BIN || Kabupaten Bekasi – Guna menyiapkan jalur mudik Lebaran 2024 dengan kondisi jalan yang mantap, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi membersihkan sisa-sisa tanah di sepanjang ruas jalan nasional antara Kota Cikarang hingga perbatasan Kabupaten Karawang.
Kepala UPTD Wilayah V DLH Kabupaten Bekasi, Samsuro Mandiansyah mengatakan, pembersihan tersebut berdasarkan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Ya, pembersihan dilakukan karena sisa kapur bahan pembuat keramik di ruas jalan pantura. Akibat keluar masuk kendaraan sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan dan dapat membahayakan bagi para pengguna jalan,” ujarnya pada Selasa, (19/03/2024).
Hal ini dilakukan, kata dia, guna menambah kenyaman dan keamanan para pengguna jalan, memperlancar arus lalu lintas, serta menambah kerapian jalan nasional sebagai persiapan menjelang arus mudik lebaran di tahun 2024.
“Kami telah membersihkan jalan ini sepanjang kurang lebih 100 meter yang berada di beberapa titik lokasi. Dengan menerjunkan sebanyak 20 personel pesapon dan 1 unit tangki mobil berisi air yang telah dibersihkan oleh tim kami,” tambahnya.
Dia mengimbau, bagi para pengguna jalan agar tetap waspada dalam berkendara, mengingat arus mudik di Kabupaten Bekasi diprediksi meningkat tahun ini.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi telah merampungkan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan di Harper Hotel Cikarang Selatan pada Senin (18/03/2024)
Usai rampung, Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido menyampaikan, sesuai dengan hasil kalkulasi partisipasi yang dihimpunnya, angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Bekasi dalam Pemilu tahun 2024 naik. Adapun angka partisipasinya naik menjadi 81,81 persen.
“Partisipasi masyarakat pemilihan yang kami lakukan khususnya di Kabupaten Bekasi Alhamdulillah dari grade di tahun 2019 partisipasi sebesar 81,36 dan pada tahun ini di Pemilu 2024 dari 5 jenis pemilihan, Alhamdulillah tercatat tidak kurang dari 81,81% artinya meningkat dari tahun 2019,” papar Ali Rido.
Upaya ini, menurutnya, merupakan hasil kerja keras penyelenggara Pemilu dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Apalagi Pemerintah Kabupaten Bekasi juga terus mendukung penyelenggara dengan berbagai pendekatan yang dilakukan.
“Alhamdulillah pada hari ini 18 Maret 2024 Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten Bekasi sudah selesai, diakhiri oleh PPK Tambun Selatan. Sehingga kalkulasi dari 5 jenis surat suara sudah selesai,” tuturnya.
KPU Kabupaten Bekasi juga, sambung Ali Rido, telah menyelesaikan pembacaan rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Jawa Barat kemarin.
“Alhamdulillah pula semalam kita sudah menjalankan kegiatan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Jawa Barat, berjalan lancar,” ungkapnya.(Adv)
BIN || Tanjungpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-06 dan ke-07 Masa Sidang Ke-1 Tahun Anggaran 2024 bertempat di Ruang Balairung Wan Seri Beni Pusat Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Senin, (18/03/2024).
Paripurna ini sendiri Beragendakan Jawaban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan yang mana kemudian dilanjutkan dengan Pembentukan Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, SH dan dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, dan masing-masing Kepala Perangkat/Wakil dari OPD Provinsi Kepulauan Riau.
Pada rapat Paripurna ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh H. Ansar Ahmad Sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau memberikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang telah disampaikan pada Paripurna sebelumnya.
“Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dimana salah satunya yaitu pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut pada Pasal 28 ayat 1 mengamanatkan untuk menyusun regulasi terkait rencana penanggulangan bencana yang mana pada rencana penanggulangan bencana memuat program-program pembangunan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Rencana Penanggulangan Bencana ini akan dilegalkan melalui Peraturan Kepala Daerah.” Ucap Ansar Ahmad.
“Tentang Peran budaya lokal (kearifan lokal) dalam penanggulangan bencana di masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Penjelasan terkait kearifan lokal pada Naskah Akademik ada pada halaman 111 dan 112, namun kami akui memang tidak terdapat secara rinci bagaimana peran keberadaan budaya lokal (kearifan lokal) dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau.
