BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil langkah strategis dalam menyikapi gejolak harga beras yang terus merangkak naik melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Di antaranya melalui gelar operasi pasar beras serta pendistribusian beras Stabilisasi Pangan dan Harga Pokok (SPHP) ke sejumlah pedagang beras di Kabupaten Bekasi.
Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Helmi Yanti menjelaskan, bekerjasama dengan Perum Bulog Karawang, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi menggelar operasi pasar beras di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi sejak 20 Februari kemarin.
“Hasil dari pemantauan, beras sedang naik harganya jadi bentuk langkah nyata pemerintah kepada masyarakat bahwa disaat masyarakat mengalami kenaikan harga pemerintah hadir, salah satu langkahnya kita mendekatkan beras kepada masyarakat agar merasakan harga yang normal yaitu Rp 10.600 per liter untuk beras premium,” jelasnya Jum’at (23/02).
Helmi melanjutkan, setiap warga berkesempatan mendapatkan kupon tebus murah sebanyak 2 pak atau 10 liter beras dengan harga yang dibanderol sebesar Rp 10.600/Kg atau Rp. 53.000/pak, untuk jenis beras premium.
Tak hanya itu, Helmi menyampaikan, Disdag Kabupaten Bekasi juga menyalurkan beras SPHP kepada 70 pedagang beras yang telah terverifikasi sebelumnya. Untuk memudahkan masyarakat memperoleh beras dengan harga yang sesuai HET.
Dimana masing-masing toko beras memperoleh pasokan beras SPHP dua ton setiap minggunya, hingga stok di gudang Bulog habis.
“Masyarakat juga bisa lihat yang ada spanduk bahwa toko ini adalah pendistribusi SPHP, jadi tidak harus antri seperti di operasi pasar beras, cukup ke pedagang beras. Jadi dengan dua strategi ini, pedagang kita distribusikan, masyarakatnya juga. kita berharap harga beras segera stabil kembali,” harapnya. (Red)
BIN || Tanggerang – M. Agus Mulyana Direktur Utama PT Mustika Air Indonesia mengaku siap mencalonkan sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kabupatan Tangerang priode 2024 – 2027.
Hal itu diungkapkannya usai mengambil formulir pendaftaran Bacalon Ketum HIPMI, Kamis (22/2/24)
“Saya menyatakan siap lahir bathin akan mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum BPC HIPMI Kabuapten Tangerang priode kedepan,” ungkapnya, kepada Wartawan saat konferensi pers, di kantor sekretariat OC SC, Cadas Tangerang.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Steering Committee (SC) Muhamad Samsul Buldan dan ketua Organizing Committee (OC) Mukhlisin Arya serta jajaran panitia yang telah menyambutnya bserta TIM kemenangan.
“Terima kasih pada kesempatan ini kepada SC dan OC, kami telah di sambut dengan hangat oleh panitia Muscab HIPMI. Yang mana hari ini saya bisa bersama TIM Pemenangan mengambil formulir Bacalon Ketum BPC HIPMI Kabupten Tangerang priode 2024 – 2027,” papar Agus.
Pihaknya yang merupakan bagian dari HIPMI, pengurus maupun peserta adalah keluarga besar yang harus saling berangkulan.
“Tentunya kami berharap, tetap menjaga tali silaturrahmi dan saling merangkul membesarkan oragnisasi HIPMI,” imbuhnya.
Bersama Tim kemenangannya, Agus memohon dukungan dan mengaku komitmen untuk berusaha membawa HIPMI Kabupaten Tangerang menjadi lebih besar, lebih maju dengan membuka peluang – peluang usaha bagi para anggota semua seluasnya dalam dunia usaha, bisnis serta industri.
“Sehingga tercipta banyak hilirisasi dan tercipta juga lapangan kerja seluas – luasnya serta menjadi tempat incubator bisnis terbaik antara pengusaha UMKM dan lainnya, sehingga dapat menghasilkan pengusaha – pengusaha yang bisa naik level sampai menjadi investor,” terangnya.
Juga, sambung Agus, sehingga mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja seluas – luasnya sperti yang di programkan oleh pemerintah, dengan begitu dapat meningkatkan PAD.
