-2.7 C
New York
Wednesday, March 18, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 204

KPU Kabupaten Bekasi Bahas Pemilu 2024 Dengan Plt Bupati Bekasi

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi melakukan audiensi dengan Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (11/4).

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin mengatakan, audiensi tersebut membahas persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

“Kami menyampaikan beberapa informasi terkait persiapan tahapan pemilu 2024,” kata Jajang Wahyudin.

Jajang mengungkapkan, pemerintah beserta KPU dan DPR sudah menetapkan bahwa Pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Artinya, tahapan sudah dimulai dua tahun sebelumnya, karena itu di tahun 2022 ini tahapan Pemilu sudah akan dimulai.

“Kita menyampaikan bahwa KPU optimistis hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024 sesuai keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU RI dan diumumkan ke publik,” bebernya.

Jajang menegaskan, menurut UU Pemilu maka tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, yang artinya akan dimulai pada Bulan Juni 2022.

“Kami sampaikan juga bahwa KPU Kabupaten Bekasi memohon dukungan pemerintah daerah melalui SKPD yang terkait dengan tahapan pemilu,” lanjutnya.

Jajang menyebutkan, perangkat daerah yang berkaitan dengan tahapan Pemilu diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terkait data partai politik (parpol) yang terdaftar serta kegiatan politik dan kebangsaan.

Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data penduduk dan data usia pemilih.

Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) terkait sosialisasi dan fasilitas informasi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).

“Kami sampaikan juga kaitan dengan perawatan dan perbaikan Gedung Kantor KPU Kabupaten Bekasi yang merupakan aset pemda,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, Plt Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, didampingi Sekda Dedy Supriadi, Kemenag dan jajaran Kesbangbol memberikan respon positif terhadap apa yang disampaikan KPU Kabupaten Bekasi.

“Beliau akan perintahkan SKPD terkait untuk dapat memfasilitasi koordinasinya dengan KPU,” ujarnya. (Bis)

Soal Kasus PT Harossa Darma Nusantara, Budiyanto Minta Perlindungan Hukum Kapolda Metro Jaya

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi- Budiyanto minta Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran memberikan perlindungan terkait laporan dugaan pemalsuan E-KTP PT. Harossa Darma Nusantara.

Ia berharap proses hukum dapat berjalan sesuai dengan azas keadilan dan kebenaran berdasarkan pasal 372 atau 378 KUHP.

“Hari ini saya telah dikriminalisasi oleh seorang pemilik KTP ganda, bahkan memiliki empat KTP yaitu Hartono M Fadli yang telah membuat lima laporan dan sampai hari ini sudah empat laporan insyaallah tidak akan terbukti, karena memang tidak terjadi apa-apa,” ungkapnya.

Budiyanto mengaku telah melaporkan Hartono M Fadil ke Polda Metro Jaya pada tanggal 31 Desember 2021 atas dugaan tindak pidana sesuai pasal 263 atau 266 KUHP.

“Kami mohon perlindungan agar laporan kami bisa berjalan dengan baik sesuai dengan azas keadilan dan kebenaran, sebab saya merasakan ada chemistry yang kurang nyaman di Unit III Harda dengan mengeluarkan dua SP2HP yang menurut hemat kami tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum yang sebenar-benarnya,” akunya.

Oleh sebab itu, dia meminta Kapolda Metro Jaya untuk menegakkan hukum sebagai panglima hukum di Indonesia. (Bis)

Camat Tamara Imbau Masyarakat Bersama-sama Menjaga Kamtibmas

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Di tengah meningkatnya aksi kriminalitas dan tawuran di Bulan Ramadan tahun ini, jajaran aparatur Kecamatan Tambun Utara (Tamara) mengimbau warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Hal itu pun sudah kerap disampaikan dalam setiap kegiatan Rapat Minggon Kecamatan dan Desa.

Camat Tambun Utara, Najmuddin mengatakan, di Bulan Ramadan ini biasanya banyak aksi tawuran pelajar karena anak-anak sedang libur sekolah, biasanya aksi tawuran terjadi pasca shalat tarawih, menjelang sahur dan setelah sahur. Dan beberapa hari yang lalu sudah ada korban tewas akibat aksi tawuran tersebut.

