2.8 C
New York
Friday, March 13, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 17

Kadin DPMD Kab,Bekasi Dukung Penuh Inovasi Ketua Tim Penggerak PKK Marlynda Ade Kuswara

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap program inovasi yang akan dijalankan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi, Marlynda Ade Kuswara.

Dukungan ini disampaikan oleh Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, setelah pelantikan Marlynda oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Depok beberapa waktu lalu.

Rahmat Atong menekankan pentingnya soliditas seluruh pengurus Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, hingga kelurahan. Dengan konsolidasi yang matang, ia meyakini program PKK dapat dijalankan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Yang jelas, seluruh pengurus TP PKK harus solid di semua tingkatan. Jika konsolidasi berjalan dengan baik, maka pelaksanaan program akan lebih mudah dan efektif,” ujarnya kepada Humas Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jumat (14/03/2025).

Sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Rahmat menyebut bahwa lomba-lomba bersifat seremonial di tingkat kabupaten kemungkinan akan dihapus. Sebagai gantinya, program akan lebih diarahkan ke tingkat desa dan kecamatan sesuai dengan 10 program PKK.

“Kami mendorong agar inovasi yang dibuat TP PKK lebih menyentuh akar rumput, dengan melibatkan masyarakat desa secara masif,” jelasnya.

Rahmat juga menyambut baik gagasan Gubernur Jawa Barat untuk mengumumkan inovasi-inovasi PKK melalui media sosial guna mendorong partisipasi aktif para kader.

Menurutnya, langkah ini dapat memotivasi para anggota TP PKK untuk lebih kreatif dalam menciptakan program yang berdampak luas bagi masyarakat.

Terkait efisiensi anggaran, Rahmat memastikan bahwa program TP PKK Kabupaten Bekasi tidak terkena refocusing secara signifikan. Jika ada efisiensi, ia berkomitmen untuk mencari dukungan anggaran dari berbagai pihak agar program tetap berjalan optimal.

“Total efisiensi anggaran di DPMD mencapai 9 persen, namun kegiatan TP PKK tetap dapat berjalan maksimal. Kami optimis program ini bisa terlaksana dengan baik,” tutupnya.

Dengan adanya dukungan penuh dari DPMD Kabupaten Bekasi, diharapkan Tim Penggerak PKK dapat semakin solid dan inovatif dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kecamatan.

Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat untuk mengedepankan program berbasis akar rumput yang lebih substansial dibanding kegiatan seremonial.

Selain itu, komitmen untuk menjaga keberlanjutan anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas dan keberhasilan program dalam jangka panjang.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat, inovasi yang dihasilkan TP PKK diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan berkontribusi pada pembangunan sosial di Kabupaten Bekasi, terangnya.(Red)

HPN 2025 Diskominfosantik Kabupaten Bekasi Gelar Santunan Anak Yatin Dan Buka Puasa Bersama

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi mengapresiasi peran insan pers dalam kegiatan santunan anak yatim yang digelar dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Acara tersebut berlangsung pada Sabtu, 15 Maret 2025, di Sekretariat PWI Bekasi Raya, Margajaya, Kota Bekasi, dan dihadiri oleh berbagai organisasi serta komunitas pers.

Dalam kegiatan ini, puluhan anak yatim dari berbagai wilayah di Bekasi menerima santunan berupa uang dan paket sembako. Selain itu, acara juga diisi dengan tausiyah singkat yang memberikan motivasi bagi para hadirin sebelum berbuka puasa bersama.

Sekretaris Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Eko Suparyadi, menyampaikan apresiasinya terhadap kepedulian insan pers yang tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam kegiatan sosial.

“Kegiatan ini bukan hanya bagian dari peringatan HPN, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian insan pers terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang,” ujar Eko.

Ketua Panitia HPN Bekasi Raya, Suryono, menegaskan bahwa peringatan HPN tahun ini difokuskan pada kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami ingin memperingati HPN dengan kegiatan yang bermanfaat, bukan hanya bagi insan pers tetapi juga bagi masyarakat luas. Santunan ini diharapkan bisa membantu anak-anak yatim dan memberikan kebahagiaan di bulan Ramadan,” katanya.

Acara ini ditutup dengan buka puasa bersama, yang semakin mempererat hubungan antara insan pers, pemerintah daerah, serta anak-anak yatim yang hadir.

Dengan adanya kegiatan ini, Diskominfosantik Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam mendukung peran insan pers sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran sosial di masyarakat. 

