BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani merasa bangga dengan kehadiran dua jenderal perempuan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri. Dua jenderal perempuan tersebut yakni Marsda TNI Reki Irene Lumme yang menjabat Oditur Jenderal (Orjen) TNI dan Laksda Wiwin Dwi Handayani yang menjabat Kepala Pusat Psikologi TNI.

“Dari tadi saya lihat dari sekian banyak laki-laki di sini kok tidak ada yang perempuan, oh ternyata ada dua jenderal perempuan yang duduk di ujung sana. Saya bangga ada dua jenderal bintang dua perempuan di sini,” kata Puan disambut tepuk tangan para hadirin.

Hal itu disampaikan Puan saat memberi pembekalan dalam Rapim TNI-Polri yang dihadiri ratusan pimpinan komando utama dari dua instansi tersebut di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Puan berharap, ke depan lebih banyak lagi perempuan yang diberi kepercayaan untuk memegang komando utama di TNI-Polri.

“Meski saat ini baru dua perempuan, ya lumayanlah,” kata Puan disambut tawa dan tepuk tangan para hadirin yang kebanyakan laki-laki.

Marsda Reki mengatakan, kehadirannya di Rapim kali ini tidak lepas dari jasa Puan yang terus memperjuangkan kesetaraan perempuan.

“Saya berada di sini juga berkat Bu Puan. Beliau pernah menyarankan agar ada perempuan bintang dua. Saya pernah dikasih tahu (saran tersebut),” kata Reki.

Wanita Angkatan Udara bintang dua pertama tersebut menilai apa yang disampaikan Puan memberikan motivasi agar para perempuan Indonesia bisa sejajar dengan laki-laki.

“Mudah-mudahan pimpinan TNI memberikan kesempatan (untuk perempuan menjadi bintang tiga). Karena bintang tiga lebih banyak untuk posisi strategis.
Kalau sekarang (posisi bintang untuk perempuan) lebih banyak diberi kesempatan untuk posisi struktural,” ujar Reki.

Sementara itu, Laksda Wiwin mengatakan, perempuan di TNI banyak sekali yang potensial. “Hanya memang kesempatannya yang terbatas karena pekerjaan ini kan pekerjaan yang sifatnya lebih maskulin,” kata Wiwin.

Namun, jenderal berhijab ini mengakui terkadang hambatan bagi perempuan untuk berkarier justru bukan dari laki-laki, tetapi dari perempuan itu sendiri.

“Kadang-kadang hambatan itu bukan dari bapak-bapaknya tapi kadang dari perempuan itu sendiri yang merasa takut untuk mengejar karier, atau meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga dan istri. Sehingga kesempatan itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya,” papar Wiwin.

Oleh karenanya, kata Wiwin, perempuan bisa memanfaatkan setiap kesempatan karier yang mulai terbuka di segala bidang profesi.

“Sering kali itu bukan karena tidak diberi kesempatan. Harusnya kalau pintu terbuka, kita manfaatkan (kesempatan karier),” kata Wiwin.(Red)

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani memberi pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022. Ia pun menyinggung mengenai dukungan untuk pencapaian Minimum Essential Force (MEF) TNI dan Grand Design Polri.

Dalam kesempatan ini, Puan menyebut TNI-Polri merupakan dua institusi yang sangat penting bagi Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional dan melindungi segenap rakyat Indonesia.
 
“TNI selalu menjadi harapan rakyat agar dapat terwujudnya TNI sebagai alat negara yang profesional dan memiliki kemampuan serta kekuatan yang efektif dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,” kata Puan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengharapkan TNI ke depan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik. Selain itu, kata Puan, TNI perlu mengantisipasi medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 
“TNI ke depan, agar telah mengantisipasi konsep postur kemampuan dan kekuatan TNI, yang telah memasukan berbagai faktor perkembangan terakhir,” katanya.

Puan merinci faktor-faktor tersebut adalah aspek geopolitik, perkembangan teknologi, ancaman gerakan separatisme, aksi terorisme, ancaman disintegrasi bangsa, dan bentuk ancaman baru terhadap kedaulatan negaraserta operasi militer lainnya.

Ketua DPR pun menyinggung TNI yang dalam membangun kemampuan dan kekuatannya, telah menerapkan kebijakan MEF atau Kekuatan Pokok Minimum sejak tahun 2010. MEF TNI sendiri dilakukan dalam tiga tahapan pembangunan, yaitu Renstra I (tahun 2010-2014), Renstra II (tahun 2015-2019), dan Renstra III (tahun 2020-2024).

