3.3 C
New York
Sunday, March 15, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 45

Pj Bupati Bekasi, Hadiri Kegiatan Santunan Anak Yatim ,Dhuafa dan Buka Puasa Bersama di Masjid Roudhotul Jannah

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menghadiri kegiatan santunan anak yatim dan dhuafa sekaligus berbuka puasa bersama yang dilaksanakan di Masjid Roudhotul Jannah, Komplek Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karangbahagia, pada Sabtu (16/03/2024).

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengapresiasi LDII Kabupaten Bekasi berkolaborasi dengan Yayasan Baitul Atiq serta perusahaan MTM (Media Telekomunikasi Mandiri) secara manajerial. Sehingga menurutnya, LDII termasuk salah satu ormas yang memiliki kemandirian finansial yang bagus.

“Jadi apa yang sudah dilakukan LDII dengan sektor swasta, menurut saya harusnya bisa menginspirasi organisasi dan komunitas lain. Bahwa, dalam berorganisasi orientasinya tidak harus menghabiskan uang, tapi juga bisa sambil menghasilkan uang melalui Koperasi, BMT dan usaha lainnya. Sehingga dengan demikian timbul kemandirian finansial dan berkontribusi mensejahterakan masyarakat,” ujar Dani.

Dalam sambutannya Dani Ramdan berpesan, dalam memanfaatkan momentum Bulan Ramadan, masyarakat betul-betul bisa melaksanakan sunah dan amalan Ramadan sesuai dengan ajaran agama Islam, serta memaknai nilai-nilai yang terkandung agar dijalankan di bulan ramadhan dan bulan lainnya.

Pada kesempatan ini, Dani juga mengajak umat Islam untuk menjadikan Bulan Ramadan sebagai kesempatan yang diisi dengan berbagai kegiatan positif sekaligus sebagai stimulus terhadap peningkatan ketaqwaan seseorang. Sehingga bisa mengantisipasi kenakalan remaja di bulan Ramadan.

“Terkait kenakalan remaja, ini justru sebenarnya menjadi kesempatan untuk mendidik anak-anak kita melaksanakan nilai puasa yaitu menahan hawa nafsu. Nah ini menjadi koreksi kita semua terutama para orangtua, lembaga pendidikan, tokoh agama dan pemerintah,” tambah Dani.

Sementara itu, Ketua LDII Kabupaten Bekasi, H. Sarjimin mengatakan, kegiatan santunan anak yatim dhuafa dan buka bersama sudah berjalan sejak tahun 2012. Kegiatan yang berkolaborasi dengan perusahaan Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ini, menjadi agenda rutin setiap tahunnya.

Selain itu, dari 23 kecamatan sampai saat ini LDII Kabupaten Bekasi sudah ada 17 Pimpinan Anak Cabang (PAC) LDII kecamatan. Dari masing-masing PAC tersebut mengadakan kegiatan yang sama sesuai dengan kemampuan perekonomian di masing- masimg PAC itu sendiri.

“Untuk santunan anak yatim pada tahun ini, insyaallah kurang lebih ada 350 anak. Jumlah tersebut berasal dari internal LDII dan masyarakat sekitar yang terdiri dari anak yatim dan dhuafa jadi keduanya mendapatkan santunan,” tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi Pemkab Bekasi melalui Baznas yang turut andil dalam memberikan santunan terhadap anak yatim dan dhuafa di tahun ini.

“Alhamdulillah kita merasa sangat bersyukur juga, bahwa dengan kegiatan LDII ini, dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi juga ikut support dan kami sangat berterima kasih,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Baznas juga memberikan santunan untuk 100 yatim dan dhuafa sebesar Rp 20 juta yang diserahkan secara simbolis oleh Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan kepada para penerima manfaat.(red)

Bulan Ramadhan Program Botram (Berkolaborasi Terus Melayani) Diinisiasi Disdukcapil Bareng TMMD ke-19

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Memasuki Bulan Ramadan, Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menggelar program Botram (Berkolaborasi Terus Melayani) yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi.

“Bahkan nanti ada lagi inovasi yang langsung bisa keliling ke desa-desa terjauh untuk melakukan layanan mobile yang menggunakan mobil layanan. Sehingga masyarakat yang butuh layanan tersebut bisa tinggal menunggu jadwalnya. Seperti SIM keliling tapi bukan hanya SIM melainkan ada pelayanan KTP, BPJS, kesehatan dan juga pendidikan,” tambah Dani.

