BIN || BINTAN – Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyerahkan timbangan analog kepada 10 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP).

Penyerahan tersebut diberikan kepada masing-masing perwakilan kelompok, Kamis (18/01) di Kampung Wacopek, Kijang.

Bantuan timbangan ini berasal dari dana insentif fiskal, sebagai hasil dari penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bintan yang mencapai 0,18 persen.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan pelaku usaha dapat menjual produk mereka dengan timbangan yang tepat dan pas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Insentif fiskal yang kita dapatkan dari pusat, ini salah satunya. Prinsipnya kita ingin wujud program maupun bantuan yang fokusnya langsung bersentuhan dan dirasakan masyarakat,” jelas Roby.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Bintan, Asy Syukri menjelaskan bahwa sebanyak 270 unit timbangan analog telah dihibahkan kepada 10 KUEP yang tersebar di Kabupaten Bintan.

Kelompok-kelompok ini terdiri dari pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan kue, petani, ternak lele, dan laundry.

Dalam kesempatan ini, Ketua Kelompok Sumber Makmur, Suwari yang mewakili kelompok lainnya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bintan atas bantuan yang diberikan.

Mereka berharap bantuan ini dapat membantu dalam mencapai swasembada pangan dan meningkatkan keberkahan dalam usaha pertanian.

Usai penyerahan hibah, Roby juga sempat membuka diskusi ringan sembari berdialog dengan para anggota KUEP. Beberapa tujuan yang diharapkan tentunya untuk mengetahui secara pasti kondisi terkini para pelaku usaha di lapangan.(Red)

BIN || Bintan – Bupati Bintan, Roby Kurniawan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (FKP Ranwal) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan 2025-2045 memaparkan visi dan rencana pembangunan yang ambisius untuk masa depan Kabupaten Bintan.

Dalam pertemuan tersebut, Roby berbagi visi, mimpi dan cita-cita besar yang diharapkan dapat mengubah Bintan menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Dalam sambutan resminya, Bupati Bintan menyampaikan bahwa meskipun ada perubahan yang signifikan dalam 20 tahun terakhir, masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu difokuskan dan dikerjakan dengan keras.

Tingkat kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita menjadi fokus utama dalam upaya mencapai perubahan yang signifikan dalam 20 tahun mendatang.

Roby juga menekankan pentingnya kesinambungan dan kepemimpinan yang berkelanjutan dalam mencapai kemajuan. Dirinya ingin melihat Bintan melakukan lompatan, menjadi kota yang tangguh dan memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi gangguan apapun.

“Pertemuan ini diadakan sebagai upaya untuk mendengarkan masukan dari seluruh komponen masyarakat sebagai pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Kita bisa mewujudkan semua harapan jika kita punya keberanian, kemauan dan nyali untuk melakukannya,” paparnya.

Roby berharap dengan melibatkan seluruh masyarakat, rencana pembangunan ini dapat menjadi cerminan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bintan.

Dengan visi pembangunan yang penuh optimisme dan komitmen untuk melibatkan masyarakat, Bupati Bintan menunjukkan keinginan yang kuat untuk memajukan Kabupaten Bintan ke arah yang lebih baik, tentunya menjadi daerah yang tangguh dan kokoh (resilient city).

Masyarakat Kabupaten Bintan pun diharapkan dapat bersama-sama mewujudkan visi ini melalui kerja keras, kolaborasi dan semangat gotong-royong.(red)

BIN || BINTAN – Bupati Bintan, Roby Kurniawan mempunyai optimisme besar terhadap para pelajar dan generasi muda yang ada di Bintan. Hal itu disampaikannya saat menutup Smart Expo (Smex) Tunas Bangsa di SMP dan SMA Tunas Bangsa, Kawasan Wisata Lagoi, Rabu (17/01).

Salam sambutannya, Roby berpesan agar para pelajar mampu untuk terus mengembangkan potensi diri seiring dengan modernisasi yang kian pesat. Dirinya ingin melihat generasi milenial Bintan mampu menggenggam kemajuan di masa hadapan.

“Terus berjuang, tekun dalam belajar dan tambah terus pengetahuan maupun wawasan. Jadilah pribadi-pribadi tangguh yang memiliki akhlak luhur dan mulia dengan ilmu yang memadai,” kata Roby.