“Kami mengimbau kepada warga masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas, karena kalau hanya mengandalkan Pemerintah Kecamatan, Pemdes, Kepolisian, TNI, Linmas, dan Ormas-ormas itu masih belum cukup untuk menghadapi kenakalan anak-anak kita,” ungkapnya kepada para awak media.

Dikatakan Mantan Lurah Bahagia, Kecamatan Babelan ini, para orangtua harus berperan untuk menjaga anak-anaknya agar jangan sampai keluar malam di Bulan suci Ramadan ini. Menurut dia, terkadang orangtua kurang protektif dalam menjaga anak-anaknya, tidak mencari anak-anaknya jika tidak pulang dan tidak melarang anak-anaknya untuk keluar malam.

Peningkatan kriminalitas seperti aksi pembegalan, curanmor dan lainnya, lanjut Najmuddin, juga banyak terjadi di Bulan Ramadan ini karena meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk Ramadan dan pulang ke kampung halaman. Dirinya pun mengimbau untuk selalu menghidupkan Siskamling, serta dibentuk Satgas Desa yang anggotanya berasal dari RT, RW sampai Pemdes untuk mengontrol keadaan kampung atau desanya masing-masing.

“Karena masyarakat kami juga banyak kaum urban, kami meminta kepada masyarakat yang akan pulang kampung untuk melapor ke RT, RW atau Desa setempat. Kalau rumah kosong dan terjadi pencurian menyalahkan RT dan RW karena tidak bisa menjaga keamanan, padahal tidak melapor,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengimbau warga masyarakat di wilayah Kecamatan Tambun Utara untuk mengisi Bulan Ramadan dengan berbagai aktifitas ibadah, seperti Puasa, Shalat Tarawih, Shalat Subuh berjamaah, Tadarus Al-Quran dan lainnya, agar di bulan suci ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah.

“Di Bulan Ramadan ini juga tetap dilaksanakan percepatan vaksinasi booster massal yang dilaksanakan pasca Shalat Tarawih, sebagai syarat dari pemerintah untuk masyarakat yang akan berangkat mudik dan dalam rangka meningkatkan herd immunity dari virus COVID 19,” tandasnya.(Rz)

Polres Metro Jakarta Barat Pulangkan 206 Demonstran Yang Sempat Diamankan

Penulis
Redaksi beksi
-



BIN|Jakarta – Polres Metro Jakarta Barat memulangkan 206 massa aksi yang sempat diamankan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI untuk melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (11/4/2022).

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan ratusan remaja itu diamankan sebelum dimulainya unjuk rasa. Tak ditemukan senjata tajam dari ratusan massa tersebut.

“Ya dipulangkan, tidak ada yg bawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya,” kata KombesPol Ady saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (12/4/2022).

KombesPol Ady menyatakan ratusan massa tersebut dijemput oleh orang tuanya masing-masing pada malam harinya. Sebelum dipulangkan, mereka mendapatkan wejangan terlebih dulu dari pihak kepolisian agar tidak lagi mudah terprovokasi.

“Wejangan sebagaimana orang tua kepada anaknya. Jadilah leader, jangan menjadi follower, tentukan sikap dan perilaku yang positif dari sekarang. Jadilah generasi yang membangun, punya komitmen kuat dan tidak mudah terprovokasi atas hasutan,” terang KombesPol Ady.

Diketahui, ratusan massa tersebut diamankan di sejumlah titik. Antara lain, Kecamatan Tanjung Duren 24 orang, Palmerah 24 orang, Tamansari dua orang, dan Kalideres 29 orang.

