Ketua Umum DPP Jaringan Pemuda Desa Nusantara Bersama Bendahara Umum berikan bantuan korban banjir
BIN || Kabupaten Bekasi – Jaringan Pemuda Desa Nusantara bersama jajaran pengurus organisasi menggelar berbagi Makanan ringan dan Minuman kepada para pengungsi korban banjir di jalan raya Bojong sari kecamatan Kedung Waringin Rabu, 5/4/25.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum jaringan Pemuda Desa Nusantara Yusup sapaan Akrabnya Kong Mpe di dampingi bendahara umum Bisri Moreno.
Berbagi itu indah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang kena musibah,” ucap bendahara umum DPP Jaringan Pemuda Desa Nusantara di sela-sela kegiatan.
Menurutnya (Bendahara umum), kegiatan berbagi sesama bertujuan membangun semangat berbagi serta menciptakan suasana saling peduli antar sesama, khususnya bagi mereka yang terkena banjir parah ini.
Ditempat terpisah Ketua Umum Jaringan Pemuda Desa Nusantara Yusup (Kong Mpe)Dia menyebutkan bahwa organisasi ini terlahir dan ada karena masyarakat,jadi ga heran hari ini kita ikut merasakan saudara-saudara yang terkena musibah banjir ini.
“Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk berbagi, tetapi juga sebagai upaya untuk mempererat antara jaringan Pemuda Desa Nusantara dengan masyarakat Sangat dekat.
Dengan Dukungan Penuh Tim Jaringan Pemuda Desa Nusantara Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan berbagi untuk saudara – saudara kita yang terkena banjir, terangnya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan pihak swasta untuk berkontribusi dalam menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di 16 kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Instruksi ini disampaikan usai dirinya meninjau permukiman warga di Kampung Ranca Iga, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Rabu (05/03/2025).
Setelah diterbitkannya surat keputusan tanggap darurat bencana yang berlaku selama 14 hari, Bupati Bekasi menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir.
“Kami sudah menginstruksikan BPBD, Dinas Sosial, dan Baznas untuk segera menyalurkan bantuan. Selain itu, perangkat daerah juga harus bertindak sebagai liaison officer (LO) di setiap titik banjir guna memastikan bantuan tersalurkan dengan baik,” ujar Ade Kuswara Kunang.
Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi merendam 24 desa dan kelurahan di 16 kecamatan. Dengan peningkatan status tanggap darurat, Pemkab Bekasi dapat lebih optimal dalam menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, sesuai dengan alokasi anggaran kebencanaan yang telah disiapkan.
“Dalam penanganan bencana ini, kami terus bersinergi dengan TNI-Polri serta para penggiat lingkungan. Tadi juga telah dilakukan rapat bersama Forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat,” tambahnya.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi per Rabu (05/03/2025), sebanyak 61.648 jiwa dari 16.371 kepala keluarga terdampak banjir, dengan lebih dari 48.000 jiwa mengungsi. Kecamatan yang terdampak antara lain Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Pusat, Serang Baru, Setu, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Cibitung, Kedung Waringin, Sukatani, Tambun Utara, Babelan, dan Sukawangi.
Bupati Bekasi menegaskan bahwa selain upaya tanggap darurat, pemerintah juga akan memperhatikan dampak jangka panjang dari bencana ini.
“Kita semua harus sadar bahwa pembangunan harus mempertimbangkan analisis dampak lingkungan secara lebih spesifik agar tidak terjadi bencana serupa di masa depan,” katanya.
Dalam kunjungannya, Bupati Bekasi turut meninjau rumah-rumah warga yang terdampak banjir bandang akibat luapan Sungai Cibeet. Ia juga berdialog dengan warga dan memastikan bahwa program 100 hari kepemimpinannya mencakup perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), terutama bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mempertahankan tata ruang lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang dapat memperburuk risiko banjir.
“Status tanggap darurat ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus,” ungkapnya.(Red)
BIN || Kepri – Berlandaskan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, melalui Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) menerbitkan beberapa Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) Pada Hutan Produksi Pulau Rempang (Tanjung Kelingking-Pantai Kalat) di Kota Batam puluhan bahkan ratusan hektar.