“Hipmi sentiasa akan semakin gemilang, makin cemerlang dan pengusahanya semakin sukses dan sejahtera,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, Musyawarah Cabang (Muscab) Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Tangerang akan dilaksanakan pada 7 Maret 2024 mendatang. (Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Tanah Merah, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin diduga memakai listrik ilegal tanpa mengabaikan resiko kerugian uang negara.
Lebih parahnya lagi, selama proses berjalannya proyek kurang lebih satu bulan hanya mengandalkan listrik dari musholah tempat sarana ibadah warga sekitar.
Artinya perusahaan milik Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bekasi itu tidak memiliki KWH listri secara resmi.
“Tentunya hal ini bukan hanya merugikan warga, tetapi juga merugikan uang negara,” ucap salahsatu warga sekitar Yusup (22/2).
Oleh sebab itu ia meminta Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dan Polres Metro Bekasi segera menindaklanjuti hal ini.
Sebab jika terus didiamkan akan semakin banyak uang negara yang dirugikan oleh pihak SPAM PDAM Tanah Merah.
“Itu baru satu yang kami temukan belum lagi kesalahan pada kegiatan proyek yang mengabaikan K3, mestinya proyek BUMD ini tidak melanggar aturan, sebab anggaran proyek tersebut pastinya sangat luar biasa,” kesalnya.
Yusup mendesak aparat penegak hukum segera menindaklajuti persoalan itu, sebelum masyarakat lainnya juga merasakan resah dengan proses kegiatan proyek yang melanggar aturan.
“Saya meminta Polres Metro Bekasi dan pihak terkait lainnya menindak hal ini sebelum masyarakat yang menindaklanjuti,” tandasnya (Red).
BIN ||Kabupaten Bekasi – Real count KPU pada Rabu 21 Februari, sebanyak 7 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat 9 Kabupaten Bekasi, memperoleh suara tertinggi sementara dan berpeluang lolos ke DPRD Provinsi Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat Dapil Jawa Barat 9 ini memperebutkan 7 kursi legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat. Tujuh caleg DPRD itu berpotensi diraih PKS, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar dan PKB.
PKS menduduki total perolehan suara sementara tertinggi dengan raihan 12.979 atau sekira 20.89 persen. Di posisi runner up dipegang Partai Gerindra dengan suara 11.026 atau sekira 17.75 persen.
Di posisi ketiga ditempati PDIP dengan perolehan 6.838 atau sekira 11.01 persen. Sedangkan Partai Golkar di urutan keempat dengan raihan 5.860 atau sekira 9.43 persen.
Adapun posisi kelima diraih PKB dengan 4.195 atau sekira 6.75 persen.
Berikut daftar perolehan suara tertinggi sementara 7 caleg DPRD Provinsi Jawa Barat 9 berdasarkan real count KPU versi 21 Februari pukul 09.00 hasil 2.372 TPS dari 8.417 TPS (28.18 persen):
Cucu Sugiarti (PKS) : 3.510
BN Kholik Qadratulloh (Gerindra): 2.284.
Ahmad Marzuki (Partai Golkar) : 2.190
Faizal Hafan Farid (PKS) : 2.089
Christin Novalia Simanjuntak (PDIP) : 1.949
Irpan Haeroni (Partai Gerindra) : 1.749
Muhamad Rochadi (PKB) : 1.348
Perolehan suara ini masih berpotensi terus berubah melihat data suara yang masuk dari TPS baru 2.372 atau sebesar 28.18 persen dari 8.417 TPS. (Red)
BIN ||Kabupaten Bekasi – Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, memimpin Apel Peringatan Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) sekaligus penutupan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang diperingati setiap 20 Februari. Kegiatan ini berlangsung di Plaza Pemkab Bekasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri antara lain oleh para perangkat daerah terkait, pimpinan pengelola kawasan industri, serta unsur elemen buruh.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyampaikan penetapan Harpekindo dilakukan untuk menumbuhkan jati diri di kalangan pekerja Indonesia dan lebih meningkatkan kebanggaan para pekerja dalam rangka memotivasi pengabdiannya kepada pembangunan nasional yang dilandasi sistem Hubungan Industrial Pancasila (HIP).
“Hal tersebut dilaksanakan untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, serta meningkatkan harkat martabat para pekerja,” ucapnya.