Program Botram kali ini dilaksanakan di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-119, di Halaman Kantor Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, pada Sabtu (16/03/2024).

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, hadirnya Botram ini sebagai upaya untuk memenuhi dan memudahkan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat, tepat, dan gratis serta menjangkau ke setiap desa-desa yang ada di Kabupaten Bekasi. Sehingga melalui program tersebut masyarakat bisa menikmati berbagai pelayanan yang tersedia.

“Ya, saya sangat senang melihat begitu antusiasnya masyarakat Karangbahagia dan ternyata ini memang pelayanan yang betul- betul dibutuhkan masyarakat. Dimanapun kita hadir masyarakat bisa menikmati pelayanan-pelayanan gratis dan tidak harus datang jauh-jauh ke kantor kecamatan atau kantor dinas,” ujarnya.

Dani menambahkan, program Botram Disdukcapil kedepan akan menambah inovasi pelayanan-pelayanan lainnya. Salah satunya seperti pelayanan pembuatan SIM keliling yang langsung menjangkau masyarakat. Sehingga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan tersebut.

Bahkan nanti ada lagi inovasi yang langsung bisa keliling ke desa-desa terjauh untuk melakukan layanan mobile yang menggunakan mobil layanan. Sehingga masyarakat yang butuh layanan tersebut bisa tinggal menunggu jadwalnya. Seperti SIM keliling tapi bukan hanya SIM melainkan ada pelayanan KTP, BPJS, kesehatan dan juga pendidikan,” tambah Dani.

Program Botram ini, kata Dani, merupakan sebuah komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyediakan berbagai macam pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat di setiap wilayah.

“Kenapa kita targetnya sebulan dua kali, karena kami ingin semua kecamatan dan desa yang terjauh yang memang jauh dari kantor kecamatan bisa terjangkau semuanya,” tuturnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0509/ Kabupaten Bekasi, Letkol Inf Danang W menyampaikan, program Botram juga merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD ke-119 2024. Bersinergi dengan Pemkab Bekasi menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum masyarakat di Bulan Ramadan.

Pemkab Bekasi menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum masyarakat di Bulan Ramadan.

“Wilayah yang belum tersentuh, kami hadir untuk membantu dengan meramaikan kegiatan ini. Selain pelayanan yang ada hari ini, kami juga telah melaksanakan berbagai kegiatan fisik maupun non fisik,” ujarnya.

“Selain itu, bisa semakin mendekatkan diri terhadap masyarakat,” tambahnya.

Dia berharap, dengan hadirnya Botram bersama TMMD ke-119 ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia.

Sementara itu, salah seorang warga Kp. Pulo Besar Desa Karangmukti, Intan Nuraeni (17) mengaku senang dengan hadirnya program kolaboratif seperti Botram ini. Pada kegiatan tersebut Intan membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sehingga dirinya merasa terbantu dengan adanya pelayanan di Bulan Ramadan ini.

“Kami sebagai warga Kecamatan Karangbahagia mengucapkan terima kasih atas diadakannya program ini. Ini sangat membantu bagi kami untuk mengurus segala dokumen yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kegiatan Botram pada Bulan Ramadan ini hadir berbagai stand pelayanan seperti dari DPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Kantor Pos, Dinas Pendidikan, Kecamatan Karangbahagia, BPJS Kesehatan, Disnaker, Bapenda, Bank BJB, Disdukcapil dan Samsat, terangnya.(Red)

PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan Tinjau Lokasi Jalan longsor Kampung Legok Cariu, Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan meninjau lokasi jalan longsor di Kampung Legok Cariu, Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu pada Jumat (15/03/2024).

Setelah melakukan peninjauan, Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menjelaskan bahwa Pemkab akan melakukan sejumlah langkah antisipasi serta rehabilitasi bagi rumah yang terdampak. BPBD Kabupaten Bekasi juga terus disiagakan untuk memantau kondisi tanah bergerak itu setiap hari.

“Sebelumnya ada titik lokasi yang memang sudah terjadi di wilayah ini dan sudah ditangani oleh dinas terkait, namun berhubung intensitas curah hujan yang tinggi akhirnya meluas ke rumah warga,” ungkapnya.

Dani juga menjelaskan, ada empat langkah yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi dalam penanganan pergeseran tanah.

Dani juga menjelaskan, ada empat langkah yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi dalam penanganan pergeseran tanah.

