BIN | Kabupaten Bekasi – Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Paguyuban Wartawan Bekasi ( PWB ) memperingati hari jadi yang ke IV dengan menyantuni 40 anak Yatim Piatu di Kp Rengas Lima Rt 04 Rw 03 Desa Lenggahjaya Kecamatan Cabangbungin serta dihadiri beberapa Organisasi lainya
Alhamdulillah saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat bertemu dan berkumpul untuk mempererat tali silaturahmi serta dapat sekaligus berkumpul bersama merayakan hari ulang tahun PWB,”Ungkap Ketua PWB Sardi
Ia mengatakan, disamping merayakan ulang tahun ia juga menyantuni 40 Anak yatim-piatu serta mengajak makan bersama, Dirinya sangat bersyukur atas semua kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah berikan, terkhusus bagi PWB yang sudah bisa bertahan hingga saat ini.
“Terimakasih banyak kami ucapkan kepada para donatur, sahabat PWB yang sudah memberikan sumbangsihnya sehingga acara ini terselenggara dengan baik sukses dan lancar,” Tambahnya
Terpisah diungkapkan anak yatim Radit (5) dengan penuh rasa gembiranya ia mengucapkan banyak terimakasih kepada PWB dan semua insan wartawan sambil tersenyum manisnya
“Terimakasih pak, semoga wartawan dilindungi Allah Swt dan bisa lebih baik lagi,”Ucap syukur Radit sore tadi
Senada diungkapkan oleh Ketua MOI DPC Bekasi Raya Misra SM saat menghadiri acara undangan ketua PWB, ia pun menyampaikan dengan rasa syukur nya, Pada hari ini Jumat Tanggal 11 Maret 2022 PWB sudah berusia empat tahun.
“Selamat ulang tahun untuk PWB, semoga kedepannya lebih baik lagi.”ungkap ketua MOI DPC Bekasi Raya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pemkab Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi menggelar rapat sinkronisasi pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bekasi, di Hotel Sakura, Kecamatan Cikarang Pusat, pada Kamis (10/03/2022).
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Bekasi, Agus Budiono menjelaskan, rapat tersebut membahas sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD, yang selanjutnya akan dirumuskan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
“Ya, hari ini kita menyelaraskan usulan dari DPRD agar sesuai dengan apa yang diajukan, sehingga bisa dimasukkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah,” terangnya.
Agus mengatakan, jumlah usulan pembangunan yang diinput oleh DPRD Kabupaten Bekasi sebanyak 9.425 usulan dan nanti akan ditelaah bersama dengan perangkat daerah terkait, termasuk DPRD.
“Tentu saja yang diusulkan dengan memperhatikan prioritaskan pembangunan daerah yang telah disusun dan memperhatikan pendanaan anggaran,” ungkapnya.
Agus berharap, pembahasan ini benar-benar bisa menyaring usul-usulan prioritas yang memang dibutuhkan masyarakat, sehingga ketika masuk dalam Renja perangkat daerah menjadi tepat sasaran dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh menyampaikan, usulan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD lewat acara kegiatan reses dimasukkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Dalam rapat sinkronisasi ini, usulan yang lewat DPRD nantinya akan disamakan oleh Bappeda, sesuai dengan yang sudah diinput melalui aplikasi SIPD itu,” katanya.
“Saya berharap, usulan masyarakat, baik yang melalui DPRD maupun Musrenbang tingkat desa dan kecamatan dapat terealisasi, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, sesuai harapan masyarakat,” ucapnya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Plt,Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA. Supratman, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Jawa Barat, yang berlangsung di Aula Gedung Sate, Bandung, pada Kamis (10/3).
Dalam wawancara terpisah, Plt. Bupati Bekasi menyampaikan bahwa, rapat kali ini menekankan pada komitmen para kepala daerah untuk mengantisipasi tindakan korupsi di masing-masing wilayah.