Ia menjelaskan, peringatan K3 diharapkan menjadi momentum untuk menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang K3 adalah merupakan tanggungjawab semua pihak, unsur pemerintah baik dari pusat hingga pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat.
“Semoga perayaan ini dapat menjadi penyemangat dan pendorong motivasi para pekerja di Kabupaten Bekasi menjadi insan pekerja yang produktif, sejahtera dan bermartabat,” tuturnya.
Ia juga menginstruksikan agar seluruh pihak dapat berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya dalam membangun serta mengembangkan budaya K3 secara berkesinambungan.
“Semua berkewajiban untuk berperan aktif sebagai bagian dari kontribusi kita membangun bangsa dan negara, salah satunya dengan menerapkan budaya K3 secara menyeluruh.” jelasnya.
Agenda dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Lomba Bulan K3 dan penerimaan santunan kepada anak yatim piatu, yang diberikan langsung oleh Pj Bupati Bekasi kepada para pemenang.
Agenda ditutup dengan simulasi Emergency Respons yang dilakukan oleh para petugas di lapangan terkait tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi Emergency yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi di tempat mereka bekerja. (Bis)
BIN || Kabupaten Bekasi – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kantor Pajak Pratama/Madya dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
FGD itu digelar untuk menggali potensi pajak dari sektor jasa catering dan sewa apartemen dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi yang digelar di Ruang KH. Raden Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi pada Senin (19/2).
Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asda-1) Sri Enny Mainiarti mengatakan Pemkab Bekasi saat ini tengah menjalin sinergi bersama kementerian terkait maupun kantor layanan pajak dalam menyikapi pesatnya pembangunan apartemen.
Apalagi, apartemen tidak serta merta dijadikan sebagai tempat tinggal atau hunian melainkan untuk berinvestasi dengan cara disewakan.
“Pajak daerah yang belum bisa kita ambil ada beberapa seperti rumah dan apartemen yang disewakan itu merupakan pajak pendapatan, Itu potensi-potensi yang saat ini sedang kita kumpulkan supaya menjadi tambahan untuk pendapatan daerah,” ujar Sri Enny Mainiarti.
Di Kabupaten Bekasi terdapatnya sebelas kawasan industri yang didalamnya berdiri sebanyak 7.000 lebih perusahaan.
Jumlah Kawasan industri ini menjadi salah satu potensi Pemkab Bekasi dalam meningkatkan PAD-nya melalui pajak makanan/minuman serta catering.
Untuk satu perusahaan saja memiliki kisaran ratusan sampai ribuan karyawan. Dengan begitu, pajak catering menjadi potensi pemasukan bagi PAD Kabupaten Bekasi.
“Jumlah perusahaan kurang lebih 7.600 lebih kalau data dari Dinas Ketenagakerjaan hampir 10.000 baik perusahaan besar maupun kecil, bersama-sama kita tingkatkan sinergistas antara Pemerintah Pusat dengan Pemda untuk mencari sumber pendapatan khususnya di Kabupaten Bekasi,” kata Sri Enny.
Melalui pertemuan FGD ini, diharapakan, seluruh kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya dapat mendukung upaya pemerintah daerah, dalam menggali potensi pajak daerah guna menyongsong pembangunan lebih baik lagi.
Tentunya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan program pembangunan yang merata.
“Sesuatu yang kita dapatkan itu memang harus kita berikan kembali kepada pemerintah daerah juga negara, masyarakat juga berkontribusi dengan membayar pajak nanti mengikuti aturan yang berlaku, sehingga masih banyak yang perlu kita lakukan untuk membangun Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Ani Gustini mengatakan, berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2022 bahwa kewenangan pajak diatur pemerintah daerah.
Nantinya hasil FGD tersebut sebagai kajian dan Bapenda bersama dinas terkait akan melakukan tinjauan langsung kelapangan untuk memastikan seberapa besar jumlah apartemen yang sudah alih fungsi.
“Sementara ini apartemen di Kabupaten Bekasi tidak menjadi salah satu pendapatan daerah, namun dengan adanya pertemuan ini semakin menggali potensi-potensi PAD, di sini melibatkan Bagian Hukum, Dinas Pariwisata, Satpol-PP nanti bareng-bareng ke-lapangan seperti apa kondisi dilapangannya,” katanya.
