BIN || Kabupaten Bekasi – Sekertaris DPP Ormas Gabungan Masyarakat Indonesia Asep Saepullah kecam perilaku oknum pegawai PT. BBWM yang diduga pesta Miras saat kegiatan Gathering di Puncak Bogor pada senin (11/12) kemarin.

Asep mengatakan mestinya diacara tersebut pihak PT. BBWM memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pendapatan hasil produksi, Rabu (13/12).

Namun malah sebaliknya perusahaan milik daerah Kabupaten Bekasi itu malah menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

“Perilaku itu sudah mencoreng BUMD Kabupaten Bekasi, dan kami mendesak PJ Bupati Bekasi menindaklanjuti hal tersebut,” pintanya.

Lebih parahnya, hal tersebut dilakukan secara terang-terangan bahkan sempat disaksikan awak media Kabupaten Bekasi. Tak hanya pesta Miras tampilan organ tunggal pun dan artis lokal ikut serta seperti layaknya Diskotik pada umumnya.

“Bukti vidio dan foto oknum PT. BBWM sudah tersebar luas dan memberikan dampak yang sangat luar biasa mencoreng Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

Oleh karena itu, kita mendesak Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menindaklanjuti hal ini yang sudah menyalahgunakan anggaran APBD tahun 2023.

“Jika dalam waktu dekat Pj Bupati Bekasi tidak menindak hal ini kami akan melakukan aksi demo, karena uang APBD sudah di salahgunakan untuk pesta Miras,” desak asep.

Diberitakan sebelumnya, pegawai PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) salah satu perusahaan BUMD Kabupaten Bekasi diduga pesta Miras memakai dana APBD saat kegiatan Gathering di Puncak Bogor pada senin (11/12).

Lebih parahnya, hal tersebut dilakukan secara terang-terangan bahkan sempat disaksikan awak media Kabupaten Bekasi. Tak hanya pesta Miras tampilan organ tunggal pun dan artis lokal ikut serta seperti layaknya Diskotik pada umumnya.

“Semua sudah gak pada ada, sudah pada pulang semua,” ujar salah seorang peserta Gathering dan dibenarkan oleh peserta lainnya.

Sementara itu, Direktur Teknis BBWM Kabupaten Bekasi Fadillah mengatakan terkait pesta Miras dan live musik dirinya tidak mengetahui dan tidak ikut kegiatan gathering.

“Saya tidak ikut, nanti saya akan kordinasi dengan para pelaksana kegiatan di acara itu,” kata Fadillah selasa (12/2).

Ditempat yang sama, Humas PT BBWM Lin mejelaskan kegiatan tersebut memang acara gathering PT BBWM, namun terkait adanya musik beserta artis dan Miras itu bukan pihak BBWM yang memfasilitasi.

“Itu gak ada, acara BBWM sore sudah selesai. Soal musik dan miras saya gak tau,” pungkasnya (Bis).

BIN || Kabupaten Bekasi- Pegawai PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) salah satu perusahaan BUMD Kabupaten Bekasi diduga pesta Miras memakai dana APBD saat kegiatan Gathering di Puncak Bogor pada senin (11/12).

Lebih parahnya, hal tersebut dilakukan secara terang-terangan bahkan sempat disaksikan awak media Kabupaten Bekasi. Tak hanya pesta Miras tampilan organ tunggal pun dan artis lokal ikut serta seperti layaknya Diskotik pada umumnya.

“Semua sudah gak pada ada, sudah pada pulang semua,” ujar salah seorang peserta Gathering dan dibenarkan oleh peserta lainnya.

Sementara itu, Direktur Teknis BBWM Kabupaten Bekasi Fadillah mengatakan terkait pesta Miras dan live musik dirinya tidak mengetahui dan tidak ikut kegiatan gathering.

“Saya tidak ikut, nanti saya akan kordinasi dengan para pelaksana kegiatan di acara itu,” kata Fadillah selasa (12/2).

Ditempat yang sama, Humas PT BBWM Lin mejelaskan kegiatan tersebut memang acara gathering PT BBWM, namun terkait adanya musik beserta artis dan Miras itu bukan pihak BBWM yang memfasilitasi.

“Itu gak ada, acara BBWM sore sudah selesai. Soal musik dan miras saya gak tau,” pungkasnya (Bis).

