2.1 C
New York
Tuesday, March 24, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 110

Diskominfosantik Terima Kungker Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis, (26/01/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD diterima langsung oleh Plt. Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi Ade Komarudin, didampingi Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Rhamdan Nurul Ikhsan, Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Bahrul Ulum dan Kabid Statistik Sektoral, Dede Sutardi.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Rhamdan Nurul Ikhsan menyampaikan, Diskominfosantik membutuhkan peran serta Komisi II DPRD dalam upaya mengoptimalkan fungsi Command Center untuk pelayanan publik yang lebih baik.

“Ke depan kita ingin Command Center itu bisa menjadi pusat kendali untuk memantau berbagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat, misalnya pemantauan arus lalu lintas, kemudian penanganan pengaduan pelayanan publik dan yang lainnya,” terangnya usai menerima kunjungan.

Pada kunjungan tersebut, Komisi II DPRD juga membahas pelayanan jaringan yang ada di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Bidang Statistik dan Persandian.

Mengenai strategi optimalisasi Bidang IKP, lanjut Ramdan, pihaknya mengupayakan sesuai arahan dari Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, untuk mengoptimalkan fungsi kehumasan di Diskominfosantik agar bisa lebih baik dalam menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan masyarakat.

“Ya, kita akan coba maksimalkan terutama apa yang menjadi konsen pimpinan, pastinya nanti coba kita cari solusi dan kita kembangkan sistem yang efektif dari yang sudah berjalan baik kita akan lanjutkan,” tuturnya.

Komisi II terangnya juga menyarankan agar dilakukan kajian mengenai kebutuhan-kebutuhan yang ada di Diskominfosantik, dan akan dilanjutkan ke Badan Anggaran.

“Jadi nanti Komisi II DPRD akan mencarikan solusi berkaitan dengan anggaran itu supaya bisa lebih dimaksimalkan lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Himawan Abror mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan Komisi II ini merupakan upaya menjalin sinergi dengan lebih baik lagi, antara DPRD dengan Diskominfosantik.

“Tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan perangkat yang ada, bisa lebih bermanfaat buat masyarakat secara luas,” ungkap pria yang akrab disapa Tole ini.

Himawan menuturkan, dari hasil kunjungan ini, Diskominfosantik masih terbilang memiliki anggaran terbatas untuk melaksanakan berbagai program sesuai dengan tupoksinya.

“Jangan sampai program-program kerja terhambat karena anggaran yang tidak cukup. Karena kalau bicara anggaran kan banyak hal yang harus dibahas misalnya faktor prioritas,” lanjutnya.

Komisi II, lanjut Himawan, berupaya mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dari Diskominfosantik untuk diakomodir melalui mekanisme di DPRD Kabupaten Bekasi.

“Ya, bidang-bidang dan divisi yang ada di Diskominfosantik sudah cukup baik, tetapi masih harus didorong dari sisi anggaran. Meskipun tidak menutup kemungkinan apa yang sudah ada dan dikerjakan oleh Dinas sekarang bisa lebih dimaksimalkan lagi ke depannya,” ujarnya.

Gapensi BPC Kabupaten Bekasi Siap Mendukung Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) BPC Kabupaten Bekasi siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas di tahun anggaran 2023.

“Seluruh anggota Gapensi Kabupaten Bekasi bertekad untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang jauh lebih baik, profesional dan proporsional,” kata Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Bekasi, Wasju Juanda, pada Kamis (26/01/23).

Gapensi Kabupaten Bekasi, lanjut Wasju, memiliki total sebanyak 169 anggota yang telah memperpanjang KTA dan telah memenuhi regulasi baru sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dari total 257 anggota.

Wasju menuturkan, melihat banyaknya pengusaha lokal yang memiliki persepsi yang sama dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur berkualitas di Kabupaten Bekasi, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menjalankan program pembangunan di tahun 2023.

“Dengan memberdayakan pengusaha jasa kontruksi lokal, maka perekonomian akan tetap berputar di daerah, pajaknya juga akan terserap kembali,” terangnya.

Dari sisi pertanggungjawaban, kata Wasju, pengusaha lokal juga akan lebih bisa diandalkan. Terutama skala pengerjaan menengah ke bawah.

Dirinya berharap, dengan terus mendorong pengusaha lokal memenuhi kriteria dan regulasi yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dapat menyerap minimal 50 persen dari pekerjaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tahun 2023.