Keterlibatan masyarakat secara tidak langsung telah dilakukan pada serangkaian kegiatan sosialisasi ke masyarakat di Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, pada forum ini disampaikan betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari saat bencana belum terjadi, saat terjadi dan setelah bencana terjadi, serta pendanaan yang dibutuhkan dari swakelola masyarakat dalam penanggulangan bencana.”Lanjutnya.
Sedangkan untuk masalah Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Penguatan kelembagaan Forum pengurangan risiko bencana telah dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 1349 Tahun 2023 tentang Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Masa Bakti 2023-2026.
Dengan memperkuat Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) diharapkan dapat tercipta kerjasama yang lebih efektif antar lembaga terkait dan meningkatkan efektifitas dalam mengurangi risiko bencana serta meningkatkan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana dimasa depan.”tutupnya.
Setelah mendengarkan jawaban Pemerintah terkait Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka DPRD Provinsi Kepulauan Riau melanjutkan Paripurna dengan Pembentukan Panitia Khusus terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Yang mana setelah dilakukan Diskusi serta pengambilan suara maka terpilih la Wahyu Wahyudi, A.Md sebagai ketua Pansus, Harlianto, S.Kom., MM dan Drs. Khazalik sebagai Wakil Ketua, serta Anggota yang berisikan H. Lis Darmansyah, SH :Widiastadi Nugroho, ST : Ery Suandi : Mustamin Bakri, S.Sos., M.Si : Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd : H. Kamaruddin Ali, SH : Hanafi Ekra, S.Ag., M.Pd.I : Ir. Wirya Putra Sar Silalahi : Ririn Warsiti, SE., MM : Alex Guspeneldi, SH., MH : Rudy Chua SE., MH : DR.H. Irwansyah SE.,MM.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Sejumlah area pesawahan di Kecamatan Cabangbungin sebagai salah satu lumbung padi di wilayah bagian utara Kabupaten Bekasi telah memasuki masa tanam padi di awal tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Camat Cabangbungin, Asep Buchori saat dijumpai di kantornya pada Senin, (18/03/2024).
Camat Cabangbungin Asep Buchori mengatakan, mulainya masa tanam padi di Kecamatan Cabangbungin, dilihat dari segi kondisi cuaca musim penghujan dengan intensitas curah hujan normal. Sehingga para petani tidak khawatir dengan ancaman banjir yang bisa menyebabkan gagal panen.
“Ya, untuk area pesawahan kurang lebih ada sekitar 3.000 hektar yang berada di wilayah Kecamatan Cabangbungin. Kemudian sekitar 70 persen masyarakat Kecamatan Cabangbungin ini penghasilannya dari sektor Pertanian,” jelasnya.
Asep menambahkan, hal tersebut diharapkan dapat membantu para Petani di wilayah Cabangbungin agar dapat menghasilkan panen yang maksimal. Sehingga bisa meningkatkan hasil panen, dari beberapa bulan sebelumnya yang mengalami penurunan hasil panen akibat dilanda kekeringan.
“Ya, diakhir tahun kemarin merupakan masa panen, karena apabila penanaman dimulai pada Desember 2023 dan Januari 2024 dikhawatirkan terjadinya banjir. Sehingga masa tanamnya mundur dan baru dilaksanakan di akhir Februari ini,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Cabangbungin dalam menyalurkan bibit padi kepada para petani di wilayahnya.
“Alhamdulillah untuk penyaluran bibitnya berjalan lancar dan tidak ada permasalahan. Karena kita punya Gapoktan yang berhubungan langsung dengan sektor Pertanian,” tambah dia.
Dirinya berharap, untuk pertanian di wilayah Kecamatan Cabangbungin dapat berjalan baik dan maksimal sesuai apa yang diharapkan pada musim tahun ini, katanya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah melakukan pengecekan (inspeksi) infrastruktur jalan yang akan dijadikan jalur para pemudik. Pengecekan itu dilakukan baik jalur utama maupun jalur alternatif.
“Baik itu cek kondisi jalannya, maupun kelengkapan sarana-prasarananya,” ungkap Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan usai memimpin Upacara Hari Korpri bagi Pegawai di Lingkungan Pemkab Bekasi di Plaza Pemkab pada Senin (18/03/2024).
Dia menuturkan, dalam rangka persiapan mudik ini sebetulnya Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melakukan perbaikan infrastruktur jalan sebelum Ramadan datang. Ini dilakukan agar dapat menghemat dan mempercepat kesiapan jalan bagi para pemudik yang melalui Kabupaten Bekasi.
Selain kesiapan infrastruktur jalan, Pemkab Bekasi menunggu arahan dari Polres Metro Bekasi akan menyiapkan dukungan dan kelengkapan di posko layanan mudik sebagai sarana istirahat para pemudik.