Dari data yang dihimpun awak media ini, terdapat 3 perusahaan yang memiliki IUPJL-PSWA di Pulau Rempang dengan total luas 73,20 hektar yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kadis DPM PTSP kala itu, Dr. Drs. Syamsuardi, M.M pada 17 Februari 2021 dan saat ini berpotensi menuai persoalan hukum.
Ditemui di kantor Kejaksaan Tinggi Kepri, Kasi Penkum Yusnar Yusuf membenarkan bahwa ada proses hukum sebelumnya ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Sebelumnya penanganan di bawah Jamintel Kejaksaan Agung, kemudian dilimpahkan kesini, laporan beserta data-datanya. Februari 2024 surat dari Jamintel Kejagung kemudian dimasukkan ke Pidsus Kejati (pidana khusus) pada April 2024. Bunyi rekomendasinya ‘Untuk Ditindaklanjuti Penanganan Permasalahannya Pada Bidang Pidsus Kejati Kepri,” terangnya, Rabu (05/03/2025).
Yusnar Yusuf juga membenarkan pihak Kejati sudah lakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Kepri terkait Keputusan Gubernur tersebut.
“Terkait Keputusan Gubernur di tahun 2021, itu ternyata ada rekomendasi dari Kejaksaan Agung agar ditangani Pidsus Kejati Kepri. Sebenarnya bidang pidsus sedang menangani.
Akan tetapi ada pembentukan Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) 5 Tahun 2025. Jadi yang diduga ada berhubungan kawasan hutan negara, semuanya harus dilakukan pelaporan dulu kesana, nanti dianalisa disana. Apakah disana langsung yang menangani, atau daerah. Belum tahu kita,” sambung Kasi Penkum.
Lebih lanjut Yusnar Yusuf juga menjelaskan bahwa pihak Kejati Kepri sifatnya masih menunggu keputusan, apakah proses penindakan hukum masuk ranah Satgas PKH atau di Kejati Kepri.
“Semua data diminta semua, kalau nanti arahannya lanjut, ya kita lanjut. Artinya jangan sampai jalan kedua-duanya. Seandainya nanti sudah ada keputusan, kita kabari lah. Kita ikuti terus, minggu depan kita tanyakan lagi,” tutupnya.
Awak media ini mencoba menghubungi Sekretaris DPM PTSP Kepri, Joni Hendra Putra, S.Hut, M.Si. yang pada saat penerbitan Keputusan Gubernur tersebut sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Perizinan DPM PTSP Kepri.
Ia membenarkan atas pemanggilan dirinya oleh pihak Kejati Kepri. “Permintaan keterangan mengenai prosedur perizinan waktu itu,” terangnya melalui pesan singkat whatsapp.
Selanjutnya Juni Hendra juga menyatakan bahwa surat yang sama juga sudah diterbitkan ulang oleh Kementerian LHK kemudian dicabut kembali.
“Sepengetahuan kami, izinnya sudah diterbitkan ulang oleh Kementerian LHK, dan beberapa bulan kemudian dicabut kembali oleh Kementrian LHK sesuai dengan kewenangan. Sekarang suda dicabut oleh pusat. Kalau tak salah lokasinya diperuntukan untuk Proyek Strategis Nasional,” tambahnya.
Dikutip dari laman berita liputan6.com, pada 13 September 2023, Bahlil Lahadalia saat menjabat Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan wilayah Pulau Rempang sudah pernah diberikan izin oprasi untuk 6 perusahaan. Dimana izin perusahaan-perusahaan tersebut setelah dilakukan pengusutan, terjadi kekeliruan prosedur. Maka kemudian dicabut (izinnya).
Selain pihak DPM PTSP, ada beberapa pihak instasi di Pemprov Kepri lain juga turut diperiksa oleh pihak Kejati Kepri. Awak media ini terus berupaya lakukan investasi dan wawancara beberapa pihak terkait, termasuk pihak perusahaan yang memegang IUPJL-PSWA.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Wakil Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Kantor Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin, pada Rabu (5/3/2025). Dalam kunjungannya, ia juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pengungsi.
