BIN || Kabupaten Bekasi – Terkait deklarasi bersama yang telah sepakat untuk menganugerahkan mantan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan sebagai bapak pembangunan Muaragembong dan memberikan nama eks jembatan kuning menjadi JEMBATAN DANI RAMDAN pada Sabtu 17/8/2024, di Desa Pantai Mekar, Muaragembong. Dikritik keras oleh Ketua Umum (Gabungan Masyarakat Indonesia) GMI Riden Bahrudin.

Riden mengatakan bahwa pembangunan jembatan kuning menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2019 dimana masa itu Bupati Bekasi dipimpin oleh Neneng Hasanah Yasin, bukan Dani Ramdan yang saat itu Pj Bupati Bekasi.

“Itu kan jembatan bukan dibangun pada masa jabatan Dani Ramdan, melainkan pada zaman Neneng Hasanah Yasin, kok bisa nama jembatan diganti nama Dani Ramdan,” tegas Riden, saat diwawancarai, Senin (19/8/2024).

Riden menegaskan, dengan digantinya nama jembatan kuning di Muaragembong dirinya akan mempertanyakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi prihal tersebut. Pasalnya penggantian nama baik itu bangunan, jalan, jembatan atau lainnya yang menggunakan APBD itu harus ada persetujuan DPRD.

“Harusnya ada kajian dari DPRD Kabupaten Bekasi atas penggantian nama jembatan kuning menjadi nama Dan Ramdan, kami akan mempertanyakan perihal tersebut ke DPRD sampai tuntas,” kata dia.

Riden menambahkan ada unsur politik didalam deklarasi tersebut, melihat masa tugas Dani Ramdan yang berakhir pada 14 Agustus 2024 dan adanya rencana Dani Ramdan maju di Pilkada Serentak 2024.

“Jelas Dani Ramdan bukan lagi sebagai Pj Bupati Bekasi saat hadir dalam deklarasi tersebut, ini jelas ada unsur politik yang terkandung dalam deklarasi itu, pasalnya Dani Ramdan berniat maju di Pilkada 2024,” tegas dia.

“Kamu juga mempertanyakan ASN dan para Kepala Desa Se Kecamatan Muaragembong yang hadir dalam acara tersebut, karena kami anggap mereka sudah tidak netral lagi, kami akan laporkan hal tersebut kepada pihak terkait,” sambungnya.

Riden berharap nama jembatan tersebut kembali diubah menjadi nama para tokoh Kabupaten Bekasi. GMI akan mengawal sampai tuntas hingga benar – benar diganti.

“Kami (GMI) akan mengawal sampai tuntas, nama jembatan di Muaragembong harus diubah kembali nama tokoh Kabupaten Bekasi yang telah berjuang, bukan nama orang yang sekarang ingin manju di Pilkada. Kami akan mengawal sampai tuntas,” tandasnya. (Red)

BIN || Karawang – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi mendatangi Mapolres Karawang guna menanyakan proses kelanjutan peristiwa pengeroyokan brutal terhadap Kiai bersama anak istrinya di dalam mobil hingga mengakibatkan luka parah terhadap dua Banser NU dan pengrusakan terhadap kendaraan yang ditumpangi Kiai.

Peristiwa tersebut terjadi saat dalam perjalanan menuju acara pengajian haul Syeh Abdul Qodir Al Jaelani di pondok pesantren Al Baghdadi pimpinan Kiai Junaedi Al Baghdadi di Rengasdengklok, Karawang. Sabtu (10/08/2024).

Melalui sekretaris PCNU Kabupaten Bekasi, Kiai Syarif Bunarif menyampaikan bahwa Polres Karawang dianggap sangat lamban dalam menangani kasus ini.

“Kami bersama seluruh perwakilan pengurus PCNU datang ke Polres Karawang hari ini guna menanyakan sejauh mana penanganan kasus yang terjadi pada Kiai dan Banser kami,” ujar Kiai Syarif. Rabu (14/08/2024).