“Pemerintah juga nantinya bisa melihat bahwa kita bekerja bagus, integritas kita juga bagus dan kualitas pekerjaan kita bagus, itulah salah satu bentuk pembinaan kita kepada anggota. Jadi diharapkan, secara bertahap melalui sinergitas ini, infrastruktur di Kabupaten Bekasi semakin membaik dari tahun ke tahun,” ujarnya.(Red)

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN. Holik Qodratulloh Tanggapi Tuntutan Buruh PT. Hung-A Indonesia

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Hm. Bn Holik Qodratulloh tanggapi sejumlah tuntutan buruh PT. Hung-A Indonesia.

Menurutnya, sebanyak 330 karyawan yang di PHK akibat dampak perang Ukraina dan Rusia yang membuat produksi perusahaan tersebut menurun.

“Kurang lebih 2.000 karyawan PT. Hung-A Indonesia dan 330 orang yang terkena PHK, maka dari itu kami fasilitasi aspirasi buruh kepada pihak perusahaan,” tuturnya, (25/1).

Oleh sebab itu para buruh merencanakan aksi demo selama 4 hari berturut-turut. Namun, hal itu tidak Sampai terjadi setelah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Hm. Bn. Holik Qodratulloh mempasilitasi aspirasi buruh tersebut.

Diketahui ada 5 poin tuntutan 1 diantaranya sudah disepakati pihak perusahaan untuk membantu membiayai adminitrasi jaminan hari tua oleh pemerintah.

“Pihak perusahaan membantu membiayai segala pembiayaan administrasi,” kata dia.

Dia menuturkan pihak perusahaan hanya mengantarkan para buruh sampai ditanggung oleh pemerintah.

“Untuk pembiayaan ditanggung pemerintah biasanya 6 bulan,” tuturnya.

Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang diketahui langsung Presiden Direktur PT. Hung-A Indonesia.

“Hal itu adalah sebuah perjuangan, dan pada akhirnya yang di PHK kurang lebih 6 bulan pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah,” jelasnya.

Holik menjelaskan hal itu adalah sebuah perjuangan sekaligus menunjukan bahwa DPRD Kabupaten Bekasi peduli terhadap persoalan buruh dan masyarakat lainnya.

“Kami tunjukan bahwa kami peduli terhadap buruh atau pun hal-hal yang mengait persoalan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Dia berharap Kabupaten Bekasi tetap kondusif dan perekonomian pulih sehingga rakyat Kabupaten Bekasi sejahtera.(Bis)

Peresmian Nama Jalan KH.R Ma’mun Nawawi Pemkab Bekasi Akan Undang Wapres Dan Gubernur Jabar

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat Persiapan Peresmian Nama Jalan KH.R Ma’mun Nawawi pada ruas jalan Cibarusah-Mekarmukti, di aula KH.R Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Komplek Pemkab, Cikarang Pusat pada Rabu, (25/01).

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Daerah I dr. Sri Enny Mainiarti, bersama Asisten Daerah II Iwan Ridwan dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Bekasi, Iman Santoso.

Asda I Pemkab Bekasi dr. Sri Enny Mainiarti menjelaskan akan mengundang Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk melakukan seremonial peresmian nama jalan tersebut.

Meski begitu lanjut Enny, hasil rapat rencana peresmian ini masih menunggu persetujuan dari Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan.

“Harapannya nanti bisa diresmikan sampai ke Pak Wapres ya bisa hadir di sini, Pak Gubernur juga bisa hadir, jadi beberapa harapan kita mudah-mudahan bisa terlaksana supportnya ke peresmian jalan ini dan lain-lain akan kita sampaikan ke Pak Pj Bupati,” jelasnya seusai rapat.

Enny mengemukakan, meskipun seremonial peresmiannya baru dicanangkan, secara sosial perubahan nama jalan tersebut sudah disambut baik oleh masyarakat, pada saat Pemkab Bekasi melakukan sosialisasi keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 124.4 Kep. 689 Pemotda/2022 tentang penamaan Jalan K.H.R. Ma’mun Nawawi pada ruas jalan Cibarusah -Mekarmukti.

“Ada SK-nya dan tidak ragu-ragu lagi menggunakan nama jalan tersebut. Sekaligus kita juga menginformasikan mensosialisasikan sosok KH Ma’mun Nawawi ini sebagai Calon Pahlawan Nasional (CPN),” katanya.

Proses peresmian ini terangnya, akan dijalankan dengan bersurat kepada istana dan Gubernur dengan perkiraan waktu pelaksanaan peresmiannya di Februari 2023.