“Pertama yang dilakukan adalah penyelamatan jiwa dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, yang kedua adalah perhubungan karena transportasi tidak boleh terputus walaupun posisi jalannya terus mengalami kerusakan tapi kita tangani secara darurat, yang ketiga adalah air bersih harus tetap jalan dan kita jaga pasokan air bersih tetap ada dan energi listrik tetap ada, karena yang terdampak tidak hanya titik ini tapi juga yang lainnya di sekitar lokasi,” jelas Dani Ramdan.

Dani juga mengungkapkan untuk langkah selanjutnya adalah rehabilitasi dan rekontruksi baik rehabilitasi untuk bangunan maupun lahan.

“Untuk rehabilitasi bangunan, hanya bisa kita tindaklanjuti setelah lahannya ditangani secara baik, dan kita sudah mendapatkan rekomendasi dari badan geologi yaitu untuk penguatan lereng, kemudian sistem drainase dan vegetasi. Semua itu sudah dalam tahap pengerjaan oleh Pemkab dan dibantu pihak Deltamas,” ungkapnya.

Untuk rehabilitasi bangunan, hanya bisa kita tindaklanjuti setelah lahannya ditangani secara baik, dan kita sudah mendapatkan rekomendasi dari badan geologi yaitu untuk penguatan lereng, kemudian sistem drainase dan vegetasi. Semua itu sudah dalam tahap pengerjaan oleh Pemkab dan dibantu pihak Deltamas,” ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan opsi lain setelah perbaikannya selesai akan mengundang kembali badan geologi. Nantinya untuk mendeteksi layak atau tidaknya lahan tersebut dijadikan tempat tinggal atau harus dikosongkan.

“Ya, nanti akan kita bahas lagi, yang terpenting saat ini pergerakan tanahnya bisa berhenti dan tidak terjadi lagi serta tidak meluas dampaknya,” katanya.

Akibat pergerakan tanah atau longsor, 15 rumah warga dan mushala mengalami kerusakan. Empat rumah rusak parah, dinding dan lantai bangunannya mengalami retak akibat struktur tanah bergerak. Sejumlah warga juga mengungsi karena takut bangunan rumahnya akan roboh.(red)

Putra Asli Sedanau Ini Siap Mengemban Amanah Masyarakat Natuna di DPRD Kepri

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kepri – Siapa yang tak kenal sosok Marzuki, S.H. Politisi kritis asal Natuna yang selalu setia dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang membesarkan namanya sejak awal berkarir didunia politik dengan jabatan Sekretaris DPC Gerindra Natuna.

Putra asli kelahiran Sedanau, 27 Mei 1975 ini menyelesaikan pendidikan Starata satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Tanggerang Banten hingga mendapat gelar Sarjana Hukum pada tahun 2017.

Mulai meniti karir politiknya sejak tahun 2014 dan maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Daerah Pemilihan Tiga (Dapil III) Kabupaten Natuna hingga terpilih.

Periodesadi 2014-2019, Marzuki didaulat menjadi Wakil Ketua Komisi II yang membidangi Perindustrian, Pedagangan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum, Tata Kota Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.

Sikap kritis Marzuki tidak luput dari pantauan publik. Baik dalam ruang-ruang forum resmi DPRD maupun ruang publik media yang selalu dihiasi dengan sikat kritisnya sebagai fungsi kontrol kebijakan yang melekat padanya selaku DPRD Natuna.

Suami dari Rahimi serta Ayah dari Hayatun Daskia Maranti, Fitra Asri Rama dan Rahma Fitha Nazura ini dipercaya kembali oleh masyarakat Natuna menjadi Anggota DPRD untuk kedua kalinya mewakili mereka di periode 2019-2024 dengan jabatan Ketua Komisi II.

Mantab dengan pengalaman menjabat dua periode di DPRD Natuna, Marzuki memberanikan diri maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Kepri Dapil Kepulauan Riau 7 (Natuna-Anambas).

Tidak main-main, Partai Gerindra menjadi pemenang di Dapil 7 dengan total perolehan suara 13.045 sedangkan pribadi Marzuki mencapai 6.500 suara.

Tinggal menunggu proses pelantikan di bulan Oktober 2024, Marzuki melenggang ke Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Gedung Sultan Ibrahim Syah, Dompak, Kota Tanjungpinang dengan memegang teguh pesan kedua orang tuanya yang menjadi moto hidupnya.
“Jangan Lupakan Sholat Disaat Sesulit Apapun, Jadilah Orang Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain “.(Ed)

Kadin Perindustrian Kustanto Dwi Purnomo; Saatnya Industri Kecil Menengah (IKM) Ada Agar Mampu Tingkatkan Produksi dan Penjualan

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Dinas Perindustrian (Disperin) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan bangun Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Konveksi di wilayah Kecamatan Cibarusah. Dengan harapan mampu meningkatkan produksi hingga penjualan.

inisiatif membangun Sentra IKM Konveksi, merupakan upaya Disperin dalam peningkatan produksi hingga pemasaran dan juga agar lebih terwadahi. Dikatakan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi, Kustanto Dwi Purnomo, di wilayah Cibarusah terdapat banyak perkumpulan usaha konveksi.

