BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus berupaya mempercepat pemulihan pasca bencana banjir yang melanda sejumlah kecamatan. Langkah pemulihan dilakukan dengan menggandeng pihak swasta lokal maupun asing, terutama dalam perbaikan sarana umum yang terdampak banjir.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, saat ini masih terdapat satu titik banjir di Kampung Baru Setia Mekar, RT 03/04, Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan.
Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa upaya pemulihan mencakup normalisasi kali, perbaikan fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, puskesmas, serta pendataan lahan pertanian yang terdampak banjir.
“Hari ini kami menerima perwakilan Yayasan Latter-Day Saint Humanitarian Center Charities Indonesia dari Amerika Serikat. Mereka ingin membantu pemulihan pasca banjir, khususnya dalam perbaikan fasilitas umum seperti posyandu, sekolah, dan puskesmas,” ujar Asep usai audiensi di Ruang Rapat Bupati, Gedung Bupati, Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat (14/3/2025).
Pemkab Bekasi akan mengajukan daftar sarana umum yang terdampak banjir agar dapat disesuaikan dengan fokus bantuan dari yayasan tersebut. Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya pemulihan, termasuk sebelumnya dengan pihak swasta dari Tiongkok.
“Percepatan pemulihan pasca bencana akan terus kami matangkan, mengingat dampak banjir yang telah menimbulkan banyak kerugian. Penanganan secara permanen melalui kolaborasi menjadi langkah positif,” tambahnya.
Selain itu, tim tenaga kesehatan dari organisasi medis juga dijadwalkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak di Kecamatan Babelan. Asep menekankan bahwa penanganan banjir dan dampaknya membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dari berbagai pihak.
Pemkab Bekasi berkomitmen untuk terus mempercepat pemulihan pasca banjir melalui berbagai langkah strategis, termasuk perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan pendampingan bagi masyarakat terdampak. Kolaborasi dengan pihak swasta, baik lokal maupun asing, menjadi salah satu strategi utama dalam memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan berkelanjutan.
Selain itu, upaya mitigasi jangka panjang juga akan diperkuat guna meminimalisir risiko bencana serupa di masa mendatang. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan pemulihan dapat segera tuntas, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan normal, terangnya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Regulasi ini disusun untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian serta mengatasi ancaman alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Bekasi.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyampaikan Nota Penjelasan Raperda LP2B dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada Jumat (14/03/2025). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya peraturan ini untuk menjaga stabilitas produksi pangan di daerahnya.
“Luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi semakin berkurang setiap tahun akibat alih fungsi lahan, sementara surplus beras juga mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk,” ujar Ade Kunang.
Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap lahan pertanian semakin meningkat, baik akibat fragmentasi lahan karena pewarisan, pergeseran petani ke sektor usaha lain, maupun faktor ekonomi yang membuat mereka sulit mempertahankan lahan.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi memandang perlu adanya regulasi yang dapat melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali,” tambahnya.
Ade Kunang berharap Raperda LP2B dapat menjadi instrumen hukum yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan dan melindungi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi.
Dengan adanya Raperda LP2B, Pemkab Bekasi dan DPRD berharap dapat menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menjaga kelangsungan lahan pertanian di tengah pesatnya urbanisasi dan alih fungsi lahan. Regulasi ini diharapkan tidak hanya melindungi kepemilikan lahan petani, tetapi juga memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.
Melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, implementasi kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta keberlanjutan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian di Kabupaten Bekasi.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Camat Pebayuran, Hasyim Adnan Adha, bersama Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi memastikan percepatan perbaikan tanggul irigasi yang jebol di Kampung Babakan Kongsi, Desa Sumberurip.
Hasyim menjelaskan bahwa jebolnya tanggul sepanjang lima meter disebabkan oleh hujan deras dan meningkatnya volume air dari hulu, sehingga tanggul tidak mampu menahan debit air. Sebagai langkah pemulihan, DSDABMBK menerjunkan satu unit alat berat excavator untuk memperbaiki kerusakan serta melakukan normalisasi sepanjang 800 meter guna memperkokoh struktur tanggul.
“Saat ini perbaikan sedang berlangsung, termasuk normalisasi tanggul untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang,” ujar Hasyim, Jumat (14/03/2025).