Berdasarkan data, capaian MEF pada renstra tahap II sebesar 61,48% dari target sebesar 74,62%. Puan mengatakan, artinya kekuatan postur pertahanan militer ketiga matra TNI masih belum optimal.
 
“Ke depan diperlukan upaya dan komitmen bersama antara Pemerintah, TNI, dan DPR, dalam mencapai target MEF pada Renstra Tahap III yang akan berakhir pada tahun 2024,” ucap mantan Menko PMK itu.
 
“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara. Pembangunan postur pertahanan militer MEF agar dilakukan dengan pemilihan alutsista yang mutakhir, baru dan sesuai dengan kebutuhan,” imbuh Puan.

Sementara Polri diharapkan untuk meningkatkan kinerja sesuai harapan masyarakat. Puan menyebut, dibutuhkan berbagai upaya yang terencana, berkesinambungan, dan partisipasi dari seluruh stakeholder kepolisian agar harapan-harapan masyarakat dapat terwujud.

“Kepolisian yang semakin andal dan profesional, dilakukan melalui transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Keberhasilan Polri dalam melakukan transformasi tersebut, akan menjadikan Polri yang modern,” tuturnya.

Polri telah merancang grand strategy dalam rangka memantapkan kemampuan dan kekuata. Grand strategy ini dimulai dari tahap I (tahun 2005-2010) yakni membangun kepercayaan (trust building) masyarakat kepada POLRI, tahap II (tahun 2011-2015) untuk membangun kemitraan (partnership building) antara masyarakat dengan POLRI.

Kemudian tahap III menuju organisasi POLRI yang unggul (strive for excellence) pada 2016-2020 dan tahap IV yakni organisasi POLRI yang unggul (excellent) pada 2021-2025. Polri bertekad menjadi institusi berkelas dunia serta melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dengan lebih banyak menggunakan teknologi informasi.

“Kelak Polri dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan skill, knowledge, dan kemajuan teknologi 4.0 untuk dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Polri ke depan adalah Polri yang modern,” terang Puan.
 
“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, untuk ikut mendukung upaya membangun Polri yang modern,” imbuhnya.
 
Lebih lanjut, Puan meminta TNI-Polri agar dapat mengawal agenda strategis nasional, yaitu Reformasi Struktural di TNI-Polri yang meliputi Pembangunan SDM (sumber daya manusia), infrastruktur, dan reformasi pelayanan publik.
 
“Pembangunan SDM personel TNI dan POLRI, sudah tentu akan diarahkan dalam membangun kapasitas personel yang profesional. Kemampuan profesional tersebut disertai dengan keandalan dalam menguasai perkembangan teknologi,” sebut Puan.

“Saat ini, profesionalitas disebut juga perlu dilengkapi dengan kemampuan yang humanis ketika personel TNI-Polri bertugas di lapangan berhadapan dengan rakyat,” tambahnya.

Di sisi lain, Puan mengatakan pembangunan SDM TNI-Polri perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertebal karakter personel yang memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tinggi. Sehingga setiap personel TNI-Polri menjadi perekat untuk mempersatukan rakyat dalam menjaga Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 
 “Inilah tugas kebudayaan TNI-Polri yaitu membangun budaya toleran, budaya gotong royong, serta memperkuat kesadaran anak bangsa bahwa Indonesia dipersatukan oleh Pancasila,” ujar Puan.
 
“Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, maka tidak mustahil kebudayaan transnasional akan menjadi tuan di negeri ini. Tidak akan ada lagi jati diri ke-Indonesiaan, jati diri yang bisa dibanggakan,” sambung cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

Menurut Puan, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana TNI-Polri merupakan satu upaya yang komprehensif untuk membangun kemampuan dan kekuatan alat negara dalam menjaga kedaulatan negara serta ketertiban di masyarakat.
 
“Upaya mencapai terwujudnya postur kekuatan TNI-Polri yang ideal tentu tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat karena dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan negara dari berbagi hal, seperti dalam hal penganggaran dan industri nasional,” ungkap Puan.

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur TNI-Polri tersebut dibutuhkan kecermatan, sinergi, dan komitmen bersama mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaannya. Puan pun mengatakan, diperlukan juga kemampuan untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang.
 
“DPR RI menekankan bahwa pilihan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan TNI-Polri dalam membangun kemampuan dan kekuatannya, agar memperhatikan aspek akuntabilitas, profesionalitas, modernisasi yang berkelanjutan, serta tepat manfaat,” urainya.