“Kami akan membangun sentra industri kecil konveksi yang ada di Cibarusah. Harapannya, mampu membuat mereka naik kelas,” ujarnya .

Sentra IKM konveksi ada sejumlah pembinaan, pemberdayaan hingga pemasaran. Pembinaan mulai dari awal memulai produksi, proses produksi hingga penjualan, didahului melakukan pendataan para pelaku IKM bidang konveksi.

Pemberdayaan pelaku IKM dimulai proses awal, dari bahan bakunya, SDM, cara pembuatannya hingga out atau penjualannya. Diharapkan dibangunnya Sentra IKM Konveksi di Cibarusah lebih terkenal. 

Dahulu, sering ke Tanah Abang atau Tasik yang terkenal konveksinya. Di Kabupaten Bekasi sejauh ini sudah ada dua Sentra IKM yang dibangun dan memiliki surat keputusan (SK) Bupati Bekasi, Yakni Sentra IKM Dodol Desa Ceger Kecamatan Cibitung dan Sentral IKM Manufaktur Logam di Binong Kecamatan Cikarang Timur.

“Disperin berkomitmen menjalankan tugas melakukan pemberdayaan IKM agar dapat berkembang dan diharapkan IKM kecil naik menjadi menengah, menengah naik menjadi industri besar”, jelas Kustanto.

Dirinya menambahkan, bahwa Disperin sekaligus membantu pemberdayaan didalamnya, bantuan modal atau alat-alat. Hingga proses perizinan mulai nomor induk berusaha (NIB), sertifikat usaha, label halal dan sebagainya.(Adv)

Lapas Cikarang Berkomitmen Pastikan Para Narapidana Mendapatkan Makanan Berkualitas dan Bergizi

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Lapas Kelas IIA Cikarang (Lapas Cikarang) telah mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan pelayanan makanan kepada narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana, Senin, 26 Februari 2024.

Sejak diberlakukannya Permenkumham 40 tahun 2017, yang memberikan pedoman dan standar pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan, Lapas Cikarang telah berkomitmen untuk memastikan bahwa para narapidana mendapatkan makanan yang berkualitas dan bergizi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan makanan, Lapas Cikarang telah melakukan beberapa perubahan penting yaitu dengan secara konsisten Lapas Cikarang memastikan kualitas gizi dengan menyajikan variasi sesuai dengan pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.

Dapur Lapas Cikarang pun secara berkala mendapatkan monitoring dan evaluasi dari tim Direktoran Kesehatan Perawatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna memastikan semua layanan makan bagi warga binaan sudah sesuai dengan Permenkumham 40 tahun 2017.

Kepala Lapas Cikarang, Imam Sapto Riadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi guna pemeriksaan laik hygiene sanitasi, jasa boga dan juga petugas dapur sudah mendapatkan sertifikat penyelia halal.

“Selain itu, Lapas Cikarang juga telah memperbaiki proses produksi makanan di dapur Lapas. Kami meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan, serta memperketat pengawasan terhadap bahan-bahan yang digunakan.

Dengan demikian, Lapas Cikarang dapat memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada narapidana bebas dari kontaminasi dan aman untuk dikonsumsi.” Kata Imam.

Tidak hanya itu, Lapas Cikarang juga telah melibatkan narapidana dalam proses persiapan makanan. Para narapidana yang memiliki keterampilan memasak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan memasak di dapur Lapas.

Hal ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan baru, tetapi juga memberikan mereka rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap makanan yang mereka konsumsi.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan makanan yang terbaik kepada narapidana kami sesuai dengan Permenkumham 40 tahun 2017.

Kami percaya bahwa makanan yang berkualitas dan bergizi memainkan peran penting dalam pemulihan dan rehabilitasi narapidana. Dengan meningkatkan pelayanan makanan, kami berharap dapat memberikan dampak positif bagi narapidana dan membantu mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik,” jelas Imam.