Kemudian di wilayah Cengkareng ada 17 orang yang diamankan, di Tambora dua orang, dan di dekat kantor Polres Metro Jakarta Barat sebanyak 108 orang. (Wati)

Perkuat Pemberantasan Korupsi, KPK Terima 43 Jaksa Baru

Penulis
Redaksi beksi
-



BIN I Jakarta, pada 11 April 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima personil baru dari Kejaksaan sejumlah 43 pegawai untuk ditugaskan di beberapa posisi pada unit kerja di KPK. Penambahan personil ini merupakan penugasan tahap kedua dari hasil rekrutmen yang telah diselenggarakan sejak tahun 2021.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa bersama Ketua Persatuan Jaksa di KPK periode 2020-2023 Budi Sarumpaet menerima secara langsung personil baru dari Kejaksaan tersebut. Penerimaan secara definitif kepada 43 pegawai ini baru dapat dilaksanakan karena mereka masih harus menyelesaikan tugasnya di Kejaksaan.

Sebelumnya, pada tahap pertama 12 pegawai telah dilakukan penugasan di Direktorat Penuntutan sejumlah 7 pegawai, Direktorat Labuksi 2 pegawai, Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi 2 pegawai, serta Sekretariat Dewan Pengawas 1 pegawai.

“Kita berharap pengalaman teman-teman di kejaksaan bisa memperkaya pelaksanaan tugas di KPK, dan pengalaman teman-teman yang lebih dulu ada di sini bisa menambah wawasan bagi yang baru bergabung,” kata Cahya.

Dari rekrutmen tersebut sejumlah 55 pegawai dinyatakan lulus dan telah dilantik pada 10 Februari 2022 dengan penugasan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, bagi 12 pegawai yang mulai bertugas pada 10 Februari 2022 dan tahap kedua bagi 43 pegawai yang mulai bertugas pada 11 April 2022.

Selanjutnya bagi 43 pegawai baru ini akan ditugaskan di Direktorat Penuntutan sejumlah 34 pegawai, Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) 3 pegawai, Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi 4 pegawai, Inspektorat 1 pegawai, serta di Sekretariat Dewan Pengawas 1 pegawai.

Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI Hermon Dekristo, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Agustinus Herimulyanto, serta Kepala Sub Bagian Kekaryaan, Perizinan, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Normadi Elfajr juga mengantarkan langsung penugasan personil baru ini.

Hermon menyampaikan harapannya agar saat mereka kembali sudah mendapatkan ilmu untuk bersinergi dan bekal baik untuk pengembangan diri maupun institusi. Dia juga berpesan agar senantiasa menjaga marwah institusi, bukan hanya KPK tapi juga Kejaksaan.

“Kami sudah memberikan masukan kepada para personil yang ditugaskan, terutama dalam hal menjaga integritas dan profesional sebagai penegak hukum agar menjaga nama baik,” kata Hermon.(Red)

Aksi BEM SI Berjalan Damai, Prodewa Apresiasi Langkah Polri

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Jakarta – Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa) Fauzan Irvan mengapresiasi Polri yang mengamankan aksi dari BEM SI secara humanis sehingga aksi tersebut berjalan aman dan damai.

“Saya menyaksikan dari media sosial maupun info dari kawan-kawan Mahasiswa di Lapangan, aksi berjalan dengan damai, aspirasi mahasiswa pun diterima dengan baik oleh Pimpinan DPR RI”

Fauzan melanjutkan, “Aksi Mahasiswa ini harus di pandang sebagai refleksi dari kegelisahan suara masyarakat, karena sejatinya mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat”

Selain itu, Mantan Koordinator BEM SI Jawa Barat ini juga mengatakan aksi dari BEM SI menandakan konsistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada Rakyat.

Tidak hanya itu, Direktur Eksekutif Nasional Prodewa ini mengapresiasi Kapolri yang Berani naik Mobil Komando Mahasiswa.

“Kami apresiasi dan Respect kepada Bapak Kapolri, yang dengan berani nya naik diatas mobil Komando Mahasiswa kemudian mengatakan “Suara Mahasiswa adalah Suara Demokrasi dan Suara Rakyat” tentu ini menandakan aparat kita tidak alergi dengan Demonstrasi dan Kritikan juga merupakan angin segar untuk demokrasi Indonesia” Sambut Fauzan

Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa) Fauzan Irvan mengapresiasi Polri yang mengamankan aksi dari BEM SI secara humanis sehingga aksi tersebut berjalan aman dan damai.