Sebagai seorang dokter, Asep Surya Atmaja langsung memeriksa kondisi kesehatan warga Desa Bojongsari yang mengungsi di lokasi tersebut. Ia memastikan para pengungsi dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit akibat banjir, seperti gatal-gatal atau diare.
“Alhamdulillah, saya melihat kondisi para pengungsi sehat-sehat semuanya. Biasanya kalau banjir, airnya kotor dan bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit serta diare. Tapi tadi saya melihat dan memeriksa langsung, belum ada keluhan seperti itu,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa bantuan bagi warga terdampak terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BPBD, camat, kepala desa, serta bantuan pribadi. Ia meminta agar distribusi bantuan dilakukan secara merata.
Selain itu, Wakil Bupati Bekasi menginstruksikan tim kesehatan untuk memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Ia memastikan bahwa warga yang memerlukan layanan kesehatan lebih lanjut dapat mengakses puskesmas setempat atau tenaga medis di posko.
Asep Surya Atmaja juga mengimbau masyarakat untuk tetap siaga selama musim hujan dan menjaga kebersihan lingkungan posko guna mencegah penyebaran penyakit pasca-banjir.
Dalam kesempatan ini, ia bersama Camat Kedungwaringin, Kapolsek, dan kepala desa setempat secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang mengungsi di Kantor Desa Karangsambung.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Deras hujan masih mengguyur sekitaran karang sambung kecamatan Kedung Waringin kabupaten Bekasi, tepatnya di kampung rengas Bandung 01/05 debit air meluap,selasa,4/3/25.
Kali ini paling terparah,karena sampai 30-40 centimeter debit air naik, disebabkan saluran air yang mengalir yang berdampingan dengan Perusahan diduga jarang dibersihkan.
Salah satu warga yang enggan di sebutkan namanya, Meminta kepada pemerintah supaya melakukan pembersihan saluran air yang berdampingan dengan PT Platinum, dugaannya gorong-gorong yang terbentang jarang di bersihkan jadi pedangkalan.
Masih kata warga,kami ga minta apa-apa ,tolong saluran air di bersihkan agar tidak mengakibatkan luapan Aer kemasyarakat, musim panas debu, bising kami diam, nah malam ini air naik,buka mata kalian, CSR Pada kemana selama ini.
Kami meminta kepada aparatur pemerintah tolong sikapin dengan serius,jangan sampai kami turun aksi,katanya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Tim verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi diduga melakukan maladministrasi pada pemilu tahun 2024 lalu.
Kelalaian tersebut diduga dalam memverifikasi data sipol partai,bahkan data yang masuk diaplikasi pun tidak sesuai dengan fakta.
“Hal itu bukan jaman saya menjabat, bahkan setelah saya menjabat sudah terverifikasi oleh tim verifikasi,” ucap Ketua KPU Kabupaten Bekasi saat dimintai keterangan, (12/2/2025).
Ali Rido menyarankan untuk bersurat secara resmi ke pihak KPU Kabupaten Bekasi karena hal demikian bukan saat dirinya menjabat.
“Bersurat saja karena tim verifikasi data itu sudah selesai baru saya menjabat disini,” kata Ali.
Dia mengatakan ini kelalaian tim verifikasi dan untuk penyeimbang berita silahkan konfirmasi secara resmi melalui surat.
“Setelah bersurat nanti dalam kurang waktu dua sampai tiga hari pasti dijawab,” tandasnya (Red).
BIN || Kabupaten Bekasi – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM) Kecamatan Kedung Waringin menggelar rapat internal bersama para pengurus bahas agenda jangka pendek dan jangka panjang.
Rapat Internal yang dihadiri oleh sekretaris kecamatan Ratna Jatnika, Ketua LPM Kecamatan Kedung Waringin Ayim Ibrahim berserta jajaran pengurus berlangsung di aula Kecamatan Kedung Waringin, Bekasi, senin (24/2/2025).
Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM) Kecamatan Kedung Waringin, yusup saat di temui usai pelaksanaan rapat mengatakan, rapat internal bersama para pengurus ini pertama di laksanakan di masa bakti 2023-2028 .
Rapat tersebut dengan mengagendakan beberapa program unggulan sekaligus bertujuan untuk konsolidasi organisasi juga bersilaturahmi dengan para pengurus LPM Kecamatan Kedung Waringin.
” Selain membahas agenda program, pertemuan para pengurus juga untuk menyamakan persepsi visi misi agar ke depan konsolidasi maupun diskusi bisa terarah dan terimplementasi dilapangan,” ujarnya.
Yusup juga mengatakan, rapat juga membahas tentang Program Kerja yang ada pada masing masing bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Program kerja apapun itu dan bentuk maupun jenisnya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat agar terciptanya pemberdayaan masyarakat.
” Intinya program kerja apapun itu harus bisa menciptakan pemberdayaan masyarakat, dalam berbagai bidang” katanya.
Untuk yang terakhir identifikasi yang artinya penentu dari beberapa hal yang di bahas, dari perencanaan mulai pelaksanaan sampai target dan hasilnya bisa dievaluasi, terangnya.(Red)
BIN || Jakarta – Pagi itu, hujan rintik-rintik membasahi Kawasan Monumen Nasional (Monas). Namun, bagi Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, dua pemimpin terpilih Kabupaten Bekasi, hujan bukan sekadar cuaca, melainkan simbol perjalanan yang penuh tantangan. Di bawah langit mendung, keduanya berdiri tegap, siap menjalani gladi bersih pelantikan.
Ditemani ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia, mereka melangkah ke lapangan upacara, mengikuti arahan protokoler kepresidenan dengan penuh khidmat. Upacara ini bukan sekadar latihan, tetapi juga bentuk kesiapan mereka dalam mengemban amanah yang akan dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, esok hari, 20 Februari 2025.
“Hujan ini seperti berkah bagi kami, tanda bahwa perjalanan ke depan harus ditempuh dengan keteguhan hati dan kerja keras,” ujar Ade Kuswara Kunang, senyum optimis tersirat di wajahnya.
Bagi Asep Surya Atmaja, hujan yang membasahi seragam putihnya justru menjadi pengingat bahwa seorang pemimpin harus siap dalam segala situasi. “Hujan ini bukan rintangan, tetapi simbol bahwa kami harus siap menghadapi tantangan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” katanya.
Momen gladi bersih ini juga menjadi saksi bagaimana kepemimpinan daerah memasuki era baru. Dengan pelantikan serentak yang diadakan tahun ini, diharapkan para pemimpin daerah dapat segera menjalankan tugas mereka dalam membangun wilayah masing-masing.
Sementara itu, di Kabupaten Bekasi, berbagai persiapan telah dilakukan. Lima kereta kencana telah disiapkan di Kawasan Perkantoran Pemda Bekasi, Deltamas, Cikarang Pusat, untuk menyambut kedatangan pemimpin baru. Ribuan masyarakat diperkirakan akan hadir, membawa doa dan harapan untuk masa depan Kabupaten Bekasi yang lebih baik.
Hari itu, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Hujan yang turun bukanlah penghalang, tetapi pengingat bahwa perjalanan memimpin adalah tentang keteguhan, kerja keras, dan pengabdian bagi masyarakat.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) resmi menerapkan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta meluncurkan sistem informasi manajemen bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SIMBG-MBR), pada Selasa (18/02/2025).
Pj. Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, menyampaikan bahwa DPMPTSP telah melakukan simulasi perizinan berbasis website melalui aplikasi SIMBG dari Kementerian Pekerjaan Umum RI. Program ini mendukung target pembangunan 3 juta rumah, khususnya PBG untuk hunian sederhana bagi masyarakat berpenghasilan di bawah rata-rata.
