BIN | Jakarta, 12 Agustus – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menggenjot produksi beberapa pangan lokal sebagai upaya melepas ketergantungan impor. Sejumlah komoditas pangan impor, seperti gandum, sempat terkendala karena perang Rusia-Ukraina. Sementara Indonesia punya aneka komoditas pengganti.

Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementan M Ismail Wahab mengatakan Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium sejak tahun 2019 karena produksi padi yang masih tinggi sehingga mampu mengimbangi kebutuhan dalam negeri. Namun untuk jagung, kedelai, dan gandum diakui masih bergantung dari impor.

Oleh karena itu, kata dia, Kementan menyiapkan strategi berupa peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan lokal di tengah-tengah potensi munculnya krisis pangan dunia. “Tidak cukup kita meningkatkan produksi pangan kita, kalau tanpa ada diversifikasi,” kata Ismail, belum lama ini.

Untuk jagung, Indonesia masih mengandalkan impor guna memenuhi kebutuhan jagung pangan. Sementara jagung pakan tercatat tidak ada lagi impor dalam tiga tahun terakhir. “Kita masih mengimpor jagung untuk pangan. Ini yang cukup besar. Tahun ini kita mencoba bagaimana jagung pakan ini bisa mensubstitusi jagung untuk pangan,” katanya.

Mulai tahun ini, jelas dia, pemerintah berupaya mendongkrak produksi jagung rendah aflatoksin untuk menggantikan jagung pangan impor. “Ini akan kita lakukan sehingga impornya bisa dikurangi dengan adanya produksi dalam negeri,” ujarnya.

Adapun strategi yang disiapkan Kementan untuk meningkatkan produksi jagung rendah aflatoksin, yakni menerapkan kewajiban serap jagung lokal, melakukan duplikasi produk jagung rendah aflatoksin di daerah sentra jagung, dan penggunaan benih jagung yang memiliki kandungan pati tinggi. Uji coba produksi akan dilakukan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Bedasarkan data yang dipaparkan Ismail, impor jagung di 2021 mencapai 987.005 ton atau senilai Rp1,2 triliun.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa stok jagung dalam negeri masih relatif baik. Bahkan ada pengajuan dari beberapa pengusaha dan pengepul jagung untuk mengekspor jagung sebanyak 5.000 ton. Tapi permintaan itu belum diberi lampu hijau oleh pemerintah karena khawatir stok di dalam negeri tidak cukup.

Sementara untuk kedelai, kata Ismail, pemerintah telah memulai penanaman di luas area 350.000 hektare tahun ini. Sebagai upaya membebaskan Indonesia dari impor komoditas tersebut. Kemudian pada 2023 luas tanamnya ditargetkan bertambah menjadi 900.000 hektare, tahun 2024 seluas 1,15 juta hektare, tahun 2025 seluas 1,4 juta hektare, dan di 2026 seluas 1,5 juta hektare.

“Dengan (target) ini kita sudah bisa mencapai untuk memenuhi kebutuhan (kedelai) kita sendiri,” kata Ismail.

Tahun lalu impor kedelai Indonesia tercatat sebesar 7,91 juta ton, dengan rincian bungkil kedelai 4,9 juta ton dan biji kedelai 2,5 juta ton.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri yang harganya naik karena imbas perang Rusia-Ukraina, pemerintah mempertimbangkan beberapa tanaman pangan lokal untuk mensubstitusinya, seperti singkong, sagu, dan sorgum. “Sorgum saya kira tanaman yang berpotensi besar untuk menggantikan gandum,” katanya.

Namun, jelas dia, karena sorgum tidak memiliki kemampuan mengembang layaknya gandum, maka dibutuhkan bantuan teknologi pangan untuk memberi sorgum kemampuan yang sama dengan gandum. “Sorgum ini satu famili dengan gandum dan menurut saya lebih sehat dari gandum,” katanya.

Pada 2021 impor gandum tercatat 11,69 juta ton. Pemerintah menargetkan pengurangan impor komoditi tersebut secara bertahap, yaitu impor gandum berkurang 5% tahun ini, menurun 10% di 2023, hingga di tahun 2025 impor gandum berkurang 20%.