Pemkab Bekasi kedepannya juga akan menghimpun para pengusaha catering dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Bekasi. Agar potensi-potensi sumber pendapatan daerah ini bisa lebih dioptimalkan dengan melihat dari jumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi yang begitu banyak.
“Kita pajak catering sudah ada, tetapi tidak sebesar jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, Dengan adanya payung hukum PAD dari apartemen maupun catering ini menjadi aset Pemkab Bekasi, direspon baik dari pihak kantor pelayanan pajak yang akan membantu kita dan FGD ini, kita mendatangkan narasumber dari Ditjen Keuangan Kemendagri,” tandasnya (Bis)
BIN || Kabupaten Bekasi- PJ Bupati Bekasi, Dani Ramdan resmi membuka acara TMMD ke-119 tahun 2024 bersama Forkopimda Kabupaten Bekasi, di Lapangan Kantor Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.
Dani menegaskan kegiatan TMMD merupakan sinergitas Kodim 0509 Kabupaten Bekasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat yang ikut dilibatkan kegiatan TMMD, selasa (20/2).
“Salah satu kegiatan TMMD adalah pengecoran jalan lingkungan yang sangat penting untuk mobilitas masyarakat. Pembuatan Posyandu, MCK Dan rutilahu, yang pastinya ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 0509 Letkol Inf. Danang Waluyo mengatakan sekitar 150 Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan TMMD 119 tahun 2024.
“Kita terjunkan 150 personil untuk kegiatan fisik, dan jika di gabung dengan non fisik, jadi 200 orang, dan kita pilih di Desa Karangmukti ini sebagai lokasi TMMD, agar masyarakat bisa semakin dekat dengan TNI,” katanya.
Danang menambahkan, Desa Karangmukti ini dijadikan lokasi TMMD, karena ada beberapa jalan lingkungan yang masih tanah.
“Jadi kalau hujan, jalannya sangat licin dan berlumpur, dan ini bukti kami ( TNI ) mengabdi untuk masyarakat agar sejahtera,” tandasnya (Bis).
BIN || Kabupaten Bekasi – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Mohamad Nuh meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memperhatikan fasilitas pendidikan yang alami kerusakan.
Baik itu bangunan sekolah maupun sarana pendukungannya seperti mebeler bangku dan meja.
“Hal utama ini ialah bangunan yang rusak sepert SD, SMP harus dibuat nyaman,” kata Nuh.
Dia juga menyebut tak ingin ada siswa belajar di lantai karena bangku dan mejanya rusak. Sehingga dirinya mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memiliki banker mebeler atau furniture bangku dan meja belajar di sekolah.
“Jangan sampai ada lagi anak-anak belajar lesehan tidak tersedia bangku. Jadi menurut saya ada semacam gudang atau bank bangku dan meja anak sekolah,” ungkapnya.
Sehingga, lanjut Nuh, ketika ada bangku dan meja rusak langsung bisa dikirim dan diganti yang baru.
“Jadi ada banker persediaan bangku dan meja yang ready. Ketika ada kerusakan bisa langsung dikirim dan dapat diakses oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi meminta anggaran 2024 memperhatikan infrastruktur di wilayah Kecamatan Muara Gembong.
Pembangunan infrastruktur jangan lebih banyak di daerah perkotaan saja. Tetapi perhatikan juga daerah pesisir Kabupaten Bekasi.
“Hal penting jalan-jalan kabupaten dilayani dengan baik contohnya jalan menuju Muara Gembong karena sebenarnya daerah produktif penghasil udang, bandeng dan ikan-ikan lain,” ucap Nuh.
Dia melanjutkan, adanya perhatian infrastruktur diharapkan mempermudah akses jalan dan pertumbuhan ekonomi.
Apalagi dengan dibangunnya jalan pintas baru untuk mempercepat akses menuju wilayah Muara Gembong.
“Diharapkan akses ke Muara Gembong dibangun dengan baik dan bisa dibentuk shortcut jalan pintas yang menyebabkan orang-orang Muara Gembong menjualnya ke Bekasi,” katanya.