“Hari ini kita baru saja selesai mengikuti rapat pemberantasan korupsi, kali ini yang ditekankan yaitu sejauh mana Kepala Daerah dapat mengantisipasi tindakan korupsi di wilayah masing-masing,” ucapnya.
Lebih lanjut, dalam mengoptimalisasikan pendapatan daerah di era masa transisi pandemi, dirinya akan melakukan berbagai upaya dengan mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Tentu saja, hal-hal yang sekiranya bisa, kami akan lakukan. Kita gali potensi-potensi ekonomi, seiring dengan menurunnya Covid-19,” katanya.
Kemudian, agenda dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah yang diberikan atas aset Pemerintah Daerah dan penandatanganan pakta integritas. Dalam hal ini, Plt. Bupati Bekasi menerima langsung penyerahan sertifikat RSUD Cabangbungin yang diberikan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat.
“Tadi juga sudah diserahkan dan diterima aset Pemda, berupa sertifikat terkait RSUD Cabangbungin, kedepan semoga semua aset Pemda akan disertifikasikan.” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berharap Kepala Daerah dapat mengevaluasi mengenai indeks kesehatan, indeks pangan termasuk indeks pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing.
Ia berharap, pemerintah daerah ke depannya lebih baik lagi serta dapat menyiapkan perbaikan-perbaikan terkait tindak pemberantasan korupsi karena itulah yang akan dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kepala Daerah semoga dapat mengevaluasi terkait indeks-indeks berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Serta perlu dipersiapkan perbaikan-perbaikan untuk menindak hal tersebut, karena itulah yang akan dinilai oleh KPK.” tuturnya. (Prokopim Pemkab Bekasi).
BIN | Karawang – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang di gadang – gadang Presiden Jokowi bertujuan untuk meringankan beban Rakyat di seluruh Indonesia. Namun program tersebut sangat ironis di Desa Kertarahayu Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, diduga dijadikan lahan pungli oleh panitia pelaksana, Selasa (11/03/22).
Dikatakan seorang warga desa kertarahayu berinisial (H) sebagai pemohon PTSL agar dapat diproses surat tanahnya sehingga menjadi sertipikat bahwa dirinya harus mengeluarkan uang dengan nominal yang sangat pantastis, yang dipinta oleh panitia pelaksana.
“Kami dipinta uang oleh panitia pelaksana program PTSL desa kertarahayu kisaran sebesar Rp 500 ribu. Namun uang tersebut tidak ada penjelasan rincian untuk apa sajanya,” ungkap H, dengan nampak raut wajah yang mengeluh.
Lanjutnya mengatakan, bahwa yang lebih parahnya lagi yang menimpa warga lain termasuk masih keluarganya dalam memproses untuk menjadi pemohon program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga dipinta biaya oleh panitia lebih dari nominal yang dia keluarkan.
“Warga yang lain termasuk masih keluarga kami, mereka itu dipinta biaya perbidang kisaran sebesar Rp. 500 – 700 ribu. Sementara para panitia di desa lain di lingkungan kecamatan cibuaya tidak ada yang dipinta biaya yang seperti ini,” ucapnya.
Menurutnya, program PTSL yang diluncurkan pemerintah Pusat sudah menjadi keputusan SKB 3 menteri dengan tidak terlalu membebankan kepada masyarakat yang menjadi pemohon program PTSL di desanya.(E/R)
Bekasi – Polsek Cibarusah Polres Metro Bekasi, melaksanakan pengamanan kegiatan Peresmian sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Jamiatul Huda di Kp. Galang RT 002 RT 001 Desa Sukamukti,Kecamatan Bojongmangu,Kabupaten Bekasi, Kamis (10/03/2022).
Kegiatan ini juga tampak dihadiri oleh Camat Bojongmangu, Direktur Utama PT. Harrosa Darma Nusantara, Kapospol Bojongmangu, Kepala Yayasan Jamiatul Huda, Kepala Desa Sukamukti, Babinsa Koramil 09/Cibarusah, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.