Kiai Syarif juga menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan mentolerir terhadap kasus ini demi menjaga marwah kehormatan Kiai NU.

“Kami tidak akan memaafkan terhadap peristiwa ini, semua yang terlibat harus diproses hukum secepatnya,” tegasnya.

Kedatangan rombongan pengurus PCNU Kabupaten Bekasi disambut oleh Kapolres Karawang, AKBP Edward Zulkarnain yang baru menjabat belum lama ini dengan mengenakan kaos oblong warna hitam di ruang Mapolres.

Dalam keterangannya, Kapolres mengatakan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap beberapa orang terkait peristiwa tersebut.

“Senin (11/08) kami sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang untuk datang besok (kamis, 15/08). Dan besok kita akan melakukan tindakan,” terang Kapolres.

Peristiwa yang dialami oleh Kiai Ihsanudin yang menjabat sebagai rois syuriah MWC-NU Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi bersama anak istri dalam satu mobil dan dua orang Banser NU yang masang badan untuk melindungi Kiai dari amukan gerombolan ratusan orang tak dikenal secara tiba-tiba terjadi pada Sabtu malam (10/08/2024) di Rengasdengklok, Karawang.

Dalam keterangan Kiai Ihsanudin, dirinya mengungkapkan bahwa saat itu ia sedang dalam perjalanan menuju pesantren Al Baghdadi untuk memenuhi undangan tausyiah dalam acara haul Syeh Abdul Qodir Al Jaelani.

Tiba-tiba dalam perjalanan, mobil dihadang oleh beberapa gerombolan bermotor roda dua langsung menghadangnya dan disusul gerombolan lainnya yang datang dari arah belakang mobil juga langsung mengkerubutinya menghancurkan kaca mobil.(Red)

BIN || Kabupaten Bekasi,- Koalisi Masyarakat Peduli Pilkada Kabupaten Bekasi telah mengajukan sebuah petisi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Petisi ini berisi tuntutan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dinilai tidak berjalan secara optimal.

Mereka menyoroti adanya potensi kecurangan dan pelanggaran asas-asas demokrasi dalam proses Pilkada di Kabupaten Bekasi,Senin22/7/24.

Dalam petisi tersebut, koalisi menyatakan bahwa Pilkada harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tertib administrasi. Namun, mereka menilai bahwa esensi tersebut tidak tercapai akibat adanya potensi munculnya fraud voters dan kecurangan oleh oknum pejabat aktif yang melegalisasi wewenang jabatannya.

“Kami meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan hak jawab serta klarifikasi kepada masyarakat Kabupaten Bekasi atas kebenaran surat permohonan Pj. Bupati Bekasi yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah tertanggal 15 Juli 2024,” kata H. Riden Bahrudin Ketua Umum Ormas DPP GMI, salah satu perwakilan koalisi.

Petisi ini juga meminta agar surat pengunduran diri Pj. Bupati Bekasi sebagai calon Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2024 ditolak karena diduga melanggar hukum dan melakukan kejahatan demokrasi.

Mereka juga menuntut pengusutan tuntas terhadap dugaan konspirasi tindak kejahatan demokrasi yang melibatkan Pj. Bupati Bekasi dan oknum di Kementerian Dalam Negeri.

Petisi yang diajukan pada 21 Juli 2024 ini diakhiri dengan harapan bahwa Kementerian Dalam Negeri dapat merealisasikan tuntutan mereka guna mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang adil dan jujur serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Petisi ini ditandatangani oleh para ketua dari beberapa LSM di Kabupaten Bekasi, yaitu ORMAS GMI, LSM Penjara dan LSM ARB.

Petisi ini mencerminkan keprihatinan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi di Kabupaten Bekasi dan menuntut tindakan tegas dari pemerintah pusat untuk memastikan Pilkada berlangsung sesuai dengan asas-asas konstitusi. (Red)