BIN | Bekasi – Upacara bendera tidak selalu diadakan di lingkungan Pemerintahan atau Sekolahan. Memeriahkan hari jadi Republik Indonesia ke 77, Ratusan warga kompleks perumahan Villa Permata Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dari berbagai usia mengadakan upacara bendera peringati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 dilapangan terdekat lingkungan mereka. Rabu,(17/8/2022) pukul 07.30 sampai dengan selesai.

Para peserta upacara sendiri beragam, mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek. Bahkan para ibu-ibu tidak mau ketinggalan mengikuti pelaksanaan upacara.

Bertindak sebagai inspektur upacara Ketua RT 02 RW 11 Jaiz Susilo. Sedangkan pemimpin upacara di pegang oleh Satrio Suryo Wibowo Ketua Karang Taruna Perumahan Villa Permata.

Menariknya,upacara bendera ini setiap kelompok peserta dibebaskan dengan menggunakan berbagai kostum bertemakan kemerdekaan. Ada yang memakai kostum adat dan pejuang.

Konsep protokoler upacara ini persis mengadopsi upacara bendera pada umumnya, yang membedakan adalah kemeriahan kostum peserta dan adanya humor gelak tawa yang mencairkan suasana.

Jaiz Susilo, selaku ketua RT 02 menceritakan bahwa kegiatan upacara dan pawai keliling komplek perumahan dilingkungannya,adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,setelah 2 tahun pandemi warga bisa beraktivitas normal dan makin banyak antusias warga yang mengikuti upacara.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77,ini adalah momentum dimana kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia, nikmat dimana kita telah melewati ujian saat pandemi Covid 19 kemarin,” ucap Jaiz.

Jaiz mengatakan, walaupun cuaca terik tapi para warga tetap semangat. Kegiatan ini dilakukan warga untuk menunjukkan rasa cinta tanah air.

“Walaupun agak sedikit terik, tapi tidak menyurutkan semangat warga, karena ini adalah bagian dari implementasi kami dalam mencintai tanah air disamping kita harus berkarya dan memberikan manfaat untuk orang lain.” tutup Jaiz. (Wati)

BIN | Jakarta, 15 Agustus – Peningkatan produksi pangan lokal dan substitusi komoditi pangan impor yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dinilai positif. Dipadu dengan langkah lain, cara itu berbuah ketahanan pangan yang tangguh selama pandemi Covid-19.

Mencapai dan mempertahankan prestasi ini tentu tidak mudah. “Dalam jangka pendek, saya lebih mendorong peran BUMN dan swasta yang punya HGU (Hak Guna Usaha) ditugasi (memproduksi pangan),” kata Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso ketika dihubungi, Minggu (14/8).

Alasannya, BUMN dan swasta yang punya HGU itu juga ada program replanting. Penanaman kembali ini bisa diselingi dengan tanaman pangan, seperti jagung, kedelai, dan sorgum.

Mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian ini menekankan, dengan menggandeng pihak swasta dan BUMN pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan petani dalam ketersediaan pangan.

“Beri tugas BUMN dan swasta yang memiliki HGU lahan ratusan ribu, bahkan jutaan hektare (untuk memproduksi pangan),” kata Sutarto.

Diberitakan sebelumnya, International Rice Research Institute (IRRI) menyerahkan penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi kepada Pemerintah Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8).

Rektor IPB University yang hadir dalam penyerahan penghargaan itu mengatakan, keberhasilan Indonesia ini dapat dicapai karena tiga hal. Yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, dan program diversifikasi serta pengembangan varietas unggulan.

Sutarto Alimoeso menilai, upaya yang dilakukan Kementan dengan meningkatkan produksi pangan lokal untuk mensubstitusi komoditi pangan impor dan melakukan ekstensifikasi lahan melalui program food estate atau lumbung pangan adalah adalah hal positif.

“Menurut saya kedua program tersebut bagus, dengan catatan tepat tempat dan tepat teknologi, serta tepat pasar. Dampaknya atau hasilnya relatif terasa dalam jangka menengah-panjang,” kata dia.