Kapolsek AKP Josman Harianja,SH, melalui Kapospol Bojongmangu yang didampingi Kanit Provost, Aiptu Dede dan Aipda Agus mengatakan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh anggotanya merupakan bagian dari tupoksi sebagai anggota Polri yakni Pelayan, Pengayom dan Pelindung masyarakat.
“Pengamanan yang kita lakukan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat pelaksaan peresmian sekolah Madrasah Jamiatul Huda di Desa Sukamukti Kecamatan Bojongmangu,” ujar Aiptu Asep Djuarsa selaku Kapospol Bojongmangu.
Selain pengamanan, kata Kapospol, personel melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan cara mengingatkan kembali warga masyarakat yang hadir tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.
“Selain melaksanakan pengamanan, anggota kami juga terus mengingatkan warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Hartono M Fadli pemilik PT. Harosa Darma Nusantara, telah memberikan bantuan Gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Jamiatul Huda yang berlokasi di Kp. Galang RT 002 RW 001, Desa Sukamukti kecamatan bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Kamis (10/03/2022).
Bantuan yang diberikan PT. Harrosa Darma Nusantara kepada Yayasan Jamiatul Huda yaitu membangun 5 kelas beserta alat-alat untuk keperluan belajar dan mengajar dan 6 kamar kecil (toilet), sedangkan bantuan 3 unit mobil Ambulance diberikan kepada Pemerintah Desa Sukamukti, Desa Sukasejati dan Desa Pasir Ranji.
Prosesi Peresmian oleh Hartono M Fadli selaku Direktur Utama PT. Harrosa Darma Nusantara, ditandai dengan pengguntingan Untaian bunga. (Wati Ummu Arfi)
BIN | Jakarta -, MUI DKI Jakarta mendukung penuh upaya TNI – Polri dalam menghalau sebaran paham-paham intoleransi dan radikalisme dikalangan Mubaligh atau Da’i.
Diketahui bahwa dalam organisasi ulama ini banyak tokoh-tokoh dari lintas Ormas Islam Indonesia dan salah satu misi MUI adalah mengembangkan ajaran Islam yang Rahmatan lil’alamin.
“Kami dari MUI dalam setiap kegiatan keagamaan tentunya mengajak dan menghimbau untuk mengutamakan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini bersama masyarakat untuk bersama sama menangkal adanya segala bentuk tindakan intoleransi dan radikalisme, karna Agama Islam tidak pernah mengajarkan dan membenarkan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan”. Ujar KH. Yusuf Aman Sekretaris Umum MUI DKI Jakarta. Sabtu, 12/02/2022
Pemerintah Indonesia sangat serius pada urusan kerukunan umat beragama. Kampanye soal moderasi beragama diharapkan menjadi pilar dan alat pemersatu bangsa agar tidak mudah terkontaminasi oleh paham-paham intoleransi dan radikalisme.
MUI Daerah tentu sangat mematuhi MUI Pusat, oleh karenanya perlu menjalin silaturahmi antar Instrumen Pemerintah dengan MUI Daerah.
Memiliki Da’i Kamtibmas di tingkat Polsek dan Polres diharapkan mampu menangkal paham intoleransi dan radikalisme.
“Tahun ini merupakan tahun toleransi, maka kami dari MUI DKI Jakarta akan berkordinasi dengan bidang dakwah yang mengisi tausyiah di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia”. Ujar KH. Yusuf sebagai penutup.(Red)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan. Ia mengatakan, masalah kelangkaan minyak goreng bisa berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban umum.
“Persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran. Ini harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas,” kata Puan, Kamis (10/3/2022).
Seperti diketahui, mahalnya harga minyak goreng sempat menjadi kendala yang cukup lama beberapa waktu lalu. Pemerintah lalu menetapkan HET minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter.
Namun usai ada kebijakan tersebut, stok minyak goreng tiba-tiba menjadi langka di pasaran. Langkanya minyak goreng membuat masyarakat, khususnya ibu-ibu, panik karena kesulitan saat memasak.