“Bapak Wapresnya kapan bisa hadir, atau menyesuaikan waktu beliau. Tapi harapannya kita Februari ini kalau memungkinkan terlaksana, karena masih kita usulkan kalau beliau berkenan,” katanya.

Menurut beliau peresmian ini sangat bernilai bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang bangga dan menghargai jasa dari KH.R Ma’mun Nawawi Calon Pahlawan Nasional asal Cibarusah.

“Memberikan nama jalan sesuai dengan nama beliau ini adalah satu semangat buat masyarakat Kabupaten Bekasi, momen untuk mengingat kembali bagaimana perjuangannya,” pungkasnya.(Red)

Bappeda Kabupaten Bekasi Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023 di hotel Swiss Bellin pada Rabu (25/01).

Kegiatan ini menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Bekasi pada tahun berikutnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, yang membuka kegiatan tersebut menjelaskan, Forum Konsultasi Publik ini dapat menyerap aspirasi di kalangan masyarakat.

Prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pengurangan angka pengangguran, stunting, pengurangan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi pasca pandemi Covid-19.

“Seperti Musrenbang tingkat Kecamatan serta Musrenbang tingkat Kabupaten Bekasi, bisa mendapatkan inovasi dan ide untuk program pembangunan daerah di tahun 2024,” ujar Dedy Supriyadi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi Entah Ismanto mengatakan jika setiap desa telah menginput program pembangunan pada SIPD yang telah disediakan Bapedda. Nantinya, dari masukan itu akan dipilih program pembangunan yang menjadi prioritas.

“Kita ingin ada saran dan masukan dari masyarakat serta perbaikan di RKPD awal menuju Musrenbang tingkat Kabupaten Bekasi, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti melalui Forum SKPD,” katanya.

Dia juga berharap setiap OPD konsen terhadap prioritas yang sudah disepakati, karena capaiannya dilihat dari indikator kinerja utama Dinas atau OPD.

“Hingga akhirnya indikator pemerintah daerah dengan sasaran program yang bisa dipertanggungjawaban itu harapan kita,” tambahnya.(Red)

Kelurahan Tembeling Dilanda Banjir Rob. Mukromin Himbau Warga Tetap Waspada

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Bintan – Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan himbau masyarakat agar tetap waspada mengingat banjir rob akibat pasangnya air laut.

Lurah Tembeling Tanjung, Mukromin mengatakan selain air laut yang pasang, curah hujan yang tinggi menjadi salahsatu faktor bencana banjir ini.

“Bencana ini sudah hampir setiap tahun mengalami banjir,” ucap Mukromin, (25/1).

Menurutnya, bencana tersebut mengingat Kelurahan Tembeling Tanjung berdekatan dengan pesisir pantai, oleh sebab itu kita menghimbau agar terus waspada disaat musim penghujan.

“Pada umumnya kepulauan bintan berdekatan dengan pantai,” tuturnya.

Dia mejelaskan, pihaknya sudah himbau kepada Rt bahkan Rw untuk mendata warga yang terdampak banjir akibat rob air laut.

“Pihak Rt sudah mendata warga yang terdampak banjir untuk segera mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bintan,” jelasnya.

Nantinya, kata dia, data warga terdampak akan di laporkan ke BPBD Kabupaten Bintan untuk mendapat bantuan.

“Saya menghimbau agar masyarakat berhati-hati dan tetap waspada dalam menghadapi banjir,” tutupnya.(Sobar/Red)

Akhirnya…!!! DPRD Kabupaten Bekasi Tetapkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Keputusan DPRD terhadap Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, pada Selasa (24/01/2023).

Dengan ditetapkannya keputusan tersebut, Kabupaten Bekasi telah sah memiliki Perda yang mendorong tingkat kualitas pendidikan pesantren.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan, Perda mengenai Pesantren di Kabupaten Bekasi sudah menjadi keharusan, melihat kehadiran pondok pesantren sudah sejak dulu menjadi tempat menuntut ilmu dan basis perjuangan masyarakat Bekasi.

Sehingga dengan Perda ini, jelasnya, Pemkab Bekasi dapat meningkatkan fasilitasi terhadap lembaga pendidikan pesantren.

“Karena selama ini pondok pesantren masuk dalam kategori urusan kewenangan Pemerintah Pusat. Ketika kita (di daerah) mau memfasilitasi tentu membutuhkan payung hukum, Perda Pondok Pesantren inilah yang akan kita jalankan,” terang Dani usai Rapat Paripurna.