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Cikarang memberikan respons positif terhadap perbaikan pelayanan makanan ini. Mereka mengakui bahwa peningkatan kualitas dan variasi menu memberikan dampak positif pada kesehatan warga binaan.(Br)

Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kepri – DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-05 Masa Sidang Ke-1 Tahun Anggaran 2024 bertempat di Ruang Balairung Wan Seri Beni Pusat Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Kamis (13/03/2024).

Paripurna ini sendiri beragendakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, SH dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Hj. Marlin Agustina, dan masing-masing Kepala Perangkat/Wakil dari OPD Provinsi Kepulauan Riau, serta Instansi Vertikal.

Pada rapat Paripurna ini Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan Pemandangan Umum dari setiap Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.

Adapun Wakil/Juru Bicara dari setiap Fraksi yang membacakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika diantaranya adalah H. Lis Darmansyah (PDI-Perjuangan), H. Mustamin Bakri (Golkar), Wahyu Wahyudi (PKS), Drs. Khazalik (Nasdem).

H. Mustamin Bakri sebagai Wakil dari Fraksi PKS menyampaikan Pandangan Umum terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, terdapat 3 Provinsi di Indonesia yang saat ini belum memiliki Perda FP4GNPN, termasuk salah satunya adalah Provinsi Kepri, oleh karena itu harus menjadi perhatian kita semua, agar proses pembahasan sampai dengan pengesahan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun,dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” ucap Mustamin Bakri.

“Pada Bab X pasal 18 ayat (2) bahwa pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan pada badan. badan yang dimaksud dalam Ranperda ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menurut kami hal ini perlu ditinjau kembali, karena dengan ketentuan ayat (2) ini secara otomatis semua pelaksanaan fasilitasi penanggarannya berada di satu badan.

Padahal dalam pelaksanaan fasilitasi baik dalam bentuk kegiatan, atau pemenuhan sarana dan prasarana dapat dianggarkan pada perangkat daerah lain, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait,” lanjutnya.

Dalam Paripurna ini Wahyu Wahyudi sebagai Wakil dari Fraksi PKS juga turut menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
“Fraksi PKS Mengapresiasi dan Mendukung upaya-upaya perencanaan dan pembahasan Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (FP4GNPN) sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika,” tutur Wahyu.

Dalam Pandangan Umumnya Fraksi PKS juga menilai pentingnya melibatkan public secara luas.
“Dalam Pembahasan Ranperda ini Fraksi PKS menilai pentingnya melibatkan public secara luas serta mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah untuk terus melakukan monitoring, evaluasi secara berkala yang hasilnya kedepan diinformasikan kepada publik secara luas sehingga kita semua bisa bersama untuk menekan angka kasus Narkotika yang ada di Kepulauan Riau.

Dalam Paripurna ini menyepakati bahwa seluruh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyetujui dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.(Adv)

Melihat warga Kabupaten Bekasi Kebanyakan Pekerja, Disdukcapil Buka Layanan Inovasi Sami-Sami ( Sabtu Minggu Siap Melayani)

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya menjangkau layanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan dan catatan sipil. Melihat warga Kabupaten Bekasi kebanyakan merupakan pekerja, Pemkab Bekasi melalui Disdukcapil akan membuka layanan inovasi bernama Sami-Sami atau Sabtu Minggu Siap Melayani.

Hal tersebut dikatakan Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Carwinda di Kantornya Kompleks Pemkab Cikarang Pusat pada Rabu (13/03/2024).

“Di tahun 2024 ini kami akan mengeluarkan program inovasi namanya Sami-Sami, Sabtu-Minggu Siap Melayani,” jelasnya.

Program Sabtu Minggu ini, menurutnya, akan dibuka dengan cara jemput bola, berkeliling ke titik wilayah masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Ini dikhususkan untuk mereka yang kesulitan mengambil cuti mengurus Adminduk.

“Kenapa kami mengeluarkan program ini, mungkin sebagian besar berapa persen masyarakat Kabupaten Bekasi merupakan pekerja ya, saya dengar mungkin untuk mereka ambil cuti agak sulit ya,” terangnya.

Oleh karenanya dalam rangka tujuan membahagiakan masyarakat, nantinya program ini akan dijalankan.

Selain itu, dalam menjangkau masyarakat yang jauh dari kantor pusat Pemkab Bekasi, Dukcapil juga akan membuka program Sidepi, atau Sisir Desa Pilihan.

“Jadi Sidepi itu, Sisir Desa Pilihan. Kami sadar, dari tempat penduduk mungkin ke kecamatan ada yang jauh, oleh karena itu kami minta ke Camat untuk menyisir Desa yang kira-kira tadi kendalanya terlalu jauh,” ucapnya.