Di berbagai ritel atau swalayan banyak terlihat masyarakat berebut ketika ada stok minyak goreng. Puan menilai kejadian seperti ini cukup rawan dari berbagai sisi.
“Di Lubuklinggau kita lihat banyak warga berkerumun bahkan terjadi keriuhan karena adanya operasi pasar murah minyak goreng. Jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi, bukan hanya bisa memunculkan klaster Covid-19, tapi juga masalah ketertiban umum,” ucapnya.
Kelangkaan minyak goreng pun menyebabkan berbagai masalah lainnya. Salah satunya adalah menjamurnya oknum-oknum nakal, bahkan ada yang menjual minyak goreng dengan dicampur air.
Selain itu, banyak juga oknum-oknum yang menjual minyak goreng dengan harga mahal hingga tak masuk akal. Padahal seharusnya kelangkaan minyak goreng tidak terjadi setelah adanya penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang sudah mendistribusikan lebih dari 391 juta liter.
Penyebab kelangkaan minyak goreng disebut karena masalah distribusi. Selain itu juga akibat adanya penyelundupan, baik dijual ke luar negeri atau ke pasar industri.
“Kasus penimbunan minyak goreng ditemukan di mana-mana. Pengawasan distribusi masih belum optimal dan menyebabkan masyarakat kesulitan,” tutur Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun meminta penegak hukum mengusut para oknum nakal yang memanfaatkan keadaan sehingga membuat minyak goreng semakin langka. Selain itu, Puan juga meminta Pemerintah tegas menindak pihak penjual yang menjual minyak goreng di atas HET.
“Tindak juga para spekulan yang menimbun dan mempermaikan harga minyak goreng. Pihak-pihak yang memainkan kepentingan rakyat harus mendapat ganjaran setimpal,” sebutnya.
Puan mengatakan DPR RI terus melakukan pengawasan mengenai persoalan minyak goreng yang tak kunjung usai ini. Ia sendiri kerap turun ke pasar-pasar untuk mengecek langsung stok dan harga minyak goreng.
“Banyak warga mengeluh saat bertemu saya di pasar, termasuk pedagang-pedagang kecil yang kesulitan mendapat stok minyak goreng. Padahal saat saya cek ke produsen di pabriknya, mereka menyatakan produksi jalan normal,” ungkap Puan.
Untuk itu, Pemerintah diminta betul-betul memperhatikan masalah ini. Puan menegaskan, kelangkaan minyak goreng tidak boleh terus berlanjut.
“Termasuk yang harus jadi perhatian adalah laporan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menemukan sejumlah minimarket atau swalayan yang menjual minyak goreng dengan syarat-syarat tertentu,” tukas mantan Menko PMK itu.
Syarat-syarat tertentu yang dimaksud seperti minyak goreng bisa dibeli jika pelanggan melakukan transaksi belanja dengan nominal tertentu, atau syarat minyak goreng bisa dibeli harus dengan produk lainnya.
“Tentunya praktik semacam ini tidak boleh terjadi karena semakin memberatkan masyarakat. Masalah kelangkaan minyak goreng ini sudah serius, harus segera ditemukan solusinya agar stok di pasar dan harganya kembali normal,” tutup Puan.(Red)
BIN | Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi membuka rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob Polri, hari ini Kamis (10/3/2022). Rakernis itu bertajuk ‘Sikap dan Tindakan Brimob Harus dan Hanya Berorientasi Kepada Kepentingan Bangsa dan Negara’ di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Kapolri menuturkan Korps Brimob Polri harus menjadi teladan tidak hanya bagi masyarakat. Hal itu dikatakan kepada seluruh anggota Polri, salah satunya mengenai urusan kedisiplinan nasional seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapim TNI-Polri tahun 2022.
