu tokoh masyarakat H. Anwar mengatakan, sebagai masyarakat dirinya siap mendukung kepemimpinan Imam Mahdi Dempu sebagai Pj Kepala Desa.

Lebih lanjut, H. Anwar menuturkan siapa pun sosoknya yang ditunjuk menjabat sebagai Pj Kades Sukadanau, akan selalu didukung oleh masyarakat demi pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar.

“Jadi setau pak haji siapa pun yang ditunjuk jadi Pj kami dukung, agar pelayanan kepada masyarakat itu bisa berjalan normal siapa pun gitu kan, sekarang ada yang ditunjuk ya Alhamdulillah berarti Sukadanau ini sekarang sudah ada petugasnya sebagai Pejabat Kepala Desa,” ujar H. Anwar saat dikonfirmasi, Sabtu (18/11/23).

Ia berharap, Imam Mahdi yang ditunjuk sebagai Pj Kades Sukadanau bisa memberikan kontribusi nyata dari hasil kerjanya untuk membangun dan mensejahterakan warga Sukadanau. Terlebih, penunjukan terhadap dirinya adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat dan negara, agar bisa tetap menjaga amanah tersebut.

“Harapannya ya lebih baik lah dari yang sudah, karena mereka bekerja itu betul-betul sebagai pelayan masyarakat. Karena kalau dia di percaya sebagai pejabat oleh negara itu kan oleh negara ya, jagalah amanah itu sebaik-baiknya,” tuturnya.

“Saya juga belum ketemu Imam Mahdi yang mana orangnya baru dengar aja kalau ditunjuk jadi Pj Kades,” ungkapnya.

Penunjukan Imam Mahdi Dempu sebagai Pj Kades Sukadanau juga direspon positif oleh para perangkat desa, seperti yang diungkap oleh Jaelani Kepala Dusun 3 Desa Sukadanau.

Menurutnya, sebagai aparatur desa yang membawahi 4 wilayah RW dan 9 wilayah RT akan selalu mendukung kepemimpinan Pj Kades agar pelayanan dan program-program pemerintah bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Sebagai aparatur desa saya, apa pun yang diputuskan oleh Pj Bupati ya saya setuju-setuju aja, siapa pun yang ditunjuk itu nanti kan akan jadi Kades saya, akan jadi partner saya di kantor desa,” ucapnya.

Saat ditanya harapannya, Jaelani mengungkapkan dirinya berharap Pj Kades yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi itu bisa membenahi kondisi desa Sukadanau dengan baik. Pasalnya, banyak permasalahan masyarakat yang membutuhkan solusi dan tindakan nyata dari seorang Kepala Desa.

“Harapannya ya agar bisa membenahi Desa Sukadanau lebih baik lagi, ya pengennya mah masyarakat itu sejahtera ya kan, terutama tenaga kerja dan kesejahteraan itu aja,” tutupnya.

BIN | Bekasi – Pembangunan perumahan subsidi Harmoni Sindangmulya di Kp. Cikoronjo RT 02/06 Sindangmulya, Cibarusah, diprotes warga sekitar. Pihak pengembang dianggap tak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perumahan dan Permukiman.

Perumahan Harmoni Sindangmulya sendiri telah dibangun sejak 4 bulan belakangan. Sejak awal proses pembangunan perumahan itu, pengembang terkesan cuek mengabaikan keluhan warga sekitar terkait saluran drainase dan jaringan jalan.

“Menurut saya, perumahan Harmoni Sindangmulya telah melanggar ketentuan Perda nomor 9 tahun 2017, di mana semestinya perumahan tersebut memiliki jaringan jalan sendiri, saluran air (drainase), tempat pemakaman dan kemungkinan besar tidak mempunyai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan),” tutur H. Guntur tokoh masyarakat sekitar, Jumat (17/12/2023).

Guntur menilai, ada point dalam peraturan daerah yang tak di taati oleh pengembang Harmoni Sindangmulya. Bahkan hingga saat ini, tak ada itikad baik menjelaskan persoalan itu kepada warga sekitar.

Guntur juga mengutarakan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi tegas terhadap pengembang yang tidak mematuhi aturan.

“Saya berharap kepada Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan jajarannya menegakkan Perda nomor 9, tahun 2017 tentang perumahan dan permukiman tersebut agar tidak merugikan warga sekitar” tegas Guntur.

Selain itu, ia juga mendesak pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tidak memberikan rekomendasi kepada pengembang “nakal” yang tujuannya hanya ingin meraup keuntungan.

“Saya harap Pemerintah Kabupaten Bekasi dan jajarannya tidak berorientasi kepada keuntungan semata, tapi juga mempertimbangkan tentang dampak kerusakan lingkungan yang terjadi, dan juga menerapkan sebuah kesepakatan bersama yang tertuang dalam peraturan daerah,” terangnya.

Lebih lanjut, Guntur juga menyinggung, belum adanya sosialisasi terhadap pembangunan perumahan tersebut. Dirinya pun merasa heran, lantaran pengembang berani tak mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah.

“Hingga kini belum ada sosialisasi ataupun mediasi yang di lakukan oleh pihak pemerintahan desa sebagai aparatur wilayah. Pembangunan tersebut akan memicu bom waktu kedepannya,” ucapnya.

Ia juga mengutarakan, kultur wilayah akan berubah sesuai dengan populasi di lingkungan. Terlebih, kondisi jalan yang masih milik warga, dan juga drainase yang belum ada akan menjadi pekerjaan rumah jika dampak yang di khawatirkan benar terjadi.

“Jalan ini masih milik salah satu warga, anehnya pihak pengembang tidak izin dahulu kepada warga pemilik tanah, saya berharap ada penyelesaian agar tidak terjadi masalah kedepannya.” tutupnya. (Wati)