“Tahun depan kita akan mengembangkan sorgum 55.000 hektare. Tahun ini pagu 15.000 hektare, lalu kita usulkan tambahan 40.000. Total tahun 2023 ada 55.000 (hektare). Ini antispasi seandainya gandum benar-benar langka di dunia,” kata Ismail. (Red)

BIN | Jakarta, 12 Agustus – Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) mulai ada tanda-tanda terkendali. Satuan Tugas (Satgas) PMK mencatat, dari 37 provinsi sebanyak 24 provinsi terpapar wabah PMK. Dari jumlah itu, enam provinsi tidak ada penemuan kasus baru alias nihil, yaitu Bali, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan pihaknya menerapkan sejumlah strategi sehingga bisa masuk ke dalam salah satu provinsi yang mencatatkan nol kasus baru PMK. Menurutnya, DKI Jakarta patuh melaksanakan vaksinasi terhadap hewan-hewan ternak yang rawan PMK.

“Petugas melaksanakan vaksinasi terhadap ternak di sentra peternakan DKI Jakarta untuk memberikan kekebalan kelompok hewan rentan PMK,” kata Suharini ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Jumat (12/8).

Berdasarkan data situs resmi Satgas PMK per 11 Agustus 2022, total hewan ternak di DKI Jakarta yang sudah divaksinasi sebanyak 1.168 ekor dan total ternak sembuh dari PMK 991 ekor.

Selain itu, menurut Suharini, pihaknya juga melakukan pengendalian pergerakan hewan secara ketat. “Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP melaksanakan kegiatan pengendalian dengan melakukan penutupan pergerakan hewan di daerah kasus,” kata Suharini.

Dinas KPKP DKI Jakarta juga melakukan upaya pengobatan terhadap ternak yang terinfeksi dan bergejala klinis. Upaya ini menunjukkan hasil berupa kesembuhan pada ternak yang sakit.

Sementara itu, dalam penanganan PMK, pemerintah lewat Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menekan penularan penyakit ini, terutama di provinsi dengan penyumbang kasus konfirmasi PMK terbesar, yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Aceh, dan Jawa Tengah.

Di samping itu, sebagai upaya menekan penularan, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi bagi ternak yang sehat. Vaksinasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan jumlah kasus PMK.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan PMK Wiku Adisasmito sebelumnya menyatakan kasus PMK di Indonesia ditargetkan melandai dan mencatatkan nol kasus baru pada akhir tahun ini.

“Kami bekerja dengan time frame enam bulan sejak Satgas dibentuk. Yang artinya kami harap pada akhir tahun ini kita bisa mengontrol situasi dengan memiliki jumlah kasus terlapor menurun dari waktu ke waktu, terkait kasus positif,” kata Wiku dalam sebuah acara daring, Kamis (4/8).

Optimisme tersebut terkait ketatnya kontrol dan koordinasi rutin dari pusat hingga ke daerah dalam menekan penyebaran wabah. Hal ini agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan multilevel yang tertuang dalam lima strategi Satgas PMK, yaitu biosecurity, pengobatan dan pemulihan hewan ternak, pengujian hewan ternak, penyembelihan bersyarat, dan vaksinasi.

“Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik daerah yang terinfeksi atau bebas infeksi. Untuk meyakinkan bahwa mereka melindungi wilayah mereka (bagi zona hijau) dan untuk zona merah diharapkan terus melaporkan kondisi terbaru,” kata Wiku. (Red)

BIN| Kabupaten Bekasi – Ribuan masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Jawa Barat mengikuti Arak – Arakan Kepala Kerbau yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tanjung Baru, Jum’at (12/08/2022) Siang.

Panasnya trik matahari di siang hari tak menyurutkan semangat ribuan masyarakat Desa Tanjung Baru baik yang menggunakan ratusan sepeda motor dan puluhan mobil mengikuti arak – arakan Kepala Kerbau yang mengelilingi wilayah perkampungan Desa Tanjung Baru yang sudah menjadi adat istiadat budaya leluhur dan Hajat Bumi yang selalu diselenggarakan setiap tahun, Yang selama 2 Tahun ini tidak selenggarakan karena Covid-19.