Ia menambahkan bahwa saat kejadian, air sempat menggenangi area persawahan warga. Namun, kondisi saat ini sudah kembali normal dan tidak berdampak negatif terhadap pertanian. Sebelumnya, pihaknya bersama masyarakat telah melakukan langkah awal dengan membangun bendungan darurat secara gotong royong.
Hasyim juga mengapresiasi dukungan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Dinas SDABMBK, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Pemerintah Desa Sumberurip, Koramil, Polsek, serta masyarakat yang telah bahu-membahu menangani perbaikan tanggul.
Hasyim menegaskan bahwa perbaikan tanggul jebol ini bukan hanya langkah darurat, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan ketahanan infrastruktur irigasi di wilayah Pebayuran.
Ia berharap pembangunan tanggul permanen dan normalisasi tanggul kritis dapat segera direalisasikan guna mencegah risiko banjir berulang yang dapat berdampak pada masyarakat dan sektor pertanian.
Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, untuk terus bersinergi dalam menjaga serta merawat infrastruktur yang telah diperbaiki.
Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan kejadian serupa dapat diminimalisir, sehingga keberlanjutan kehidupan dan perekonomian warga tetap terjaga, tegasnya.(Red)
BIN || Bintan – Dengan dasar Surat Keterangan Tebas (SKT) Nomor 08/ST/1982 dengan luas 120 Hektar, tanah terletak di Kepenghuluan Gunung Kijang Kawal, Kecamatan Bintan Timur, Daerah Tingkat II Kepulauan Riau sekarang menjadi Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Pringgo Dekdo selaku salah seorang ahli waris dan bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Almarhum (Alm) Katiran didampingi Penasehat hukumnya Tri Wahyu, S.H, Edy Gunawan, S.H dan Ketua Umum LSM Cindai Kepulauan Riau, Edi Susanto (Edi Cindai) telah melakukan proses pemasangan plang di lokasi lahan miliknya di Jalan Bukit Piatu Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan pada Kamis (13/03/2025).
Tri Wahyu, S.H selaku Penasehat Hukum ahli waris menyatakan dan menegaskan bahwa proses pemasangan plang ini sudah sesuai dan merujuk dengan peraturan yang berlaku.
“Ya pemasangan plang ini karna kami memiliki dasar surat tentunya dan kami juga mengikuti apa yang diamanahkan oleh PP 18 Tahun 2021 jo PP 24/1997. Pada intinya tujuan dari pemasangan plang ini untuk memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan agar siapapun yang merasa juga memiliki tanah dan mempunyai hubungan hukum atas lahan itu, baik sebagian ataupun seluruhnya dapat melakukan konfirmasi dan koordinasi guna terkait lahan tersebut serta dengan itikad baik dapat menyelesaikan dengan Pihak kami, baik itu secara mediasi maupun upaya hukum lainnya agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan,” ungkapnya.
Ditambahkan pula oleh ahli waris Alm Katiran, Pringgo Dekdo memaparkan sejumlah fakta dan data otentik bagaimana orang tuanya memperoleh tanah tersebut.
“Sejarahnya, tanah ini diperoleh dengan cara menebas hutan pada tahun 1982 bersamaan dengan keluarga Alm Katiran yang pada saat itu selaku pengawal alat berat sekaligus keamanan yang ditugaskan TNI AL Tanjung Pinang untuk pekerjaan pembukaan jalan Kabupaten,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pringgo juga membeberkan kronologis awal bagaimana tanah tersebut bisa menjadi objek penyerobotan dan tumpang tindih.
Pada tahun 2012, surat tersebut diserahkan oleh istri Alm. Katiran yaitu Miatun ke Kepala Desa kala itu, saudara LN dengan iming-iming akan dibantu dan dipermudah dalam urusan penerbitan surat dan turun waris, belakangan mulailah terbit surat-surat baru diatas lahan ini dan LN juga tidak mengakui pernah dititipkan surat tanah oleh ibu saya. Padahal bukti penitipan surat dan saksi ada,” katanya.
LN yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bintan Terpilih Periode 2024-2029 juga sudah dilaporkan oleh Maitun yang merupakan istri Alm Katiran ke Polres Bintan atas Dugaan Tindak Pidana ‘Penggelapan’ sejak September 2024 lalu.
Pringgo Dekdo juga menyampaikan secara detail bahwa berdasarkan informasi dan konfirmasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, pada tertanggal 14 Maret 2023, Pemerintah Desa Gunung Kijang memberikan keterangan tertulis bahwa lahannya saat ini berada dalam penguasaan dua perusahaan. Yakni PT. Mangrove Industri Park Indonesia (MIPI) dan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) serta masyarakat lain.
Dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa lokasi lahan tersebut pada batas Selatan sebelumnya terdapat jalan perkampungan dan saat ini berdiri Gudang atau Pabrik milik PT. MIPI. Kemudian pada batas Barat adalah sungai yang saat ini menjadi waduk yang dibangun oleh PT. BAI, sedangkan batas Utara yaitu sungai yang saat ini sudah dibangun akses jalan dan jembatan fasilitas PT. BAI dan batas Timur jalan raya Bukit Piatu Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang.
Sampai berita ini ditayangkan, awak media ini terus berupaya menghubungi beberapa pihak terkait yang berhubungan dengan persoalan lahan tersebut.(Ed)
BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan percepatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada tahun 2025. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa program ini menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
“Pemkab Bekasi berkomitmen memperbaiki rumah tidak layak huni agar masyarakat dapat tinggal di tempat yang lebih aman dan sehat,” ujar Bupati Ade saat membuka sosialisasi pembangunan Rutilahu dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD-S) di Gedung Wibawa Mukti, Rabu (12/03/2025).
Di anggaran 2025, Pemkab Bekasi mengalokasikan Rp1,4 miliar untuk memperbaiki 70 unit rumah di kawasan kumuh yang tersebar di empat desa dan dua kecamatan. Selain itu, sebanyak 1.600 unit rumah di luar kawasan kumuh yang tersebar di 32 desa dan 17 kecamatan juga akan diperbaiki.
Sejak 2019, program ini telah merenovasi 12.246 unit rumah dan akan terus berlanjut. Bupati Ade mengajak seluruh pihak, termasuk perangkat daerah, camat, dan kepala desa, untuk bekerja sama menyukseskan program tersebut.
Selain perbaikan Rutilahu, Pemkab Bekasi juga meningkatkan kualitas sanitasi melalui pembangunan SPALD-S. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Nur Chaidir, menjelaskan bahwa sistem ini bertujuan mengolah limbah domestik langsung dari sumbernya agar lebih ramah lingkungan dan sehat.
Dengan percepatan perbaikan Rutilahu dan peningkatan infrastruktur sanitasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Program ini tidak hanya bertujuan menyediakan hunian yang lebih layak dan sehat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
“Melalui kolaborasi berbagai pihak, diharapkan setiap warga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat nyata dari program ini, sehingga kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bekasi terus meningkat di masa depan.”terangnya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) sedang melakukan perbaikan Jembatan Jati Wangi di Kampung Babakan, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, yang putus akibat longsor.
Kepala Dinas SDABMBK, Henri Lincoln, menyampaikan bahwa perbaikan jembatan telah dimulai setelah tahap tanggap darurat, yang mencakup pembersihan lokasi dan sosialisasi kepada warga sekitar.
“Perbaikan ini kami targetkan selesai dalam tiga minggu, sehingga akses jalan utama bisa segera digunakan kembali oleh masyarakat,” ujar Henri saat menghadiri verifikasi usulan Musrenbang dan Reses di Hotel Holiday Inn Jababeka pada Selasa (12/3/2025).
Sebelumnya, Jembatan Jati Wangi amblas akibat tingginya curah hujan pada 3 dan 4 Maret 2025. Derasnya aliran air menyebabkan longsor yang merusak struktur jembatan, sehingga akses jalan utama terputus.
Selain perbaikan jembatan, Pemkab Bekasi melalui Dinas SDABMBK juga melakukan normalisasi sungai dan kali yang meluap akibat banjir di sejumlah wilayah.
“Untuk jembatan dan jalan lain yang terdampak, kami akan melakukan pendataan lebih lanjut. Biasanya ada tim rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan mengajukan usulan anggaran kepada pimpinan, baik melalui APBD 2026 maupun Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” jelas Henri.
Dengan perbaikan yang sedang berlangsung, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap akses jalan utama di wilayah tersebut segera pulih, sehingga mobilitas masyarakat dapat kembali normal.
Upaya ini juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam di masa depan.