Puan juga berpesan agar reformasi struktural TNI-Polri diarahkan untuk meningkatkan kualiatas pelayanan publik. Ia menambahkan, TNI-POlri dalam urusan memberikan pelayanan publik, semakin dituntut bersikap profesional dan melayani rakyat dengan mempermudah urusan, pelayanan publik disertai dengan kejelasan prosedur, kejelasan biaya, dan ketepatan waktu urusan.

“Personel TNI-Polri juga diharapkan dapat menjaga integritasnya sebagai alat negara yang berwibawa, dihormati rakyat, dan memberikan rasa aman dan tenteram,” tegas Puan.

“Menjadi tuntutan umum dari rakyat Indonesia, untuk melihat TNI-Polri yang melindungi dan mengayomi rakyat, bukan malah menimbulkan ketakutan,” tutupnya.(Red)

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong upaya TNI-Polri membantu program Pemerintah mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sosial akibat Pandemi Covid-19. Gotong royong dari semua pihak disebutnya akan membawa Indonesia segera bangkit.

Hal tersebut disampaikan Puan saat memberi pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

“Kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi ini, menjadi tantangan besar bagi Pemerintah untuk dapat mengendalikan dampaknya yang semakin meluas,” ujar Puan.

“DPR RI ikut memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk dapat mengambil tindakan cepat dan responsif dalam menyelamatkan kehidupan rakyat,” lanjutnya.

Puan mengingatkan dua agenda strategis nasional yang perlu menjadi perhatian bersama. Dua agenda tersebut adalah PEN dan Reformasi Struktural yang menjadi tema dalam Rapim TNI-Polri kali ini.
 
“Kebijakan negara pada program PEN, diarahkan untuk membantu pelaku usaha agar dapat bertahan dan tetap dapat menjalankan usahanya,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menegaskan, kegiatan ekonomi tidak boleh berhenti seluruhnya. Sebab akan berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat dan akan menurunkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Puan juga menyinggung soal dampak pandemi di bidang ekonomi yang terlihat dari terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai minus 2,71%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun mulai membaik di tahun 2021 dengan angka 3,69%. Puan berharap, pemulihan ekonomi dapat diperkuat dan dipercepat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin meningkat.
 
“Dampak pandemi juga dirasakan langsung oleh masyarakat usia kerja, yang terdampak Pandemi Covid-19, mencapai 21,3 juta penduduk atau 10,3% dari usia kerja. Jumlah yang sangat signifikan,” katanya.
 
Sedangkan dalam dunia usaha, terdapat lebih dari 5 juta pelaku usaha di Indonesia mengalami tekanan usahanya selama Pandemi Covid-19. Sehingga membutuhkan restrukturisasi kredit di perbankan mencapai lebih dari Rp 800 trilliun.
 
“Oleh karena itu, Pemerintah dengan dukungan DPR RI, menjalankan Program PEN yang diarahkan pada bantuan untuk UMKM, insentif perpajakan untuk dunia usaha, serta relaksasi dan restrukturisasi kredit usaha,” tutur Puan.

Terlepas dari itu, Negara disebut tak bisa berpasrah diri dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas. Puan mengatakan, Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

“Yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,” ungkap mantan Menko PMK itu.

Puan pun menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Disahkannya UU tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam memperkuat fiskal APBN untuk dapat melakukan pemulihan sosial, ekonomi nasional serta reformasi struktural. Sehingga Indonesia tidak mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial yang dalam.
 
“TNI-Polri dalam situasi menghadapi Pandemi Covid-19, khususnya dalam ikut mengawal pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, dapat mengambil peran strategis sesuai dengan tupoksinya,” sebut Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu menekankan pentingnya mengobarkan energi positif, memperkuat semangat kerja bersama, dan gotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19. Namun menurut Puan, masih banyak ditemukam sikap dan gerakan yang menolak kebijakan Negara.

“Terdapat sekelompok masyarakat yang menolak berbagai bentuk protokol kesehatan, menolak divaksin, karena pemikiran yang sempit,” ucapnya.

“Bahkan, dalam sistuasi pandemi, masih saja ada kelompok politik yang mencoba memancing di air keruh dengan memanfaatkan pandemi demi kepentingan politik pencitraan, atau bahkan melakukan penggalangan untuk mendiskreditkan kebijakan negara,” tambah Puan.

Untuk itu, Ketua DPR mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dan percaya kepada Pemerintah yang terus berusaha memberikan upaya terbaiknya dalam melindungi rakyat di masa pandemi.

“Apapun kebijakan negara yang baik, tidak akan dapat berjalan efektif apabila situasi masyarakat tidak kondusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan berbicara mengenai agenda nasional reformasi struktural saat ini yang diarahkan pada tiga fokus utama, yakni pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Lalu penyediaan infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, digital, energi, pangan, dan upaya mendorong industrialisasi. Serta yang terakhir adalah institutional development berupa reformasi birokrasi dan regulasi dan mendorong kemudahan berusaha.