“TNI-Polri memiliki kedisiplinan yang berbeda dengan masyarakat. Namun, saya yakin Korps Brimob Polri memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi lagi,” tutur Jenderal Polisi Sigit kepada anggota Polri, Kamis (10/3/2022).
“Saya berharap Korps Brimob Polri menjadi teladan tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada seluruh anggota Polri,” jelas Kapolri.
Lebih jauh Jenderal Polisi Sigit memaparkan, perkembangan lingkungan strategis yang semakin cepat dan tidak menentu, mulai dari Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, terorisme, pandemi Covid-19, invasi militer Ukraina, krisis energi serta ekonomi global, inflasi, dan sebagainya.
“Tentunya, perkembangan lingkungan strategis tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas sehingga membuat tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks,” ungkap Kapolri.
Menurut Kapolri, saat ini peemrintah sedang melakukan transformasi kebijakan perekonomian Indonesia. Karena itu, Kapolri menekankan kepada jajaran untuk mengawal dan mendukung dengan maksimal program Pemerintah tersebut.
“Dalam situasi ini, kehadiran cepat pasukan Brimob Polri diperlukan untuk menghentikan konflik dan mencegah terjadinya konflik lanjutan,” tutur Kapolri.
“Penanganan konflik dan huru-hara anarkis harus memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas serta menunjung tinggi Hak Asasi Manusia,” sambung Jenderal Polisi Sigit.
Pada 2022, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan Indonesia akan menjadi tuan rumah beberapa event internasional maupun nasional. Antara lain, rangkaian Presidensi G20, GPDRR, COP-4 Minamata, MotoGP, dan WSBK Mandalika.
Masih dari keterangannya, keberhasilan pengamanan ini tentunya akan meningkatkan reputasi dan tingkat kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.
Dengan suksesnya kegiatan tersebut, akan memberikan multiplier effect bagi negara Indonesia.
“Tingkatkan kompetensi dan kemampuan personel yang bertugas, khususnya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Jangan ada gangguan keamanan sekecil apapun, terlebih yang dapat menarik perhatian dunia. Jaga wibawa bangsa Indonesia sebagai tuan rumah dan tunjukkan bahwa Indonesia aman untuk dikunjungi,” jelas Jenderal Polisi Sigit.
Di samping itu, dirinya pun meminta untuk meningkatkan sinergi dan soliditas TNI-Polri. Berikan keyakinan kepada masyarakat bahwa TNI-Polri hadir sebagai representasi negara dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban.
“Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran, terorisme dan lainnya yang mengganggu keutuhan NKRI,” terang Kapolri.
Di sisi lain, berkenaan penanganan bencana, kata Kapolri kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran cincin api atau ring of fire berpotensi terjadinya beberapa peristiwa bencana alam di lingkungan masyarakat.
Karena itu, Kapolri menegaskan, seluruh personel Polri bisa hadir dengan cepat pada saat terjadinya bencana alam. Hal itu mengingat sebagai representasi dari wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat ketika dalam keadaan sulit.
“Segera berikan dukungan terbaik kepada masyarakat untuk segera pulih dari bencana dan kembali melaksanakan aktivitas. Utamakan penyelamatan kepada masyarakat melalui kemampuan search and rescue yang dimiliki oleh personel Brimob Polri dengan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki,” papar Jenderal Polisi Sigit.
Menghadapi berbagai ancaman ini, mantan Kapolda Banten ini menyampaikan peran brimob akan menjadi semakin penting. Demi menjawab tantangan itu, kini Polri telah mengusulkan pengembangan Korps Brimob Polri.
Menurutnya, terdapat dua isu strategis yang harus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi Korps Brimob Polri.
Pertama, terkait dengan sumber daya manusia. Pengembangan struktur ini akan disertai dengan penambahan personel Korps Brimob Polri secara signifikan.
“Pendidikan dan pelatihan terhadap personel yang baru harus segera dilakukan. Personel yang baru bergabung harus segera memiliki standar kompetensi dan kedisiplinan yang dimiliki oleh Korps Brimob Polri. Sumber daya manusia harus menjadi modal utama penguatan Korps Brimob Polri,” jelas Jenderal Polisi Sigit.