“Saya menyaksikan dari media sosial maupun info dari kawan-kawan Mahasiswa di Lapangan, aksi berjalan dengan damai, aspirasi mahasiswa pun diterima dengan baik oleh Pimpinan DPR RI”

Fauzan melanjutkan, “Aksi Mahasiswa ini harus di pandang sebagai refleksi dari kegelisahan suara masyarakat, karena sejatinya mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat”

Selain itu, Mantan Koordinator BEM SI Jawa Barat ini juga mengatakan aksi dari BEM SI menandakan konsistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada Rakyat.

Tidak hanya itu, Direktur Eksekutif Nasional Prodewa ini mengapresiasi Kapolri yang Berani naik Mobil Komando Mahasiswa.

“Kami apresiasi dan Respect kepada Bapak Kapolri, yang dengan berani nya naik diatas mobil Komando Mahasiswa kemudian mengatakan “Suara Mahasiswa adalah Suara Demokrasi dan Suara Rakyat” tentu ini menandakan aparat kita tidak alergi dengan Demonstrasi dan Kritikan juga merupakan angin segar untuk demokrasi Indonesia” Sambut Fauzan.(Red)

BEM SI Sebut Aksinya Damai Dan Aspirasi Tersampaikan Dengan Baik

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Jakarta – Koordinator Media BEM Seluruh Indonesia, Luthfi menyebutkan aksi yang dilakukan hari ini (11/4/22) berjalan dengan lancar dan kondusif.

“Alhamdulillah aksi hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif, kami mulai aksi pukul 12.00 dan bubar pada pukul 15.30 WIB” Ujar Luthfi

Aksi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) ini merupakan lanjutan dari aksi BEM SI pada 28 Maret 2022 lalu. Yang intinya menolak wacana penundaan Pemilu atau amandemen Pemilu, Mengkaji Ulang UU IKN dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Aspirasi BEM SI ini diterima langsung oleh Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco , Rahmat Gobel dan Lodewijk di dampingi Kapolri RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam orasi di depan pimpinan DPR dan Kapolri, Koordinator Pusat BEM SI mengungkapkan bahwa Aspirasi ini murni dari suara Rakyat untuk disampaikan ke Wakil Rakyat .

“Aspirasi ini murni dari suara Rakyat untuk disampaikan ke Wakil Rakyat , kami meminta pimpinan DPR disini mengawakili suara Rakyat bukan Suara Partai Politik” Tegas Kahar

Setelah aspirasi diterima dengan baik massa dari BEM SI membubarkan diri lalu kemudian mulai muncul keributan dan kerusuhan.

Luthfi menyebut kerusuhan itu bukan terjadi oleh massa BEM SI , tetapi oleh oknum Provokator dan Penyusup.

“Kerusuhan itu bukan oleh kami dari BEM SI, aksi kami damai dan sudah tersampaikan aspirasinya dengan baik, Setelah kami bubar baru mulai berdatangan oknum provokator dan penyusup” Tegas Luthfi

Aksi ini berjalan dengan baik dan damai karena mendapatkan pengawalan yang ketat oleh aparat Kepolisian. Sehingga aspirasi BEM SI dapat tersampaikan dengan baik kepada Pimpinan DPR.

Luthfi melanjutkan, bahwa mereka akan terus mengawal semua tuntutan ini sampai tuntas.(Red)

Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki, Mengajak Camat dan Kepala desa di Kabupaten Bekasi untuk Pantau Titik Rawan Tawuran Remaja Selama Ramadhan

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki mengajak para camat dan kepala desa di Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemantauan dan penjagaan di titik-titik yang rawan terjadinya tawuran remaja selama bulan suci Ramadan.

Akhmad Marjuki mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan atas terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa kelompok remaja yang ada di Kabupaten Bekasi selama bulan Ramadan.