Selama ini menurut Dani Ramdan, Pesantren (yang tidak memiliki sekolah formal) belum mendapat fasilitasi atau bantuan yang sama seperti sekolah pada umumnya.

“Misalnya SD, sekolah negeri, swasta bisa BOS, kalau pesantren yang tidak punya sekolah, tidak bisa,” terangnya.

Padahal menurutnya, kehadiran pondok pesantren lebih tua ketimbang sekolah umum yang dikenal masyarakat sekarang, dan sama-sama memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kita berharap dengan cara seperti ini bukan hanya Kementerian saja nanti yang bisa mengakses,” lanjutnya.

Pemkab Bekasi menambahkan, sebenarnya sudah dialokasikan dalam dana hibah pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Bekasi, namun dengan hadirnya Perda ini, peningkatan anggaran pesantren bisa ada di beberapa SKPD terkait.

“Pertama tentu peningkatan mutu, agar pesantren, baik sisi penyelenggaraan atau alumninya bisa meningkat. Kedua, tentu sebagai reward juga, karena dari Pondok Pesantren sudah lahir para pejuang, ke depan anak-anak kita yang mengenyam pendidikan pesantren juga akan mampu memberikan kontribusi besar untuk Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.

Senada dengan itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh menyampaikan, tahapan selanjutnya secara detail akan diatur dalam Peraturan Bupati.

“Namun secara garis besar, mutu dalam pelaksanaan pembelajaran di pesantren akan mampu didorong melalui alokasi anggaran, dengan payung hukum Perda ini,” tegasnya.(Red)

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan Hadiri Pelantikan 561 Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri pelantikan dan pengambilan janji sumpah 561 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Serentak tahun 2024, di Gedung Serbaguna Komplek Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, pada Selasa (24/01/2023).

Dalam acara yang dihadapi jajaran Forkopimda tersebut, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengharapkan anggota PPS yang tegas untuk konsisten pada sumpah janji yang diucapkan.

Selain itu, dirinya juga mengalami pengalaman pada Pemilu tahun 2019, terkait banyaknya petugas Pemilu yang gugur karena kelelahan bertugas. Terlebih lagi di Kabupaten Bekasi jumlah daftar pemilih di desa yang mencapai ratusan ribu.

Karena itu dia menginginkan Pemkab dan KPU Kabupaten Bekasi melakukan langkah mitigasi dengan analisis dan simulasi untuk mencegah terjadinya kembali hal demikian.

“Saya tadi cek tahun lalu di Tambun Selatan ada satu desa yang jumlah KPPS-nya sampai 250 orang, itu jumlah yang besar sekali, pasti jadi beban, di tingkat PPS. Nah ini dengan KPU akan kita lakukan analisis dan simulasi agar tidak terjadi seperti yang dialami di tahun 2019,” terang Dani usai acara.

Dengan melakukan langkah pencegahan jelasnya, akan mampu mengurangi beban yang dijalankan para petugas PPS.

“Beban yang cukup berat ini bisa kita lakukan mitigasi, sehingga nanti kelancaran dan keselamatan dari petugas tetap menjadi utama,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin mengemukakan, sebagaimana arahan KPU RI, telah membuat 11 poin penting dalam Pakta Integritas sebagai janji dan loyalitas petugas PPS.

Jajang juga mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu yang ada di bawah KPU Kabupaten Bekasi harus berada dalam satu garis komando. Terlebih dahulu dalam tindakan yang berkenaan dengan hukum di lapangan.

“Jika ada sesuatu hal fakta di lapangan tak bisa diselesaikan dengan regulasi yang dipahami, maka KPU RI memerintahkan kepada kita semua untuk tidak melakukan penafsiran hukum atau tidak melakukan pemahaman hukum sendiri,” jelasnya.

Dia meminta jika hal tersebut terjadi, harus ada komunikasi dan koordinasi secara berjenjang di tingkatan penyelenggara.

“PPS ke PPK, PPK ke KPU Kabupaten Bekasi, ke Provinsi dan seterusnya,” pungkasnya.(Red)

Kapolda Metro Jaya Tinjau Vihara di Jakbar Pastikan Perayaan Imlek Aman

Penulis
Redaksi beksi
-



BIN | Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meninjau Vihara Dharma Bhakti, Jakarta Barat, menjelang perayaan ibadah tahun baru Imlek 2023. Irjen Fadil ingin memastikan jelang perayaan ibadah Imlek berjalan aman lancar.
“Ya kita amankan supaya kegiatan sembahyang tahun baru Imlek bisa berjalan dengan lancar. Ini juga salah satu kegiatan bagi saya untuk memastikan bahwa sembahyang menyambut Imlek bisa berlangsung dengan baik,” kata Fadil di lokasi, Sabtu (21/1/2023).