Rangkaian peringatan HPN 2025 di Bekasi Raya tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi para jurnalis, tetapi juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap lingkungan dan kelompok yang membutuhkan. Ke depan, sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah diharapkan terus terjalin dalam berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat luas.(Red)

KORMI Kabupaten Bekasi Resmi Luncurkan Maskot Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Kabupaten (Forkab) III tahun 2025

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bekasi secara resmi meluncurkan Maskot Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Kabupaten (Forkab) III tahun 2025. Acara peluncuran ini digelar di Hotel Javapalace, Jababeka, pada Sabtu (15/3/2025) dan diresmikan oleh Wakil Bupati Bekasi yang juga Ketua KORMI Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja.

Maskot Forkab III tahun ini adalah burung blekok, yang diberi nama Bakumara (Bangkit, Maju, Sejahtera). Wabup Asep menjelaskan bahwa pemilihan burung blekok sebagai maskot mencerminkan semangat kebangkitan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Bekasi melalui olahraga rekreasi.

“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen KORMI dalam mengembangkan semangat olahraga, mempererat tali persaudaraan, serta membangun gaya hidup sehat di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Asep.

Forkab III tahun 2025 dijadwalkan berlangsung pada 26-27 April dengan melibatkan 15 induk olahraga. Wabup Bekasi berharap panitia dan penyelenggara dapat memastikan kesiapan venue agar acara berjalan lancar serta memberikan pengalaman terbaik bagi peserta dan masyarakat.

Ketua KORMI Jawa Barat, Denda Alamsyah, mengapresiasi perkembangan KORMI Kabupaten Bekasi yang semakin aktif dalam mengembangkan olahraga rekreasi. Ia menekankan pentingnya memperluas cakupan kegiatan olahraga rekreasi hingga ke tingkat kecamatan dan sekolah.

“Launching ini bukan sekadar acara olahraga, tetapi juga wadah untuk merayakan kebersamaan, sportivitas, dan kreativitas dalam berbagai kegiatan,” tambahnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Budpora) Iman Nugraha, Kepala Dinas Pendidikan Imam Faturochman, perwakilan TNI/Polri, serta jajaran pengurus KORMI Kabupaten Bekasi.

Dengan diluncurkannya maskot Bakumara, KORMI Kabupaten Bekasi semakin meneguhkan perannya dalam memajukan olahraga rekreasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Forkab III tahun 2025 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan, melestarikan olahraga tradisional, serta mempromosikan budaya dan pariwisata daerah. 

Melalui sinergi antara KORMI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, Forkab III diharapkan dapat terselenggara dengan sukses dan menjadi momentum kebangkitan olahraga rekreasi di Kabupaten Bekasi.(Red)

Pasca Banjir UPTD Wilayah II DLH Kabupaten Bekasi Gercep Bersihkan Sampah Di Tambun Utara

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – UPTD Wilayah II Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bergerak cepat membersihkan sampah pasca banjir di Tambun Utara. Sebanyak 30 truk dikerahkan untuk mengangkut tumpukan sampah di berbagai titik terdampak, terutama di Perumahan The Palm Residence.

Kepala UPTD Wilayah II DLH Kabupaten Bekasi, Adi Suryana, mengatakan bahwa penanganan sampah pasca banjir menjadi prioritas untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami fokus mengangkut sampah organik dan non-organik yang terbawa banjir, serta membersihkan saluran air agar tidak tersumbat,” ujarnya saat meninjau lokasi, Jumat (15/3/2025).

Selain melakukan pengangkutan sampah, UPTD Wilayah II DLH juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan dengan memilah dan membuang sampah di tempat yang telah disediakan.

Hingga saat ini, proses pengangkutan sampah pasca banjir di Tambun Utara masih berlangsung dengan lancar. UPTD Wilayah II DLH Kabupaten Bekasi terus bekerja secara maksimal untuk memastikan seluruh sampah yang menumpuk dapat terangkut dan lingkungan kembali bersih.

Selain itu, upaya pembersihan ini diharapkan dapat mencegah potensi masalah kesehatan akibat limbah banjir serta memastikan saluran air tetap berfungsi dengan baik guna mengurangi risiko banjir susulan.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan, lingkungan yang sehat dan nyaman dapat segera terwujud.(Red)

Wabup Kabupaten Bekasi Asep Surya Atmaja; Pemkab Menjalin Kerja Sama Dengan Berbagai Pihak Upaya Pemulihan Pasca Bencana Banjir

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus berupaya mempercepat pemulihan pasca bencana banjir yang melanda sejumlah kecamatan. Langkah pemulihan dilakukan dengan menggandeng pihak swasta lokal maupun asing, terutama dalam perbaikan sarana umum yang terdampak banjir.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, saat ini masih terdapat satu titik banjir di Kampung Baru Setia Mekar, RT 03/04, Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan.

Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa upaya pemulihan mencakup normalisasi kali, perbaikan fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, puskesmas, serta pendataan lahan pertanian yang terdampak banjir.

“Hari ini kami menerima perwakilan Yayasan Latter-Day Saint Humanitarian Center Charities Indonesia dari Amerika Serikat. Mereka ingin membantu pemulihan pasca banjir, khususnya dalam perbaikan fasilitas umum seperti posyandu, sekolah, dan puskesmas,” ujar Asep usai audiensi di Ruang Rapat Bupati, Gedung Bupati, Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat (14/3/2025).

Pemkab Bekasi akan mengajukan daftar sarana umum yang terdampak banjir agar dapat disesuaikan dengan fokus bantuan dari yayasan tersebut. Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya pemulihan, termasuk sebelumnya dengan pihak swasta dari Tiongkok.

“Percepatan pemulihan pasca bencana akan terus kami matangkan, mengingat dampak banjir yang telah menimbulkan banyak kerugian. Penanganan secara permanen melalui kolaborasi menjadi langkah positif,” tambahnya.

Selain itu, tim tenaga kesehatan dari organisasi medis juga dijadwalkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak di Kecamatan Babelan. Asep menekankan bahwa penanganan banjir dan dampaknya membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dari berbagai pihak.

Pemkab Bekasi berkomitmen untuk terus mempercepat pemulihan pasca banjir melalui berbagai langkah strategis, termasuk perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan pendampingan bagi masyarakat terdampak. Kolaborasi dengan pihak swasta, baik lokal maupun asing, menjadi salah satu strategi utama dalam memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan berkelanjutan. 

Selain itu, upaya mitigasi jangka panjang juga akan diperkuat guna meminimalisir risiko bencana serupa di masa mendatang. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan pemulihan dapat segera tuntas, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan normal, terangnya.(Red)

Pemkab Bekasi dan DPRD Bahas Raperda LP2B

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Regulasi ini disusun untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian serta mengatasi ancaman alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyampaikan Nota Penjelasan Raperda LP2B dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada Jumat (14/03/2025). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya peraturan ini untuk menjaga stabilitas produksi pangan di daerahnya.

“Luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi semakin berkurang setiap tahun akibat alih fungsi lahan, sementara surplus beras juga mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk,” ujar Ade Kunang.

Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap lahan pertanian semakin meningkat, baik akibat fragmentasi lahan karena pewarisan, pergeseran petani ke sektor usaha lain, maupun faktor ekonomi yang membuat mereka sulit mempertahankan lahan.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi memandang perlu adanya regulasi yang dapat melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali,” tambahnya.

Ade Kunang berharap Raperda LP2B dapat menjadi instrumen hukum yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan dan melindungi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi.

Dengan adanya Raperda LP2B, Pemkab Bekasi dan DPRD berharap dapat menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menjaga kelangsungan lahan pertanian di tengah pesatnya urbanisasi dan alih fungsi lahan. Regulasi ini diharapkan tidak hanya melindungi kepemilikan lahan petani, tetapi juga memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.

Melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, implementasi kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta keberlanjutan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian di Kabupaten Bekasi.(Red)

Kolaborasi DSDABMBK Kabupaten Bekasi Dengan Camat Pebayuran Pastikan Percepatan Perbaikan Tanggul Irigasi Yang Jebol

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Camat Pebayuran, Hasyim Adnan Adha, bersama Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi memastikan percepatan perbaikan tanggul irigasi yang jebol di Kampung Babakan Kongsi, Desa Sumberurip.

Hasyim menjelaskan bahwa jebolnya tanggul sepanjang lima meter disebabkan oleh hujan deras dan meningkatnya volume air dari hulu, sehingga tanggul tidak mampu menahan debit air. Sebagai langkah pemulihan, DSDABMBK menerjunkan satu unit alat berat excavator untuk memperbaiki kerusakan serta melakukan normalisasi sepanjang 800 meter guna memperkokoh struktur tanggul.

“Saat ini perbaikan sedang berlangsung, termasuk normalisasi tanggul untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang,” ujar Hasyim, Jumat (14/03/2025).

Ia menambahkan bahwa saat kejadian, air sempat menggenangi area persawahan warga. Namun, kondisi saat ini sudah kembali normal dan tidak berdampak negatif terhadap pertanian. Sebelumnya, pihaknya bersama masyarakat telah melakukan langkah awal dengan membangun bendungan darurat secara gotong royong.