Selain itu, normalisasi sungai dan kali yang dilakukan di berbagai titik diharapkan dapat mengurangi risiko banjir serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan perbaikan dan memastikan anggaran rehabilitasi yang diperlukan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Polres Metro Bekasi Berhasil ungkap kasus tindak pidana pencurian dan pemberatan di jajaran Polsek Cikarang Selatan dan Polsek Serang Baru yang dilaksanakan di Gedung Promoter Polres Metro Bekasi. Senin 10/03/2025 sore.
“Ada tiga kasus perkara tindak pidana pencurian yaitu, di jajaran Polsek Cikarang Selatan dan Polsek Serang Baru,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Ongkoseno kepada wartawan dalam press rilis Polres Metro Bekasi. Pada Senin (10/03/2025).
Salah satu kasus yang pihaknya ungkap yaitu, berdasarkan LP/B/14/III/2025/SPKT/Polsek Ciksel/Restro Bekasi/Polda Metro Jaya, tanggal 08 Maret 2025. Telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor di SPBU Hyundai, Jl. Kyai Haji Nawawi, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu 08 Maret 2025 sekitar jam 19.30 WIB.
“Adapun kronologi kejadian, berawal pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2025, sekitar jam 14.30 wib, korban sedang bekerja di depan pom bensin Hyunday bersama dengan 3 orang temannya. Sebelumnya korban memarkir kendaraan di depan pom bensin Hyundai, sekira jam 18.10 WIB, korban mendapati sepeda motor yang terparkir sudah tidak ada (hilang), lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Selatan,” ungkapnya.
“Atas informasi tersebut, selanjutnya Kami Reskrim bersama Anggota Reskrim Polsek Cikarang Selatan langsung melaksanakan Cek dan Olah TKP serta meminta keterangan dari korban dan saksi di lokasi,” tambahnya.
Masih kata Kasat Reskrim Kompol Ongkoseno, setelah mengantongi identifikasi serta ciri-ciri pelaku langsung dilakukan pengejaran pelaku. Saat melakukan pengejaran terhadap pelaku, anggota bersama korban melihat motor korban dengan ciri-ciri yang sudah diketahui sedang dikendarai oleh dua orang pelaku.
“Anggota Reskrim kemudian menghentikan motor tersebut dan dilaksanakan pemeriksaan kepada 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai pelaku. Dan didapatkan ternyata motor yang dikendarai adalah milik korban serta terdapat alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian. Kemudian 2 (dua) orang tersebut berikut barang bukti langsung diamankan oleh Anggota Reskrim untuk dibawa ke Polsek Cikarang Selatan guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” imbuhnya.
Adapun ke 2 (dua) orang pelaku, lanjut Ongkoseno, yaitu RO (24 th), YY (19 th) diamankan serta beberapa alat bukti lainnya seperti, satu buah pucuk senjata mainan warna hitam, satu buah kunci leter Y, satu buah kunci L serba guna, 4 (empat) buah mata kunci T, 2 (dua) buah kunci sepeda motor, satu buah kunci magnet serta 2 (dua) motor, motor pelaku dan motor korban.
“Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua pelaku di kenakan pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dengan pemberatan,” terangnya.(Red)
BIN – Sungai Citarum, menjadi saksi bisu perjalanan peradaban manusia, budaya, dan sejarah kerajaan-kerajaan besar di masa lampau. Sungai Citarum telah melalui berbagai fase kehidupan manusia sejak ribu tahun yang lalu.
Sungai Citarum menjadi pintu masuk budaya, ekonomi dan perdagangan dari berbagai daerah di Nusantara, bahkan bangsa lain untuk mencari rempah-rempah mau pun komoditi lainnya yang masuk melalui laut Jawa.
Posisinya yang sangat strategis, Sungai Citarum bukan hanya penting sebagai sumber air, melainkan juga sebagai penghubung berbagai aktivitas manusia sepanjang masa.
Sebagai urat nadi peradaban masyarakat, dari Sungai Citarum lahir salah satu kerajaan tertua di Jawa Barat (Sunda) yang berdiri megah dan agung pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-7, kerjaan tersebut bernama Kerjaan Tarumanegara.
Menurut naskah Wangsakerta, pusat Kerajaan Tarumanagara dipercaya terletak di kompleks percandian Batujaya, Kabupaten Karawang. Percadian tersebut merupakan Candi Budha tertua di Nusantara, bahkan Batujaya lebih tua dari Candi Borobudur.