Isu strategis kedua yakni penguasaan teknologi. Pengembangan struktur ini harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana yang modern. Korps Brimob Polri harus memanfaatkan teknologi mutakhir dalam pelaksanaan tugas menghadapi kejahatan berintensitas dan berkadar tinggi.
“Korps Brimob Polri harus mengikuti perkembangan teknologi ini. Ke depannya, Korps Brimob Polri harus mampu mengembangkan teknologi secara mandiri,” tandas Jenderal Polisi Sigit.
Dalam kesempatan ini, mantan Kadiv Propam Polri ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Korps Brimob Polri atas dedikasi dan loyalitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, untuk menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban berkadar dan berintensitas tinggi, termasuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.
“Ke depan, Korps Brimob Polri harus semakin profesional dan dicintai masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri,” ujar Kapolri.
Dalam kesempatan yang sama, selain membuka rakernis, Kapolri juga mengukuhkan enam Batalyon Pas Pelopor dan dua Detasemen Pas Gegana Korbrimob Polri sebagai pasukan respon cepat Korbrimob Polri.(Wati)
BIN | Jakarta – Tim Satresnarkoba Polres Pandeglang berhasil menggagalkan pengiriman paket narkoba jenis sabu seberat 23kg, dari jaringan internasional yang masuk dari pesisir laut Banten.
Pengungkapan kasus narkoba itu berawal dari informasi masyarakat pada Selasa (8/3/2022) pagi, sekitar pukul 09.40 WIB, di jalan raya penghubung Tanjung Lesung dan Sumur.
Kabid Humas Polda Banten KombesPol Shinto Silitonga menjelaskan kasus ini bermula tepatnya di Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang, terdapat aktivitas mencurigakan nelayan lokal dan orang nonlokal membawa dua koper saat pagi hari.
“Petugas mengamankan tiga orang dalam mobil Kijang Innova yaitu HS alias Herli, ES alias Enja dan AS alias Anan di pinggir jalan raya Tanjung Lesung–Sumur, Desa Tangkil Sari, Cimanggu,” ujar KombesPol Shinto kepada pewarta, Rabu (9/3/2022).
“Ketika diamankan, terdapat dua koper besar yang mencurigakan sesuai informasi dari warga, kemudian setelah dibuka diketahui berisi narkoba jenis sabu,” sambung KombesPol Shinto.
KombesPol Shinto kembali mengatakan interogasi awal, tersangka AS menyampaikan bahwa barang tersebut diambil dengan menggunakan perahu nelayan ke sumber di pantai barat Sumatera.
Kemudian dilakukan pengembangan dan penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap empat tersangka lainnya.
Adapun tersangka yang dimakan yakni ISB (44), nelayan, warga Wanasalam Lebak, HD (35), nelayan, warga Malingping Lebak, SPM (51), wiraswasta, tinggal di Jakarta, AF (34), wiraswasta, warga Cikeusik Pandeglang, ES (37) buruh, warga Mandalawangi Pandeglang, HS (21), wiraswasta, warga Mandalawangi Pandeglang dan AS (48), wiraswasta, warga Mandalawangi Pandeglang.
“Lalu dua buah koper berisi 23 bungkus besar sabu dengan berat sekitar 23 kg, masing-masing koper merah terdapat 12 bungkus besar kemasan teh China merek Guan Yingyang berisi sabu, total sekitar 12 kg dan koper hitam terdapat 11 bungkus besar kemasan teh China merek Guan Yingyang berisi sabu, total sekitar 11 kg,” jelasnya panjang lebar.
Para tersangka bakal terancam dengan Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengedarkan narkoba golongan 1 bukan tanaman, diancam pidana minimal 5 tahun maksimal 20 tahun penjara.