Kepala Desa Tanjung Baru, Dudu Sumbali, langsung memimpin acara arak-arakan Kepala Kerbau ke berbagai wilayah perkampungan Wilayah Desa Tanjung Baru.

Pantauan wartawan, Masyarakat Desa Tanjung Baru sangat antusia melihat arak – arakan. Bahkan tak sedikit Masyarakat menyambutnya dengan menyiramkan air kepada Masyarakat lainnya yang mengikuti arak-arakan. Karena menurut warga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan saat arak – arakan Kepala Kerbau.

“Selain Adat Budaya atau Hajat Bumi juga menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat untuk menyaksikan secara langsung arak – arakan Kepala Kerbau”, kata Kepala Desa Tanjung Baru, Dudu Sumbali.

Sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan juga melestarikan adat budaya tradisional atau Hajat Bumi.

“Semoga masyarakat Desa Tanjung Baru selalu diberikan kesehatan, dilancarkan usahanya, Petani padi panennya bagus dan kita semua dijauhkan dari segala penyakit dan marabahaya”, harap Kades Tanjung Baru, Dudu Sumbali.

Untuk diketahui, Arak – Arakan Kepala Kerbau dimulai dari Kantor Desa Tanjung Baru dengan keliling ke berbagai Wilayah perkampungan Desa Tanjung Baru dan Finis di sebuah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang selanjutnya Kepala Kerbau dilakukan tradisi untuk di kubur. (Ahim)

BIN | Jakarta – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Edi Santosa optimistis program Food Estate mampu mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia seperti yang dicita-citakan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian berupaya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia atau world food storage pada 2045. “(Indonesia sebagai lumbung pangan dunia) sangat mungkin (terwujud), syaratnya harus betul betul serius,” kata Edi, saat dihubungi, Jum’at (12/8).

Menurut Edi, Food Estate akan menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki daya saing tinggi.

“Food estate harus dibangun dengan daya saing, sehingga nantinya mendukung cita cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan wilayah Food Estate di dua provinsi yaitu Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Serta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Selain itu juga berencana memperluas program terkait ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Papua.

Sebelumnya Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Yadi Sofyan Noor menyatakan pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kuat di dunia.

Menurut Yadi, program yang dikembangkan Kementerian Pertanian tersebut sudah menunjukkan kemajuan hasil yang maksimal.

Berdasarkan data yang dihimpun Yadi, rata-rata penyusutan lahan di Indonesia mencapai 150.000 hektare per tahun. Sementara data cetak sawah di bawah 100.000 hektare, tepatnya 60.000 per tahun. Namun dengan adanya food estate, pencetakan sawah bertumbuh lebih cepat dan lebih maksimal. (Red)

BIN | Jakarta, 11 Agustus – Pemerintah menargetkan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahap awal selesai dilakukan pertengahan September 2022. Diharapkan percepatan vaksinasi tersebut segera bisa menekan penyebaran wabah PMK.

“Kami menargetkan distribusi dan vaksinasi dua tahap awal yang sebanyak 3 juta dosis tuntas bulan ini atau maksimal pertengahan September,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan PMK Wiku Adisasmito belum lama ini.

Indonesia meniru penanganan PMK dari negara-negara yang sudah terpapar wabah terlebih dulu dengan menyesuaikan kondisi terkini di dalam negeri. “Di Asia Tenggara, kontrol PMK lebih banyak atau mayoritas menggunakan vaksin. Studi membuktikan bahwa vaksin PMK mampu menekan dampak keuangan bagi smallholder livelihood di Asia Tenggara,” katanya.

Untuk tahap awal, pemerintah mendistribusikan 3 juta dosis vaksin PMK yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu 800 ribu dosis yang telah didistribusikan dan disuntikkan ke hewan ternak. Lalu fase dua, sebanyak 2,2 juta dosis tengah didistribusikan dan mulai disuntikkan ke hewan ternak.

“Vaksinasi telah dilakukan sebanyak lebih dari 800 ribu vaksin kisaran Juni-Juli 2022. Di Indonesia jumlah kasus baru PMK melandai. Ini memperlihatkan vaksin mampu menekan PMK,” katanya.

Selain mendatangkan vaksin PMK dari lima perusahaan asing di luar negeri, pemerintah juga menggandeng perusahaan produsen vaksin lokal agar kebutuhan vaksin cepat dan mudah terpenuhi.