Citarum, Tarumanegara dan Jawa Barat memang tidak bisa dipisahkan, peradaban dan sejarah yang sangat kuat tertulis abadi dalam naskah-naskah sejarah. Masyarakatnya makmur dengan bertani, berternak, nelayan dan berdagang.
Bukti makmur dan majunya Kerajaan Tarumanegara dengan Citarum sebagai induk peradabannya sampai dikenal ke India dan China (Tiongkok). Perdagangan hasil bumi banyak di perjual-belikan dengan bangsa lain. Hulu sampai dengan hilir saling menghidupi
Citarum, Cinta Sejati Masyarakat Sunda
Masa keemasan Sungai Citarum terus mengalami kemunduran, dari tulang punggung kehidupan menjadi salah satu sungai tercemar di dunia. Cemaran yang mengotori Sungai Citarum bervariasi mulai dari plastik, sampah rumah tangga, sisa makanan, hingga limbah industri.
Sungai Citarum merupakan cinta sejati masyarakat Jawa Barat. Bagaimana tidak, walau terus dikotori, dicemari, Citarum tidak pernah berhenti memberikan kehidupan untuk masyarakat, tujuh mata air Citarum tidak pernah berhenti menyuplai air.
Tujuh mata air Citarum mulai dari Pangsiraman, Cikahuripan, Cikawedukan, Koleberes, Cihaiwung, Cisandane dan Cisanti tidak pernah berhenti menyuplai air untuk kebutuhan Citarum yang kerap digunakan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, pemasok air untuk kegiatan industri, kebutuhan air bersih, hingga irigasi pertanian.
Citarum menghidupi jutaan masyarakat yang terbentang sepanjang 297 kilometer, dengan melewati Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kota Bandung, Kota Cimahi.
Citarum dan Transportasi Air Misi Ambisius Gubernur Jawa Barat
Mengembalikan kejayaan Citarum merupakan misi strategis yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi. Citarum merupakan awal dan induk peradaban. Peradaban besar yang lama tertidur itu ingin dihidupkan kembali yang terintegrasi antara hulu sampai hilir.
Tidak mudah memang, khususnya mendidik masyarkat agar lebih peka dan peduli terhadap ekosistem lingkungan, kebiasaan ‘Ortodok’ membuang sampah kesungai harus dihilangkan.
Keberadaan sungai Citarum yang mengalirkan air sampai ke Jakarta melalui Tarum Barat saluran Kalimalang. Saluran tersebut melewati sejumlah daerah, seperti Kawasan Industri Klari Pindodeli, Perum Peruri Loji Pangkalan, Kobak Beureum, Cikarang, Cibitung, Tambun, Kota Bekasi, dan Jakarta Timur.
Kang Dedi ingin menyulap Kalimalang sebagai rute transportasi air melalui sungai merupakan misi lamanya. Menjadikan sungai sebagai urat nadi kehidupan kehidupan, ekonomi dan edukasi.
Konsep Negara Modern
Apabila kita ingin melihat peradaban suatu bangsa, bisa dilihat dari bagaimana mereka memulyakan dan menjaga sungai. Belajar dari bangsa Inggris dalam menangani sungai Thames yang sempat menjadi sungai matai pada tahun 1857.
Kondisi kebersihan sungai tersebut dianggap kurang baik dan bau busuk yang kerap dihasilkan akibat dari sampah, limbah dan wabah kolera yang mendera.
Setelah berbagai upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, kesadaran masyarakat terhadap Sungai Thames mulai terpupuk kembali. Pada tahun-tahun berikutnya, upaya pemulihan kebersihan pada sungai Thames secara berkala terus dilakukan.
Akhirnya sekarang menurur laporan dari Zoological Society of London (ZSL) menemukan bahwa sungai Thames menjadi tempat hidup bagi lebih dari 100 spesies ikan.
Pertanyaan sekarang apakah Sungai Citarum yang menjadi mahkota masyarakat Jawa Barat bisa harum sedia kala, jawabannya tentu bisa. Peran pemerintah memang penting, kesadaran masyarakat juga sama pentingnya dalam menjaga ekosistem sungai.
Kang Dedi Mulyadi mempelopori gerakan kesadaran tersebut. Masyarakat, korporasi harus memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga dan merawatnya sebagai urat nadi kehidupan.
Kesadaran masyarakat kita dalam merawat sungai harusnya lebih maju dari pada masyarkat inggris. Bandingkan, abae ke-4 Jawa Barat sudah memiliki peradaban tersebut. Sekarang masyarkat harusnya lebih peka dalam merawat dan menjaga ekosistem sungai sebagai peradaban.