“Kami telah menyaksikan simulasi dari proses pengunggahan berkas hingga penerbitan PBG. Ada dua pemohon, satu yang dikenakan retribusi dan satu lagi yang mendapatkan layanan gratis. Meskipun ada kendala jaringan karena sistem ini dikelola pemerintah pusat, secara keseluruhan simulasi berjalan lancar,” ujar Dedy.
Percepatan penerbitan PBG ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. Selain itu, kebijakan ini juga merujuk pada surat Gubernur Jawa Barat nomor 568/PUR.03.06.02/DPMPTSP tertanggal 17 Januari 2025. Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan penerbitan PBG dalam waktu dua jam, dengan syarat kelengkapan dokumen terpenuhi.
“Target kami dua jam atau 115 menit, namun dalam simulasi tadi, proses pelayanan bisa lebih cepat, yakni 28 menit 18 detik. Selama jaringan mendukung, kami akan terus mengoptimalkan layanan ini,” tambahnya.
Dedy berharap percepatan penerbitan PBG dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen perizinan bangunan, khususnya bagi yang berpenghasilan rendah. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Juanda Rahmat, menjelaskan bahwa percepatan penerbitan PBG-MBR ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp5,5 juta per bulan, dengan kualifikasi bangunan tipe 36 atau lebih kecil.
“Kami menetapkan batas penghasilan Rp5,5 juta, berbeda dari aturan tiga kementerian yang menetapkan Rp8 juta. Kualifikasi bangunannya maksimal tipe 36, seperti tipe 27 atau tipe 29. Ke depan, kami akan mengunjungi kecamatan-kecamatan untuk mempercepat penerbitan PBG-MBR,” ujarnya.
Sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dalam program 3 juta rumah, kami berperan dalam membantu masyarakat memiliki bangunan yang legal. Ada dua aspek dalam simulasi yang kami lakukan, yakni PBG yang dikenakan retribusi untuk pelaku usaha dan PBG-MBR bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.(Red)
BIN || Anambas – Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H., memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Intelkam, yang berlangsung di lapangan apel Catur Prasetya Polres Kepulauan Anambas, Sabtu (15/02/2025).
Adapun pejabat yang diserah terimakan yaitu IPTU Indervi Yulidas, S.T., sebelumnya menjabat Kanit Intelkam Polsek Bukit Bestari, Polresta Tanjung Pinang menjadi Kasat Intelkam Polres Kepulauan Kepulauan Anambas menggantikan IPDA Christian Nicholaus Tampubolon, S.H., M.H.
Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H., dalam amanatnya mengatakan sebagai anggota Polri mutasi merupakan hal yang wajar ini merupakan bentuk kepedulian pimpinan kepada organisasi Kepolisian, mutasi jabatan juga merupakan salah satu upaya pematangan karier bagi personel yang merupakan promosi jabatan dan penyegaran.
“Kepada pejabat baru saya ucapkan selamat datang dan bergabung di Polres Kepulauan Anambas, segera menyesuaikan diri dengan tugas dan jabatan yang diamanahkan,” ujar Kapolres.
“Saya juga berharap agar segera menyesuaikan diri dan kenali ruang lingkup ditempat tugas baru dan kenali tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta kenali karakteristik masyarakat setempat, karena mereka adalah mitra kita,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini juga, Kapolres menyampaikan ucapan terimakasih kepada pejabat yang lama, dimana atas pengabdian dan dedikasinya selama ini telah menunjukkan kinerja yang baik selama bertugas di Polres Kepulauan Anambas.
“Semoga kinerja yang baik ini dapat di pertahankan bahkan ditingkatkan di tempat tugas yang baru. Tunjukkan loyalitas saudara kepada satuan maupun kepada pimpinan, saya yakin dan percaya saudara dapat melaksanakannya,” kata Kapolres.
Di akhir amanatnya Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H., berharap kepada seluruh personel Polres Kepulauan Anambas agar dapat memberikan dukungan kepada pejabat yang baru.
“Mari membangun kerjasama yang harmonis sebagaimana kerjasama yang telah ditunjukkan selama ini kepada pejabat yang lama, untuk diteruskan dan ditingkatkan kepada pejabat baru,” tuturnya.(Ed)