“Pemerintah mengupayakan percepatan pengadaan vaksin. Pemerintah juga berencana mengimpor bahan baku vaksin yang diproduksi dalam negeri, karena perusahaan farmasi lokal juga punya kemampuan memproduksi vaksin dalam jumlah besar,” kata Wiku. (Red)

BIN | Jakarta, 10 Agustus – Isu krisis pangan global yang semakin menguat justru menjadi pendorong bagi pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, untuk menggenjot produktivitas tanaman pangan lokal untuk menekan ketergantungan impor. Impor gandum, misalnya, sempat terkendala karena perang Rusia-Ukraina.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengakui kondisi global saat ini tidak biasa-biasa saja. Namun, kata dia, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi peningkatan produktivitas pertanian Indonesia karena didukung oleh sistem produksi yang terjaga baik.

“Sehingga (pertanian) memiliki kontribusi positif di saat sulit. PDB pertanian malah tumbuh. Ekspor naik berlipat-lipat, 38%. Naik tinggi. sistem produksi terjaga baik,” kata Suwandi dalam sebuah diskusi daring, Selasa (9/8).

Data ekspor Badan Pusat Statistik (BPS) per April 2022, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-April 2022 mencapai US$93,47 miliar atau naik 38,68% dibanding periode sama tahun 2021. Sektor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang kenaikan 11,94% untuk periode yang sama.

Ada dua langkah yang dilakukan Kementan untuk menghadapi ancaman krisis pangan dunia, yaitu memantapkan kapasitas produksi dari tanaman pangan lokal yang sudah ada, seperti padi dan jagung. Juga melakukan diversifikasi produksi dan konsumsi tanaman pangan lokal.

“Jepang, Korea itu kuat karena cinta produksinya. Jangan membeli produk orang lain. Belilah produk-produk petani kita,” katanya.

Ia menjelaskan, ada beragam tanaman pangan lokal yang berpotensi menjadi pengganti gandum, seperti singkong, sorgum, sagu, ubi jalar, talas, dan lainnya. Yang tengah digencarkan Kementan saat ini adalah perluasan produksi sorgum.

Karena sorgum mudah dibudidayakan pada lahan yang tidak subur, bahkan tandus. Sorgum juga masih satu kerabat dengan gandum dalam penamaan ilmiah. “Kelebihan sorgum adalah sekali tanam bisa dikepras dua kali. Artinya, setahun bisa tiga kali panen dengan sekali masa tanam,” katanya.

Penyuluh Pertanian Lapang Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Esti Fauziah menambahkan, sorgum tidak memerlukan persiapan banyak sebelum ditanam. “Bahkan di tanah berbatu saja sorgum bisa tumbuh dengan baik. Tidak seperti tanaman padi yang memerlukan air banyak, memerlukan olah tanah,” kata dia dalam diskusi itu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebaran lahan tanaman sorgum banyak berada di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan produktivitas berkisar 3-4 ton per hektare. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur produktivitasnya 4-5 ton per hektare. Total luas lahan sorgum di seluruh wilayah mencapai sekitar 15 ribu hektare.

Sementara Pelaksana Tugas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, Isfahari menilai, semua tanaman pangan lokal Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat ketahanan pangan dalam negeri. Juga mampu menurunkan ketergantungan terhadap impor gandum.

“Bayangkan kalau kita bisa mensubstitusi 10 sampai 30% terigu yang ada,” kata dia dalam diskusi daring terpisah. Impor gandum Indonesia mencapai sekitar 11 juta ton per tahun.

Kendati diakui Risfaheri bahwa tepung sorgum atau tepung pangan lokal lain belum memiliki sifat mengembang layaknya terigu dari gandum. Namun, kata dia, hal tersebut bisa disiasati dengan teknologi pangan.

“Barangkali para penelitia bisa merekayasa komoditas pangan kita yang tidak punya sifat mengembang bisa disisipkan mungkin seperti zat adiktif yang bisa membuat mengembang,” katanya.

Sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengimbau masyarakat untuk mengurangi konsumsi gandum dan mulai beralih ke tanaman pangan lokal, seperti singkong, sorgum, dan sagu. (Red)