Fadil mengatakan salah satu cara menjaga perayaan lancar dengan melakukan sterilisasi dengan menurunkan tim Penjinak Bom. Fadil menegaskan pihak kepolisian juga akan mengawal seluruh rangkaian perayaan tahun baru Imlek hingga selesai.

“Kalau yang seperti vihara besar-besar kita lakukan sterilisasi. Kalau yang tradisional kita lakukan pengamatan secara manual saja,” ujarnya.

Fadil juga berseloroh ada perbedaan Imlek tahun ini dengan beberapa tahun terakhir. Yakni pada perayaan Imlek tahun ini tidak disertai dengan hujan.

“Perbedaannya Imleknya tahun ini cuma satu, nggak hujan,” singkatnya.

Fadil juga mendoakan untuk umat yang merayakan Imlek agar diberikan kesehatan dan kemudahan di tahun baru 2023 ini. Harapannya seluruh masyarakat yang merayakan Imlek mendapat hal yang baik.

“Kepada Bapak-Ibu yang merayakan tahun baru Imlek, saya ucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek bersama keluarga Gong Xi Fa Cai. Semoga tahun kelinci air ini yang pengusaha bisa lancar, yang berkarier bisa maju, yang berkeluarga keluarganya semakin rukun. Dan kita dalam berbangsa bernegara bermasyarakat selalu dalam lindungan Tuhan, salam persaudaraan dalam menghadapi masa masa yang tidak mudah ini,” imbuhnya.

Kakorlantas Polri: Tak Ada Salahnya Pemudik Lewat Jalur Pansela Jawa, Pemandangannya Indah

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Jogjakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi melakukan peninjauan jalur persiapan mudik Lebaran 2023. Kali ini, Irjen Firman meninjau jalur pantai selatan (pansela) pulau Jawa.

Dalam tinjauannya, Firman mengatakan secara umum belum banyak kendaraan melintasi jalur pantai selatan pulau Jawa. Padahal, menurutnya jalur tersebut cukup nyaman dan aman dilalui.

“Sayang saja fasilitas ini tidak bisa dieksplore dan tidak disampaikan kepada masyarakat. Ini bisa memecah volume kendaraan yang menuju wilayah timur untuk melaksanakan mudik,” kata Firman di Jembatan Kretek 2, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (21/1/2023).

Firman menuturkan, tidak ada salahnya nanti jika masyarakat yang ingin mudik bisa melewati jalur pantai selatan Jawa, lantaran pemandangan jalur ini sungguh indah dan bisa dinikmati.

“Tidak ada salahnya mereka yang akan berangkat terlebih dahulu bisa menikmati jalur pantai selatan jawa gitu ya, itu bisa melalui jalan yang kita sudah lalui bersama selama 3 hari ini dengan semua keindahan dan fasilitas yang ada,” katanya.

Untuk meyakinkan agar masyarakat yang mudik melintasi jalur pantai selatan Jawa, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda dan Kementerian terkait.

“Semua harus bisa berkontribusi yang positif. untuk bagaimana masyarakat bisa kita yakinkan bahwa melalui selatan ini tidak ada ruginya, kita cinta indonesia kita cinta pemandangan, Tidak ada salahnya kita membangun juga yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, jenderal bintang dua ini memberikan tips-tips untuk mudik aman dan nyaman, terutama jika melewati jalur pantai selatan pulau Jawa. Salah satunya pengaturan waktu keberangkatan.

“Pertama diatur waktu berangkatnya supaya lebih santai bisa menikmati jalan. Ada tempat-tempat singgah yang bisa dipakai dan dimanfaatkan. Pom bensin lebih banyak ketimbang tahun lalu ini patut diinfokan ke masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan sehat. Ia pun menyarankan agar masyarakat tak mudik menggunakan sepeda motor demi keselamatan.

“Saya tetap mengimbau kalau bisa jangan pakai roda dua. Tetap silahkan roda empat, roda dua titipkan ke truk ada angkutan laut, kereta api seperti tahun lalu. Jadi ini saran keselamatan karena memang lelah kecuali banyak istirahatnya. Kalau sudah di jalan raya tidak boleh lengah kalau bicara keselamatan. Makanya orang harus sehat kalau di jalan,” katanya.

1...109110111...243Halaman 110 dari 243
© beksiindonesianews.co.id by db