Selanjutnya, Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman, diancam pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara, dan Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pencucian uang hasil peredaran gelap narkoba dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. (Wati)
BIN | Kabupaten Bekasi – Kelangkaan minyak goreng di masyarakat masih terjadi hingga berimbas melonjaknya harga minyak goreng di pasaran,guna mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat,DPP Pengajian Alhidayah Partai Golkar,kembali mendiskusikan minyak goreng pada ribuan warga masyarakat di kabupaten Bekasi, hampir sepuluh ribu kupon telah di berikan warga selama tujuh hari melakukan bazar murah minyak goreng di seluruh kabupaten Bekasi.
Bertempat di kampung pemahan desa setia Mulya kecamatan Tarumajaya kabupaten Bekasi,DPP Pengajian Alhidayah Partai Golkar kembali mendistribusikan minyak goreng dengan membagikan seribu kupon pada warga di tempat tersebut.
Di pimpin langsung pengurus DPP Pengajian Alhidayah Partai Golkar bidang sosial dan kesehatan Ibu Siti Qomariyah langsung mendistribusian minyak goreng yang di berikan pada ribuan warga di tempat tersebut.
Di hadapan ribuan warga pengurus DPP pengajian Alhidayah partai Golkar bidang sosial dan kesehatan siti Qomariyah,mengaku sangat berterima kasih dengan menko perekonomian Erlangga Hertanto yang selalu mensuport dan membantu Alhidayah DPP Partai Golkar Kabupaten Bekasi dalam kegiatan sosial mendistribusikan minyak goreng pada warga masyarakat.
Hari ini untuk kesekian kalinya kami pengurus DPP pengajian Alhidayah Partai Golkar melakukan bazar pasar murah dengan menjual minyak goreng di bawah harga pasaran pada warga masyarakat kabupaten Bekasi”ucap Siti Qomariyah.
Kampung pemahan desa setia mulai ini sebanyak 1000 minyak goreng kami jual murah dengan harapan dapat meringankan beban warga khususnya para ibu rumah tangga yang saat ini di buat pusing dengan kenaikan berbagai harga bahan pokok” tambah Siti Qomariyah
Siti Qomariyah yang juga menjabat bidang sosial dan kesehatan di DPP pangajian Alhidayah Partai Golkar,berharap apa yang di lakukan dapat bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya yang berada di kabupaten Bekasi.
Aksi serupa akan terus kami lakukan di beberapa wilayah di kabupaten Bekasi, saya secara pribadi juga sangat berterima kasih dengan bapak menteri perekonomian Erlangga Hertanto yang mesuport aksi yang kami lakukan pada warga kabupaten Bekasi” ucapnya Siti Komariyah.
Sementara kepala desa setia Mulya haji Ahmadi yang juga turut membantu pendistribusian minyak goreng murah pada warganya, mengaku sangat berterima kasih dengan apa yang di lakukan DPP pengajian Alhidayah Partai Golkar meski di bawah terik matahari mau turun membantu warga yang memang saat ini sedang sulit mendapatkan minyak goreng,meski ada harganya sangat memberatkan.
Ucapan terima kasih tidak terhingga kami ucapkan pada bapak menteri perekonomian Erlangga Hertanto dan juga pengurus DPP pengajian Alhidayah Partai Golkar bidang sosial dan kerohanian yang secara tulus meringankan beban warga kami dengan menjual harga minyak murah di bawah pasaran” Terang Ahmadi.
Hal senada juga di ungkapkan salah satu warga Muzalifah(45) warga yang sempat antri untuk mendapatkan minyak goreng murah yang di berikan DPP pengajian Partai Golkar.
Terima kasih ibu Siti Komariyah dan bapak mentri perekonomian Erlangga Hertanto yang selalu memperhatikan warga,ini salah satunya dengan mendistribusikan minyak goreng murah,pusing melihat kondisi saat ini mas, semua harga naik di tambah ekonomi tidak menentu,makanya adanya giat bazar murah ini sangat membantu sekali” Tandesnya.(Red)