Dengan pelayanan ini, sambungnya diharapkan masyarakat yang sulit menjangkau tempat layanan, akan bisa mendapatkan akses yang mudah mengurus administrasi kependudukan.(Red)

Kemenag Gelar Sidang Isbat; Hilal Awal Ramadhan 1445 H Masih Rendah, Secara Teori Tidak Terukyat

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Jakarta – Kementerian Agama menggelar Sidang Isbat (Penetapan) Awal Ramadan 1445 Hijriyah, di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama Jakarta, Minggu (10/3/2024).

Sidang yang diikuti oleh perwakilan ormas Islam, perwakilan duta besar negara sahabat, serta jajaran Kemenag ini diawali dengan Seminar Posisi Hilal yang disampaikan anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag H. Cecep Nurwendaya, M.Si.

Dalam paparannya, Cecep mengungkapkan, secara astronomis, posisi hilal di Indonesia pada saat Maghrib di tanggal 10 Maret 2024 atau 29 Syakban 1445 H masih berada di bawah kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei Indonesia Malaysia Singapura), yang ditetapkan pada 2021, sehingga kemungkinan tidak dapat teramati.

“Di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal pada 29 Sya’ban 1445 H sudah berada di atas ufuk. Namun demikian, masih berada di bawah kriteria imkanur rukyat MABIMS,” ungkap Cecep

Kriteria baru MABIMS menetapkan bahwa secara astronomis, hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Sementara menurut Cecep, pada saat Magrib 10 Maret 2024, tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada antara: – 0° 20‘ 01“ (-0,33°) s.d. 0° 50‘ 01“ (0,83°) dan elongasi antara: 2° 15‘ 53“ (2,26°) s.d. 2° 35‘ 15“ (2,59°).

“Bila melihat angka tersebut, hilal menjelang awal Ramadan 1445 H pada hari rukyat ini secara teoritis dapat diprediksi tidak akan terukyat, karena posisinya berada di bawah kriteria Imkan Rukyat tersebut,” jelas Cecep.

Maka, lanjut Cecep, jika data tersebut dikaitkan dengan potensi rukyatul hilal, secara astronomis atau hisab, dimungkinkan awal bulan Ramadan jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024.

Hasil hisab ini, lanjut cecep selanjutnya akan dikonfirmasi melalui pengamatan hilal (rukyatulhilal). “Rukyatulhilal itu sifatnya konfirmasi. Jika nanti ada yang bisa mengamati hilal, maka Ramadan jatuh esok hari. Tapi bila tidak bisa teramati, maka bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari, sehingga1 Ramadan jatuh pada 12 Maret 2024,” ujar Cecep.

Hari ini, Kemenag menggelar pemantauan hilal (rukyatulhilal) awal Ramadan di 134 titik di seluruh Indonesia. Rukyatulhilal dilaksanakan Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam serta instansi lain di daerah setempat.

Sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1445 H dilakukan dengan mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis atau hisab, serta hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan hilal.

Humas Kemenag RI

Satria Piningit Kabupaten Bekasi Asep Ayung Siap Bangun Kabupaten Bekasi Tambah Baik

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Asep Saepulloh Spdi yang akrab di sapa Bang Ayung, merupakan seorang Tokoh aktivis Kabupaten Bekasi yang lahir dan besar di Bekasi dari kampung walahir, Desa karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Jawa – Barat.

Sebagai Aktivis beliau juga sudah hampir 25 tahun malang melintang dunia jurnalis, Asli orang Bekasi kepeduliannya pada tanah kelahirannya begitu besar.

Keinginannya agar masyarakat kabupaten Bekasi hidup sejahtera, Asep Saepulloh Spdi banyak mengkritisi pemerintah termasuk salah satunya soal pengangguran yang semakin menjamur di kabupaten Bekasi serta kecintaan pada lingkungan kabupaten Bekasi.

Keramahan dan supel dalam bergaul di kalangan organisasi LSM,Ormas, ASN, juga jurnalis beliau sudah ga asing , beliau juga Konsisten Dalam membela hak-hak orang kabupaten Bekasi.

Harapan Ayung hanya ingin bekasi tambah baik, rapih, tertata, dan ga ada ketimpangan dari hulu ke hilir, sudah saatnya satria piningit Bekasi tampil, katanya.(red)

1...444546...243Halaman 45 dari 243
© beksiindonesianews.co.id by db