“Saya sangat menyayangkan sekali atas terjadinya tindakan gangguan kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Kita akan melakukan pencegahan tawuran remaja yang saat ini sedang marak terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi, dengan cara mengintensifkan kembali patroli di tempat-tempat yang rawan gangguan ketertiban umum,” kata Marjuki saat ditemui pada acara Peresmian Gedung Serbaguna LDII Karangbahagia, pada Minggu (10/04/2022).

Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi Polres Metro Bekasi yang sudah pro aktif dalam melakukan pencegahan, dengan menggiatkan patroli di titik-titik rawan tawuran.

“Setiap Camat dan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bekasi harus melakukan penjagaan di pos titik rawan kerumunan yang memiliki potensi tawuran, agar kita bisa menindak lanjuti tindak kekerasan yang terjadi saat ini,” tambahnya.

Selain itu Marjuki juga mengimbau kepala seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya kepada orang tua yang memiliki anak remaja, untuk mengawasi anaknya jangan sampai menjadi korban apalagi ikut dalam tawuran yang marak terjadi belakang ini.

Camat Karangbahagia Karnadi mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada perangkat Desa, RT RW dan tokoh masyarakat untuk membuka pos-pos penjaga di tiap-tiap desa.

“Sesuai arahan dari Plt Bupati Bekasi, kita akan melakukan penjagaan di beberapa titik rawan tawuran di tiap-tiap desa, yang bisa meminimalisir terjadinya tawuran remaja selama Ramadan,” ucapnya.

Karnadi menambahkan, pelaku tawuran rata-rata masih anak-anak muda di bawah umur 19 tahun atau berstatus masih pelajar SMP maupun SMA.

“Saya ingin anak-anak remaja menjaga masa depannya dengan tidak melakukan kegiatan negatif seperti tawuran, padahal banyak kegiatan positif yang bisa mereka kerjakan, karena itu perlu adanya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya,” kata Karnadi.(Red)

Sekda Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi Ungkapkan, Kemiskinan Ekstrim, Secara Keseluruhan Provinsi Jawa Barat Menurun

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi memberi perhatian penuh dalam penanganan angka kemiskinan maupun stunting, dengan meningkatkan koordinasi antara satuan perangkat daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi mengungkapkan, terkait dengan data kemiskinan ekstrim, secara keseluruhan provinsi Jawa Barat menurun dibandingkan tahun kemarin. Hanya saja ada sedikit peningkatan di beberapa kota dan kabupaten.

“Tentunya ini harus kita verifikasi dan validasi lagi data -datanya, khususnya di Kabupaten Bekasi, kita sudah memberikan arahan kepada dinas-dinas terkait, untuk di cek bersama Badan Pusat Statistik (BPS), baik itu masalah kemiskinan ekstrim maupun stunting,” kata Sekda Dedy Supriyadi, usai mengikuti rapat koordinasi terkait kemiskinan ekstrim dan stunting, secara virtual, di Command Center Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Senin, (11/4/22).

Selain itu, Dedy menyebutkan, pihaknya akan melakukan intervensi terhadap program pemerintah agar dapat berjalan secara optimal.

“Ya, kami bersama dinas terkait dan BPS, akan melakukan intervensi program terhadap data kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Bekasi agar angkanya semakin menurun,” terangnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPS Jawa Barat sebagai upaya penyediaan data terintegrasi yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi.

“Sesuai arahan dari Sekda Kabupaten Bekasi, Diskominfosantik akan berkordinasi dengan BPS terkait penyediaan data yang berkaitan dengan masalah kemiskinan ekstrem ini,” kata Jaoharul.

Data tersebut, kata Jouharul Alam, akan menjadi rujukan bagi dinas-dinas terkait untuk menindaklanjuti melalui kebijakan program di masing-masing dinas untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem.