“Sungai adalah air dalam bentuknya yang paling indah, sungai memiliki kehidupan dan suara dan gerakan dan variasi yang tak terbatas, sungai adalah urat nadi bumi yang melaluinya darah kehidupan kembali ke jantung.” – Roderick Haig-Brown, penulis dan konservasionis Kanada.(Kutipan sejarah Jawa Barat)
BIN || Kabupaten Bekasi – Kondisi Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Bekasi. Presiden RI Prabowo Subianto yang didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Tedi dan Kepala Desa (Kades) Buni Bakti Sidi Sumardi mengunjungi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres RT 018/010 Desa Buni Bakti, Sabtu (8/3/25).
Kunjungan Prabowo kali ini untuk melihat dengan pasti kondisi banjir di wilayah Desa Buni Bakti. Terlihat dilokasi turut hadir pula Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Kades Buni Bakti Sidi Sumardi yang mendampingi Prabowo mengatakan, bahwa pihaknya ditanyakan Presiden tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) apakah sudah dilaksanakan di Desa Buni Bakti atau belum.
“Saya jawab belum. Dan Pak Presiden berjanji akan dilaksanakan segera di wilayah itu,” ungkap Sidi Sumardi.
Masih kata Kades Buni Bakti, Presiden juga menanyakan penyebab banjir di wilayah itu. Begitu juga kendalanya.
“Kendala banjirnya kenapa? Iya Pak karena di wilayah ini masuknya cepat, keluarnya lambat,” kata Sidi Sumardi.
“Pak Presiden langsung menghubungi pihak PUPR mungkin untuk perbaikan tata ruang di wilayah ini,” terangnya.
“Setelah Pak Presiden bicara via telepon ke pihak PUPR, berjanji akan segera memperbaiki Tata Ruangnya,” terangnya.(Red)
BIN ||Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan persoalan banjir di Jawa Barat tidak akan selesai begitu saja hanya dengan memberi bantuan sembako.
Sebagaimana diketahui, sejumlah wilayah di Jawa Barat saat ini tengah direndam banjir. Salah satunya adalah kawasan puncak, Kabupaten Bogor.
Setiap bencana penyelesaiannya cuman dengan sembako. Saya enggak mau,” kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71 pada Kamis (6/3/2025).
Menurut Dedi, pemberian sembako ini bak menjadi ciri khas dari para kepala daerah di Jawa Barat. Tak hanya untuk korban banjir, melainkan pula untuk korban bencana lainnya.
“Kita ini punya ciri khas. Banjir dikirim sembako, longsor dikirim sembako, kebakaran dikirim sembako. Seluruh masalah penyelesaiannya sembako,” imbuhnya.
Maka dari itu, Dedi menekankan agar banjir diatasi dengan penyelesaian yang komprehensif. Salah satunya, dengan mengembalikan kawasan konservasi sebagaimana mestinya.
“Puncak kembalikan menjadi daerah konservasi, menjadi daerah hijau, tidak boleh semena-mena,” ucapnya.
Selain itu, Dedi mengeklaim akan memastikan daerah-daerah perkebunan maupun perhutanan tidak lagi dialihfungsikan sebagai area lain. Dia lantas menyoroti PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
“Saya katakan PTPN sudah bertentangan dengan kalimatnya. Judulnya PT Perkebunan tapi kerjanya nyewain tanah. PT Perkebunan tapi di perkebunannya banyak bangunan. Jangan jadi PT Perkebunan menurut saya, ganti menjadi PT Kontraktor Tanah. Ini harus diubah, untuk itu caranya bagaimana? Caranya adalah seluruh area PTPN hanya dua peruntukannya, perkebunan atau perhutanan. Jangan untuk area lain,” tandasnya.
Di sisi lain, Dedi mengaku tak habis pikir dengan terjadinya banjir bandang di Puncak. Sebab, Puncak merupakan kawasan dataran tinggi yang sebenarnya berada di ketinggian sekitar 1.000 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut.
“Yang paling aneh adalah Puncak banjir. Kan aneh, Puncak banjir aneh. Kalau Karawang banjir enggak aneh, Bekasi banjir enggak aneh, Subang banjir tidak aneh karena daya tanahnya rendah, cekungannya ke bawah. Ini Puncak banjir,” terangnya.