“Tentu menunggu arahan dari Polres Metro Bekasi ya. Karena biasanya sebagai koordinator pengamanan arus mudik ini ada di Polres,” tuturnya.(Red)
BIN || BINTAN – Wakil Bupati Bintan, Ahdi Muqsith membuka kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Bintan di Aula Kantor Bupati Bintan, Senin (18/3) pagi.
Saat membuka kegiatan, Wakil Bupati Bintan itu mengajak seluruh unsur OPD Bintan untuk berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting melalui kerja nyata, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja berkualitas dengan membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi bersama masyarakat, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terlibat lainnya.
“Dalam kegiatan Rembuk Stunting ini, saya ingin kita semua bergerak bersama-sama untuk berkomitmen, baik perangkat daerah maupun stakeholder lainnya, bila perlu menjemput bola kemudian indentifikasi terkait persoalan dan permasalahan stunting, kita tidak boleh lengah karena ini persoalan anak-anak bangsa kita,” ujarnya usai Penandatanganan Komitmen di Aula Kantor Bupati Bintan, Senin (18/3) pagi.
Dikatakannya juga bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah membentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.
Maka dari itu, dirinya mendorong agar TPPS dapat bekerja lebih maksimal sebagaimana tugas dan fungsinya. Lebih lanjut dirinya mengatakan kegiatan rembuk stunting pada hari ini sekaligus sebagai wadah evaluasi kinerja stunting yang sudah dilaksanakan sampai dengan saat ini.
”Hasil kegiatan rembuk stunting ini tentunya akan menjadi dasar dan langkah-langkah gerakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bintan,” tutupnya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintahan Kabupaten Bekasi Dalam rangka prioritas peningkatan pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan serta penataan serta pemeliharaa lainnya, Pemerintah Bekasi melalui Os Cipta Karya dan Tata Ruang sudah menganggarkan sekitar Rp 300 Miliar lebih melalui alokasi APBD
Sub Koordinator Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, Bidang Bangunan Negara di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Pranoto Mengatakan.
“Kita sudah anggarkan dari rencana kerja kita di Dinas Cipta Kerya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi total sekitar Rp 300 miliar lebih untuk membangun sarana pendidikan SD maupun SMP negeri dan sarana kesehatan, baik pembangunan maupun pemeliharaan bangunan Puskesmas di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Pranoto mengungkapkan, ada pembangunan 1 unit Puskesmas dengan pagu anggaran sekitar Rp 771 juta dan rehabilitas dan pemeliharaan Puskesmas sebanyak 5 unit dengan alokasi sekitar Rp 1,6 miliar lebih. Kemudian penataan bangunan dan lingkungan sekitar Rp 70 miliar,”Ungkapnya.
Pranoto menambahkan, pembangunan lainnya meliputi beberapa jenis kegiatan diantaranya, pembangunan sarana pendidikan bangun ruang kelas baru SD dan SMP negeri masing -masing dua unit, sehingga total jadi 4 unit dengan anggaran sekitar Rp 28 miliar lebih.
Dijelaskan Pranoto lagi, “Penambahan ruang kelas baru SD sebanyak 112 ruang dengan pagu anggaran sekitar kurang lebih Rp 25,5 miliar lebih.
Kemudian penambahan ruang kelas baru SMP sebanyak 16 ruang yang di anggarkan Rp 21,6 miliar lebih. Dan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah (penataan halaman dan pemagaran) SD dan SMP masing-masing 50 titik dengan alokasi total Rp 11,2 miliar lebih.
Mengenai Rehabilitasi, Pranoto menerangkan, “Rehabilitasi sedang dan berat ruang kelas SD sebanyak 243 ruang dan SMP sebanyak 80 ruang kelas total anggaran sekitar Rp 145,9 miliar lebih,” pungkasnya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi menghadapi keterbatasan wewenang dalam turut menangani kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Dari data Dinsos, warga yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem di Kabupaten Bekasi berjumlah 1.160 kepala keluarga yang tersebar di 23 kecamatan atau menurun dari 1.926 KK. Sejauh ini, dalam menangani kemiskinan ekstrem Dinsos hanya memiliki kewenangan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Untuk bantuan yang diberikan melalui BLT saja,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Hasan Basri, Senin (18/3).
Pada 2023, BLT sebesar Rp1,5 juta diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap kepala keluarga menerima Rp300 ribu per bulan selama lima bulan yang diberikan pada Desember 2023.