Bupati Bintan juga sempat mengapresiasi terhadap semua pihak yang terlibat hingga terselenggarakannya kompetisi bergengsi ini. Selain sebagai wadah adu kemampuan, ini juga momentum silaturahmi yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan.

Smart Expo (Smex) kali ini mengusung tema “Empowering Students, Shaping the World” dimana kegiatan ini merupakan hal yang sangat positif untuk menyalurkan bakat, potensi maupun kreativitas para peserta didik.(Red)

BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama dengan Kejaksaan Negeri menandatangani perjanjian kerjasama dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bekasi, diselenggarakan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat pada Senin (15/01/2024).

Kegiatan yang dijalankan sekaligus dengan pengesahan dan penyerahan DPA SKPD Tahun 2024 ini bertujuan untuk mendorong peningkatan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dari OPD hingga Pemerintah Desa.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan kerjasama antara Pemkab Bekasi bersama Kejari ini merupakan upaya memastikan kegiatan anggaran di tahun 2024 lebih akuntabel. Terlebih Kejari akan membantu dan mendorong agar Pendapatan daerah bisa lebih optimal.

“Karena pengalaman tahun lalu, kita genjot belanja, ternyata pendapatannya belum optimal gitu ya, biasanya baru menjelang triwulan 3 atau 4. Ini akan kita perbaiki tahun ini,” ungkapnya usai penandatanganan kerjasama.

Dani menjelaskan tahun 2024 kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi diturunkan hingga ke tingkat SKPD. Selain itu juga merupakan upaya melakukan pencegahan.

“Kalau dulu ada isu, ada kasus baru dilakukan, kalau sekarang kita ada kasus atau tidak ada kita dorong, karena sifatnya lebih preventif,” tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati mengungkapkan upaya pencegahan ini di tahun 2024 dilakukan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Pendampingan juga akan dilakukan untuk mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Jadi tugas kami untuk mendampingi, kalau penindakan itu upaya terakhir, tapi saat ini kita lakukan pencegahan dulu,” jelasnya.

Kejari, sambungnya, akan membantu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus membantu memaksimalkan anggaran di OPD.

Selain itu, pendampingan dan konsultasi juga akan dilakukan dengan program Jaga Desa dalam rangka peningkatan akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa.

“Jadi di bulan Januari 2024 ini nanti kita Kejari dan Pemkab akan turun kita jadwalkan akan melakukan pendampingan ke desa-desa, kemudian kecamatan juga sekaligus,” katanya.(Red)

BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar pengesahan dan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bekasi, diselenggarakan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat pada Senin (15/01/2024).

Acara ini dihadiri Pj Bupati Dani Ramdan, Sekda Dedy Supriyadi, Kajari Kabupaten Bekasi Dwi Astuti Beniyati, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Camat.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan pengesahan DPA yang sudah tepat di awal tahun 2024 ini diharapkan dapat segera direalisasikan. Minimal pelaksanaan dalam hal anggaran kas.

Meski baru memasuki awal tahun, katanya, ada perangkat daerah yang sudah menjalankan kegiatan pembangunan infrastruktur.

“Minimal biaya kas itu seperti gaji, biaya listrik itu harus dijalankan, tetapi ada juga beberapa perangkat daerah yang sudah menjalankan kegiatan, termasuk di antaranya kegiatan konstruksi,” jelasnya usai acara.

Dani menuturkan tahun 2024 ini, Pemkab Bekasi memprioritaskan pada pelaksanaan dan kesuksesan Pemilu tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah di akhir tahun yang akan datang. Kemudian melanjutkan program pembangunan infrastruktur.

“Melanjutkan di tahun lalu, jalan-jalan yang belum tersambung yang butuh diperbaiki kemudian masalah kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja ini ada keberhasilan yang sudah kita raih. Akan kita lanjutkan di tahun 2024,” ungkapnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Hudaya mengatakan penyerahan DPA ini melibatkan 59 SKPD dengan total anggaran pendapatan daerah sekitar Rp 6,87 triliun. Sementara total anggaran belanja sekitar Rp 7,55 triliun lebih.

“Terdiri dari 139 program, 297 kegiatan, dan 944 sub kegiatan. Perlu disampaikan kepada seluruh Kepala SKPD mulai tahun 2024 ini kita hanya menggunakan SIPD sesuai dengan arahan Mendagri dan Surat dari Kepala BPKP yang mengatur aplikasi yang digunakan hanya satu, yaitu SIPD,” terangnya. (red)