Hasyim juga mengapresiasi dukungan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Dinas SDABMBK, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Pemerintah Desa Sumberurip, Koramil, Polsek, serta masyarakat yang telah bahu-membahu menangani perbaikan tanggul.

Hasyim menegaskan bahwa perbaikan tanggul jebol ini bukan hanya langkah darurat, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan ketahanan infrastruktur irigasi di wilayah Pebayuran.

Ia berharap pembangunan tanggul permanen dan normalisasi tanggul kritis dapat segera direalisasikan guna mencegah risiko banjir berulang yang dapat berdampak pada masyarakat dan sektor pertanian.

Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, untuk terus bersinergi dalam menjaga serta merawat infrastruktur yang telah diperbaiki.

Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan kejadian serupa dapat diminimalisir, sehingga keberlanjutan kehidupan dan perekonomian warga tetap terjaga, tegasnya.(Red)

PT. BAI dan PT. MIPI Diduga Menyerobot Lahan, Ahli Waris Lahan Pasang Plang

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Bintan – Dengan dasar Surat Keterangan Tebas (SKT) Nomor 08/ST/1982 dengan luas 120 Hektar, tanah terletak di Kepenghuluan Gunung Kijang Kawal, Kecamatan Bintan Timur, Daerah Tingkat II Kepulauan Riau sekarang menjadi Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Pringgo Dekdo selaku salah seorang ahli waris dan bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Almarhum (Alm) Katiran didampingi Penasehat hukumnya Tri Wahyu, S.H, Edy Gunawan, S.H dan Ketua Umum LSM Cindai Kepulauan Riau, Edi Susanto (Edi Cindai) telah melakukan proses pemasangan plang di lokasi lahan miliknya di Jalan Bukit Piatu Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan pada Kamis (13/03/2025).

Tri Wahyu, S.H selaku Penasehat Hukum ahli waris menyatakan dan menegaskan bahwa proses pemasangan plang ini sudah sesuai dan merujuk dengan peraturan yang berlaku.

“Ya pemasangan plang ini karna kami memiliki dasar surat tentunya dan kami juga mengikuti apa yang diamanahkan oleh PP 18 Tahun 2021 jo PP 24/1997. Pada intinya tujuan dari pemasangan plang ini untuk memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan agar siapapun yang merasa juga memiliki tanah dan mempunyai hubungan hukum atas lahan itu, baik sebagian ataupun seluruhnya dapat melakukan konfirmasi dan koordinasi guna terkait lahan tersebut serta dengan itikad baik dapat menyelesaikan dengan Pihak kami, baik itu secara mediasi maupun upaya hukum lainnya agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan,” ungkapnya.

Ditambahkan pula oleh ahli waris Alm Katiran, Pringgo Dekdo memaparkan sejumlah fakta dan data otentik bagaimana orang tuanya memperoleh tanah tersebut.

“Sejarahnya, tanah ini diperoleh dengan cara menebas hutan pada tahun 1982 bersamaan dengan keluarga Alm Katiran yang pada saat itu selaku pengawal alat berat sekaligus keamanan yang ditugaskan TNI AL Tanjung Pinang untuk pekerjaan pembukaan jalan Kabupaten,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pringgo juga membeberkan kronologis awal bagaimana tanah tersebut bisa menjadi objek penyerobotan dan tumpang tindih.

Pada tahun 2012, surat tersebut diserahkan oleh istri Alm. Katiran yaitu Miatun ke Kepala Desa kala itu, saudara LN dengan iming-iming akan dibantu dan dipermudah dalam urusan penerbitan surat dan turun waris, belakangan mulailah terbit surat-surat baru diatas lahan ini dan LN juga tidak mengakui pernah dititipkan surat tanah oleh ibu saya. Padahal bukti penitipan surat dan saksi ada,” katanya.

LN yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bintan Terpilih Periode 2024-2029 juga sudah dilaporkan oleh Maitun yang merupakan istri Alm Katiran ke Polres Bintan atas Dugaan Tindak Pidana ‘Penggelapan’ sejak September 2024 lalu.

Pringgo Dekdo juga menyampaikan secara detail bahwa berdasarkan informasi dan konfirmasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, pada tertanggal 14 Maret 2023, Pemerintah Desa Gunung Kijang memberikan keterangan tertulis bahwa lahannya saat ini berada dalam penguasaan dua perusahaan. Yakni PT. Mangrove Industri Park Indonesia (MIPI) dan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) serta masyarakat lain.

Dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa lokasi lahan tersebut pada batas Selatan sebelumnya terdapat jalan perkampungan dan saat ini berdiri Gudang atau Pabrik milik PT. MIPI. Kemudian pada batas Barat adalah sungai yang saat ini menjadi waduk yang dibangun oleh PT. BAI, sedangkan batas Utara yaitu sungai yang saat ini sudah dibangun akses jalan dan jembatan fasilitas PT. BAI dan batas Timur jalan raya Bukit Piatu Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang.

Sampai berita ini ditayangkan, awak media ini terus berupaya menghubungi beberapa pihak terkait yang berhubungan dengan persoalan lahan tersebut.(Ed)

Nurchaidir Kadin Perkimtan; Rutilahu dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD-S) Untuk Ciptakan Hunian Layak dan Sehat Juga Menciptakan Lingkungan Bersih

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan percepatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada tahun 2025. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa program ini menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

“Pemkab Bekasi berkomitmen memperbaiki rumah tidak layak huni agar masyarakat dapat tinggal di tempat yang lebih aman dan sehat,” ujar Bupati Ade saat membuka sosialisasi pembangunan Rutilahu dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD-S) di Gedung Wibawa Mukti, Rabu (12/03/2025).

Di anggaran 2025, Pemkab Bekasi mengalokasikan Rp1,4 miliar untuk memperbaiki 70 unit rumah di kawasan kumuh yang tersebar di empat desa dan dua kecamatan. Selain itu, sebanyak 1.600 unit rumah di luar kawasan kumuh yang tersebar di 32 desa dan 17 kecamatan juga akan diperbaiki.

Sejak 2019, program ini telah merenovasi 12.246 unit rumah dan akan terus berlanjut. Bupati Ade mengajak seluruh pihak, termasuk perangkat daerah, camat, dan kepala desa, untuk bekerja sama menyukseskan program tersebut.

Selain perbaikan Rutilahu, Pemkab Bekasi juga meningkatkan kualitas sanitasi melalui pembangunan SPALD-S. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Nur Chaidir, menjelaskan bahwa sistem ini bertujuan mengolah limbah domestik langsung dari sumbernya agar lebih ramah lingkungan dan sehat.

Dengan percepatan perbaikan Rutilahu dan peningkatan infrastruktur sanitasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Program ini tidak hanya bertujuan menyediakan hunian yang lebih layak dan sehat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi berbagai pihak, diharapkan setiap warga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat nyata dari program ini, sehingga kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bekasi terus meningkat di masa depan.”terangnya.(Red)

Dinas SDABMBK GERCEP Perbaiki Jembatan Jati Wangi dan Normalisasi Sungai Juga kali Akibat Banjir

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) sedang melakukan perbaikan Jembatan Jati Wangi di Kampung Babakan, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, yang putus akibat longsor.

Kepala Dinas SDABMBK, Henri Lincoln, menyampaikan bahwa perbaikan jembatan telah dimulai setelah tahap tanggap darurat, yang mencakup pembersihan lokasi dan sosialisasi kepada warga sekitar.

“Perbaikan ini kami targetkan selesai dalam tiga minggu, sehingga akses jalan utama bisa segera digunakan kembali oleh masyarakat,” ujar Henri saat menghadiri verifikasi usulan Musrenbang dan Reses di Hotel Holiday Inn Jababeka pada Selasa (12/3/2025).

Sebelumnya, Jembatan Jati Wangi amblas akibat tingginya curah hujan pada 3 dan 4 Maret 2025. Derasnya aliran air menyebabkan longsor yang merusak struktur jembatan, sehingga akses jalan utama terputus.

Selain perbaikan jembatan, Pemkab Bekasi melalui Dinas SDABMBK juga melakukan normalisasi sungai dan kali yang meluap akibat banjir di sejumlah wilayah.

“Untuk jembatan dan jalan lain yang terdampak, kami akan melakukan pendataan lebih lanjut. Biasanya ada tim rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan mengajukan usulan anggaran kepada pimpinan, baik melalui APBD 2026 maupun Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” jelas Henri.

Dengan perbaikan yang sedang berlangsung, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap akses jalan utama di wilayah tersebut segera pulih, sehingga mobilitas masyarakat dapat kembali normal.

Upaya ini juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam di masa depan. 

Selain itu, normalisasi sungai dan kali yang dilakukan di berbagai titik diharapkan dapat mengurangi risiko banjir serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan perbaikan dan memastikan anggaran rehabilitasi yang diperlukan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan.(Red)

1...161718...242Halaman 17 dari 242
© beksiindonesianews.co.id by db