Hasan menyampaikan rencana untuk memberikan BLT kembali kepada 1.160 KPM pada Mei 2024. Meskipun angka kemiskinan ekstrem cenderung menurun, Hasan menekankan perlunya kerja sama dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini.
Hasan mengatakan, kemiskinan ekstrem memang masih menjadi persoalan meski jumlahnya cenderung menurun. Perlu penanganan seluruh pihak yang berkomitmen tinggi berkontribusi menuntaskan angka kemiskinan ekstrem.
“Kami terus berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk berpartisipasi menangani kemiskinan ekstrem ini, karena memang kalau mengandalkan kami sendiri agak sulit. Mereka tidak hanya perlu bantuan tapi baiknya dalam bentuk kail, stimulan untuk secara mandiri memperbaiki hidupnya,” ucapnya.
Dinas Sosial tetap berkomitmen tinggi berkontribusi menuntaskan angka kemiskinan ekstrem.
“Kami terus berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk berpartisipasi menangani kemiskinan ekstrem ini, karena memang kalau mengandalkan kami sendiri agak sulit.
Mereka tidak hanya perlu bantuan tapi baiknya dalam bentuk kail, stimulan untuk secara mandiri memperbaiki hidupnya,” ucapnya.
Menurut Hasan, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan kemampuan, pendidikan rendah, dan masalah mental. Oleh karena itu, penanganan bersama dari semua pihak diperlukan. Memang perlu penanganan bersama untuk hal ini,” katanya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menghadiri kegiatan santunan anak yatim dan dhuafa sekaligus berbuka puasa bersama yang dilaksanakan di Masjid Roudhotul Jannah, Komplek Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karangbahagia, pada Sabtu (16/03/2024).
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengapresiasi LDII Kabupaten Bekasi berkolaborasi dengan Yayasan Baitul Atiq serta perusahaan MTM (Media Telekomunikasi Mandiri) secara manajerial. Sehingga menurutnya, LDII termasuk salah satu ormas yang memiliki kemandirian finansial yang bagus.
“Jadi apa yang sudah dilakukan LDII dengan sektor swasta, menurut saya harusnya bisa menginspirasi organisasi dan komunitas lain. Bahwa, dalam berorganisasi orientasinya tidak harus menghabiskan uang, tapi juga bisa sambil menghasilkan uang melalui Koperasi, BMT dan usaha lainnya. Sehingga dengan demikian timbul kemandirian finansial dan berkontribusi mensejahterakan masyarakat,” ujar Dani.
Dalam sambutannya Dani Ramdan berpesan, dalam memanfaatkan momentum Bulan Ramadan, masyarakat betul-betul bisa melaksanakan sunah dan amalan Ramadan sesuai dengan ajaran agama Islam, serta memaknai nilai-nilai yang terkandung agar dijalankan di bulan ramadhan dan bulan lainnya.
Pada kesempatan ini, Dani juga mengajak umat Islam untuk menjadikan Bulan Ramadan sebagai kesempatan yang diisi dengan berbagai kegiatan positif sekaligus sebagai stimulus terhadap peningkatan ketaqwaan seseorang. Sehingga bisa mengantisipasi kenakalan remaja di bulan Ramadan.
“Terkait kenakalan remaja, ini justru sebenarnya menjadi kesempatan untuk mendidik anak-anak kita melaksanakan nilai puasa yaitu menahan hawa nafsu. Nah ini menjadi koreksi kita semua terutama para orangtua, lembaga pendidikan, tokoh agama dan pemerintah,” tambah Dani.
Sementara itu, Ketua LDII Kabupaten Bekasi, H. Sarjimin mengatakan, kegiatan santunan anak yatim dhuafa dan buka bersama sudah berjalan sejak tahun 2012. Kegiatan yang berkolaborasi dengan perusahaan Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ini, menjadi agenda rutin setiap tahunnya.
Selain itu, dari 23 kecamatan sampai saat ini LDII Kabupaten Bekasi sudah ada 17 Pimpinan Anak Cabang (PAC) LDII kecamatan. Dari masing-masing PAC tersebut mengadakan kegiatan yang sama sesuai dengan kemampuan perekonomian di masing- masimg PAC itu sendiri.
“Untuk santunan anak yatim pada tahun ini, insyaallah kurang lebih ada 350 anak. Jumlah tersebut berasal dari internal LDII dan masyarakat sekitar yang terdiri dari anak yatim dan dhuafa jadi keduanya mendapatkan santunan,” tuturnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi Pemkab Bekasi melalui Baznas yang turut andil dalam memberikan santunan terhadap anak yatim dan dhuafa di tahun ini.