Food Estate merupakan program pemerintah, salah satunya lewat Kementan, untuk memperluas lahan pertanian agar ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Food estate mengambil lokasi di dua provinsi Indonesia, yakni Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Sementara untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditi pangan impor, seperti kedelai dan gandum, Kementan tengah menggalakkan peningkatan produksi pangan lokal agar dapat mensubstitusi komoditi tersebut.

BIN | Jakarta, 12 Agustus – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menggenjot produksi beberapa pangan lokal sebagai upaya melepas ketergantungan impor. Sejumlah komoditas pangan impor, seperti gandum, sempat terkendala karena perang Rusia-Ukraina. Sementara Indonesia punya aneka komoditas pengganti.

Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementan M Ismail Wahab mengatakan Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium sejak tahun 2019 karena produksi padi yang masih tinggi sehingga mampu mengimbangi kebutuhan dalam negeri. Namun untuk jagung, kedelai, dan gandum diakui masih bergantung dari impor.

Oleh karena itu, kata dia, Kementan menyiapkan strategi berupa peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan lokal di tengah-tengah potensi munculnya krisis pangan dunia. “Tidak cukup kita meningkatkan produksi pangan kita, kalau tanpa ada diversifikasi,” kata Ismail, belum lama ini.

Untuk jagung, Indonesia masih mengandalkan impor guna memenuhi kebutuhan jagung pangan. Sementara jagung pakan tercatat tidak ada lagi impor dalam tiga tahun terakhir. “Kita masih mengimpor jagung untuk pangan. Ini yang cukup besar. Tahun ini kita mencoba bagaimana jagung pakan ini bisa mensubstitusi jagung untuk pangan,” katanya.

Mulai tahun ini, jelas dia, pemerintah berupaya mendongkrak produksi jagung rendah aflatoksin untuk menggantikan jagung pangan impor. “Ini akan kita lakukan sehingga impornya bisa dikurangi dengan adanya produksi dalam negeri,” ujarnya.

Adapun strategi yang disiapkan Kementan untuk meningkatkan produksi jagung rendah aflatoksin, yakni menerapkan kewajiban serap jagung lokal, melakukan duplikasi produk jagung rendah aflatoksin di daerah sentra jagung, dan penggunaan benih jagung yang memiliki kandungan pati tinggi. Uji coba produksi akan dilakukan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Bedasarkan data yang dipaparkan Ismail, impor jagung di 2021 mencapai 987.005 ton atau senilai Rp1,2 triliun.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa stok jagung dalam negeri masih relatif baik. Bahkan ada pengajuan dari beberapa pengusaha dan pengepul jagung untuk mengekspor jagung sebanyak 5.000 ton. Tapi permintaan itu belum diberi lampu hijau oleh pemerintah karena khawatir stok di dalam negeri tidak cukup.

Sementara untuk kedelai, kata Ismail, pemerintah telah memulai penanaman di luas area 350.000 hektare tahun ini. Sebagai upaya membebaskan Indonesia dari impor komoditas tersebut. Kemudian pada 2023 luas tanamnya ditargetkan bertambah menjadi 900.000 hektare, tahun 2024 seluas 1,15 juta hektare, tahun 2025 seluas 1,4 juta hektare, dan di 2026 seluas 1,5 juta hektare.

“Dengan (target) ini kita sudah bisa mencapai untuk memenuhi kebutuhan (kedelai) kita sendiri,” kata Ismail.

Tahun lalu impor kedelai Indonesia tercatat sebesar 7,91 juta ton, dengan rincian bungkil kedelai 4,9 juta ton dan biji kedelai 2,5 juta ton.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri yang harganya naik karena imbas perang Rusia-Ukraina, pemerintah mempertimbangkan beberapa tanaman pangan lokal untuk mensubstitusinya, seperti singkong, sagu, dan sorgum. “Sorgum saya kira tanaman yang berpotensi besar untuk menggantikan gandum,” katanya.