“Jadi dari data tersebut, tindak lanjutnya tetap ada di dinas terkait. Misalnya, peningkatan derajat kesehatan maka ranahnya ada di Dinas Kesehatan atau yang berkaitan langsung dengan masalah tersebut, seperti Dinas Sosial dan dinas lainnya,” ujarnya.(Red)

UU TPKS Disahkan, Puan Dapat Apresiasi Tinggi dari Elemen Perempuan

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat penghargaan tinggi dari elemen perempuan dalam pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Puan dianggap berjasa karena terus berkomitmen mengesahkan undang-undang yang pembahasannya dimulai sejak beberapa periode DPR lalu.

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Dalam rapat paripurna ini turut hadir sejumlah aktivis perempuan dari berbagai organisasi.

“Dalam rapat ini turut hadir organisasi perempuan Indonesia,” kata Puan lalu menyapa aktivis-aktivis perempuan tersebut.

Beberapa organisasi perempuan yang hadir untuk menyaksikan pengesahan UU TPKS di antaranya seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pengada Layanan, Yayasan
LBH APIK Jakarta, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat, Peruati, Puan Seni Indonesia, GMNI, LRC-KJHAM, WCC Mawar Balqis, dan Yayasan Kesehatan Perempuan.

Pengesahan UU TPKS pun diawali dengan penyampaian pendapat dari fraksi-fraksi. Kemudian ada juga laporan dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR yang juga Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ucap Puan untuk meminta persetujuan anggota dewan.

“Setuju,” jawab anggota DPR dalam Rapat Paripurna dilanjutkan dengan ketokan palu sidang dari Puan sebagai penanda UU TPKS telah disahkan.

Usai UU TPKS disahkan, tepuk tangan dan sorak sorai membahana dalam ruang rapat paripurna DPR. Puan mendapat standing ovation dari aktivis perempuan yang berdiri di balkon. Mayoritas Anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna pun juga ikut berdiri dan bertepuk angin memberikan apresiasi.

Atas penghargaan yang diberikan, Puan membalas dengan melambaikan tangannya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memperjuangkan UU TPKS, termasuk jajaran pemerintah, aktivis, dan anggota DPR lintas fraksi.

“Pengesahan RUU TPKS menjadi UU adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia menjelang diperingatinya Hari Kartini sebentar lagi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Tetapi ini juga hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa kita. Karena UU TPKS adalah hasil kerja bersama sekaligus komitmen bersama kita, untuk menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual,” lanjut Puan dengan suara bergetar menahan tangis.

Puan menegaskan, implementasi UU TPKS nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Khususnya, kata Puan, sebagai perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia.

“Karenanya perempuan Indonesia tetap dan harus semangat. Merdeka!” ungkap mantan Menko PMK tersebut.

Pernyataan Puan disambut hangat para aktivis perempuan yang hadir. Mereka merupakan perwakilan aktivis-aktivis yang terus memperjuangkan pengesahan UU TPKS.

“Puan untuk perempuan Indonesia!” teriak para aktivis yang menyebut diri mereka sebagai anggota Fraksi Balkon.

Perwakilan pejuang UU TPKS itu berterima kasih karena Puan telah merealisasikan komitmennya. Sejak menjadi Menko PMK, Puan memang menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan agar UU TPKS disahkan.

“Terimakasih Mba Puan sudah memperjuangkan UU TPKS,” ujar perwakilan aktivis.

Sementara itu Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya mengatakan pengesahan UU ini menjadi buah penantian panjang korban-korban kekerasan seksual. Termasuk bagi kaum permpuan, kelompok disabilitas, dan anak-anak.

“Ini sebuah pencapaian kita bersama. Terima kasih atas semua pihak, teman-teman di Baleg, kalian luar biasa. Termasuk Gugus Tugas dari Pemerintah. Semoga ini menjadi langkah awal bagaimana peradaban kita memuliakan perempuan dan anak bisa terealisasi,” papar Willy.

Di sisi lain, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengingatkan soal implementasi dari UU TPKS beserta aturan turunannya usai disahkan.

“Yang perlu terus kita ingat agar UU ini nantinya memberikan manfaat ketika diimplementasikan, khususnya bagi korban kekerasan seksual,” terang Bintang.(Red)

1...203204205...243Halaman 204 dari 243
© beksiindonesianews.co.id by db