“Alhamdulillah kita merasa sangat bersyukur juga, bahwa dengan kegiatan LDII ini, dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi juga ikut support dan kami sangat berterima kasih,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Baznas juga memberikan santunan untuk 100 yatim dan dhuafa sebesar Rp 20 juta yang diserahkan secara simbolis oleh Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan kepada para penerima manfaat.(red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Memasuki Bulan Ramadan, Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menggelar program Botram (Berkolaborasi Terus Melayani) yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi.
“Bahkan nanti ada lagi inovasi yang langsung bisa keliling ke desa-desa terjauh untuk melakukan layanan mobile yang menggunakan mobil layanan. Sehingga masyarakat yang butuh layanan tersebut bisa tinggal menunggu jadwalnya. Seperti SIM keliling tapi bukan hanya SIM melainkan ada pelayanan KTP, BPJS, kesehatan dan juga pendidikan,” tambah Dani.
Program Botram kali ini dilaksanakan di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-119, di Halaman Kantor Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, pada Sabtu (16/03/2024).
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, hadirnya Botram ini sebagai upaya untuk memenuhi dan memudahkan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat, tepat, dan gratis serta menjangkau ke setiap desa-desa yang ada di Kabupaten Bekasi. Sehingga melalui program tersebut masyarakat bisa menikmati berbagai pelayanan yang tersedia.
“Ya, saya sangat senang melihat begitu antusiasnya masyarakat Karangbahagia dan ternyata ini memang pelayanan yang betul- betul dibutuhkan masyarakat. Dimanapun kita hadir masyarakat bisa menikmati pelayanan-pelayanan gratis dan tidak harus datang jauh-jauh ke kantor kecamatan atau kantor dinas,” ujarnya.
Dani menambahkan, program Botram Disdukcapil kedepan akan menambah inovasi pelayanan-pelayanan lainnya. Salah satunya seperti pelayanan pembuatan SIM keliling yang langsung menjangkau masyarakat. Sehingga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan tersebut.
Bahkan nanti ada lagi inovasi yang langsung bisa keliling ke desa-desa terjauh untuk melakukan layanan mobile yang menggunakan mobil layanan. Sehingga masyarakat yang butuh layanan tersebut bisa tinggal menunggu jadwalnya. Seperti SIM keliling tapi bukan hanya SIM melainkan ada pelayanan KTP, BPJS, kesehatan dan juga pendidikan,” tambah Dani.
Program Botram ini, kata Dani, merupakan sebuah komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyediakan berbagai macam pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat di setiap wilayah.
“Kenapa kita targetnya sebulan dua kali, karena kami ingin semua kecamatan dan desa yang terjauh yang memang jauh dari kantor kecamatan bisa terjangkau semuanya,” tuturnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 0509/ Kabupaten Bekasi, Letkol Inf Danang W menyampaikan, program Botram juga merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD ke-119 2024. Bersinergi dengan Pemkab Bekasi menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum masyarakat di Bulan Ramadan.
Pemkab Bekasi menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum masyarakat di Bulan Ramadan.
“Wilayah yang belum tersentuh, kami hadir untuk membantu dengan meramaikan kegiatan ini. Selain pelayanan yang ada hari ini, kami juga telah melaksanakan berbagai kegiatan fisik maupun non fisik,” ujarnya.
“Selain itu, bisa semakin mendekatkan diri terhadap masyarakat,” tambahnya.
Dia berharap, dengan hadirnya Botram bersama TMMD ke-119 ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia.
Sementara itu, salah seorang warga Kp. Pulo Besar Desa Karangmukti, Intan Nuraeni (17) mengaku senang dengan hadirnya program kolaboratif seperti Botram ini. Pada kegiatan tersebut Intan membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sehingga dirinya merasa terbantu dengan adanya pelayanan di Bulan Ramadan ini.
“Kami sebagai warga Kecamatan Karangbahagia mengucapkan terima kasih atas diadakannya program ini. Ini sangat membantu bagi kami untuk mengurus segala dokumen yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kegiatan Botram pada Bulan Ramadan ini hadir berbagai stand pelayanan seperti dari DPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Kantor Pos, Dinas Pendidikan, Kecamatan Karangbahagia, BPJS Kesehatan, Disnaker, Bapenda, Bank BJB, Disdukcapil dan Samsat, terangnya.(Red)