BIN | Bekasi – Menjalankan fungsinya sebagai Community Protector, Bea Cukai Bekasi musnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN) hasil penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kegiatan pemusnahan dilaksanakan secara simbolis di Kantor Bea Cukai Bekasi pada Rabu (06/12/2023).

BKC HT llegal yang dimusnahkan berupa 4.163.812 (empat juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua belas) batang. Pada kesempatan yang sama Bea Cukai Bekasi juga musnahkan MMEA ilegal sebanyak 466.22 (empat ratus enam puluh enam koma dua puluh dua) liter.

Nilai seluruh BKC llegal yang dimusnahkan tersebut sebesar Rp5.324.402.900 (lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) dan potensi kerugian negara sebesar Rp 2.823.826.128 (dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

BKC HT llegal yang dimusnahkan merupakan BMN yang telah mendapat persetujuan peruntukan untuk dimusnahkan sesuai Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor S-322/MK.6/KN.4/2023 tanggal 10 November 2023 hal Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC TMP A Bekasi dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi Nomor S 51/MK.6/KNL.0802/2023 tanggal 15 November 2023 hal Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi.

Yanti Sarmuhidayanti, Kepala KPPBC TMP A Bekasi, mengungkapkan bahwa barang yang
dimusnahkan merupakan bagian dari penindakan oleh Bea Cukai Bekasi. Selama tahun 2023, Bea Cukai Bekasi telah melakukan 185 kali penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai dan 5 kali
penindakan narkotika, psikotrofika dan precursor (NPP). Selama kurun waktu tersebut Bea Cukai Bekasi berhasil menemukan dan mengungkap BKC jenis Hasil Tembakau (rokok) illegal sejumlah
5.682.432 (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua) batang dan BKC jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA illegal sejumlah 1.244,75 (seribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh lima) liter.

“Pemusnahan BMN tersebut dilakukan atas barang hasil penindakan Bea Cukai Bekasi bersama-sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Satuan Pamong Praja Kota dan Kabupaten Bekasi, Korem
051/Wijayakarta, Polres Kota Bekasi, dan Polres Kabupaten Bekasi dalam Operasi Bersama, Operasi Gempur Rokok llegal dan Operasi Penindakan rutin Bea Cukai Bekasi di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi selama tahun 2023. Ini adalah bukti terwujudnya kerja sama dan kolaborasi serta sinergi antarinstansi dengan aparat penegak hukum lainnya.” ungkap Yanti.

Selanjutnya, atas temuan-temuan BKC llegal tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian, yaitu 22 (dua puluh dua) perkara pidana dengan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan
dengan penerapan asas ultimum remedium dengan jumlah barang hasil penindakan (BHP) berupa rokok ilegal sejumlah 504.204 (lima ratus empat ribu dua ratus empat) batang dan sanksi administrasi sebesar Rp. 1.012.095.000 (satu miliar dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Terhadap 8 (delapan) penyelesaian perkara berupa penyidikan baik di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dimana 6 (enam) perkaranya telah mendapatkan Putusan Inkrah dan 2 (dua) perkara lainnya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang dengan tersangka berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Sebagai wujud sinergi dan kolaborasi yang baik, acara pemusnahan juga dihadiri Pimpinan Pemerintah Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Bekasi, Kepala Polres Metro Kota dan
Kabupaten Bekasi, Komandan Korem Bekasi, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi, Kepala Satpol Pamong Praja Kota dan Kabupaten Bekasi, Ketua APKB Bekasi dan Pimpinan Pengelola Kawasan MM2100.

Kegiatan pemusnahan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pemusnahan BKC Illegal dilakukan secara seremonial dengan cara dibakar dan dituang di halaman Kantor Bea Cukai Bekasi. Selanjutnya, tahap kedua untuk seluruh Barang Kena Cukai (BKC) illegal hasil penindakan akan dimusnahkan
dengan cara dibakar di lokasi PT Mukti Mandiri Lestari, Purwarkarta – Jawa Barat pada hari yang sama.

Peningkatan jumlah penindakan BKC ilegal diharapkan mampu memberi deterrent effect sehingga tingkat peredaran barang ilegal di area Bekasi makin menurun. Penurunan peredaran barang ilegal diharapkan mampu memberi playing field yang lebih berkeadilan bagi pelaku usaha yang patuh. Diharapkan akan adanya peningkatan permintaan terhadap produk legal yang pada akhirnya dapat mendorong produksi, distribusi, dan pemasaran produk legal sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan cukai. (Red)