Nuh juga meminta infrastruktur utama dibangun di 2024 yang bisa menunjang kehidupan nyaman di Kabupaten Bekasi. Seperti juga infrastruktur mengarah kepada lokasi TPA Burangkeng. Jangan sampai akses truk sampah terhambat karena jalan rusak ataupun area jalan yang sempit.
“Jangan gara-gara jalan tidak nyaman rusak yang menyebabkan truk sampah yang bawa sampah rumah tangga ke Burangkeng jadi terhalang dan tentu saja ini menjadi bencana cukup serius di Kabupaten Bekasi karena sampah akan menumpuk dibanyak tempat,” jelasnya. (Adv)
BIN || Bekasi – Puluhan Anggota KPPS di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, geram, lantaran anggaran operasional TPS diduga ‘dipangkas’.
Anggaran operasional di masing-masing TPS di Desa Sumberjaya seharusnya cair sebesar Rp 4.418.000, namun di Desa Sumberjaya para TPS hanya menerima anggaran Rp 3.908.000.
Salah seorang anggota KPPS yang enggan namanya disebut, mengaku, TPS nya hanya mendapat anggaran operasional sebesar Rp 3.908.000.
Padahal, anggaran operasional itu nantinya akan digunakan untuk pembuatan TPS, konsumsi anggora KPPS dan keperluan lainnya saat pencoblosan berlangsung.
“Kita dapat rincian anggaran dari KPU itu anggaran operasional sebesar Rp 4.418.000, tapi sekarang kita cuma dapat uang Rp 3.908.000 saja permasing-masing TPS, Rp 510.000 nya lagi kemana,” geram salah seorang Anggota KPPS di Sumberjaya, Selasa (13/2/2024).
Saat pencairan anggaran operasional di kantor Desa Sumberjaya, lanjut Anggota KPPS itu, pihak PPS Sumberjaya memperlihatkan rincian potongan anggaran melalui selembar kertas.
Termasuk ada potongan pembuatan Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) KPPS sebesar Rp 300.000 dan juga pajak pembuatan TPS sebesar Rp 200.000 dan Rp 10.000 juga ada tambahan dengan keterangan potongan penggandaan.
“Lah ditulisan yang disodorkan pihak PPS dikantor Desa Sumberjaya ke kita (Anggota KPPS, penerima anggaran operasional), ada potongan pajak pembuatan TPS lalu potongan pembuatan LPJ dan matrai untuk LPJ. Masa LPJ KPPS juga desa yang buatin?” tambahnya.
Sementara, hingga berita ini diterbitkan, belum ada kejelasan pasti dari pihak PPS Desa Sumberjaya maupun KPUD Kabupaten Bekasi terkait pemotongan anggaran operasional masing-masing TPS yang merugikan KPPS. ***
BIN || Kabupaten Bekasi – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi menyiapkan personel dalam upaya mendukung kelancaran lalu lintas pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sebanyak 174 personil diterjunkan pada pengamanan lalu lintas di hari pelaksanaan Pemilu. Dishub akan menjaga arus lalu lintas, agar jangan sampai ada kemacetan.
“Kami punya tim unit reaksi cepat yang mobile selama pemilihan berlangsung, di bawah komando TNI/Polri,” ujar Kepala Dinas Perhubungan, Yana Suyatna. Senin (13/02/2024).
Dirinya menjelaskan, beberapa titik krusial kemacetan yang ada di jalur arteri Jalan Kalimalang. Juga di jalur utama jalan negara yang tensinya tetap dilakukan pengamanan mulai dari indoporlen, Pasar Tambun, Pasar Cibitung, Kompas, Sentral Grosir Cikarang (SGC), GCC hingga Lemahabang.
“Untuk Jalan Kalimalang, pemantauan akan dilakukan dari mulai perbatasan Kota Bekasi hingga perbatasan Karawang”
Dishub, kata Yana, akan terus memastikan, arus lalu lintas berjalan lancar selama pemilihan berlangsung, baik jalan arteri, Kalimalang, hingga jalur utama.
Upaya kelancaran lalu lintas juga dilaksanakan selama proses pendistribusian logistik Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, hasil komunikasi dengan tiap kecamatan, distribusi logistik akan selesai hari ini. Kami pastikan, proses pengiriman logistik berjalan lancar hingga sampai ke tiap TPS.(Adv)