“Rapat Pimpinan TNI-Polri yang sedang dilakukan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi TNI-Polri untuk dapat mengkonsolidasikan, memantapkan dan menyelaraskan berbagai upaya, kebijakan dan program dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural,” papar Puan.

“TNI-Polri, sebagai alat negara, agar dapat ikut mengawal agenda pemulihan ekonomi nasional dan agenda reformasi struktural,” lanjutnya.
 
Puan menambahkan, peran TNI dan Polri pada program pemulihan sosial dan ekonomi dampak pandemi sangat dibutuhkan. Peran tersebut, kata Puan, adalah dengan menjaga situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan negara berjalan efektif.

“Selain itu agar masyarakat berada dalam situasi kehidupan sosial yang aman, tertib dan tenteram,” katanya.

“TNI-Polri, dengan semangat bersama melawan pandemi, kami harapkan dapat membawa persatuan erat antara pemimpin dan rakyat, lalu rakyat dan pemimpinnya, serta memperkuat energi positif kerja bersama seluruh anak bangsa,” sambung Puan.

Lebih lanjut, percepatan pemulihan ekonomi dan sosial disebut sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen dalam mengantisipasi penyebaran pandemi, memperkuat imunitas, adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat yang baru, dan hidup dalam situasi ketidakpastian Pandemi Covid-19.
 
Sebagai alat negara yang sangat strategis, TNI-Polri dinilai menjadi katalisator dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, yaitu dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan berbagai program pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan efektif. Puan mengatakan, pembangunan nasional ke depan masih akan menghadapi berbagai tantangan.
 
“Kita menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali/ hoax, tergerusnya nilai-nilai luhur agama, nilai luhur budaya, toleransi, tergerusnya sopan santun, etika, bahkan mulai semakin dirasakan adanya ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara,” ucapnya.

Persaingan perekonomian global yang semakin menuntut kesiapan daya saing perekonomian nasional dan SDM berkualitas juga disebut sebagai tantangan globalisasi yang harus dihadapi.

Puan mengatakan, Indonesia pun juga dihadapkan pada ketidakpastian Pandemi Covid-19, beban berat dalam pemulihan sosial dan ekonomi, dan ruang fiskal APBN yang terbatas. Menghadapi perkembangan dan tantangan tersebut, maka dibutuhkan Kekuatan Nasional di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

“TNI-Polri memegang peran yang sangat strategis dalam ikut membangun kekuatan nasional tersebut, yaitu dengan menciptakan situasi yang kondusif sehingga pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik dapat dilaksanakan dengan efektif,” urai Puan.

Ketua DPR berharap Rapim TNI-Polri dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif.

“Dengan kerja bersama, gotong royong, TNI-Polri ikut menggelorakan energi positif yang dapat mempersatukan kekuatan kolektif rakyat membangun kemajuan Indonesia,” tutupnya.(red)

BIN | Pamulang – Azan yang dikumandangkan lima kali dalam sehari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain sebagai panggilan untuk melaksanakan ibadah salat, azan juga dapat menjadi penanda waktu bagi umat nonmuslim.

Untuk itu, Ketua Umum DPP Mahasiswa Pancasila (Mapancas), Pilar Saga Ichsan, akan menginisiasi penyelenggaraan lomba azan tingkat nasional yang dapat diikuti oleh siapa pun umat Islam.

“Bahwa kita negara yang toleran, Pancasila. Dan kita harus tunjukkan bahwa suara azan itu indah dan bisa menjadi suara pemersatu bangsa,” kata Pilar yang juga menjabat Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Jumat (25/2/2022).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, M Nawa Said Dimyati, meminta agar aturan mengenai penggunaan pengeras suara di rumah ibadah umat Islam dapat dikembalikan pada kearifan lokal masing-masing daerah.

“Menurut saya tidak semua hal negara harus mengaturnya. Terkait suara toa atau pengeras suara tempat beribadah biarkan kearifan lokal yang menyelesaikannya, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap adat istiadat setempat,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Dimyati mengatakan, sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat di berbagai wilayah di Indonesia, lebih baik aturan pengeras suara di masjid yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama diserahkan kepada kearifan lokal daerah.

“Tidak semua hal dapat diatur secara langsung oleh negara karena berbagai wilayah di Indonesia mempunyai karakteristik atau kebiasaan yang berbeda,” jelasnya.(red)