Namun, jelas dia, karena sorgum tidak memiliki kemampuan mengembang layaknya gandum, maka dibutuhkan bantuan teknologi pangan untuk memberi sorgum kemampuan yang sama dengan gandum. “Sorgum ini satu famili dengan gandum dan menurut saya lebih sehat dari gandum,” katanya.

Pada 2021 impor gandum tercatat 11,69 juta ton. Pemerintah menargetkan pengurangan impor komoditi tersebut secara bertahap, yaitu impor gandum berkurang 5% tahun ini, menurun 10% di 2023, hingga di tahun 2025 impor gandum berkurang 20%.

“Tahun depan kita akan mengembangkan sorgum 55.000 hektare. Tahun ini pagu 15.000 hektare, lalu kita usulkan tambahan 40.000. Total tahun 2023 ada 55.000 (hektare). Ini antispasi seandainya gandum benar-benar langka di dunia,” kata Ismail. (Red)

BIN | Jakarta, 12 Agustus – Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) mulai ada tanda-tanda terkendali. Satuan Tugas (Satgas) PMK mencatat, dari 37 provinsi sebanyak 24 provinsi terpapar wabah PMK. Dari jumlah itu, enam provinsi tidak ada penemuan kasus baru alias nihil, yaitu Bali, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan pihaknya menerapkan sejumlah strategi sehingga bisa masuk ke dalam salah satu provinsi yang mencatatkan nol kasus baru PMK. Menurutnya, DKI Jakarta patuh melaksanakan vaksinasi terhadap hewan-hewan ternak yang rawan PMK.

“Petugas melaksanakan vaksinasi terhadap ternak di sentra peternakan DKI Jakarta untuk memberikan kekebalan kelompok hewan rentan PMK,” kata Suharini ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Jumat (12/8).

Berdasarkan data situs resmi Satgas PMK per 11 Agustus 2022, total hewan ternak di DKI Jakarta yang sudah divaksinasi sebanyak 1.168 ekor dan total ternak sembuh dari PMK 991 ekor.

Selain itu, menurut Suharini, pihaknya juga melakukan pengendalian pergerakan hewan secara ketat. “Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP melaksanakan kegiatan pengendalian dengan melakukan penutupan pergerakan hewan di daerah kasus,” kata Suharini.

Dinas KPKP DKI Jakarta juga melakukan upaya pengobatan terhadap ternak yang terinfeksi dan bergejala klinis. Upaya ini menunjukkan hasil berupa kesembuhan pada ternak yang sakit.

Sementara itu, dalam penanganan PMK, pemerintah lewat Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menekan penularan penyakit ini, terutama di provinsi dengan penyumbang kasus konfirmasi PMK terbesar, yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Aceh, dan Jawa Tengah.

Di samping itu, sebagai upaya menekan penularan, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi bagi ternak yang sehat. Vaksinasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan jumlah kasus PMK.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan PMK Wiku Adisasmito sebelumnya menyatakan kasus PMK di Indonesia ditargetkan melandai dan mencatatkan nol kasus baru pada akhir tahun ini.

“Kami bekerja dengan time frame enam bulan sejak Satgas dibentuk. Yang artinya kami harap pada akhir tahun ini kita bisa mengontrol situasi dengan memiliki jumlah kasus terlapor menurun dari waktu ke waktu, terkait kasus positif,” kata Wiku dalam sebuah acara daring, Kamis (4/8).

Optimisme tersebut terkait ketatnya kontrol dan koordinasi rutin dari pusat hingga ke daerah dalam menekan penyebaran wabah. Hal ini agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan multilevel yang tertuang dalam lima strategi Satgas PMK, yaitu biosecurity, pengobatan dan pemulihan hewan ternak, pengujian hewan ternak, penyembelihan bersyarat, dan vaksinasi.

“Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik daerah yang terinfeksi atau bebas infeksi. Untuk meyakinkan bahwa mereka melindungi wilayah mereka (bagi zona hijau) dan untuk zona merah diharapkan terus melaporkan kondisi terbaru,” kata Wiku. (Red)